SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia
No full textFiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out the legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver is in default. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research is juridical normative. Fiduciary guarantee certificates provide legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver defaults. The fiduciary recipient can sell on his own power the object that is the object of the fiduciary guarantee for the settlement of his receivables. Irah Irah\u27s fiduciary certificate "For the sake of Justice Based on God Almighty" has the same legal force as a judge\u27s decision with the power to carry out forced executions. The sale of collateral objects can be carried out under the hand based on the agreement of both parties at a high price that is mutually beneficial to both parties.Keywords: Legal Protection; Fiduciary Recipient; Default AbstrakFidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jamian. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalan penelitian kepustakaan menggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Sertifikat jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Penerima fidusia dapat menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk pelunasan piutangnya. Sertifikat fidusia Irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kekuatan hukumnnya sama dengan putusan hakim berkekuatan tetap dilakukan eksekusi paksa. Penjualan objek jaminan dapat dilakukan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang tinggi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Penerima Fidusia; Wanprestas
Products and Services In Sharia Banking
Get PDFIslamic banks are banks that in their activities, both in raising funds and in the context of distributing funds, provide and charge rewards based on sharia principles, namely buying and selling and profit-sharing. The purpose of this study is to find out how the products and services in Islamic banking and how the operational principles of Islamic banking. This research uses a descriptive survey method with qualitative data analysis. The data collection technique used is the method of observation, interviews, literature study, and documentation. This study indicates that the products offered by Islamic banking can be divided into three major parts, namely products for the distribution of funds (financing), products for raising funds (funding), and service products. Islamic banking has five operational principles, namely the principle of demand deposits, the principle of profit-sharing, the principle of buying and selling and mark-up, the principle of the lease, and the principle of services (fees).Keywords: Products; Services; Islamic Banking AbstrakBank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk-produk dan jasa dalam perbankan syariah dan bagaimana prinsip-prinsip operasional perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), produk jasa (service). Perbankan syariah mempunyai lima prinsip operasional, yaitu prinsip simpanan giro, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan mark-up, prinsip sewa, dan prinsip jasa (fee).Kata Kunci: Produk; Jasa; Perbankan Syaria
Advance Pricing Agreement between Multinational Companies and the Government of Indonesia in the perspective of Indonesian Tax Law
No full textAPA (Advance Pricing Agreement) is an agreement between the Directorate General of Taxes and Taxpayers and/or other country\u27s tax authorities to agree on the criteria and/or determine the fair price or fair profit in advance of the parties who have a Special Relationship. APA generally occurs between Tax Authorities and Multinational Enterprises. The purpose of APA is to provide facilities for taxpayers to resolve transfer pricing problems. Transfer pricing is a company policy in determining the transfer price of a transaction, be it goods, services, intangible assets, or financial transactions carried out by the company. Transfer pricing is often connoted with something bad, namely a transfer of income from a company in a country with a higher tax rate to another company in a group in a country with a lower tax rate, thereby reducing the total tax burden of the group of companies. One of the challenges faced when transfer pricing occurs in Indonesia is between the Indonesian Tax Authorities and Multinational Companies. For this reason, it is necessary to take legal measures to minimize the occurrence of transfer pricing and also avoid losses to the stateKeywords: Advance Pricing Agreement, transfer pricing, Double-taxation, tax. AbstrakAPA (Advance Pricing Agreement) merupakan perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka para pihak yang mempunyai hubungan stimewa. APA pada umumnya terjadi antara Otoritas Pajak dengan Perusahaan Multinasional (Multinational Enterprise). Adapun tujuan dari APA ialah untuk memberikan sarana kepada Wajib Pajak guna menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing sering dikonotasikan dengan sesuatu yang buruk yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi apabila transfer pricing terjadi di Indonesia antara Otoritas Pajak Indonesia dengan Perusahaan Multinasional. Maka dari itu perlu adanya upaya hukum yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya transfer pricing dan juga menghindari terjadinya kerugian pada negara.Kata Kunci: Advance Pricing Agreement, transfer pricing, pengenaan pajak berganda, paja
