SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam
Full text linkThe high number of narcotics abuse in Indonesia cannot be denied because of the minimum assistance or report from the community related to the presence of narcotics crime existing around them. In the perspective of Islamic Law, narcotics is like khamr in which if it is consumed then it will cause mind lost. Therefore, khamr is forbidden in Islam. This paper provides an understanding of legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to The Law Number 35 Year 2009 and to find out the legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to Islamic law. The author employed library research type with normative juridical approach. The research results showed that The Law Number 35 Year 2009 about narcotics gives legal protection towards the informant of narcotics crime allegation systematically. Started from the protection aspect towards the physique, protection towards the psychic, and legal assistance during the process of justice and right reinforcement, and obtain an award. Islamic law gives legal protection to the informant of khamr drinker. Islamic law gives the opportunity by giving the protection towards the informant of khamr drinker not to be punished and the khamr drinker must be punished to implement the punishment and had in line with Islamic teaching namely the execution of whiplash for 40 times.Keywords: Informant Legal Protection, Narcotics, Islamic Law. AbstrakTingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minimnya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika diqiyaskan dengan khamr, yang apabila diminum akan mengakibatkan hilangnya akal. Oleh karena itu khamr diharamkan dalam Islam. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika secara sistematik. Mulai dari aspek Perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap psikis, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan, serta mendapatkan penghargaan. Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor peminum khamr. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor peminum khamr agar tidak dihukum dan wajib bagi seorang peminum khamr untuk melaksanakan hukuman atau had sesuai ajaran Islam, yaitu dengan terlaksananya dera sebanyak 40 kali.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pelapor, Narkotika, Hukum Isla
Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok dalam Diplomasi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19
Full text linkIn 2019, the Covid-19 pandemic emerged and shook the world. The health industry is only one of several that could encounter difficulties if countries don\u27t prepare for them. Countries\u27 diplomatic efforts are counted on to address health issues during a pandemic. In this situation, Indonesian and Chinese officials are working to control disease outbreaks better. During the Covid-19 pandemic, Indonesia and China devised a health diplomacy strategy; this research seeks to outline such a strategy. Specifically, this study employs a qualitative research approach, focusing on descriptive analysis. China\u27s support for the Public Health Cooperation Capacity initiative: Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity (ROMPT) in dealing with the Covid-19 pandemic is highlighted, as is China\u27s assistance in the form of medical equipment, cooperation in vaccine diplomacy, service in the state of advanced technology, and scientific research.Keywords: Pandemic Covid-19; Bilateral Cooperation; Health Diplomacy; Indonesia-China. AbstrakPada tahun 2019, pandemi Covid-19 muncul dan mengguncang dunia. Industri kesehatan hanyalah salah satu dari beberapa yang dapat menghadapi kesulitan jika negara tidak mempersiapkannya. Upaya diplomasi negara-negara diperhitungkan untuk mengatasi masalah kesehatan selama pandemi. Dalam situasi ini, pejabat Indonesia dan China bekerja sama untuk mengendalikan wabah penyakit dengan lebih baik. Di masa pandemi Covid-19, Indonesia dan China menyusun strategi diplomasi kesehatan; penelitian ini berusaha untuk menguraikan strategi tersebut. Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan fokus pada analisis deskriptif. Dukungan China terhadap inisiatif Public Health Cooperation Capacity: Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity (ROMPT) dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi sorotan, begitu pula bantuan China berupa peralatan medis, kerja sama diplomasi vaksin, bantuan dalam bentuk teknologi canggih, dan penelitian ilmiah.Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Kerjasama Bilateral; Diplomasi Kesehatan; Indonesia- Tiongkok
Upaya Pemerataan Pembangunan Desa Di Wilayah Perbatasan Indonesia
Full text linkAs an equitable form of village development, the government must also pay attention to village development in border areas, which is often neglected by the government. The purpose of this study is to understand the distribution of rural funds in frontier areas. The method used is a qualitative research approach with an empirical approach. Data collection techniques were conducted through interviews. The findings show that villages become stronger after the government distributes them as "transfer funds" to villages, especially those in border areas. Villages have the right to manage their own village budget (APBDesa) through the Village Fund. Significant progress can be seen in the few villages that were the subject of the study.Keywords: Village Fund; Border Village; Government policy Abstrak:Sebagai bentuk pemerataan pembangunan desa, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan desa di kawasan perbatasan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui penyaluran dana desa bagi daerah-daerah di kawasan perbatasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan Dana Desa (DD) sebagai “dana transfer” ke desa, khususnya desa di wilayah perbatasan maka desa menjadi lebih kuat. Desa memiliki kewenangan untuk dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sendiri dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga terlihat dari beberapa desa yang menjadi objek penelitian menunjukkan kemajuan yang signifikan.Kata Kunci: Dana Desa; Desa Perbatasan; Kebijakan Pemerinta
