SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Pencabutan Hak Politik Koruptor Pespektif Hukum Progresif
Get PDFThere can be no law without a government, and a law\u27s survival is dependent on how well the law and government are implemented by its players. Corruption is one of the most complex issues that have a negative impact on society. It\u27s true that the government is already taking action to combat this issue. Preventing or eliminating effort, for example However, this does not imply a major decline in Indonesian corruption cases. Ideally, attempts to combat corruption should begin with the appointment of law enforcement personnel in a clean manner. Removing the ability of corrupt politicians to run for office can serve as a deterrent to those who commit the crimes and instill dread among the general public. This study employs a case-based and comparative approach to the study of normative jurisprudence. Progressive law and Maqashid al-Syariah, according to the findings of this study, share a common thread in that they emphasize the importance of justice, progress in the law, and a prosperous society. Our country\u27s political rights should be revoked in order to secure justice and the well-being of all citizens, not just those who hold elected positions.Keywords: Corruption, political right, Maqashid al-Syariah Abstrak Eksistensi suatu hukum bergantung kepada eksistensi politiknya, artinya bahwa tercapainya suatu hukum yang berkeadilan tergantung bagaimana hukum dan pemerintahan itu dijalankan oleh para aktornya. Salah satu permasalahan paling pelik yang berdampak sangat buruk dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana korupsi. Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasan terhadap korupsi telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas secara serentak. Namun upaya tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi peminimalisiran jumlah kasus korupsi di Indonesia. Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, idealnya perlu didukung dan diawali dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor penegak hukum yang bersih dengan cara yang bersih pula. Adanya pencabutan hak politik koruptor untuk ikut dalam kontestasi pemilihan bisa menjadi solusi untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melahirkan rasa takut terhadap masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum progresif dan Maqashid al-Syariah memiliki benang merah bahwa keduanya merupakan cara pandang atau paradigma yang memprioritaskan tujuan-tujuan hukum untuk terciptanya keadilan, kemajuan hukum, kemanfaatan, dan kebahagiaan/kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian upaya pembatasan atau pencabutan hak politik seseorang yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi negara sudah menunjukkan satu progresifitas hukum dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan.Keywords: Koruptor; Hak Politik; Progresif; Maqashid al-Syaria
Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina
Get PDFThis study aims to prescriptively analyze the urgency and implementation of penal and non-penal policies in the Health Quarantine Law Number 6 of 2018 in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys. In the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys, there are two possible ways of law enforcement, namely through penal and non-penal means. The method in this study is normative legal research by focusing on secondary and tertiary materials such as the Health Quarantine Act number 6 of 2018 and the Law on infectious disease outbreaks number 4 of 1984 and its derivatives. From the results of this study, it was found that there is a need for law enforcement on violations of Health protocols in cases of vaccine jockeys and quarantine jockeys based on penal and non-penal policies, whose implementation is adjusted to the urgency of its application so that not only the realization of a fair law is also humanistic.Keywords: Penal Policy; Non-Penal Policy; Health Protocol AbstrakPenelitian Ini bertujuan untuk menganalisa secara preskriptif urgensi dan implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal dalam Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 pada kasus joki vaksin dan joki karantina. Dalam kasus joki vaksin dan joki karantina terdapat dua kemungkinan cara penegakan hukum, yakni melalui sarana penal dan non penal. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan berfokus pada bahan sekunder dan tersier seperti Undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 dan turunannya. Dari hasil penelitian ini ditemukan perlunya penegakan hukum pada pelanggaran protokol Kesehatan terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina berbasis pada kebijakan penal dan non penal, yang implementasinya disesuaikan dengan urgensi penerapannya agar tidak hanya terwujudnya hukum yang adil namun juga humanis.Kata Kunci: Kebijakan Penal; Kebijakan Non Penal; Protokol Kesehata
Judicial Activism Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Progresivisme Hakim Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
