SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Дилемма решения Конституционного суда об отмене полномочий правительства по отмене региональных нормативных актов (The Dilemma of the Constitutional Court\u27s Decision Regarding the Abolition of the Government\u27s Authority to Cancel Regional Regulations)
No full textThe Constitutional Court (MK) through MK Decision Number 137/PUU-XIII/2015 has canceled the enactment of regulations related to the authority of the Minister of Home Affairs in canceling regional regulations. The judicial review was submitted by the Association of Indonesian Regency Governments (Apkasi). The research method used is a qualitative research method with a literature approach and the Statute Approach. The results of the study stated that the Constitutional Court granted the Petitioner\u27s request as long as the review of Article 251 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (8) and paragraph (4) as long as the phrase \u27…cancellation of Regency/City Perda and Regent/Mayor Regulation as intended in paragraph (2) is stipulated by a governor\u27s decision as the representative of the Central Government\u27 Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government.” This decision of the Constitutional Court was regretted by several parties. Because so far the authority of the Minister of Home Affairs is considered a breakthrough in clearing local regulations that hinder the running of the bureaucracy, for example in matters of investment, taxes, and user fees. As a legal consequence of the Constitutional Court\u27s decision, the Minister of Home Affairs no longer has the authority to cancel regional regulations that violate higher regulations or at the implementation level are deemed problematic or contrary to the public interest. Except through judicial review to the Supreme Court.Keywords: Constitutional Court Decision; Local regulation; Minister of Home Affairs Abstrak:Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah. Uji materi tersebut diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan Statute Approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa ‘…pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat’ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.” Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak disayangkan oleh beberapa pihak. Sebab selama ini wewenang Mendagri dianggap sebagai terobosan dalam membersihkan perda yang menghambat jalannya birokrasi, misalnya dalam urusan investasi, pajak, dan retribusi. Akibat hukum dari Putusan MK ini maka Mendagri tak lagi punya kewenangan untuk membatalkan perda yang menabrak peraturan lebih tinggi atau dalam tataran implementasi dirasa bermasalah atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kecuali melalui judicial review ke Mahkamah Agung.Kata Kunci: Putusan MK; Peraturan Daerah; Mendagr
Tinjauan Hukum Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit
Get PDFA Limited Liability Company is a legal entity that aims to seek profit to develop its business, one of which is by borrowing credit, both for working capital and capital goods. However, in practice many companies suffer losses which then become bankrupt and/or bankrupt, thus affecting the repayment of these credit loans. One of the settlements of debts and their relevance to the bankruptcy of the business world is bankruptcy as regulated in the Bankruptcy Law and this is related to the liability of the debtor. The Board of Directors is the person who is fully responsible, because he is the one who runs and is responsible for a company. during the bankruptcy process of the Bankruptcy Law and PKPU, the Bankrupt Debtor was held hostage because he deliberately failed to fulfill the obligations as regulated in Articles 93 – 96. 1 of 2000 concerning Agency Forced Institutions. because it is forced by the body in bankruptcy cases to make the debtor cooperative.Keywords: Bankruptcy; Detention Body Abstrak Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan cara melakukan peminjaman kredit, baik untuk modal kerja maupun modal barang. Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian menjadi bangkrut dan/atau pailit, sehingga berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman kredit tersebut. Salah satu penyelesaian utang-piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan hal ini terkait dengan pertanggung jawaban Debitur. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh, karena ia yang menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu perseroan. untuk selama proses pailit UU Kepailitan dan PKPU adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 93 – 96. Hal ini dikaitkan dengan Pengaturan Lembaga Paksa Badan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. karena paksa badan dalam perkara kepailitan bertujuan agar Debitur kooperatif.Kata Kunci: Pailit; Penahanan Bada
Kontemplasi Citayem Fashion Week sebagai Ekspresi Generasi Milenial dan Pendidikan Masyarakat melalui Fashion
