SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Kedudukan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ditinjau Dari Perspektif Filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan
Get PDFOmnibus Law sebagai sebuah terobosan hukum dan produk hukum di Indonesia, didalamnya memuat aturan besar yang memayungi berbagai pasal dan norma yang dibuat dan dibentuk untuk menghapus dan mencabut norma lain yang dianggap bertabrakan dengan kepentingan Investasi. Sebuah metode pembentukan Undang-undang yang dapat mengganti dan/ atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai Undang-Undang dan menimbulkan konsekuensi Undang-Undang existing tetap berlaku kecuali sebagian pasal yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku atau Undang-Undang existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti akan dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ ruh Undang-Undang tersebut. Dimana salah satunya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki filosofi dibuat untuk melancarkan proses pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis Kualitatif yaitu bermula dari pembahasan yang bersifat umum, kepada hal yang bersifat khusus. Selanjutnya untuk menyikapi hal ini, terdapat pekerjaan besar yang menanti bagi pemerintah sebagai pembuat regulasi agar dalam pembentukan perundang-undangan dapat merubah dan lebih selektif serta aspiratif lagi guna menampung seluruh masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk terciptanya pembuatan produk perundang-undangan yang berkualitas, efektif, terbuka dan transpran juga berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengedepankan nilai filosofis yang mendasari maksud akan dibuatkannnya peraturan perundang-undangan yang ada dengan lebih baik.Kata Kunci: Kedudukan; Omnibus Law; Cipta Kerja; Filosofi; Mahkamah Konstitus
Model Pembelajaran Magang dalam MBKM Prodi PG-PAUD Universitas Trilogi
Get PDFThis study aims to describe the results of the MBKM implementation survey in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. In particular, this study aims to describe the implementation of the internship program carried out in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. Based on the results of a survey conducted in the PG-PAUD Study Program, the highest percentage was in the implementation of the internship/work practice program at 54%. The internship model at MBKM that has been developed in the PG-PAUD study program is Field observation practice or internship 1 in semester 3 (s credits), teaching practice or internship 2 in semester 5 (2 credits), and advanced teaching practice or internship 3 in semester 7 (4 credits). This internship program is in the form of an internship for 6 months and 8 days and is greater than the minimum target of an internship, which is 5 months. In addition, the internship method is carried out in stages and can be done offline or online. During the COVID-19 pandemic, the internship program will continue to be carried out online. In addition, students are also free to choose public and private PAUD schools and PAUD schools that have certain characteristics.Keywords: Learning model; Internship; Merdeka Learning Merdeka Campus (MBKM) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil survey pelaksanaan MBKM di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program magang yang dilaksanakan di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Program Studi PG-PAUD hasil prosentase tertinggi pada pelaksanaan program magang/praktik kerja sebesar 54%. Model magang pada MBKM yang sudah dikembangkan pada program studi PG-PAUD yaitu Praktek observasi lapangan atau magang 1 pada semester 3 (s sks), Praktik mengajar atau magang 2 pada semester 5 (2 sks) dan praktik mengajar lanjutan atau magang 3 pada semester 7 (4 sks). Program pelaksanaan magang ini berupa magang selama 6 bulan 8 hari dan lebih besar dari target minimal magang yaitu 5 bulan. Selain itu metode magang dilakukan secara bertahap dan bisa dilakukan secara luring maupun daring. Selama pandemic covid 19 program magang tetap dilaksanakan secara daring. Selain itu mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih sekolah PAUD Negeri maupun Swasta dan sekolah PAUD yang memiliki ciri khas tertentu.Keywords: Model pembelajaran; Magang; Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM
Mcdonalisasi ala Ritzer dan Modernitas Juggernaut ala Gidden
Get PDFMcDonalization in the world created a new concept of a new modernization style of Popular Culture. The representation built by McDonald\u27s then changed the capitalization system of the fast-food industry to one that prioritizes time and cost efficiency and offers the prestige of higher consumer class values through a sign system and the formation of a structure in a new service culture at McDonald\u27s. Through a literature review viewed from the perspective of Ritzer\u27s social definition paradigm and Giddens\u27s Modernity, it can be explained that McDonald\u27s makes a mass culture system at the global level for fast food restaurants and a modern system of product services. Meanwhile, McDonald\u27s seems to be simulating a sign and icon that attracts consumers\u27 attention to focus on the goal of forming a higher consumption society with the aim of supporting a smooth capitalization system in the culture