SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Tren Belanja Online Pada Masyarakat Kota Palembang Masa Pandemi Covid 19 (Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam)
Get PDFThis paper aims to explain Islamic economic theory about consumption and consumer behavior, and later this paper will also explain the behavior of the people of Palembang City in shopping online during the Covid-19 Pandemic. This paper uses a qualitative approach. The data obtained from the literature study, namely from various sources of books on consumption in the perspective of Islamic economics. As a result, the online shopping trend of the people of Palembang city is in accordance with the corridors of Islamic law, namely the consumption principle from an Islamic economic perspective. In the concept of Islamic consumption, there are moral and social values (maslahah) which recognize the rights of others in meeting individual needs, the allocation of personal assets for zakat, infaq, shadaqah, and other benefits that are set aside by Muslim consumers in every fulfillment of their needs.Keywords: Online Shopping; Consumption; Consumer Behavior; Islamic Economy AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan teori ekonomi Islam tentang konsumsi dan perilaku konsumen, dan nantinya tulisan ini juga akan menjelaskan perilaku masyarakat Kota Palembang dalam berbelanja online di masa Pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan, yakni dari berbagai sumber buku tentang konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Hasilnya, tren belanja online masyarakat kota Palembang sesuai dengan koridor syariat Islam, yakni dalam prinsip konsumsi perpektif ekonomi Islam. Dalam konsep konsumsi Islam terkandung nilai-nilai moral dan sosial (maslahah) yang mengakui hak orang lain dalam pemenuhan kebutuhan individu, adanya pengalokasian harta pribadi untuk zakat, infaq, shadaqah, dan kemaslahatan lain yang disisihkan konsumen muslim dalam setiap pemenuhan kebutuhan yang dilakukannya.Kata kunci: Belanja Online; Konsumsi; Perilaku Konsumen; Ekonomi Isla
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Menolak Mutasi Berakhir Dengan Pemutusan Hubungan Kerja
Get PDFDiscussions on legal protection for workers who refuse transfers end in termination of employment. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely a deductive research that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the problem of How is legal protection in termination of employment due to workers/labourers rejecting mutations resulting from research on termination of employment because workers refusing mutations must first confirm whether the transfer is contrary to Law no. 13 of 2003 concerning Employment, Company Regulations/Employment Agreements and/or Collective Labor Agreements or not. Second, the legal protection of Workers in Termination of Employment for refusing to transfer is not explicitly regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Employment, but can be regulated autonomously in Company Regulations/Work Agreements and/or in Collective Labor Agreements while still taking into account the principle of agreement or deliberation for consensus as contained in the working relationship that occurs between Employers and Workers.Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Mutation. AbstrakSecara deduktif dimulai analisa terhadap pasal Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang menolak mutasi berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraianya itu suatu penelitian yang pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan Bagaimana perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh menolak mutasi hasil penelitian tindakan pemutusan hubungan kerja karena pekerja menolak mutasi harus terlebih dahulu memastikan apakah mutasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama atau tidak. Kedua, perlindungan hukum Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, namun dapat diatur secara otonom dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja dan/atau dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan tetap memperhatikan prinsip kesepakatan atau musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang terkandung dalam hubungan kerja yang terjadi antara Pengusaha dan Pekerja.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Mutas
Sinkronisasi Aturan Hukum Dalam Sistem Desentralisasi Regulasi Bagi Daerah Otonomi Khusus Papua
