SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Implementasi Perjanjian Hubungan Kemitraan Antara Pengemudi dan Perusahaan Jasa Angkutan
Get PDFA partnership agreement between employers and workers can only occur if both parties have equal bargaining power. The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The results of the study stated that the partnership agreement between the driver and the transportation service company was obtained by making a partnership agreement between the driver and the transportation service entrepreneur as a reflection of the principle of balance for the parties. The partnership agreement must be able to determine the distribution in the percentage of commissions/or fees and must also provide safety guarantees in driving such as accident insurance, occupational health and safety (K3) insurance and other social security.Keywords: Agreement; Partnership Relations; Partnership Agreement AbstrakPerjanjian hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja hanya dapat terjadi apabila kedua pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang seimbang. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebaga upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian hubungan kemitraan antara Pengemudi dan Perusahaan Jasa Angkutan diperoleh dengan cara membuat perjanjian hubungan kemitraan pengemudi dan pengusaha jasa angkutan sebagai cerminan asas keseimbangan bagi para pihak. Perjanjian hubungan kemitraan harus dapat menentukan pembagian dalam presentase komisi /atau fee dan juga harus memberikan jaminan keselamatan dalam berkendara seperti asuransi kecelakaan, jaminan kesehatan keselamatan kerja (K3) dan jaminan sosial lainnya.Kata Kunci: Perjanjian; Hubungan Kemitraan; Perjanjian Kemitraa
Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator
Get PDFIn the Professional Standards for Curators and Administrators issued by the Association of Curators and Administrators of Indonesia (AKPI), a curator is defined as an individual or civil association that possesses the special expertise required to manage and settle bankrupt assets and that has been registered with the Ministry of Justice and Human Rights, as outlined in Articles 69 and 70 of the Bankruptcy Law and its implementing regulations. In this study, the author employs a qualitative descriptive research methodology. The results of this study are to find out what the process and mechanism for the implementation of the distribution of proceeds from the bankruptcy estate by the curator to each creditor against a decision that has permanent legal force (inkracht) and then also discusses the legal protection for creditors against the implementation of the distribution of settlement proceeds. bankrupt assets by the curator if there are objections to the value of the distribution.Keywords: Curator; Creditors; Bankruptcy Assets Abstrak Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dijelaskan kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualittatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa seperti apa proses dan mekanisme pelaksanaan pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator kepada masing-masing kreditor terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan kemudian juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi para kreditur terhadap pelaksanaan pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator jika terjadi keberatan-keberatan atas nilai pembagian tersebut.Kata Kunci: Kurator; Kreditor; Harta Pailit
Tanggung Jawab Notaris Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang dibuat Di Luar Provinsi
Get PDFIn performing his duties, the notary must maintain impartiality between the parties. In this instance, the notary has the ability to enter into any agreement so long as it does not contradict existing laws and standards, but only within the confines of his office. In accordance with the Law on Notary Positions Article 17 paragraph (1) letter a, a notary can no longer be termed a notary if he or she is outside of his or her jurisdiction. This violation will result in losses for the parties to an agreement utilizing the services of a notary. This article has a normative legal perspective. The findings of the study indicate that a notary is subject to civil liability if it is demonstrated that he or she violated the regulations regarding the ban of notaries following the passage of the statute governing the post of notary. The implementation of civil sanctions against notaries stipulates explicitly that the notary shall pay the parties for monetary, interest, and other types of losses. In addition, administrative consequences may take the form of a warning, temporary termination, respectful termination, or dishonorable discharge. Associating yourself with illegal conduct might also subject notaries to criminal consequences. The notary position legislation specifies kinds of legal protection for notaries so long as the notary does not violate the Notary Position Act\u27s rules for making a deed.Keywords: Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB); Notary Public; Outside the Province AbstrakDalam menjalankan tugasnya notaris harus netral kepada para pihak, dalam hal ini notaris mempunyai wewenang membuat perjanijian apapun selama tidak menyalahi undang-undang dan norma-norma yang berlaku, tetapi hal itu hanya sebatas di dalam wilayah jabatannya. Notaris yang berada di luar wilayah jabatannya tidak bisa disebut notaris lagi karena notaris tidak memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan UU Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf a. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris untuk perjanjian mereka. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanggung jawab perdata dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan tentang larangan notaris dan setelah berlakunya undang-undang tentang jabatan notaris. Penjatuhan sanksi perdata bagi notaris langsung dengan tegas bahwa notaris harus mengganti kerugian para pihak dari segi uang, bunga dan kerugian lainnya. Selain dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris juga dapat terkena hukuman pidana dengan dikaitkan perbuatan melawan hukum. Undang-undang jabatan notaris mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi notaris selama notaris tidak melanggar tata cara pembuatan akta yang telah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB); Notaris; Di Luar Wilayah Provins