Get PDFTalking about dress style is an expression of how to dress based on Religion, Communication, Education, Economics, and Politics. Clothing is the most easily recognizable artifact in a civilization. Citayam Fashion Week is a means of expression for the millennial generation from Citeyam, Bojonggede, and Depok, which makes the Dukuh Atas area of Jakarta which is a play on the SCBD Senayan Citayam Bojonggede Depok which is a place to gather or hang out with a typical millennial style as a place of expression through fashion. From that, the millennial generation also needs to understand the essence of education. Education is a process of changing something to the point of perfection (maturity), which is done gradually. On the other hand, society is a group of people who form a semi-closed (or semi-open) system, in which there are various kinds of interactions between individuals and individuals, individuals with groups, and groups with groups. This study aims to find the results of the viral contemplation of Citayam Fashion Week as an Expression of the Millennial Generation with the perspective of Islamic Education (Tarbiyah). Researchers in this study used a library research approach. The results of the study found findings, namely; first, family and society have a very big role in determining millennial identity; Second, creativity arises from the existence of a hedonistic culture (pleasing oneself) to express itself; Third, social media as a means of expression for millennials to shape behavior, as well as a reflection of society; Fourth, the challenges for educators in the era of globalization are getting higherKeywords: Citayam Fashion Week; Millennial Generation; Public Education; Fashion AbstrakBerbicara mengenai gaya berpakaian merupakan ekspresi cara berpakaian yang dilatar belakangi oleh Agama, Komunikasi, Pendidikan, Ekonomi, dan Politik. Pakaian adalah artefak yang paling mudah dikenali di suatu peradaban. Citayam Fashion Week merupakan sarana ekspresi generasi milenial dari Citeyam, Bojonggede dan Depok, yang menjadikan kawasan Dukuh Atas Jakarta yang diplesetkan menjadi SCBD Senayan Citayam Bojonggede Depok yang menjadi tempat berkumpul, atau nongkrong dengan gaya khas milenial sebagai ajang ekpresi melalui fashion. Dari hal itu, para generasi milenial perlu juga memahami esensi pendidikan. Pendidikan merupakan proses perubahan sesuatu sampai pada titik kesempurnaan (kedewasaan), yang dilakukan secara bertahap. Di sisi lain Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang didalamnya terdapat berbagai macam interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hasil dari kontemplasi viralnya Citayam Fashion Week sebagai Ekspresi Generasi Milenial dengan perspektif Pendidikan Islam (Tarbiyah). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menemukan temuan yaitu; pertama, keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar di dalam menentukan identitas milenial; Kedua, kreatifitas muncul dari adanya budaya hedonisme (menyenangkan diri sendiri) mengekspresikan dirinya sendiri; Ketiga, sosial media sebagai sarana ekpresi milenial membentuk prilaku, sekaligus cerminan masyarakat; Keempat, tantangan bagi para pendidik di era globalisasi semakin tinggiKata Kunci: Citayam Fashion Week; Generasi Milenial; Pendidikan Masyarakat; Fashio
Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Penyebab Timbulnya Masalah Hukum
Get PDFA Consumer Financing Agreement is a legal construct derived from a lease agreement. Acquiring motor vehicles through instalment purchases is advantageous for low-income, fragile economies. A Consumer Agreement with a fiduciary guarantee allows an individual to acquire a motor vehicle without immediate cash payment to enhance their operating activity. Nonetheless, executing this Consumer Financing Agreement encounters numerous challenges, as customers/debtors cannot meet their instalment obligations as per the designated schedule, resulting in adverse credit outcomes and the enforcement of goods subject to fiduciary guarantees. This study informs the public that collateral enforcement must be conducted through the judicial system and cannot be arbitrary. This study employs Analytical Descriptive Research, which involves elucidating a specific issue at a designated time and location where "Debt Collectors" execute operations to reclaim collateral, specifically motor vehicles, on the road. This process has legal implications for the financing company\u27s efforts to recover debts from debtors, as the execution process mandated through the Head of the District Court is protracted.Keywords: Law; Legal Problems; Justice Abstrak:Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan konstruksi hukum yang berasal dari perjanjian sewa guna usaha. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan ekonomi rapuh, membeli kendaraan bermotor melalui pembelian angsuran merupakan hal yang menguntungkan. Perjanjian Konsumen dengan jaminan fidusia memungkinkan seseorang untuk membeli kendaraan bermotor tanpa pembayaran tunai langsung untuk meningkatkan aktivitas operasional mereka. Meskipun demikian, pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini menghadapi berbagai tantangan, karena nasabah/debitur tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran mereka sesuai jadwal yang ditetapkan, yang mengakibatkan hasil kredit yang merugikan dan penegakan barang yang tunduk pada jaminan fidusia. Studi ini berupaya untuk menginformasikan kepada publik bahwa penegakan agunan harus dilakukan melalui sistem peradilan dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Studi ini menggunakan Penelitian Deskriptif Analitis, yang melibatkan penjelasan masalah tertentu pada waktu dan lokasi yang ditentukan di mana "Penagih Utang" melakukan operasi untuk mendapatkan kembali agunan, khususnya kendaraan bermotor, di jalan. Proses ini memiliki implikasi hukum terhadap upaya perusahaan pembiayaan untuk menagih utang dari debitur, karena proses eksekusi yang diamanatkan melalui Kepala Pengadilan Negeri berlarut-larut.Kata Kunci: Hukum; Masalah Hukum; Keadila
