SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store
Get PDFThe more technology develops, the more complaints from the public against illegal online loan applications on the Google Play Store. Online loans that carry out illegal actions such as debt collector behavior, disbursement without the applicant\u27s approval, threats to spread personal data and terrorize cellphone contacts are increasingly being carried out. The research method used is a juridical-empirical type of legal research using a case approach and a statutory approach. The results of this study are the government that has the authority to online loans on the Google Play Store is the Financial Services Authority, the Investment Alert Task Force and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia by providing administrative sanctions and blocking online loan applications that perform illegal acts.Keyword: Authority; Governement; Online Loans; Google Play Store AbstrakSemakin berkembangnya teknologi semakin banyak juga pengaduan dari masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store. Pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal seperti perilaku debcolletor, pencairan tanpa persetujuan pemohon ancaman penyebaran data pribadi dan melakukan terror kepada kontak handphone semakin banyak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pinjaman online di Google Play Store ialah Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia dengan memberikan sanksi administratif dan pemblokiran aplikasi pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal.Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah; Pinjaman Online; Google Play Stor
Opsi Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit dan Bunga Utang
Get PDFAbstractState-Owned Enterprises (BUMN) as one of the economic actors have a large role nationally. In addition to its role as a BUMN business entity, it is also a state agency that functions to provide public services in fields that transport the livelihood of many people, this is done by BUMN in the form of Perum. Meanwhile, SOEs in the form of Persero were established with the aim of making profits. So that some steps taken by the company are not achieved and tend to lead to losses and even bankruptcy. The company\u27s initial capital sourced from separated state assets makes SOEs seem to have to always be trapped if they are trapped in debt bondage. Not infrequently the addition of State Capital Participation (PMN) is carried out to save SOEs. The research method in this article uses a normative method with a conceptual approach. The results of the study show that the government\u27s steps in the journey of SOEs through PM, one of which is a step that must always be taken to release SOEs that are trapped in bankruptcy or debt interest. Because the company is also subject to limited regulations and the APBN cannot actually develop BUMN debt, so the addition of State Capital Participation (PMN) does not necessarily guarantee the success of BUMN for debt.Keywords: BUMN; APBN; Bankruptcy AbstrakBadan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku perekonomian memiliki peran yang besar secara nasional. Selain peran sebagai badan usaha BUMN juga menjadi badan negara yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik pada bidang yang mengangkut hajat hidup orang banyak, hal ini dilakukan oleh BUMN yang berbentuk Perum. Sementara itu, BUMN yang berbentuk Persero didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga terkadang langkah yang diambil oleh perusahaan tidak tercapai dan cenderung membawa kearah kerugian bahkan pailit. Modal awal perusahaan yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan membuat BUMN seakan harus selalu diselamatkan jika terjebak dalam jeratan utang. Tak jarang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan untuk menyelamatkan BUMN. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan langkah pemerintah dalam penyelamatan BUMN melalui PMN bukanlah satu satunya langkah yang harus selalu dilakukan untuk melepaskan BUMN yang terjebak dalam pailit maupun bunga utang. Mengingat BUMN juga tunduk dengan aturan undang-undang perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia dan APBN sejatinya tidak dapat menanggung utang BUMN, sehingga langkah Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) belum tentu menjamin keberhasilan BUMN untuk melunasi hutang.Kata Kunci: BUMN; APBN; Pailit
Analisis Implementasi Batasan Nilai (Threshold) Notifikasi Dalam Ketentuan Merger di Indonesia
Get PDFIndonesia\u27s merger notice law, Law No. 5 of 1999, prohibits monopolistic practices and unfair business competition. The merger has improved Indonesia\u27s economy. Companies undergoing takeovers (acquisitions) can prevent monopolistic behaviors and unfair business competition by reporting asset and sales values to the Business Competition Supervisory Commission within a specific timeframe. However, the existing restrictions are less relevant and can create an issue for the Indonesian notification system and value-providing (thresholds). This normative legal research uses the library to research business competition books and merger regulations to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This paper examines merger notification\u27s limitations and issues with Indonesia\u27s merger value restriction (problem finding). This report suggests Business Competition Law reform.Keywords: Value Limitation, Business Competition Law, KPPU, Merger Notification. AbstrakUndang-undang pemberitahuan merger Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan tersebut telah