Get PDFSynchronization of the rule of law in the decentralized regulatory framework for the special autonomous area of Papua is discussed. This legal research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical description, namely a deductive study that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the issue of synchronizing legal rules pertaining to decentralization in Papua Province. Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province represents the political will of the Unitary State of the Republic of Indonesia, to the people of Papua, based on the consideration that the administration of development implementation in the Papua Province during its integration with Indonesia has not fully fulfilled the sense of justice, achieved prosperity and realize law enforcement and have not fully fulfilled the respect for human dignity.Keywords: Synchronization of the Rule of Law; Decentralized System; Special Autonomous Region AbstrakPembahasan mengenai sinkronisasi aturan hukum dalam sistem desentralisasi regulasi bagi daerah otonomi khusus Papua. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan sinkronisasi aturan hukum terkait Desentralisasi di Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan political will Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada rakyat Papua, dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama berintegrasi dengan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mencapai kesejahteraan dan mewujudkan penegakan hukum dan belum sepenuhnya memenuhi rasa penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif denga hasil penelitian mengenai aturan hukum terkait desentralisasi di provinsi papua.Kata Kunci: Sinkronisasi Aturan Hukum, Sistem Desentralisasi, Daerah Otonomi Khusu
The Probability of Extra-Constitutional Amendment on the 1945 Constitution of Indonesia: The Politic of Parliament Against its Constitutionalism
Get PDFIs the constitution a \u27product\u27 of Parliament, or is it run its constitutionalism? This question directs the attention of this article to the distinction between glorification and constitutional amendment. The constitution has an unamendable provision that serves as a self-limitation. This restriction is enshrined in constitutional conventions, and it emphasizes that the Parliament cannot rewrite the constitution in a way that abolished the natural character of the constitution. The Parliament, on the other hand, is the organ of government. This body was given the power to amend the Constitution by the Constitution. As a result, it designates Parliament as the greater authority in charge of all organs as well as the constitution. The research of its article uses philosophy and comparative methodology. It took a doctrinal approach to determine the correlation between political will and constitutional normativity while the amendment was in place. The political wills of Parliament are essentially determined by the normativity of the constitution, as the Parliament was born from a constitutional norm. Whereas, according to Hans Kelsen, the constitution existed before all the norms. In this paradox, the constitution was born before the Parliament itself.Keywords: Constitution; Constitutionalism; Natural Character Unamendable Provision, Parliament AbstrakApakah konstitusi merupakan produk dari Parlemen, atau konstitusi menjalankan konstitusionalismenya? Pertanyaan memantik atensi dari tulisan ini yang berfokus pada distingsi antara glorifikasi konstitusi dan proses amandemen. Secara faktual, konstitusi memiliki klausula yang tidak dapat diubah sebagai batasan perubahannya. Limitasi tersebut memiliki fokus pada konvensi konstitusional, dan menegaskan bahwa Parlemen tidak dapat mengubah konstitusi hingga merubah ‘karakter awal’ dari konstitusi itu sendiri. Meskipun Parlemen merupakan Lembaga Pemerintahan, kewenangannya untuk dapat merubah konstitusi pada dasarnya diberikan oleh Konstitusi. Konsekuensinya, Parlemen terdesain secara tidak langsung sebagai lembaga tertinggi yang dimandatkan oleh konstitusi. Untuk mengelaborasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode filosofi dan komparasi hokum. Dengan pendekatan Filsafat, akan didapatkan pandangan atas determinasi hubungan antara kehendak politik dengan normatifitas konstitusi pada saat amandemen sedang berlangsung. Secara Ideal, kehendak politik parlemen terdeterminasi oleh normatifitas konstitusi, karena parlemen dilahirkan dari Rahim konstitusi. Sedangkan, menurut Hans Kelsen, konstitusi telah lahir jauh sebelum seluruh norma. Dalam paradoks ini, disimpulkan bahwa konstitusi telah lahir jauh sebelum parlemen.Keywords: Konstitusi; Konstitusionalisme; Karakter Konstitusi; Klausula yang Tidak Dapat Diubah; Parleme