industry.Keywords: Modernity; Ritzer; Gidden; Modern Culture Abstract McDonalisasi di dunia menciptakan sebuah konsep baru tentang Budaya Populer baru ala modernisasi. Representasi yang dibangun McDonald kemudian merubah sistem kapitalisasi industri makanan cepat saji menajdi yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya serta menawarkan prestise nilai kelas konsumen yang lebih tinggi melalui sistem tanda dan pembentukan struktur pada budaya pelayanan baru di McDonald. Melalui kajian literatur dilihat dari perspektif paradigma definisi sosial Ritzer dan Modernitas Giddens, dapat dijelaskan bahwa McDonald menjadikan sistem budaya massa ditingkat global untuk resto cepat saji dan sistem modern dari layanan produknya. Adapun McDonald terlihat mensimulasikan sebuah tanda dan icon yang menarik perhatian konsumen untuk menitik beratkan pada tujuan membentuk masyarakat konsumsi yang lebih tinggi dengan tujuan mendukung lancarnya sistem kapitalisasi di industri budaya.Keywords: Modernitas; Ritzer, Gidden; Budaya Modern
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Get PDFPenyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Penelitian ini tentang upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upaya Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas antara lain menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jaminan kesetaraan dengan tenaga kerja non penyandang cacat, kondisi kerja yang adil, penggajian yang setara, promosi jabatan yang adil, kondisi kerja inklusif, dan akses penyandang disabilitas, jaminan perlindungan atas keikutsertaan dalam serikat buruh, serta melarang setiap perusahaan mem-PHK tenaga kerja yang mengalami kecacatan saat bertugas di perusahaan dan melakukan sosialisasi, pengawasan ke perusahaan-perusahaan tentang kuaota 1% mempekerjakan penyandang disabilitas serta memberikan rewards/penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas AbstractPersons with disabilities are every person who has physical and/or mental disorders, which can interfere or become obstacles and obstacles for him to perform properly. This research is about legal protection for workers with disabilities according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Government\u27s efforts to employ workers with disabilities. The government in employing workers with disabilities, among others, implements policies that regulate the guarantee of equality with non-disabled workers, fair working conditions, equal pay, fair promotions, inclusive working conditions, and access for persons with disabilities, protection guarantees. for participating in labor unions, and prohibiting every company from laying off workers with disabilities while on duty at the company and conducting socialization, supervision to companies about the 1% quota for employing people with disabilities and providing rewards/awards for companies that recruit workers. work of persons with disabilities.Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilitie
Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Get PDFDuring the transition of power, a phenomenon known as the lame duck session occurred, in which an official whose term of office was about to expire, and his successor had been elected. The change of leadership from an active official to a new official who has been elected based on the election results, basically creates a time gap between the day of determining the election results and the day of the inauguration of the elected officials. Problems that then arise as a result of this are the policies taken by officials who are still active at the end of their term of office, and legal uncertainty in making policies that benefit certain parties. Based on the comparisons made, the lame duck session arrangement contained in the constitutions of other countries is in the form of tightening the election schedule and the appointment of members of parliament, which is aligned with the period of the parliamentary session. The shorter the schedule, the shorter the duration of the parliamentary lame duck session. In Indonesia, setting limits on the holding of general elections, the appointment of elected members of parliament and the schedule for holding the session period need to be contained in the constitution of the Republic of Indonesia. Considering that this arrangement is political in nature, if it is only stated in legislation, it will be easy for the House of Representatives to make changes in accordance with the interests of the majority of members of parliament.Keywords: lame duck session, Indonesia AbstrakPada masa transisi kekuasaan, terjadi sebuah fenomena yang dinamakan sebagai lame duck session, di mana pejabat yang masa jabatannya akan segera berakhir, dan penggantinya telah terpilih. Pergantian kepemimpinan dari pejabat yang masih aktif ke pejabat baru yang telah terpilih berdasarkan hasil pemilu, pada dasarnya menimbulkan sebuah celah waktu antara hari penetapan hasil pemilu dan hari pelantikan pejabat terpilih. Permasalahan yang kemudian muncul akibat hal tersebut adalah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat yang masih aktif diakhir masa jabatannya, dan ketidakpastian hukum dalam pengambilan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, pengaturan lame duck session yang dimuat dalam konstitusi negara-negara lain berupa pengetatan jadwal pemilu dan pengangkatan anggota parlemen, yang diselaraskan dengan masa persidangan parlemen. Semakin singkat jadwalnya, maka durasi lame duck session parlemen menjadi lebih singkat pula. Di Indonesia pengaturan batas penyelenggaraan pemilihan umum, pengangkatan anggota parlemen terpilih dan jadwal penyelenggaraan masa sidang perlu dimuat dalam konstitusi Republik Indonesia. Mengingat pengaturan ini bersifat politis, jika hanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan mudah untuk melakukan perubahan sesuai dengan kepentingan mayoritas anggota parlemen.Kata kunci: Periode Bebek Lumpuh; Lame Duck Session; Indonesi