Get PDFAbstractJudicial Activism as the basis for court decisions is an event that is difficult to find. So far the practice of judicial activism has been seen several times in the decisions of the Constitutional Court. The purpose of this study is to examine the protection of citizens\u27 constitutional rights resulting from judicial activism. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. The data were collected by using the library study technique. The findings of this study indicate that judicial activism carried out by state administrative court judges is a legal breakthrough that is balanced with the concept of protecting citizens\u27 constitutional rights. This situation is something that has happened and has been proven in several state administrative court decisions.AbstrakJudicial Activism yang merupakan basis dari putusan pngadilan merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Sejauh ini praktek judicial activism beberapa kali muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di luar dari pada itu keberadaan judicial activism juga muncul di peradilan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hak konstitusional warga negara yang di hasilkan melalui judicial activism Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tekhnik studi Pustaka. Temua penelitian ini enunjukan bahwa judicial activism yang di lakukan oleh hakim pengadilan tata usaha negara merupakan suatu trobosan hukum yang di imbangi dengan konsep perlindungan hak konstitusional warga nwgara. Keadaa ini merupakan hal yang sudah terjadi dan di buktikan dalam beberapa putusan pengadilan tata usaha negara
Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam
Get PDFThe implementation of maqashid sharia as the basic theory of Islamic justice and welfare is a determining factor in the development of an increasingly growing Islamic economic system. The development of an increasingly complex Islamic economic system opens up opportunities for ijtihad to create new norms for banking products and other sharia transactions. Sharia economists and banking practitioners not only master the science of muamalah fiqh and its applications, but also must understand the maqashid sharia as the goal of establishing Islamic law. The method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study state that the actualization of the maqashid sharia concept in product development and sharia transactions can be applied to modern transactions such as interbank money market instruments, sukuk schemes, repos, syndicated financing between sharia banks or conventionally, restructuring, property indent financing, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over and refinancing, forfeiting, overseas financing, KTA scheme, multipurpose financing, credit card design, laws related to fiduciary guarantees, mortgages, and mortgages, maqashid of annuities, Tawarruq, net revenue sharing, installments gold, gold investment, as well as a number of new cases that continue to emerge that require solution and innovative arguments in the formation of new norms in modern life transactions.Keywords: Implementation; Maqashid Shari\u27ah; Islamic economics Abstrak Implementasi maqashid syariah sebagai teori dasar keadilan dan kesejahteraan Islam merupakan faktor penentu dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang. Perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin kompleks, membuka peluang ijtihad terhadap penciptaan norma baru terhadap produk perbankan dan transaksi syari’ah lainnya. Para Ekonom syariah dan praktisi perbankan tidak hanya sekedar menguasai ilmu fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi juga harus memahami maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa aktualisasi konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk dan transaksi syari’ah dapat diterapkan pada transaksi modern seperti instrumen money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multiguna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik, dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan yang membutuhkan argumentasi solutif dan inovatif dalam pembentukan norma baru pada transaksi kehidupan modern.Keyword: Implementasi; Maqashid Syari’ah; Ekonomi Isla
Studi Kelayakan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Sukajati Haurgeulis Tahun 2019
Get PDFTeacher competence is very important, so a teacher must have the ability to professionally improve the implementation of his duties in the field of education. It is useful for educating the nation\u27s children. This feasibility study aims to formulate policies related to the quality of education improvement that is focused on the condition of proper madrasah ibtidaiyah (MI) teachers based on the professional competencies possessed by each teacher. This study uses a qualitative method with a cross sectional technique to analyze the data of each MI teacher based on academic qualifications according to the field of study he teaches. The findings of this study indicate that there are still many MI teachers who do not have undergraduate academic qualifications as stipulated in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The ratio between the number of Elementary Schools (SD) and MI (both private and public) in Haurgeulis District is 5:1; or the number of SD is 41 consisting of 31 public