Praktik Jual Beli Tanah Garapan Milik Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam
Get PDFThis article discusses the practice of smallholders in Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency purchasing and selling land owned by Perhutani in accordance with Islamic law. Perhutani BKPH Haurgeulis, Mekarjaya Village Government, and smallholders were observed in the field to collect data for this qualitative descriptive study. Interviewing, observation, and documentation studies are methods of data collection. According to the findings of the study, farmers in Mekarjaya Village purchased and disposed of arable land through secret agreements or without the knowledge of the landowner (Perhutani). The buying and selling is accomplished by making direct offers to interested parties, who then determine the desired price. If both parties agree, the transaction is completed with a receipt as evidence. Because the object being traded does not belong to the seller, the practice of buying and selling does not meet the criteria. This practice is prohibited by Islamic law because it violates the terms and conditions of buying and selling.Keywords: Buying and selling; Cultivated Land; Islamic law AbstrakArtikel ini mendiskusikan tentang praktik jual beli tanah garapan milik Perhutani oleh para petani penggarap di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ditinjau dari kacamata Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui studi lapangan terhadap pihak Perhutani BKPH Haurgeulis, Pemerintah Desa Mekarjaya, dan petani penggarap. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik jual beli tanah garapan oleh petani Desa Mekarjaya dilakukan dengan akad bawah tangan atau tanpa sepengetahuan pihak pemilik tanah (Perhutani). Jual beli tersebut dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada yang berminat kemudian mereka menentukan harga yang dikehendaki. Jika kedua belah pihak setuju maka transaksi dilakukan dengan bukti kwitansi. Praktik jual beli tersebut tidak memenuhi syarat khususnya dalam objek yang diperjualbelikan, karena bukan milik si penjual. Dalam pandangan Hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pelanggaran mengenai ketentuan dan syarat-syarat jual beli.Kata Kunci: Jual beli; Tanah Garapan; Hukum Islam
Faktor dan Penanganan Kesulitan Membaca Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Daarul Hikmah Tangerang
Get PDFReading ability is one of the most significant factors that facilitates pupils\u27 comprehension and interpretation of the reading material. Beginning reading is an issue in elementary school, particularly in third grade, which marks the beginning of the higher class level. Reading issues can impede teaching and learning in schools, as much of the material has been acquired by the third grade. In addition, non-reading pupils have trouble compensating for learning activities with peers during teaching and learning activities. This study intends to identify the students of Class III MI Daarul Hikmah Tangerang who struggle with reading, as well as the variables that contribute to these students\u27 reading challenges and the strategies used to assist those children. This study employs a descriptive qualitative methodology using a Case Study design. For strategies of data collecting, including interviews, tests, documentation, and observation. Six of twenty-four Class III MI Daarul Hikmah Tangerang students have reading difficulties, the delay factor in reading pupils is influenced by the absence of learning assistance from the family, speech abnormalities in children since childhood, and lack of motivation in learning among students. Teachers and parents play a crucial role in addressing kids\u27 reading issues, specifically through rigorous tutoring activities outside of school hours, parental monitoring of children\u27s play and learning hours at home, and the development of home and school-based learning motivation.Keywords: Reading Difficulty, Reading Difficulty Factor, Handling Abstrak Salah satu hal yang penting agar siswa mudah memahami dan memaknai isi bacaan adalah keterampilan membaca. Membaca permulaan menjadi salah satu permasalahan di sekolah dasar khususnya kelas 3 yang merupakan titik awal siswa untuk memasuki jenjang kelas atas. Kesulitan membaca dapat menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena pada jenjang kelas 3 muatan materi sudah banyak didapatkan. Selain itu, siswa yang belum bisa membaca, kesulitan dalam mengimbangi kegiatan pembelajaran bersama temannya saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siswa kelas III MI Daarul Hikmah Tangerang yang mengalami kesulitan membaca, menganalisis faktor kesulitan membaca siswa kelas III MI Daarul Hikmah Tangerang, dan penanganan secara tepat untuk mengentaskan siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca. Adapun Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data, berupa wawancara, tes, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu: terdapat 6 dari 24 siswa kelas III MI Daarul Hikmah Tangerang yang mengalami kesulitan membaca, faktor keterlambatan membaca siswa dipengaruhi oleh kurangnya dukungan belajar dari keluarga, gangguan bicara pada anak sejak kecil, dan kurangnya minat belajar pada siswa. Guru dan orangtua menjadi kunci dalam penanganan kesulitan membaca siswa, yaitu dengan kegiatan bimbingan belajar intensif di luar jam sekolah, pemantauan jam bermain dan belajar anak di rumah oleh orangtua, serta membangun motivasi belajar baik di rumah maupun sekolah.Kata Kunci: Kesulitan Membaca, Faktor Kesulitan Membaca, Penangana
Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Get PDFThe theory has a considerable influence in the field of law because the theory is an important idea that can provide solutions to problems. This is because theory can provide explanations and problem-solving. Within each of the subfields that unite to form the field of legal science, theory can serve as a practical guide that explains how one should approach the topic being studied. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that one must have a deep theoretical understanding of legal theory, in order to be successful in the field of law. This is an important requirement, and what must be done to ensure that there are no errors in producing scientific work, namely carrying out a process of academic activities engaged in research or scientific activities.Keywords: Legal Theory; Implementation; Legal System Abstrak:Teori memiliki pengaruh yang cukup besar di bidang hukum, karena teori merupakan gagasan penting yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan. Hal ini disebabkan karena teori dapat memberikan penjelasan dan pemecahan masalah. Dalam masing-masing subbidang yang menyatu membentuk bidang ilmu hukum, teori dapat berfungsi sebagai pedoman praktis yang menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang mendekati topik yang sedang dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa seseorang harus memiliki pemahaman teori yang mendalam terhadap teori hukum, agar berhasil di bidang hukum. Ini adalah persyaratan penting, dan yang harus dilakukan untuk menjamin tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan karya ilmiah, yaitu melakukan suatu proses kegiatan akademik yang bergerak dalam penelitian atau kegiatan ilmiah.Kata Kunci: Teori Hukum; Implementasi; Sistem Hukum
Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan
Get PDFAbstract Video recording is one of the consequences of the development of electronic information technology which aims to capture events so that they can be remembered and played back with the help of a video player, but as a necessity it will be followed by deviant actions by abusing the video to record the adultery he did. The de facto video recording of adultery becomes an incident that actually occurs and is considered a strong means of proof if according to the customs and norms in society, but how can the videotape be used as a means of proving the existence of an adultery complaint in court. This study provides a normative juridical description by parsing conceptually based on statutory regulations and legal doctrine and the purpose of this research is to describe juridically video recordings are used as evidence of adultery cases. This study found that video recordings can be used as legal evidence that is recognized after examination from experts and other instructions to check the authenticity of adultery recordings, especially after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016. Keywords: Video recording; Evidence; Adultery; Criminal Procedure Law. Abstrak Rekaman video menjadi salah satu akibat perkembangan teknologi informasi elektronik yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa untuk dapat diingat dan diputar kembali dengan bantuan alat pemutar video, namun sebagai keniscayaan yang akan diikuti dengan perbuatan yang menyimpang dengan menyalahgunakan video itu untuk merekam aktifitas perzinahan yang dilakukannya. Secara de facto rekaman video perzinahan menjadi sebuah kejadian yang senyatanya terjadi dan dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat apabila menurut kebiasaan dan norma di masyarakat, namun bagaimana rekaman video tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian adanya delik aduan perzinahan dalam persidangan. Penelitian ini memberikan deskripsi secara yuridis normatif dengan mengurai konseptual berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dan tujuan penelitian ini untuk menguraikan secara yuridis rekaman video dijadikan sebagai alat bukti perkara perzinahan. Penelitian ini menemukan bahwa rekaman video dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diakui setelah dilakukan adanya pemeriksaan dari ahli dan petunjuk lainnya untuk memeriksa keaslian rekaman perzinahan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016. Kata kunci: Rekaman video; Alat bukti; Perzinahan; Hukum Acara Pidana
Political Communication Through New Media In Local Elections In Indonesia
Get PDFAbstractNew media is one of the supporting facilities for the development of democracy in Indonesia. In the current era of globalization, people are required to be able to adjust to advances in technology and information to support the delivery of people\u27s aspirations through new media. The new media is the right step to carry out political communication in the midst of society, even more so at this time it is not possible for politicians to be able to communicate and campaign directly to the public given the implementation of the New Normal and the continued spread of the Covid-19 pandemic in Indonesia. This study aims to determine political communication through new media related to the elections in Indonesia and how the role of new media related to political communication activities carried out at this time. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. The results showed that the presence of new media in Indonesia drastically changed the course of politics and democracy in Indonesia. In addition, political communication through new media such as the internet and social media in the elections in Indonesia is considered as one of the effective and efficient breakthroughs considering the current conditions in the Republic of Indonesia are unstable due to the Covid-19 pandemic and obliging all people to remain compliant with government regulations.Keywords: Political Communication, New Media, Local Elections in Indonesia AbstrakMedia baru merupakan salah satu sarana penunjang pengembangan demokrasi di Indonesia. Di era globalisasi saat ini masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan dibidang teknologi dan informasi guna mendukung penyampaian aspirasi masyarakat melalui media baru. Media baru merupakan langkah tepat untuk melakukan komunikasi politik ditengah masyarakat terlebih lagi saat ini sangat tidak memungkinkan