SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Criminal Acts of Hate Speech Through Social Media During the Covid-19 Pandemic
Full text linkThe rise of social media has facilitated communication between people, but it has also made it simpler to spread false information, which can lead to hate speech. At the height of the COVID-19 pandemic, all public gatherings were canceled, and people stayed home. Due to the ease with which information may be shared and disseminated and the difficulty in determining the authenticity of user claims, online hate speech is commonplace. The author incorporates legal research methods from qualitative and normative perspectives into this paper. As the results show, social media use has skyrocketed during the COVID-19 pandemic due to government restrictions on activities that can be carried out outside the home. Thus, many people like spending time on social media, and some even deliberately post remarks that amount to hate speech.Keywords: Crime; Hate Speech; Social media Abstrak Maraknya media sosial telah memfasilitasi komunikasi antar manusia, tetapi juga mempermudah penyebaran informasi palsu, yang dapat mengarah pada ujaran kebencian. Pada puncak pandemi COVID-19, semua pertemuan publik dibatalkan, dan orang-orang tetap tinggal di rumah. Karena mudahnya informasi dibagikan dan disebarluaskan serta sulitnya menentukan keaslian klaim yang dibuat oleh pengguna, ujaran kebencian online menjadi hal yang lumrah. Penulis memasukkan metode penelitian hukum baik dari perspektif kualitatif maupun normatif ke dalam makalah ini. Hasilnya, penggunaan media sosial meroket di masa pandemi COVID-19 sebagai akibat dari pembatasan pemerintah terhadap aktivitas yang boleh dilakukan di luar rumah. Sehingga, banyak orang yang suka menghabiskan waktu di media sosial, bahkan ada yang sengaja memposting ucapan yang berbau ujaran kebencian.Kata Kunci: Tindak Pidana; Ujaran Kebencian; Media Sosia
Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia
Full text linkThe attitudes and behavior of officials of the Indonesian National Police are bound by the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police as regulated in the Police Regulation Number 7 of 2022. However, in reality law enforcement related to the police code of ethics experiences various external obstacles which have an impact on delaying the continuation of the Code of Ethics Commission trial process. This study aims to: describe the law enforcement mechanism for violating the professional code of ethics in the Police; examines the problems in law enforcement violations of the police professional code of ethics. This type of research is library research with a normative approach. The data collection technique was through secondary data sources in the form of documents and interviews with PROPAM members and analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the law enforcement mechanism in the Republic of Indonesia Police is called the Police Code of Professional Ethics Commission which is regulated in articles 61 and 62 of Police Regulation Number 7 of 2022. Problems in enforcing the code of ethics arise externally so it hinders the performance of police officers and the functions of PROPAM.Keywords: Police; Code of Ethics; Law Enforcement; Problems AbstrakSikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peratuan Kepolisan Nomor 7 Tahun 2022. Namun realitanya penegakan hukum terkait kode etik kepolisian mengalami berbagai kendala eksternal yang berdampak terhambatnya kelanjutan pada proses sidang Komisi Kode Etik.Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian; mengkaji problematika dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data sekunder berupa dokumen dan wawancara Anggota PROPAM dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan Komisi Kode Etik profesi Polri yang diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Problematika dalam penegakan hukum kode etik muncul secara eksternal sehingga menghambat kinerja anggota polisi dan fungsi PROPAM.Kata Kunci: Kepolisian; Kode Etik; Penegakan Hukum; Problematika
Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli dan Al Mawardi
Full text linkEthics is usually closely related to the values and norms that exist in a society. In practice, political ethics demands that all claims to the right to organize association be accounted for on basic moral principles. Therefore political ethics seeks to help society to realize the noble state ideology into objective political reality. This study discusses the Machievelli’s view of political ethics and its comparison with the Islamic theory of political ethics. Previous research focused more on understanding political ethics according to Machievelli only and understanding political ethics according to Islam only. While this research will complement the last gap research, namely comparing the understanding of political ethics according to Machievelli and Islam. The authors used a descriptive method with data collection techniques in journals, articles, and other literature in this study. From the perspective of Machievelli, ethics is often considered secondary or not essential. Political ethics cannot be applied in international politics and prioritizes self-interest rather than moral principles. Realizing self-interest by the state is seen as a right, or a duty considered a realist principle. In contrast, Islam views political ethics as a guide that upholds the values of justice and respects human rights to create sustainable peace under religious norms.Keywords: Political Ethics, Machievelli, Al