meningkatkan perekonomian Indonesia. Perusahaan yang mengalami pengambilalihan (akuisisi) dapat mencegah terjadinya perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara melaporkan aset dan nilai jual kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu tertentu. Namun, pembatasan yang ada kurang relevan dan dapat menimbulkan masalah bagi sistem notifikasi Indonesia dan pemberian nilai (threshold). Penelitian hukum normatif ini menggunakan kepustakaan untuk meneliti buku-buku persaingan usaha dan peraturan merger untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Makalah ini mengkaji batasan notifikasi merger dan permasalahan pembatasan nilai merger di Indonesia (problem finding). Laporan ini menyarankan reformasi Hukum Persaingan Usaha.Kata Kunci: Batasan Nilai; Hukum Persaingan Usaha; KPPU; Pemberitahuan Penggabunga
Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg
Get PDFThis study aims to analyze the implementation of the Serang District Court Decision Number: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. according to PERMA No. 4/2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, and countermeasures against obstacles that occur in the implementation of executions based on PERMA No. 4/2019. This type of research is normative juridical and case studies through a legal approach. The results showed that the decision on a simple lawsuit in the Serang District Court Decision Number 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg based on PERMA No.4/2019 was carried out based on the principles of ordinary civil procedure law by determining the auction for the implementation of confiscation guarantees through the KPKNL. The concept of regulating the implementation of a simple lawsuit at the Serang District Court in its legal application has not been effective with the finding of a simple lawsuit settlement and the determination of guarantees exceeding the time limit determined by Perma Number 4 of 2019.Keywords: Arrangement; Execution; Simple Lawsuit. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. sesuai PERMA No. 4/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan penanggulangan terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan PERMA No. 4/2019. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan studi kasus melalui pendekatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan atas gugatan sederhana dalam Putusan PN Serang Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg berdasarkan PERMA No.4/2019 dilakukan berdasarkan asas hukum acara perdata biasa dengan penetapan lelang pelaksanaan penjaminan sita melalui KPKNL. Konsep pengaturan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang dalam penerapan hukumnya belum efektif dengan ditemukannya penyelesaian gugatan sederhana dan penetapan jaminan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019.Kata Kunci: Penataan; Eksekusi; Gugatan Sederhana
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Get PDFIn this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper\u27s research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act AbstrakDalam tulisan ini, penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interprestasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interprestasi yang dipergunaan antara lain interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual.Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidan
Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems
Get PDFConstitutional law is characterized in a broad sense as the legal laws controlling state structures, the interaction between vertical and horizontal state instruments, and the position of citizens and their human rights. Nevertheless, there are variations in the techniques and methods of applying the state system, in addition to the standard regulations that serve as the state\u27s fundamental standards. This study employed a qualitative research strategy with a comparative study design. According to the findings of the study, the aims of the constitutional law systems of many nations are comparable. In contrast, Indonesia\u27s legal system is founded on Pancasila and the Constitution of 1945 and seeks fairness for all its citizens. In Indonesia, the constitutional legal system recognizes legal plurality, Islamic law, and customary law. This is not found in other countries legal systems.Keywords: Legal System; State Administration; Legal Comparison Abstract:Hukum Tata Negara dalam pengertian umum diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Namum dalam aplikasinya, terdapat perbedaan cara dan metode pelaksanaan sistem bernegara, selain terikat pada aturan baku yang menjadi landasan utama sebagai norma dasar suatu negara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan comparative studies. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan pada sistem hukum tata negara pada beberapa negara. Namun pada negara Indonesia, sistem hukumnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sistem hukum tata negara di Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum, hukum Islam, dan hukum adat. Hal inilah yang tidak terdapat pada sistem hukum negara lain.Kata Kunci: Sistem Hukum; Tata Negara; Perbandingan Huku
Pengaruh Ice Breaking Terhadap Minat Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis
Get PDFThis study examines the effect of ice breaking on students\u27 interest in learning Indonesian in class IV MI Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. The first main problem in this study is the lack of interest in learning Indonesian for fourth grade students. The second main problem is what types of ice breaking are suitable for Indonesian language lessons, and finally, I want to know whether there is an effect of ice breaking on the interest in learning Indonesian in the fourth grade students of MI Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. This study aims to determine the interest in learning Indonesian in fourth grade students, this study was also conducted to determine what types of ice breaking are suitable for Indonesian lessons, and to find out whether ice breaking has an effect on the interest in learning Indonesian in fourth grade students at MI Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. The research method in this study is using a quantitative approach, with observation, questionnaires, and documentation techniques. The population in this study were fourth grade students of MI Muhammadiyah, and the samples of this study were 15 students of class A as the experimental class and 15 students of class B as the control class. The results of this study indicate that there is a significant effect of ice breaking on the interest in learning Indonesian for fourth grade students, it can be seen that the results of a simple linear regression test show a significance value of Sig. 0.000 <0.05, it can be concluded that there is an influence between the independent variables on the control variable, the magnitude of the influence between the variables is 70%. The results of hypothesis testing the value of Asymp.Sig. (2-tailled) of 0.002 <0.05, it is said that H0 is rejected and H1 is accepted. Ice breaking that is relevant in learning Indonesian is ice breaking which is planned in advance and collaborated with the material to be taught.Keywords: Ice Breaking, Interest in Learning, Indonesian AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pengaruh ice breaking terhadap minat belajar Bahasa Indonesia siswa pada kelas IV Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. Pokok masalah utama pada penelitian ini yaitu rendahnya minat belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV. Permasalahan selanjutnya yaitu jenis ice breaking apa yang cocok untuk pelajaran Bahasa Indonesia, dan terakhir ingin mengetahui pengaruh ice breaking terhadap minat belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV MI Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV pada MI Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis., penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui jenis ice breaking apa saja yang cocok untuk pelajaran Bahasa Indonesia, dan untuk mengetahui adakah pengaruh ice breaking terhadap minat belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV MI Muhammadiyah Sukajati Haurgeulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV MI Muhammadiyah, dan sampelnya yaitu 15 siswa kelas A sebagai kelas eksperimen dan 15 siswa kelas B sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh ice breaking yang signifikan terhadap minat belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi yaitu Sig. 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel kontrol sebesar 70%. Hasil uji hipotesis nilai Asymp.Sig. (2-tailled) sebesar 0,002 < 0,05 maka dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ice breaking yang relevan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu ice breaking yang direncanakan terlebih dahulu dan dikolaborasikan dengan materi yang akan diajarkan.Kata kunci: Ice Breaking, Minat Belajar, Bahasa Indonesi
Metode Dakwah Pada Masyarakat Islam Formalitas di Kampung Cipedang Lasdam RT 007 RW 002 Desa Jayamulya Kecamatan Kroya Indramayu
Get PDFIn general, rural residents are still impacted by their ancestors\u27 views. Therefore, it is necessary to seek out and implement acceptable da\u27wah ways in order to carry out da\u27wah counseling activities that can be well received, without any rejection, particularly for individuals with a formal Islamic character. This study employs descriptive qualitative research methods, a literature-based and empirical methodology, and interview, observation, and documenting procedures for data collecting. Al-Hikmah is the ideal da\u27wah strategy for the formality Islamic community in Cipedang Lasdam Village RT 007 RW 007 Jayamulya Village, Kroya Indramayu District, according to the findings of the study. This is because the prevalent da\u27wah method corresponds to the features of the local population. This style emphasizes persuasive strategies and a prior awareness of the features of the da\u27wah\u27s target. Due to the fact that the material and manner of distributing da\u27wah are adapted to the community\u27s circumstances and requirements, this method is ideally suited for application in a rural setting.Keywords: Da\u27wah Method; Public; Islamic Formality; Rural AbstrakUmumnya, masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan masih dipengaruhi kepercayaan yang dianut terdahulu. Karena itu, metode dakwah yang sesuai perlu dicari serta diaplikasikan agar bisa melakukan kegiatan penyuluhan dakwah yang dapat diterima dengan baik, tanpa adanya penolakan, terkhusus untuk masyarakat dengan karakter Islam formalitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan literatur dan empiris serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode dakwah yang sesuai untuk masyarakat Islam formalitas yang bertempat tinggal di Kampung Cipedang Lasdam RT 007 RW 002 Desa Jayamulya Kecamatan Kroya Indramayu adalah Al-Hikmah. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara metode dakwah yang digemari dan karakteristik dari masyarakat setempat. Bentuk metode ini mengedepankan tehnik persuasif dan pemahaman karakteristik terlebih dahulu mengenai objek sasaran dakwah. Maka dari itu, metode ini sangat sesuai diaplikasikan pada lingkungan pedesaan karena materi serta proses penyampaian dakwah yang dilakasanakan menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari masyarakat.Kata Kunci: Metode Dakwah; Masyarakat; Islam Formalitas; Pedesaa