Konsep Rahmatan Lil Alamin Imam Shamsi Ali Sebagai Strategi Kepemimpinan Pendidikan dan Dakwah Kultural Di Amerika
Get PDFImam Shamsi Ali is an extraordinary scholar whose spirit of struggle in spreading the religion of Islam by introducing Islam with the concept of Rahmatan Lil Alamin in the United States. This brought major changes to Islam in the United States. In this study the author aims to find out how the concept of rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali is able to become a strategy for education and cultural da\u27wah in the United States. In this study, the author uses the library research method, where the research uses various literatures, both books, notes, and reports on the results of previous research in collecting data. This study focuses on how the concept of Rahmatan Lil Alamin brought by Imam Shamsi Ali in New York, United States became his strategy in building Islamic education and da\u27wah. The objects of this research are books from Imam Shamsi Ali, and various articles about Imam Shamsi Ali. The results of this study indicate that the concept of rahmatan lil alamin in Imam Shamsi Ali\u27s education and da\u27wah which is accommodated in Islamic boarding schools can become a force for Islam in the United States.Keywords: Rahmatan lil alamin, Educational Leadership, Cultural Da\u27wah, Islam in America AbstrakImam Shamsi Ali merupakan sosok ulama yang luar biasa semangat perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam dengan memperkenalkan Islam dengan konsep Rahmatan Lil Alamin di Amerika Serikat. Hal ini membawa perubahan besar bagi Islam di Amerika Serikat. Dalam penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep rahmatan lil alamin Imam Shamsi Ali mampu menjadi strategi pendidikan dan dakwah kultural di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library research, dimana penelitian menggunakan berbagai literatur-literatur baik buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu dalam pengambilan datanya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep Rahmatan Lil Alamin yang dibawa oleh Imam Shamsi Ali di New York, Amerika Serikat menjadi strategi beliau dalam membangun pendidikan dan dakwah Islam. Adapun objek penelitian ini yaitu buku-buku daripada Imam Shamsi Ali, dan berbagai artikel tentang Imam Shamsi Ali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya konsep rahmatan lil alamin dalam pendidikan dan dakwahnya Imam Shamsi Ali yang diwadahi dalam pesantren dapat menjadi kekuatan Islam di Amerika Serikat.Kata Kunci : Rahmatan lil alamin, Kepemimpinan Pendidikan, Dakwah Kultural, Islam di Amerik
Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan
Get PDFThe number of people who want to go on pilgrimage. The Labbaika Hajj Manasik Guidance Group (KBIH) helps pilgrims with their journey. People at KBIH Labbaika Pondok Aren, South Tangerang, want to know how to deal with problems with Hajj Manasik Guidance. This is the goal of this study. This is how the research is done: It takes a qualitative approach and uses observation, interviews, and documentation to get the data. In the end, the low level of education and the incompleteness of administrative data are the main causes of the problems that happen. The old age factor, a low economic level, and problems in Saudi Arabia that are different from those in Indonesia are also to blame.Keywords: hajj problems, research, KBIH rituals AbstrakKemajemukan calon jamaah haji yang sering menimbulkan problematika. Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Labbaika membantu para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan doumentasi. Hasil tentang problematika yang terjadi ialah tingkat pendidikan yang rendah dan kelengkapan data administrasi yang tidak sesuai, faktor usia yang sudah tua tingkat ekonomi rendah, kemudian problematika yang sering terjadi di Tanah suci yaitu penyedian konsumsi dan keadaan cuaca Arab Saudi yang berbeda dengan di Indonesia.Kata Kunci: Problematika Haji; Penelitian; Manasik KBI
Analisis Gaya Belajar Siswa Kelas VI MI Al-Zaytun, Sandrem, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu
Get PDFStudent learning styles are very diverse. Teachers must have knowledge and skills in teaching. Teachers must recognize the characteristics of students in the delivery of learning. This study aims to determine the learning styles of 6th grade students at MI Al-Zaytun, Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu. The results showed that each student has a different learning style, so that in one class there are various learning styles as well. Visual style is learning style using sight, audiotorial learning style is learning style using hearing, kinesthetic learning style is using movement. In class 6 B 01 is more dominant to visual learning style as much as 37%, class 6 B 02 is more dominant to visual learning style as much as 36%, class 6 B 03 is more dominant to visual learning style 36%, class 6 B 04 is more dominant to visual learning style 35% visual learning, class 6 B05 is more dominant to Visual learning style 35%, class 6 B 06 is more dominant to Auditorial learning style 34%, class B 07 is more dominant to audiotorial learning style as much as 36%, class 6 B 08 is more dominant to kinesthetic learning style as much as 36%. By knowing the learning styles of students, it can make it easier for teachers to learn with students, make it easier for students to catch lessons and increase students\u27 enthusiasm for learning.Keywords: Visual Learning Style; Auditory Learning Style; Kinesthetic Learning Style AbstrakGaya belajar siswa sangat beragam. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik dalam penyampaian pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa kelas 6 MI Al- Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu. Hasil penelitian ini setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga dalam satu kelas terdapat bermacam gaya belajar pula. Gaya visual merupakan gaya belajar menggunakan penglihatan, gaya belajar audiotorial merupakan gaya belajar menggunakan pendengaran, gaya belajar kinestetik menggunakan gerakan. Pada kelas 6 B 01 lebih dominan kepada gaya belajar visual sebanyak 37 %, kelas 6 B 02 lebih dominan kepada gaya belajar visual sebanyak 36 %, kelas 6 B 03 lebih dominan kepada gaya belajar visual 36%, kelas 6 B 04 lebih dominan kepada gaya belajar visual 35 %, kelas 6 B05 lebih dominan kepada gaya belajar Visual 35 %, kelas 6 B 06 lebih dominan kepada gaya belajar Auditorial 34 %, kelas B 07 lebih dominan kepada gaya belajar audiotorial sebanyak 36 %, kelas 6 B 08 lebih dominan kepada gaya belajar kinestetik sebanyak 36%. Dengan mengetahui gaya belajar yang dimiliki siswa, dapat memudahkan guru dalam pembelajaran dengan siswa, memudahkan siswa dalam menangkap pelajaran serta meningkatkan semangat belajar siswa.Kata kunci: Gaya Belajar Visual; Gaya Belajar Auditorial; Gaya Belajar Kinesteti
Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia
Get PDFIndonesia is an archipelagic country with a diverse range of arts, cultures, ethnicity, and religions that must be considered and protected as national assets. Copyright is one of the world’s most extensive intellectual property rights and involves a large number of people. According to Article 4 of Copyright Law No. 28 of 2014, a creator has the exclusive right to reproduce and distribute his work to third parties. Furthermore, the concept of economic rights, which is related to copyright, is defined as the right to benefit economically from the creation. According to Article 1 Paragraph 21 of the Copyright Law, royalties are defined as a reward for the use of the economic rights of a particular work or related rights products received by the creator or the owner of the related rights. Consequently, an institution known as the National Collective Management Organization (LMKN) was formed to implement the license to announce songs and music in Indonesia and also had the authority to draw, collect, and distribute royalties for commercial users. This study examined the role of LMKN in the collection of royalties in copyright and how the LMKN regulation in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and Music Copyrights can guarantee the fulfilment of the creator’s economic rights. Lastly, an empirical juridical legal research method was used to address these issues.Keywords: Authority; LMKN; Government Regulation; Royalties. AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman seni, budaya, suku, dan agama yang harus diperhatikan dan dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia dan melibatkan banyak orang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Selanjutnya konsep hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomis suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia serta berwenang untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial. Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam pemungutan royalti pada hak cipta dan bagaimana pengaturan LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Terakhir, metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengatasi masalah ini.Kata Kunci: Wewenang; LMKN; Peraturan Pemerintah; Royalti
Civil Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems
Get PDFCivil law in a general sense is defined as the overall rule of law that regulates behavior between individuals and other people, the behavior of community members in family relationships, and in community interactions. However, in its application, there are differences in methods and methods apart from being bound by standard rules which are the main basis as the basic norms of a country. The research method used in this study is a qualitative research method with a comparative studies approach. The results of the study indicate that there are similarities in the objectives of the civil law system in several countries. However, in Indonesia, the legal system is based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution and aspires to justice for all its people. The legal system in Indonesia recognizes the existence of legal pluralism, Islamic law, and customary law. This is not found in the legal system of other countries.Keywords: Legal System; Ratio; Civil law Abstract:Hukum Perdata dalam pengertian umum diartikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku antara orang perorangan dengan orang lain, tingkah laku warga masyarakat dalam hubungan keluarga, dan dalam pergaulan masyarakat. Namum dalam aplikasinya, terdapat perbedaan cara dan metode selain terikat pada aturan baku yang menjadi landasan utama sebagai norma dasar suatu negara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan comparative studies. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan pada sistem hukum perdata pada beberapa negara. Namun pada negara Indonesia, sistem hukumnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sistem hukum di Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum, hukum Islam, dan hukum adat. Hal inilah yang tidak terdapat pada sistem hukum negara lain.Kata Kunci: Sistem Hukum; Perbandingan; Hukum Perdat
Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Get PDFThere are so many criminal cases that are in the public spotlight/viral because the community is considered not worthy of being punished. Of the many cases, the Public Prosecutor is very often criticized and criticized, especially if the demands for sentences that are read out and submitted to judges in court are considered too high. For this reason, the Public Prosecutor and the Prosecutor\u27s Office are considered as parties who have injured the sense of justice in the community. Whereas the Public Prosecutor as dominus litis holds an important position in the criminal justice system in order to settle a criminal case and achieve the legal objectives as a whole. The method used in writing this journal uses an empirical juridical and normative juridical approach. Based on the results of the research, the Public Prosecutor has the authority to terminate the prosecution if the legal objectives are not achieved if a case is transferred to the court based on the provisions of Article 139 of the Criminal Procedure Code and the Indonesian Attorney General\u27s Regulation Number: 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice. Restorative.Keywords: Public Prosecutor; Dominus Litis; Restorative Justice AbstrakBanyak sekali kasus pidana yang menjadi sorotan masyarakat/ viral karena bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Dari sekian banyak kasus, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang dibacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Karena itulah kemudian Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Padahal Penuntut Umum selaku dominus litis memegang posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian suatu perkara pidana dan mencapai tujuan hukum secara utuh. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan apabila tujuan hukum menjadi tidak tercapai jika suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.Kata Kunci: Penuntut Umum; Dominus Litis; Keadilan Restorati
Strategi Pengembangan Usaha Gambir Rakyat Menggunakan Analisa SWOT di Kabupaten Pesisir Selatan
Get PDFThe demand of gambier’s commodity increases continuously through the year. However, many problems that were faced by gambier’s farmers in its cultivation, processing, and marketing. This research aims to identify the main problem which affect the development of the gambier’s business in South Pesisir district and to find out the model and the strategy of gambier business development in south Pesisir district. This is qualitative research by using SWOT analysis to collect the data. The SWOT analysis is used to analyze and to find out the strategy of gambier business development. The result of this research shows that the problems that are faced by gambier’s farmers in south pesisir district are very complex; including various aspects, for example marketing, capital, technology, organization and the main problem is the dependency of the gambier farmers to the middleman. The strategies recommendations of that problems are partnership and industry clusters approaches.Keywords: Strategy; Gambir; Business Development; SWOT AbstrakPermintaan terhadap komoditas gambir terus meningkat sepanjang tahun. Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi petani gambir dalam budidaya, pengolahan, dan pemasarannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persoalan utama yang mempengaruhi pengembangan usaha gambir di Kabupaten Pesisir Selatan serta menemukan strategi dan model pengembangan usaha gambir di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis dan menemukan strategi pengembangan usaha gambir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang dialami petani gambir di Pesisir Selatan sangat kompleks meliputi berbagai aspek seperti pemasaran, permodalan, teknologi dan kelembagaan serta persoalan yang paling pokok adalah adanya ketergantungan petani gambir terhadap penampung/ toke. Rekomendasi strategi dari persoalan tersebut adalah pendekatan kluster industri dan kemitraan.Kata Kunci: Strategi; Gambir; Pengembangan Usaha; SWOT