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia
Get PDFThe Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is a non-ministerial government agency that carries out government affairs in the field of drug and food control. BPOM is also the organizer of inspection of production facilities and the implementation of inspections of distribution facilities and pharmaceutical service facilities. This research method uses a normative juridical approach, namely a legal approach by looking at regulations, both primary legal materials and secondary legal materials, or an approach to problems by looking at the applicable laws and regulations, books, literature, scientific works. and expert opinion. The results of the study stated that the supervision of pharmaceutical preparations was carried out before they were circulated (pre-market) and during circulation (post-market). The results of this study discuss the relationship between drug control authority in pharmacies and efforts to realize an effective drug control system in pharmacies through harmonization of regulations.Keywords: Pharmacy; Pharmacy Supervision; Government Authority AbstrakBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM juga sebagai penyelenggara pemeriksaan fasilitas produksi dan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dilakukan sebelum beredar (pre-market) dan selama beredar (post market). Hasil penelitian ini, membahas mengenai hubungan kewenangan pengawasan obat di apotek dan upaya mewujudkan sistem pengawasan obat di apotek yang efektif melalui harmonisasi regulasi.Kata Kunci: Farmasi; Pengawasan Farmasi; Kewenangan Pemerinta
Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemenang Lelang Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang
Get PDFThe object of the mortgage guarantee is regulated in Article 6 of Law Number 4 of 1996. In practice, discrepancies have been found regarding the auction. Many auction winners cannot control the auction objects they have won. The method used in this research is the normative legal method with the type of normative juridical research, namely library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. From the results of the study, it can be obtained that dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation and legal protection of the auction winner in article 25 PMK 213/PMK.06/2020 auctions that have been carried out in accordance with the provisions of the legislation, cannot be canceled. Therefore, if the winner of the auction cannot control the object, he can sue through litigation or non-litigation and legal protection here should be if the winner of the auction has been determined then the object of the auction has been owned.Keywords: Mortgage; Auction; Dispute Resolution; Legal Protection AbstrakObjek jaminan hak tanggungan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Dalam praktik ditemukan adanya ketidaksesuaian mengenai lelang. Banyak pemenang lelang tidak dapat mengusai objek lelang yang telah dimenangkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat diperoleh yaitu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi dan perlindungan hukum pemenang lelang dalam pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020 lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentun peraturan perundangan-undangan, tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu pemenang lelang jika tidak bisa menguasai objeknya dapat menggugat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dan perlindungan hukum disini seharusnya jika pemenang lelang sudah ditentukan maka objek lelang telah dimiliknya.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Lelang; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum
Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat
Get PDFThis study aims to find out the reasons for the judges of the Bandung Religious Court to the high judges of the Supreme Court who canceled the decision of the Religious High Court which stated that there was no will of all assets. Article 174 paragraph 1 KHI stipulates that the wife or widow who is left behind has got a share as a legal heir, if the heir does not leave a child, 1/8 if the heir leaves a child. Article 209 of the KHI states that the adopted child receives 1/3 of the mandatory wasiah from the inheritance and the exception in Article 195 paragraph (2) of the KHI will is allowed as much as 1/3 of the inheritance unless all heirs agree. The results of the study state that there is a legal disparity from the decision of the first court to the cassation. The decision of the Religious Court was annulled by the High Court of Religion, but was taken over by the high judge of