Acara Petualangan Televisi Sebagai Media Pembentukan Karakter Pencinta Alam Bagi Pemuda Era Migrasi Penyiaran Digital
Get PDFThis study examines the level of relevance of television programs as a medium for supporting nature-loving character formation for youth in the era of digital broadcasting migration in the midst of an assessment that TV is actually considered damaging to character with the aim of knowing whether TV is still a relevant factor as a media supporting character formation. nature lovers for youth, as well as how to practice and apply the attitude of nature lovers after watching TV adventure programs in their daily lives. This research method uses qualitative-descriptive research methods with a phenomenological approach. The sample of this study amounted to 9 informants who met the criteria (purposive sampling). The results of the study, based on the Trend Dimensions of Factor X, show that there is still a strong level of relevance of TV with a percentage of 67% as a media to support the formation of nature lover characters for youth in the era of digital broadcasting migration through adventure programs, but in terms of duration, currently youth aged 17-33 watching TV adventure programs has decreased with a percentage of rarely watching 67%, in this digital era youths have turned to social media and digital platforms as supporting media for character building with a higher duration compared to watching TV, applying nature-loving attitudes and characters in life. Daily activities show that Actions for Caring & Conserving Nature with a percentage of 46% are the most common attitudes, followed by 25% Attitudes of Responsibility, Actions for Animal Cultivation 14%, Being an Activist in Nature 11%, and Caring for Humanity 4%.Keywords: TV Adventure Program, Nature Lover, Digital Broadcasting AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang tingkat relevansi program acara televisi sebagai media pendukung pembentukan karakter pencinta alam bagi pemuda di era migrasi penyiaran digital di tengah-tengah penilaian bahwa TV justru dianggap merusak karakter dengan tujuan untuk mengetahui apakah TV masih menjadi faktor yang relevan sebagai media pendukung pembentukan karakter pencinta alam bagi pemuda, serta bagaimana praktek dan penerapan sikap karakter pencinta alam usai menonton program acara petualangan TV dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil dari penelitian, berdasarkan Dimensi Tren Faktor X menunjukkan bahwa masih adanya relevansi TV tingkat kuat dengan persentase 67% sebagai media pendukung pembentukan karakter pencinta alam bagi pemuda di era migrasi penyiaran digital lewat program petualangannya, namun secara durasi, saat ini pemuda usia 17-33 sudah berkurang menonton program petualangan TV dengan persentase jarang menonton sebesar 67%, di era digital ini pemuda sudah beralih ke sosial media dan platform digital sebagai media pendukung pembentukan karakter dengan durasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menonton TV, penerapan sikap dan karakter pencinta alam dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa Aksi Peduli & Melestarikan Alam dengan persentase 46% menjadi sikap terbanyak, selanjutnya 25% Sikap Tanggung Jawab, Aksi Budidaya Hewan 14%, Menjadi Seorang Penggiat Alam Bebas 11%, dan Peduli Sosial Kemanusiaan 4% persentase-nya.Kata Kunci: Program Petualangan TV; Karakter Pencinta Alam; Migrasi Penyiaran Digital
Problematika Penyeragaman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Divine Justice Di Indonesia
Get PDFThis study reviews the problems regarding the mechanism for convicting corruption cases in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Conviction of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The presence of these normative rules has created a de-organization of the freedom of judges which should still reflect and go high the conception of Divine Justice in accordance with the irah-irah which reads "For the Sake of Justice Based on the Almighty Godhead". The research method used is normative juridical research, while the research approach is to use the assessment of statutory policies (statutory approach). The results of this study show that there are still problems in terms of the normative level and their implementation regarding the misalignment between the decisions decided by judges and the conception of Divine Justice in Indonesia.Keywords: Conviction; Divine Justice; Uniformity of MA Regulations AbstrakPenelitian ini mengulas permasalahan mengenai mekanisme dalam pemidanaan kasus korupsi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadirnya aturan normatif tersebut telah menciptakan penderogasian terhadap kebebasan hakim yang seharusnya tetap mencerminkan dan menjunjung tinggi konsepsi Divine Justice yang sesuai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif, sementara pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan (statutory approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat problematika dari segi tataran normatif serta implementasinya mengenai ketidakselarasan antara putusan yang diputuskan oleh hakim dengan konsepsi Divine Justice di Indonesia.Kata Kunci: Pemidanaan; Divine Justice; Penyeragaman Peraturan M