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Get PDFBanking has a function as an intermediary institution, namely mobilizing funds from people who have excess funds and channeling them back to people in need in the form of financing facilities. Banking has a vital role in the economic sector, especially in regulating the circulation of money in society. The research method used is a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that the settlement of sharia banking disputes through non-litigation can be carried out through arbitration and alternative settlements, which consist of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes. In arbitration, customers and Islamic banks are given the right to choose the material law to be applied as stipulated in Article 56 paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.Keywords: Dispute Resolution; Syariah banking; Litigation Abstrak Perbankan memiliki fungsi sebagai intermediary institution, yakni mengerahkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbankan memiliki peran vital dalam sektor perekonomian, khususnya dalam mengatur perputaran uang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Dalam arbitrase, nasabah dan bank syariah diberikan hak untuk memilih hukum materil yang akan diterapkan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perbankan Syariah; Litigas
Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021
Get PDFThis paper analyzes Russia\u27s foreign policy toward the Afghan government following the Taliban\u27s triumph. The Taliban armed group\u27s successful takeover of the Afghan government in Kabul without resorting to violence has sparked global political interest today. Numerous comments from countries around the world, including Russia, began to surface. The purpose of this study is to provide an in-depth examination of Russia\u27s economic and political actions toward the Afghan government following the Taliban\u27s triumph. The study\u27s findings indicate that the Russian government\u27s policy toward the Taliban government is reasonably supportive, despite the fact that Russia has not officially recognized the Taliban leadership in Afghanistan. Russia financially and diplomatically supports the Taliban in order for the Taliban\u27s authority over Afghanistan to be acknowledged by other countries and the international community. Russian policy is inextricably linked to Russia\u27s political and economic interests in Afghanistan, which are based on Afghanistan\u27s geostrategic and geopolitical importance to Russia.Keywords: Russian foreign policy, Taliban victory, Russia-Afghanistan Bilateral Relations AbstrakPenelitian ini membahas tentang analisis kebijakan luar negeri Rusia terhadap pemerintahan Afghansitan pasca kemenangan Taliban. Aksi kelompok milisi Taliban yang berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul tanpa adanya pertumpahan darah, menjadi isu yang cukup menarik perhatian politik global saat ini. Berbagai respon dari negara-negara di dunia mulai muncul, termasuk di antaranya negara Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan ekonomi dan politik Rusia terhadap pemerintahan Afghanistan pasca kemenangan Taliban. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah Rusia yang relatif mendukung pemerintahan taliban, meskipun Rusia belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan. Rusia mendukung Taliban baik secara ekonomi maupun politik, agar pemerintahan Taliban atas Afghanistan di akui oleh negara-negara lain dan masyarakat global. Kebijakan Rusia tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi Rusia di Afghanistan berdasarkan letak geostrategis sekaligus geopolitik Afghanistan bagi Rusia.Kata Kunci: kebijakan luar negeri Rusia, Kemenangan Taliban, Hubungan Bilateral Russia-Afghanista
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Hasil Tes Santri Kelas XII Di Mahad Al-Zaytun Indramayu
Get PDFLeadership Style and Drug Abuse Strategies are the focus of this study on drug test results. This study aims to determine the effect of Leadership Style (X1) and Drug Prevention Strategy (X2) on Drug Test Results for Class XII Students (Y) at Mahad Al-Zaytun Indramayu. The population of this study were all students of class XII, amounting to 595 students. While the research sample was 100 students who were determined by proportional random sampling technique with an error rate of 5%, using the N.Slovin formula. Based on the results of this study, using SPSS 20.0 for windows, the resulting multiple linear regression analysis is Y= 2.621 + 0.549 X1 + 0.594 X2. Furthermore, the result of t-count for the variable X1 (Influence of Leadership Style) is 14,315. While the value of t table for N = 100 is 0.000. So, t count > t table or 14,315 > 0.000 So it can be concluded that the influence of leadership style (variable X1) has a significant effect on drug test results in class XII students (variable Y). The t value for the variable X2 (Drug Prevention Strategy) is 13,450. While the value of t table for N = 100 is 0.000. So, t count > t table or 13,450 > 0.000. So it can be concluded that the Drug Prevention Strategy (variable X2) has a significant influence on Drug Test Results in class XII students (variable Y). Furthermore, the ANOVA test or F test obtained the F count result of 194.371. While the F table ( 0.05) for N = 100 is 3.09. So F count is greater than F table or 194.371 > 3.09, so it can be said that the Influence of Leadership Style (X1) and Drug Prevention Strategy (X2) variables simultaneously have a significant effect on the variable Drug Test Results in class XII students (Y ) on Mahad Al-Zaytun Indramayu.Keywords: Leadership Style; Strategy; Drug Test Results; Mahad Al-Zaytun Abstrak Gaya Kepemimpinan dan Strategi Penyalahgunaan Narkoba yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini terhadap hasil tes narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) dan Strategi Pencegahan Narkoba (X2) terhadap Hasil Tes Narkoba Santri kelas XII (Y) di Mahad Al-Zaytun Indramayu. Populasi penelitian ini semua santri kelas XII yang berjumlah 595 santri. Sedangkan sampel penelitian adalah 100 santri yang ditentukan dengan teknik proportional random sampling dengan tingkat kesalahan 5%,dengan menggunakan rumus N.Slovin. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows, analisis regresi linier berganda yang dihasilkan adalah Y= 2,621 + 0,549 X1 + 0,594 X2. Selanjutnya hasil t hitung untuk variabel X1 (Pengaruh Gaya Kepemimpinan) sebesar 14,315. Sedangkan nilai t tabel untuk N = 100 adalah 0.000. Jadi, t hitung > t tabel atau 14,315>0.000 Maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Gaya Kepemimpinan (variabel X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Hasil Tes narkoba pada santri kelas XII (variabel Y). Nilai t hitung untuk variabel X2 (Strategi Pencegahan Narkoba) sebesar 13,450. Sedangkan nilai t tabel untuk N = 100 adalah 0.000. Jadi, t hitung > t tabel atau 13,450>0.000.Maka dapat disimpulkan bahwa Strategi Pencegahan Narkoba (variabel X2) mempunyai yang pengaruh yang signifikan terhadap Hasil Tes Narkoba pada Santri kelas XII (variabel Y). Selanjutnya uji ANOVA atau F test didapatkan hasil F hitung sebesar 194.371. Sedangkan F tabel ( 0,05) untuk N = 100 adalah 3,09. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel atau 194.371 >3,09 maka dapat dikatakan bahwa variabel Pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) dan variabel Strategi Pencegahan Narkoba (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Hasil Tes narkoba pada santri kelas XII (Y) pada Mahad Al-Zaytun Indramayu. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan; Strategi; Hasil Tes Narkoba; Mahad Al-Zaytu
Kepastian Hukum Dalam Pemilihan Kepala Desa Dengan Penggunaan Asas-Asas Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Get PDFThe background of this research is that the implementation of village head elections is conditional on fraud and money politics which are suspected to be indicators, in its implementation it is necessary to analyze whether the principles of general elections have been carried out properly or even vice versa, whether they have legal certainty and are carried out fairly for all individuals involved. Identification of problems that need to be discussed and analyzed in this study are how to organize village head elections based on the 1945 Constitution and Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and how to apply General Election Principles in achieving legal certainty in Village Head Elections in Bandung Village and Malabar Village, Serang Regency. The research methods used in this research include qualitative research, with a historical juridical approach, an explanatory juridical approach, and a synchronization law approach. The research sources used consisted of primary data and secondary data. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out by personal library studies and field studies. The research location was in Bandung Village and Malabar Village, Bandung District, Serang Regency, Banten Province. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of general election principles in village elections cannot be said to be perfectly implemented has not achieved legal certainty and does not meet the principle of justice.Keywords : Certainty, Village Head Election, Election Principles. Abstrak Latar belakang penelitianan ini bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa syarat dengan kecurangan dan politik uang yang diduga menjadi indikatornya, pada pelaksanaannya perlu dianalisis apakah asas-asas pemilihan umum telah dilaksanakan dengan baik atau bahkan sebaliknya, apakah memiliki kepastian hukum dan dilaksanakan adil bagi semua individu yang terkait. Identifikasi masalah yang perlu dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimanakah Penerapan Asas-Asas Pemilihan Umum dalam mencapai kepastian hukum pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Bandung dan Desa Malabar Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini meliputi jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis historis, pendekatan yuridis eksplanaturis, dan pendekatan hukum sinkrunisasi. Sumber penelitian yang digunakan terdiri dari data primer serta data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Lukasi penelitian dilakukan di Desa Bandung dan Desa Malabar Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, Pruvinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan kepada desa belum sempurna diterapkan dan belum mencapai kepastian hukum dan kurang memenuhi asas keadilan.Kata Kunci : Asas-asas, Pemilihan Kepala Desa, Kepastian Hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Orang Terkenal Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis
Get PDFCase of trademark disputes using famous people’s names often occurs at this time. The purpose of this research is to examine the legal protection of “famous person’s name” on use mark in terms Law Number 20 of 2016 (UUIG) and to analyze judicial views regarding the use of the famous name as a mark. The method used in this research is juridical normative. The result showed that UUIG does not explicitly state “famous person’s name” however if a famous person’s name is linked to a famous mark in explanation of article 21 Section (1) point b of UUIG, then can formulate: first, general public knowledge of a famous person, the second reputation earned because of the popularity of achievement; third, evidence of fame through various mass media and online coverage. Fourth, Commercial Court can order an independent institution to conduct a survey regarding a person’s name fame. The result of this research is implementing regulations of UUIG should provide clarity and legal protection regarding “famous person’s name” to be used as benchmarks for whether is accepted or rejected during the substantive examination.Keywords: Mark; Dispute; Famous Name AbstrakSengketa merek menggunakan nama orang terkenal sering terjadi pada saat sekarang ini, Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hukum atas “nama orang terkenal pada penggunaan mereka ditinjau dari UU No.20 Tahun 2016 (UUIG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian menunjukkan bahwa UUIG tidak menyatakan secara eksplisit “ nama orang terkenal” namun jika nama orang terkenal dikaitkan dengan merek terkenal ada penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b UUIG, maka dapat di rumuskan;: pertama, kurangnya pengetahuan umum masyarakat luas terhadap orang terkenal; kedua, reputasi yang diperoleh karena popularitas atau prestasi; ketiga, bukti keterkenalan melalui pemberitaan berbagai media massa dan online dan yang terakhir , pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survei mengenai keterkenalan nama orang tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah hendaknya peraturan pelaksanaan UUIG memberikan kejelasan dan perlindungan hukum mengenai nama orang terkenal untuk menjadi tolok ukur merek tersebut diterima atau ditolak saat pemeriksaan.Kata Kunci: Merek; Sengketa; Nama Terkena
Dampak Pelaksanaan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka Di Universitas Trilogi
Get PDFEducation is a step of liberation through knowledge. The Ministry of Education and Culture seeks to promote the liberalization of the education system through various efforts through Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education. Universities must be able to provide changes to students and have readiness before completing education. This study discusses the impact that results from the implementation of the Merdeka Learning Campus Merdeka. Using a qualitative research method with a descriptive approach with data collection through the distribution of survey forms to the entire academic community of Trilogy University. The results show that the majority of the academic community, both Lecturers, Students, and Education Personnel, are aware of the MBKM program. This program is expected to provide benefits to the economic and social aspects, one of which is entrepreneurship. This is because the Trilogy University campus places great emphasis on all students having an entrepreneurial spirit. This principle is in accordance with the vision and mission of the university.Keywords: MBKM; Qualitative; Entrepreneurship Abstrak:Pendidikan adalah langkah pembebasan melalui ilmu pengetahuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menggalakkan pembesasan sistem pendidikan dengan berbagai upaya melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas harus mampu memberikan perubahan kepada peserta didik dan mempunyai kesiapan sebelum menyelesaikan pendidikan. Penelitian ini membahas tentang dampak yang hasilkan dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran borang survei kepada seluruh sivitas akademika Universitas Trilogi. Hasil menunjukkan mayoritas sivitas akademika, baik Dosen, Mahasiswa maupun Tenaga Kependidikan mengetahui program MBKM. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aspek ekonomi dan sosial salah satunya adalah kewirausahaan. Hal ini karena kampus Universitas Trilogi sangat menekankan kepada seluruh mahasiswa untuk berjiwa wirausaha. Prinsip ini sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki universitas.Keywords: MBKM; Kualitatif; Kewirausahaa