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah
Full text linkPrior to the implementation of the awarding of compensation to land rights interns, a compensation deliberation procedure was carried out. In the implementation of compensation deliberations, the chief executor of land acquisition will convey the results of the assessment of the value of compensation carried out by the Land Appraisal Team (Appraisal). In the compensation deliberations, the entitled party who has not been issued only provides a way to submit an objection to the District Court. The formulation of the problem in this study is how to take legal action against land rights owners against compensation value violence and how to realize legal protection for fair land rights owners in the implementation of compensation deliberations. The type of research used in this research is normative juridical. Normative juridical research is library law research that is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the study are legal remedies that can be taken by owners of land rights against compensation value violence, namely by submitting objections to the local district court and to fulfill legal protection of the rights of landowners and realize a sense of justice, preferably in the implementation of compensation deliberations, owners of land rights are given the right to enforce coercion in order to reach consensus on the results of the Land Assessment Team\u27s assessment (Appraisal) and other legal remedies are needed for landowners who refuse large compensation. Suggestions in this study are that it is necessary to carry out revisions to laws and regulations regarding land acquisition and it is necessary to increase socialization to the community regarding event activities in the implementation of compensation deliberations, including also providing assistance to people who reject the results in the implementation of compensation deliberations.Keywords: Deliberation; Compensation; Fair AbstrakSebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi. Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah; Ganti Rugi; Adi
Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam
Full text linkChild commercial sex is an issue that is being widely discussed in Indonesian society. The increase in crime networks has raised great attention to the exploitation of children in the form of sexual, physical and psychological activities. Children who are victims of sexual exploitation need protection and fulfillment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the protection of victims of commercial sex of minors according to Law number 17 of 2016 and Islamic law. The author uses a type of qualitative research with a legal research approach that is carried out in a normative juridical manner. The data sources that the authors use are primary data sources, namely Law Number 17 of 2016 and Islamic law books, as well as secondary data sources, namely books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results of the study show that provisions regarding the commercial sex of children in Indonesia have been regulated in Law Number 17 of 2016 which imposes stricter sanctions for people who commit sexual crimes against minors. Islamic law also prohibits all forms of violence and exploitation of children. These two legal systems can complement each other and strengthen protection for victims. There are several similarities in the application of child protection between the two laws, such as fulfilling children\u27s rights and punishment for perpetrators which aim to maintain justice and create a deterrent effect.Keywords: Child Protection; Commercial Sex; Positive Law; Islamic law AbstrakSeks komersial anak merupakan isu yang sedang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Peningkatan jaringan kejahatan telah menimbulkan perhatian besar terhadap eksploitasi anak dalam bentuk kegiatan seksual, fisik, dan psikis. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap korban seks komersial anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan buku hukum Islam, serta sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai seks komersial anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberlakukan sanksi yang lebih tegas untuk orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukum Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi pada anak. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan memperkuat perlindungan bagi korban. Terdapat beberapa persamaan dalam penerapan perlindungan anak antara kedua hukum tersebut, seperti pemenuhan hak-hak anak dan hukuman bagi pelaku yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menimbulkan efek jera.Kata Kunci: Perlindungan Anak; Seks Komersial; Hukum Positif; Hukum Isla
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan
Full text linkEmployment challenges in emerging countries, especially Indonesia, are common. In Indonesia, the corporation unilaterally terminated employees. The global economy has increased COVID-19-related layoffs. Thus, unemployment rose in several nations. Article 1 point 2 of Law Number 13 of 2003 on Manpower defines labor as “everyone who is able to produce goods or services to meet his own needs and the needs of society.” In line with Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Unemployment Barriers for Unilaterally Dismissed Workers, the problem is identified and solved by determining the company\u27s unilateral termination of employment. This study method uses empirical law (statute approach) and a conceptual approach. The research found that Article 151 of the Law on Job Creation explains Termination of Employment (PHK). Article 153 of the Job Creation Law governs PHK termination. The PHK form lists several causes for termination. If not unilateral and harmful, termination of employment (PHK) is legal. The Job Creation Law prevents employers from unilaterally terminating employment (PHK). Law Number 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes forbids, save for specified conditions that force termination.Keywords: Juridical Review; Layoffs; COVID-19; Employment AbstrakTantangan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, merupakan hal yang biasa. Di Indonesia, korporasi memberhentikan karyawan secara sepihak. Ekonomi global telah meningkatkan PHK terkait COVID-19. Dengan demikian, pengangguran meningkat di beberapa negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat”. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hambatan Ketenagakerjaan dan Pengangguran Bagi Tenaga Kerja yang Diberhentikan Secara Sepihak, permasalahan tersebut diidentifikasi dan diselesaikan dengan penetapan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa Pasal 151 UU Cipta Kerja menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 153 UU Cipta Kerja mengatur pemutusan PHK. Formulir PHK mencantumkan beberapa penyebab penghentian. Jika tidak sepihak dan merugikan, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sah. UU Cipta Kerja mencegah pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melarang, kecuali syarat-syarat tertentu yang memaksa pemutusan hubungan kerja.Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; PHK; Covid-19; Ketenagakerjaa
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Merger Bank Syariah Di Indonesia
Full text linkOne of the government\u27s motivations for merging the three Islamic banks is to increase profits, while a counterargument is that the government pays too little attention to the employees and employees of the combined Islamic banks, leaving the lower middle class without a social outlet. The purpose of this research is to examine the Islamic maqashid of the newly formed Bank Syariah Indonesia (BSI), which is the result of the merging of three existing Islamic banks in Indonesia: the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, the Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, and the Bank Syariah Mandiri (BSM). According to the maqasid sharia merger theory, the government should implement initiatives that allow Indonesian Islamic Banks (BSI) to play a larger role in the improvement of the national economy and the world economy. The study\u27s findings place the merger theory within the permissible syirkah category of Islam, and its goal of helping the Islamic banking industry grow and strengthen on a global scale is closely related to the maqashid sharia theory in dlaruriyatu al khamsah, specifically the hifzu ad din and hifzu al mal categories.Keyword: Merger; Maqashid Syariah; BSI; Islamic Banking AbstrakSalah satu motivasi pemerintah untuk menggabungkan ketiga bank syariah adalah untuk meningkatkan keuntungan, sedangkan argumen tandingannya adalah bahwa pemerintah terlalu sedikit memperhatikan karyawan dan karyawan bank syariah gabungan, meninggalkan kelas menengah ke bawah tanpa outlet sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji maqashid syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baru dibentuk, yang merupakan hasil dari penggabungan tiga bank syariah yang ada di Indonesia: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Rakyat Niaga (BNI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Menurut teori merger maqasid syariah, pemerintah harus mengimplementasikan inisiatif yang memungkinkan Bank Umum Syariah Indonesia (BSI) berperan lebih besar dalam peningkatan ekonomi nasional dan ekonomi dunia. Temuan penelitian ini menempatkan teori merger dalam kategori syirkah yang diperbolehkan dalam Islam, dan tujuannya untuk membantu industri perbankan syariah tumbuh dan menguat dalam skala global terkait erat dengan teori maqashid syariah dalam dlaruriyatu al khamsah, khususnya kategori hifzu ad din dan hifzu al mal.Kata Kunci: Merger; Maqashid Syariah; BSI; Perbankan Syaria
Peran Buzzer Politik dalam Dinamika Jelang Pemilu Tahun 2024
Full text linkThis research focuses on the buzzer\u27s potential contribution to the dynamics of the Indonesian political system ahead of the 2024 General Election. The urgency of this research is that buzzers are often the actors that create political problems. Buzzers often construct provocation narratives to create political branding for certain candidates. It is increasingly disrupted when information technology is disrupted that provides information that is not entirely valid. Then some people decide to choose from the construction of the media. This research uses role theory with vertical and horizontal coordination patterns. This research uses literature study methods from various reference sources such as books, journals, documents, and the Internet. The author uses data analysis techniques to correlate one data with another. The results showed that the role of the political buzzer includes three things, namely, as a political tool that can be used tendentiously, positively, or negatively. Then, political buzzers also act as influencers who influence followers because they are personal branding in a particular activity and buzzers as a community and identity. In this section, buzzers are new job opportunities that provide financial attractiveness—order- and project-based buzzers for a specific campaign. Buzzers act on a vertical basis of coordination with political elites and candidates and coordinate horizontally with their communities to create political constructs. Various rules have regulated the regulation of buzzer campaigns in the political system. But it still happens because there is no legal, political, sociocultural, or economic awareness.Keywords: Political buzzer; Construction; Role; Coordination; polarization AbstrakPenelitian ini berfokus pada potensi kontribusi buzzer dalam dinamika sistem politik Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Urgensi riset ini adalah bahwa buzzer seringkali menjadi aktor yang menciptakan terjadinya keos politik. Para buzzer seringkali mengkonstruksi narasi-narasi provokasi untuk menciptakan branding politik pada kandidat tertentu. Hal ini semakin diperparah para oleh disrupsi teknologi informasi yang menyediakan informasi yang tidak sepenuhnya valid. Kemudian Sebagian orang mengambil keputusan untuk memilih dari adanya konstruksi media tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran dengan pola koordinasi vertikal dan horizontal. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dokumen, internet. Penulis menggunakan Teknik analisis data proses tracking untuk mengkorelasikan antar data yang satu dengan yang lainya. Adapun hasil yang didapatkan bahwa peran buzzer politik mencakup tiga hal yakni sebagai alat politik yang berpotensi digunakan dengan tendensius positif atau negatif. Kemudian, buzzer politik juga berperan sebagai influencer yang memberikan pengaruh pada follower karena mereka adalah branding personal dalam suatu aktivitas tertentu serta buzzer sebagai komunitas dan identitas. Pada bagian ini buzzer adalah peluang kerja baru yang menyediakan finansial yang menarik. Buzzer berbasis pesanan dan proyek untuk suatu kampanye tertentu. Para buzzer bertindak dengan basis koordinasi vertikal dengan elit politik dan kandidat serta berkoordinasi horizontal dengan komunitas mereka untuk menciptakan konstruksi politik. Pengaturan tentang kampanye buzzer dalam sistem politik telah diatur berbagai aturan. Namun masih saja terjadi karena belum adanya kesadaran hukum, kesadaran politik, kesadaran sosial budaya dan kesadaran ekonomi.Kata Kunci: Buzzer Politik; Konstruksi; Peran; Koordinasi; Polarisas
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah
Full text linkDistrict Integrated Administrative Service which is a service innovation to close the distance between the government as a service provider and the community as a service recipient, which is based on the delegation of authority from the Regent to the Camat as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated Administrative Services District (PATEN). The purpose of this study is to describe the Implementation of District Integrated Administrative Services in Gantar District, Indramayu Regency Perspective of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 and in Fiqih Siyasah. The research method used is a qualitative research method with a descriptive analysis research approach. The results of the research on the Implementation of District Integrated Admission Services (PATEN) from the perspective of Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 Gantar District have fulfilled the requirements for PATEN administration both in terms of substantive, administrative, and technical requirements. The factors that influence the success of policy implementation are good communication, disposition, and bureaucratic structure that can make PATEN implementation run well. The implementation of the PATEN policy in Fiqh siyasah that occurred in the Gantar sub-district was quite good, to realize perfection in carrying out administrative services there were two indicators, namely fast in service, and professional in handling. However, this indicator shows that administrative services at the Gantar District Head Office in the Regency still need to be improved even better.Keywords: Policy; PATEN; Fiqih Siyasah Abstrak: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, yang sejatinya didasari oleh adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian Implementasi Pelayanan Admisitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Kecamatan Gantar sudah memenuhi syarat penyelenggaraan PATEN baik mengenai syarat substantif, administratif dan teknis. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu, adanya komunikasi yang baik, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat membuat implementasi PATEN berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan PATEN dalam Fiqih siyasah yang terjadi di kecamatan Gantar cukup baik, untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan. Namun indikator pelayanan administrasi pada Kantor Camat Gantar tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi.Kata Kunci: Kebijakan; PATEN; Fiqih Siyasa
Hubungan Diplomatik dalam Islam
Full text linkDiplomatic Relations in Islam has become an interesting topic to discuss. Islam, a religion that teaches peace and tolerance, has provided a unique perspective on friendly relations between countries. In classical Islamic Fiqh literature, the issue of diplomatic relations or what is usually called al-alaqah addauliyah fi al-Islam has begun to be studied and written about by ulama. In this article, we will further discuss the Islamic views on friendly relationships and how these views can be applied in a modern context. The method used in this research is a qualitative research method with a literature approach. The research results state that diplomatic relations in Islam are implemented in various ways, such as avoiding conflict, increasing cooperation, respecting differences, and implementing justice. Therefore, countries will be able to build better and mutually beneficial diplomatic relations by using these principles.Keywords: International Relations; Diplomatic Relations; Islam AbstrakHubungan Diplomatik dalam Islam telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Islam, agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi telah memberikan perspektif unik tentang hubungan persahabatan antar negara. Dalam literatur Fiqh Islam klasik, masalah hubungan diplomatik atau yang biasa disebut al-alaqah addauliyah fi al-Islam sudah mulai dikaji dan ditulis oleh ulama. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut pandangan Islam tentang hubungan persahabatan dan bagaimana pandangan ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan diplomatik dalam Islam diterapkan dalam berbagai cara, seperti menghindari konflik, meningkatkan kerja sama, menghormati perbedaan, dan menerapkan keadilan. Oleh karenanya, negara-negara akan dapat membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan saling menguntungkan dengan menggunakan prinsip-prinsip ini.Kata kunci: Hubungan Internasional, Hubungan Diplomatik, Isla