Implementasi Kewenangan Petugas Regu Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugasnya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
Get PDFCorrectional institutions (Lapas) are vital components of the criminal justice system in Indonesia, designed to fulfil rehabilitative functions for inmates. Lapas encounters numerous problems in executing its responsibilities, particularly with security and order. Security personnel are essential for upholding stability and safety in correctional facilities while guaranteeing compliance with legislation regarding prisoners\u27 rights. This study seeks to analyse the execution of the authority of security personnel at Class I Tangerang Penitentiary. This study primarily aims to ascertain the extent of security squad officers\u27 ability to perform their duties under granted authorisation and to determine the various challenges encountered in executing these responsibilities.Keywords: Correctional Institutions; Security; Prisoners AbstrakLembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan komponen vital dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan fungsi rehabilitasi bagi narapidana. Dalam melaksanakan tugasnya, Lapas menghadapi berbagai kendala, terutama masalah keamanan dan ketertiban. Personel keamanan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang hak-hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan personel keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan petugas keamanan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas tersebut.Kata Kunci: Lembaga Permasyarakatan; Pengamanan; Warga Binaan Permasyarakata
Legalitas Kawin Kontrak Dalam Persepsi Hukum Islam
Get PDFThe marriage bond is a sacred institution that justifies the relationship between a man and a woman legally and has legal implications. However, the phenomenon that occurs is that there are mut\u27ah marriages or contract marriages carried out by some people which are only based on temporary pleasure. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that the status of contract marriage or mut\u27ah marriage is considered illegal and illegitimate in Islamic law and has a negative impact, not only on the perpetrator, but also on the child resulting from a contract marriage, on the wife, and also on the surrounding environment.Keywords: Contract Marriage; Legal Status; Islamic Perception Abstrak:Ikatan perkawinan merupakan suatu pelembagaan suci yang menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita dengan ikatan sah dan memiliki dampak hukum. Akan tetapi fenomena yang terjadi, ada pernikahan mut’ah atau kawin kontrak yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya dilandaskan atas kesenangan sementara saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa status kawin kontrak atau nikah mut’ah dianggap illegal dan tidak sah dalam hukum Islam dan menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga terhadap anak hasil kawin kontrak, terhadap sang istri, dan juga terhadap lingkungan sekitar.Kata Kunci: Kawin Kontrak; Status Hukum; Persepsi Islam
Implementasi Teori Motivasi Frederick Herzberg Dalam Sebuah Organisasi
Get PDFMembangun sebuah organisasi diperlukan teori motivasi yang baik guna membangun budaya bekerja para anggotanya. Dalam hal ini teori Herzberg dapat menjadi representatif karena teori ini ditujukan kepada orang-orang di tempat kerja. Dia menanyakan orang-orang yang berada dalam organisasi yang berbeda dalam pekerjaan yang berbeda, dan pada level yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan ekstrem dan kepuasan ekstrem dengan pekerjaan, lingkungan dan tempat kerja disebabkan karena kurangnya motivasi dalam bekerja.Kata Kunci: Motivasi; Organisasi; Teor
“Anak Nagari” dan Kekuasaan: Relasi Kekuasaan Informal Dalam Konflik Penguasaan Sumber Ekonomi Di Kecamatan Pauh