bagi para politisi untuk dapat berkomunikasi dan berkampanye secara langsung kepada masyarakat mengingat penerapan New Normal dan masih adanya penyebaran pandemic Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik melalui media baru terkait pilkada di Indonesia dan bagaimana peran media baru terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik yang dijalankan saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kehadiran media baru di Indonesia mengubah secara drastis perjalanan politik dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, Komunikasi politik melalui media baru seperti internet maupun media sosial dalam pilkada di Indonesia di nilai sebagai salah satu terobosan yang efektif dan efisien mengingat saat ini kondisi di Republik Indonesia sedang tidak stabil karena pandemic Covid-19 dan mewajibkan seluruh masyarakat untuk tetap patuh terhadap peraturan pemerintah.Kata Kunci: Komunikasi Politik, Media Baru, Pilkada Di Indonesi
Peran Marger Bank Syariah di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal
Get PDFThe Indonesian government has implemented a number of policies to assist the Islamic business sector in the country. One of these methods is to undertake a merger of Islamic financial institutions. This measure is a significant strategy, and it is the first in Indonesia, to increase people\u27s preferences for sharia-compliant transactions while also advancing Indonesia\u27s position as the world\u27s leading Islamic banking. The following study was prepared using qualitative methods, including a review of the literature, and it used many government policies as the primary data in order to analyze the role of Islamic bank mergers in Indonesia, particularly in terms of meeting the demands of Indonesia\u27s halal industry. It is discovered in this study that Indonesia\u27s Halal Industry represents an opportunity to drive economic improvement in the community. This is due to the large number of consumers of halal products in Indonesia, combined with the potential of a very dominant community. As a result of this merger, financial institutions will be positioned as one of the forums for supporting the halal industry, particularly in the capital sector. In addition to providing a forum for industry players, the merger of Islamic banks provides a forum for the community to meet their needs through the development of financial inclusion, which is carried out by the banks that have merged, allowing people from all walks of life to easily access sharia-compliant banking services.Keywords: Margers; Islamic Bank; Halal industry AbstrakDalam mendukung sektor ekonomi syariah di Indonesia ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan marger bank syariah. Tindakan ini merupakan strategi yang sangat besar dan pertama di Indonesia untuk mendongkrak preferensi masyarakat dalam bertransaksi sesuai syariah dan memajukan keuangan syariah Indonesia terdepan di dunia. Dengan demikian, kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan dan menjadikan beberapa kebijakan pemerintah sebagai data utama dalam menganalisa peran marger bank syariah di Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan industri halal di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa industri halal di Indonesia menjadi peluang penggerak peningkatan ekonomi di masyarakat, karena besarnya konsumen produk halal di Indonesia dengan potensi masyarakat yang sangat mendominasi sehingga lembaga keuangan dengan hasil marger ini menjadi salah satu wadah untuk mendukung industri halal terutama dalam sektor modal. Selain untuk pelaku industri, marger bank syariah juga menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan pengembangan inklusikeuangan yang dilakukan oleh bank yang sudah dimarger, sehingga semua lapisan masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan bank syariah.Keyword: Marger; Bank Syariah; Industri hala
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi
Get PDFThe main difference between the Emergency Law 12/1951 and the law that came before it is how punishments work. A sentence of 4 (four) years will be given if someone transfers guns without permission from the Chief of Police in Article 4c and Article 3 of Law 8 of 1948. When it comes to the Emergency Law 12/1951, it is punishable by death, life imprisonment, or a temporary prison sentence of up to twenty years. The difference in punishments is big because of the state\u27s security situation at the time the emergency law was passed. However, do these sanctions still make sense in light of the current situation? People who do this kind of research call it "normative" or "library law research." When reviewing and analyzing library materials or secondary data that are related to research materials, the normative approach is used. This approach is used to look at primary legal materials, secondary legal materials, and third-party legal materials. Other laws and regulations that deal with guns and sharp weapons, like Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 18, 2015, which deals with licensing, supervision, and control of non-organic firearms of the Indonesian National Police/Indonesian National Armed Forces for Self-Defense and Regulations of the Head of the Indonesian National Police.Keywords: Firearms; Sharp Weapons; Criminalization AbstrakPerbedaan antara Undang-Undang Darurat 12/1951 dengan Undang- Undang sebelumnya yang paling terlihat adalah tentang sanksi. Sebagai contoh, dalam Pasal 4c jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1948 bila terjadi pemindahtangan senjata api tanpa tanpa ijin dari Kepala Kepolisian maka akan dikenakan pidana selama 4 (empat) tahun. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Perbedaan sanksi yang signifikan mengingat situasi keamanan negara pada saat dibuatnya UU darurat. Namun apakah sanksi tersebut masih relevan bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peraturan mengenai sejata api dan senjata tajam selain Undang- Undang Darurat 12/1951 seperti contohnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.enjaKata Kunci: Senjata Api; Senjata Tajam; Kriminalisas