elementary schools and 10 private elementary schools, while the number of MI is only 8, all of which are private. It can be argued that public interest and the government\u27s response to MI are still relatively low, partly because there are still relatively few competent teachers. Keywords: Feasibility Study; Professional Competence; Madrasah Ibtidaiyah AbstrakKompetensi guru sangat penting, sehingga seorang guru harus memiliki kemampuan dalam peningkatan profesional pelaksanaan tugasnya di bidang pendidikan. Hal itu berguna untuk mencerdaskan anak bangsa. Studi kelayakan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan mutu peningkatan pendidikan yang difokuskan pada kondisi guru madrasah ibtidaiyah (MI) yang layak berdasarkan kompetensi profesional yang dimiliki oleh setiap guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik cross sectional (potong lintang) untuk menganalisis data setiap guru MI berdasarkan kualifikasi akademik sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak guru MI yang belum berkualifikasi akademik sarjana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Nisbah antara jumlah Sekolah Dasar (SD) dengan MI (baik swasta maupun negeri) di Kecamatan Haurgeulis yaitu 5:1; atau jumlah SD adalah 41 terdiri atas 31 SD negeri dan 10 SD swasta, sedangkan jumlah MI baru 8, semuanya berstastus swasta. Dapat dikemukakan bahwa minat masyarakat dan respon pemerintah terhadap MI masih relatif rendah disebabkan antara lain karena guru yang berkompeten masih relatif kurang.Kata Kunci: Studi Kelayakan; Kompetensi Profesional; Madrasah Ibtidaiyah
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Di Indonesia
Get PDFRegulation of money or currency in Indonesia is based on Law (UU) Number 7 of 2011 concerning Currency. Money is a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of by all Indonesian citizens. In this study, the author discusses the implementation of cryptocurrency transactions in Indonesia according to the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange, and discusses the Legal Protection in Cryptocurrency Transactions according to the Agency Regulations. Commodity Futures Trading Supervisor Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange in Indonesia. This writing uses descriptive qualitative method. The results of the study state that legal protection for the community is currently familiar with digital transactions and specifically during this pandemic.Keywords: Legal Protection; Cryptocurrencies; Crypto Asset AbstrakPengaturan uang atau mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam Penelitian ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Transaksi cryptocurrency di Indonesia menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka, dan membahas tentang Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Cryptocurrency Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat saat ini sudah banyak mengenal transaksi digital dan khusus dimasa pandemic ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Cryptocurrency; Crypto Asse
Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Get PDFRetributive justice-focused law enforcement against criminals can be ineffective. Convictions tend to be useless since victims\u27 losses, damages, and injuries are overlooked. To overcome this, criminal case settlement led to restorative justice. Several law enforcement authorities, including the Police, Attorney General\u27s Office, and Supreme Court, have adopted internal regulations on restorative justice-based penal mediation. Restorative justice settlements are currently limited to select circumstances, and the worth of losses that can be remedied through restorative justice mediation is limited. In Indonesia\u27s criminal justice system, it\u27s difficult to implement a restorative justice-based penal mediation method. No concrete criminal procedural statute binds law enforcement officers to bring cases to mediation, hence the restorative justice-based penal mediation method cannot be administered with legal certainty. Criminal procedural law is fundamental for enforcing substantive criminal law.Keywords: Mediation Penal; Criminal Justice System AbstrakPenegakan hukum yang berfokus pada keadilan retributif terhadap pelaku kejahatan dapat menjadi tidak efektif. Hukuman cenderung tidak berguna karena kerugian, kerusakan, dan cedera korban diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyelesaian perkara pidana bermuara pada keadilan restoratif. Beberapa aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah mengadopsi peraturan internal tentang mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif saat ini terbatas pada keadaan tertentu, dan nilai kerugian yang dapat diperbaiki melalui mediasi keadilan restoratif terbatas. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sulit untuk menerapkan metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tidak ada undang-undang acara pidana yang konkrit mengikat aparat penegak hukum untuk membawa kasus ke mediasi, sehingga metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif tidak dapat dijalankan dengan kepastian hukum. Hukum acara pidana merupakan dasar untuk menegakkan hukum pidana substantif.Kata Kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidan
Nabi Muhammad Sebagai Figur Teladan Para Pendidik
Get PDFPara sahabat utama menempatkan Nabi Muhammad tidak hanya sebagai Nabi dan Utusan Allah tetapi juga pemimpin sekaligus guru kehidupan mereka yang harus ditaati dan diikuti sepanjang hayatnya. Abu Bakar as-Shiddiq, sahabat terdekatnya, mengatakan “aku tidak membuang apapun dari semua hal yang telah dilakukan oleh Rasulullah, karena aku khawatir bila aku membuangnya aku akan tersesat
Analisis Kesalahan Huruf Kapital Pada Karangan Deskripsi Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Haurgeulis
Get PDFDescriptive essay is a text in the form of a description as if the reader can imagine an object in the text. In making a good descriptive essay, it is necessary to pay attention to the use of capital letters used by the author in delivering a descriptive essay. To achieve good use of capital letters, it is necessary to adjust to the rules of using capital letters. The purpose of this study was to find out the errors in the use of capital letters in the description essays for class V Madrasah Ibtidaiyah (MI) and to determine the type of errors in the use of capital letters that were dominant in the description essays for class V MI. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data obtained are then described in the form of tables and words. The object of this research amounted to 15 essays description class V MI Al-Irsyad Al-Islamiyyah Haurgeulis. The results showed that the error in using capital letters in the class V MI description essay was still high. This can be proven from the results of the descriptive essay that many students do not understand the use of capital letters in accordance with the General Guidelines for Indonesian Spelling (PUEBI). The dominant type of capital letter use error in class V description essays is the aspect of errors in the use of capital letters used as the first letter at the beginning of the sentence as many as 771 errors or 93.4%.Keywords: Error Analysis; Capital Letters; Description AbstrakKarangan deskripsi merupakan teks berupa penggambaran yang seakan-akan pembaca dapat membayangkan suatu objek di dalam teks tersebut. Dalam membuat karangan deskripsi yang baik, perlu diperhatikan penggunaan huruf kapital yang digunakan penulis dalam menyampaikan karangan deskripsi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan penggunaan huruf kapital pada karangan deskripsi kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan untuk mengetahui jenis kesalahan penggunaan huruf kapital yang dominan pada karangan deskripsi kelas V MI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dalam bentuk tabel dan kata-kata. Objek penelitian ini berjumlah 15 karangan deskripsi kelas V MI Al-Irsyad Al-Islamiyyah Haurgeulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penggunaan huruf kapital pada karangan deskripsi kelas V MI masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil karangan deskripsi bahwa banyaknya siswa yang belum memahami penggunaan huruf kapital sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Jenis kesalahan penggunaan huruf kapital yang dominan pada karangan deskripsi kelas V adalah pada aspek kesalahan penggunaan huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat sebanyak 771 kesalahan atau 93,4%.Kata Kunci: Analisis Kesalahan; Huruf Kapital; Karangan Deskrips
Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan
Get PDFYouth has a very important position in the history of the struggle for Indonesian independence. Youth development is Indonesia\u27s strategic agenda in order to prepare future generations who are strong and able to play a role in the development of the nation as a whole. In the present, youth are expected to continue to be able to fulfill independence in order to support national development. Seeing the very high potential of youth, the Government then saw the need to formulate special policies related to youth development. The research method in this writing is qualitative. The type of research in this research is using normative juridical law research. The purpose of the establishment of the Youth Law which provides specificity for the implementation of affairs in the field of youth cannot be carried out optimally so that it also has an impact on the Government\u27s efforts in implementing youth development which is expected to support national development.Keywords: Authority; Youth; National development AbstrakPemuda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Di masa sekarang, pemuda diharapkan terus dapat mengisi kemerdekaan guna mendukung pembangunan nasional. Melihat potensi kaum muda yang sangat tinggi, Pemerintah kemudian memandang perlu menyusun kebijakan khusus terkait dengan pembangunan kepemudaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif, jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normative. Tujuan pembentukan Undang-Undang Kepemudaan yang memberikan kekhususan penyelenggaraan urusan dibidang kepemudaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga berdampak pula terhadap upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.Kata Kunci: Kewenangan; Kepemudaan; Pembangunan Nasiona