the Supreme Court by determining the inheritance by first dividing it in half with his wife. Then the part that dies is an inheritance that must be distributed to the heirs.Keywords: Wasiah Obligatory; Heirs; Substitute Heirs Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Bandung hingga hakim tinggi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan tidak ada Wasiat seluruh harta. Pasal 174 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa istri atau janda yang ditinggalkan sudah mendapatkan bagian sebagai ahli waris yang sah, ¼ apabila pewaris tidak meninggalkan anak, 1/8 apabila pewaris meninggalkan anak. Pasal 209 KHI menyatakan bahwa anak angkat menerima bagian 1/3 wasiah wajibah dari harta warisan dan pengecualian dalam Pasal 195 ayat (2) KHI wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat disparitas hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Putusan Pengadilan Agama dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun diambil alih oleh hakim tinggi Mahkamah Agung dengan menetapkan harta peninggalan dengan terlebih dahulu dibagi dua dengan istrinya. Kemudian bagian yang meninggal merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.Kata Kunci: Wasiah Wajibah; Ahli Waris; Ahli Waris Penggant
Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Get PDFIn Indonesia, narcotics abuse cases continue to increase even during the COVID-19 pandemic where 57% of narcotics abusers are children. In punishing children, of course referring to the concepts of legal protection for children that have been regulated in the SPPA Law, namely through the diversion mechanism. The method used in this study is a qualitative research method. The results showed that the implementation of rehabilitation sanctions against children who abused narcotics in the juvenile criminal justice system was still found to be devoted to the implementation of rehabilitation during investigations and prosecutions and convictions were found. In addition to the effectiveness of the implementation of rehabilitation sanctions against children who abuse narcotics in the criminal justice system, it can be seen and several elements or factors. Based on the elements of legal substance or legal factors, there are still no two implementing regulations and the SPPA Law. Based on the factors, suggestions and infrastructure are sufficient. Based on community factors, there is still a lack of community participation in overcoming narcotics abuse.Keywords: Restorative Justice; Narcotics; Rehabilitation; Juvenile Justice System AbstrakDi Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika tetap rneningkat meskipun pada masa pandemi COVID-19 dimana 57% penyalahguna narkotika merupakan anak-anak. Dalam pemidanaan anak tentu mengacu pada konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang telah diatur di dalarn UU SPPA, yaitu melalui mekanisme diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak masih ditemukan pengabdian dalam penerapan rehabililasi ketika penyidikan dan penuntutan serta ditemukan pemidanaan. Selain efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sislem peradilan pidana dapat dilihat dan beberapa unsur atau faktor. Berdasarkan unsur substansi hukum atau faktor hukum masih belum adanya dua peraturan pelaksana dan UU SPPA. Berdasarkan faktor saran dan prasarana sudah cukup memadai. Berdasarkan faktor masyarakat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Narkoiika; Rehabilitasi; Sistem Peradilan Ana
IMPLEMENTASI PERUBAHAN BUDAYA (CHANGE OF CULTURE) DALAM MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM
Get PDFAbstrakImplementasi manajemen mutu terpadu dengankomitmen yang konsisten secara berkesinambungan, akan memberikan manfaat dalam mencapai kesuksesan bagi semua pemangku kepentingan pada institusipendidikanIslam. Untuk mencapai manfaatdan kesuksesan tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsipmanajemen mutu terpadu yang sudah ditetapkan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitas/ pelaksanaan dan evaluasi/controling. Lembaga pendidikanIslam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat penelitian, danpusat pengabdian masyarakat, dalam menghadapi “persaing” untukmenjamin kelangsungan hidup diperlukan perubahan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan (siswa, mahasiswa dan orang tua). Pendidikan Islam dikatakan bermutu apabila memiliki nilai lebih (add value) di atas standar minimal yang ditetapkan, harus memiliki keunggulan danciri khas yang tidak dimiliki oleh yanglainnya. Sistem manajemen mutu terpadu (MMT)yang telah berhasil dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa implementasi dalam dunia pendidikan yang sering disebut sebagai: Total Quality Management in Education (TQME). Bagaimana implementasi prinsip perubahan budaya MMT dalam pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini menemukan teori baru implementasi perubahan budaya dalam MMT pendidikan Islam, pendidikan adalah perubahan.Metode penelitian kualitataif deskriptif data secunder dari buku-buku dan jurnal pemikiran para ahli sebagai referensi.Hasil penelitian merumuskan perubahan budaya merupakan keharusan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dalamperspektif menejemen mutu terpadu (MMT).Kata Kunci; Manajemen Mutu Terpadu, Perubahan Budaya (Change Of Culture), Pendidikan Isla