Get PDFThis study discusses the emergence of client protection groups and power relations in the "Anak Nagari" community layer on the control of economic resources in Pauh District. Existing economic resources. In this study, the researcher describes two groups of client patrons. This study aims to explain the meetings of client groups that are formed and informal power relations carried out by groups for economic purposes. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods. With research results. First, in the patron-client relationship there are two patterns of interaction that are formed between the patron and the client where the patron has symbolic power and economic offers given to clients, so that the client responds with trust and defense so that a pattern of interaction between patron and client is formed in the group.Keywords: Patron-Client; Power; Economic Resources Abstract Penelitian ini membahas tentang kemunculan kelompok patron klien dan relasi kekuasaan dalam lapisan masayarakat “Anak Nagari” terhadap penguasaan sumber ekonomi yang ada di Kecamatan Pauh. Sumber ekonomi yang ada, Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang dua kelompok patron klien. Peneltian ini bertujuan untuk menjelasakan tentang identifikasi kelompok patron klien yang terbentuk dan relasi-relasi kekuasaan informal yang dibangun oleh kelompok untuk kepentingan ekonomi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Dengan hasil penelitian. Pertama, dalam terbentuknya hubungan patron klien ada dua pola interaksi yang terbentuk antara patron dan klien dimana patron memiliki kekuasaan secara simbolis dan tawaran ekonomi yang diberikan kepada para klien, sehingga klien membalasnya dengan kepercayaan dan pembelaan sehingga terbentuklah pola interaksi antara patron dan klien dalam kelompok.Kata Kunci: Patron-Klien; Kekuasaan; Sumber Ekonom
Peranan Jaksa Sebagai Dominus Liitis Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan
Get PDFThe criminal procedure law currently still has problems, because there are procedures that must be obeyed and obeyed by law enforcement officials in carrying out and enforcing the law which actually causes law enforcement itself to be useless. This is illustrated when the Prosecutor handles criminal acts of corruption, which in fact also intersects with tax crimes, and cannot carry out law enforcement simultaneously, because legally the current criminal procedure for tax crimes can only be investigated by the Directorate General of Taxes. This is a weakness in the current procedural law, because the redistribution of the findings will take a relatively long time and cost a relatively large amount of money to handle cases. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach. The results of the study state that efforts to overcome weaknesses in the Criminal Procedure Code require a response from law enforcement officials, especially prosecutors to make a breakthrough against the rigidity of the current criminal procedure law by prioritizing the benefits of law enforcement itself.Keywords: Replacement Money; Corruption Crimes; Tax Crime AbstrakHukum acara pidana saat ini masih memiliki permasalahan, karena adanya prosedur yang harus dipatuhi dan ditaati aparatur penegak hukum dalam menjalankan dan menengakkan hukum yang justru menyebabkan penegakan hukum itu sendiri menjadi tidak bermanfaat. Hal ini tergambar pada saat Jaksa menangani tindak pidana korupsi yang ternyata juga bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, dan tidak dapat melakukan penegakan hukumnya secara bersamaan, karena secara hukum acara pidana yang berlaku saat ini terhadap tindak pidana perpajakan hanya dapat disidik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah menjadi kelemahan dalam hukum acara saat ini, karena dengan dilimpahkannya kembali temuan tersebut akan memerlukan waktu yang relatif lama dan mengeluarkan uang penanganan perkara yang juga relatif tidak sedikit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya mengatasi kelemahan dalam KUHAP diperlukan respons para aparatur penegak hukum, terutama Jaksa untuk melakukan terobosan terhadap kekakuan hukum acara pidana saat ini dengan mengutamakan kemanfaatan dari penegakan hukum itu sendiri.Kata Kunci: Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Perpajakan
Implementasi Restorative Justice Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pinjaman Online Sesuai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Get PDFCriminal responsibility is requested for people who have committed a crime. Criminal liability is defined as the continuation of objective reproaches that exist in criminal acts and subjectively those who meet the requirements to be convicted for their actions. There are many reports related to online loan cases that occur today, many victims report complaints to the OJK, because many people feel cheated by online loans, while it is not certain in the case of online loan creditors who are victims. In this paper the authors use qualitative research methods. The results of this study are to explain how restorative justice and corporate criminal acts are carried out by Fintech as a forum for providing online money lending services.Keywords: Fintech; Online Pinajman; Corporate Criminal Liability AbstrakPertanggungjawaban pidana dimintakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidanda dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Banyak laporan terkait kasus pinjaman online yang terjadi saat ini banyak korban melaporkan keluhan terhadap OJK, dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman online, sedangkan belum dapat dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur yang menjadi korban. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana upaya restorative justice dan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pihak Fintech sebagai wadah penyedia jasa peminjaman uang secara online.Kata Kunci: Fintech; Pinajman Online; Pertanggungjawaban Pidana Korporas