MawardiAbstrakEtika biasanya berhubungan erat dengan nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Maka dari itu etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mewujudkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Penelitian ini membahas tentang pandangan Machievelli terhadap etika politik dan perbandingannya dengan pandangan Islam terhadap etika politik. Dalam penelitian sebelumnya, penelitian lebih terfokus pada pemahaman etika politik menurut Machievelli saja dan pemahaman etika politik menurut Al Mawardi saja. Sedangkan penelitian ini akan melengkapi Gap penelitian sebelumnya, yaitu membandingkan pemahaman etika politik menurut Machievelli dan Al Mawardi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa jurnal- jurnal, artikel-artikel, dan literatur lainnya. Menurut Machievelli, etika adalah hal yang seringkali dianggap sekunder atau tidak pokok. Etika politik tidak dapat diterapkan dalam politik internasional dan mengutamakan kepentingan diri daripada prinsip moral. Mewujudkan kepentingan diri oleh negara dipandang sebagai sebuah hak, atau tugas yang dianggap menjadi prinsip kaum realis. Sementara, Islam memandang bahwa etika politik merupakan prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama.Kata Kunci: Etika Politik, Machievelli, Al Mawardi
Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Full text linkFor Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MU
Problematika Pidana Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait pidana kebiri kimia (chemical castration) berdasarkan perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang berkaitan dengan kebiri kimia (chemical castration), melalui pendekatan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi khususnya mengenai tahap kesimpulan dan pelaksanaan kebiri kimia serta pidana kebiri kimia yang dimaksudkan untuk mengurangi perilaku seksual dan untuk mencegah pelanggaran seksual tidaklah efektif dan bertentangan dengan Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusi
Islam dan Doktrin Ekonomi
Full text linkIslam is a revelation sent down by Allah SWT. to His apostles to regulate all aspects of life both vertically and horizontally which contain broad guidance for life, while at the same time giving essential values to that life. Islam also means obedience, obedience to the will and law of Allah SWT. and fear Him who was sent down to organize human life in this world and the hereafter. Islamic teachings originate from the Quran, sunnah and ijtihad. The main points of Islamic teachings are believing in God Almighty, believing in the day of resurrection and giving charity, doing good deeds, and avoiding evil deeds. In general, the rules in Islam cover three main things, namely aqidah, sharia, and morals. Islam positions economic activity as one of the important aspects to gain glory (falah), and therefore the economic activity needs to be guided and controlled so that it goes in tune with Islamic teachings. Economic activity can only lead to falah as long as it is carried out based on Islamic beliefs and is colored by Islamic morality.Keywords: Islam, Economic activity, Falah. AbstrakIslam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada rasul-Nya untuk mengatur segala aspek hidup baik vertikal maupun horizontal yang berisi tuntunan kehidupan secara luas, sekaligus memberikan nilai-nilai esensial pada kehidupan tersebut. Islam juga berarti sebagai kepatuhan, ketaatan terhadap kehendak dan hukum Allah swt. dan bertaqwa kepada-Nya yang diturunkan untuk menata kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran Islam bersumber dari Alquran, sunnah dan ijtihad. Pokok-pokok ajaran Islam adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengimani hari kebangkitan dan pembalasan amal, melakukan amal-amal kebajikan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Secara umum aturan dalam Islam meliputi tiga hal pokok, yakni aqidah, syariah, dan akhlak. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Isla. Kegiatan ekonomi hanya mampu membawa kepada falah selama dilaksanakan berdasarkan akidah Islam dan diwarnai dengan moral Islam.Kata kunci: Islam, Aktifitas ekonomi, Falah
Pengabaian Anti Discriminatory Policy terhadap Pelamar Kerja atas Dasar Defisiensi Penglihatan Warna dalam Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pemerintah di Indonesia
Full text linkProtection of human rights for persons with disabilities is one of the objectives of the state to realize welfare that can provide a sense of security for its citizens. One of the efforts that has been realized by the government is to ratify the convention on the rights of persons with disabilities, as a form of guarantee and respect and fulfillment of a series of rights in persons with disabilities, especially people with color vision deficiency who have actually provided a decent livelihood without discrimination. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the implementation of procedures or policies for people with disabilities in obtaining employment in accordance with the instruments of the International Labour Organization. The research method used is a type of empirical legal research. The results of this study show that there are still crucial legal polemics related to limitations and discrimination in the recruitment process, both in government agencies and other private companies that are not in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Thus, the state\u27s goal to provide protection and respect has indirectly disappeared and eroded due to unfair requirements in labor recruitment in Indonesia.Keywords: Color Vision Deficiency, Labor Recruitment Process and Discrimination AbstrakPerlindungan terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Salah satu upaya yang telah terealisasikan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, sebagai bentuk jaminan dan penghormatan dan pemenuhan serangkaian hak pada diri penyandang disabilitas, terkhusus penyandang defisiensi penglihatan warna yang secara nyata telah memberikan penghidupan secara layak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan aksioma itulah penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa implementasi prosedur ataupun kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan instrument dari International Labour Organization. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan masih adanya polemik hukum yang krusial terkait limitasi dan diskriminasi dalam proses rekruitmen, baik itu pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga, tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan secara tidak langsung telah sirna dan terkikis akibat tidak adilnya syarat dalam rekruitmen tenaga kerja di Indonesia.Kata Kunci: Defisiensi Penglihatan Warna, Proses Rekruitmen Tenaga Kerja dan Diskriminas
Praktik Pembagian Kewarisan Islam dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Sistem Kewarisan Islam dan Suka Rela
Full text linkStudi ini bertujuan menganalisis praktik pembagian harta waris secara suka rela dan alasan rasional masyarakat Muslim perkotaan di Indonesia. Studi ini berangkat dari argumentasi bahwa sistem pembagian harta kewarisan dalam masyarakat Muslim ternyata telah bergeser dari sistem pembagian kewarisan secara agama menjadi sistem suka rela dan kekeluargaan dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Field research dilakukan selama 6 (enam) bulan di 4 (empat) kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui melalui observasi, dan wawancara baik melalui tatap muka maupun secara online kepada narasumber yang mempraktikkan pembagian harta waris secara sukarela. Di samping itu dilakukan juga Focus Discussion Group dengan tokoh agama, kantor urusan agama, akademisi bidang hukum waris, dan hakim pengadilan agama. Sedang analisis data dilaksanakan dengan content analysis. Studi ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta kewarisan dalam masyarakat muslim ternyata telah bergeser dari sistem pembagian kewarisan secara agama menjadi sistem suka rela dan kekeluargaan dalam masyarakat perkotaan. Pergeseran terjadi dalam tiga bentuk; pertama, kesepakatan setelah pembagian harta warisan, kedua, kesepakatan sebelum adanya pembagian harta warisan, dan ketiga, kerelaan diantara seluruh ahli waris. Motif dan alasan praktik pembagian harta waris secara suka rela karena nilai-nilai adat dan kebiasaan dalam keluarga, pemahaman terhadap hukum Islam, dan perdamaian dalam pembagian harta warisan serta menghindari konflik. Keywords: kewarisan Islam, pembagian waris secara sukarela, takharruj, muslim perkotaa
Analisis Financial Distress untuk Memprediksi Kebangkrutan dan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)
Full text linkThis research aims to investigate the impact of financial distress on predicting the potential for bankruptcy and investigate the influence of financial ratios in predicting profit growth in cosmetic companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2020-2022. This research uses a quantitative analysis approach to evaluate the level of financial health of companies, with a focus on identifying indicators of financial distress that may affect the financial conditions of cosmetic companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Researchers use bankruptcy models and financial ratio analysis to measure the level of financial distress and predict company profit growth of the companies. This research uses data obtained from the financial reports of each company during the specified period from 2020 to 2022
Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Negara dalam Islam
Full text linkThis research examined the mechanisms for appointing state leaders in Islam. The research was conducted by studying the appointment of leaders since the time of the Prophet Muhammad PBUH, the caliphs Abu Bakr, Umar bin Khathab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. In addition, it also studied the mechanisms for appointing state leaders in Saudi Arabia, Morocco, and Jordan which are considered Islamic countries. In Islamic history, the election of state leaders was carried out in different forms. This difference occurs based on considerations in accordance with the situation and conditions that occurred when the election of the leader was carried out. Islamic law only mentions the principles of leadership in general which must be used as a guide in selecting the country\u27s leadership.Keywords: Al-Quran; Sunnah; Leader; Islam; Trust AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin negara dalam Islam. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pengangkatan pemimpin sejak masa Rasulullah, masa khalifah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga dikaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin Negara di Arab Saudi, Maroko dan Yordania yang dianggap sebagai negara Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin negara dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat pemilihan pemimpin tersebut dilakukan. Hukum Islam hanya menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum yang harus dijadikan pedoman dalam pemilihan kepemimpinan negara.Kata Kunci: Al-Quran; Sunah; Pemimpin; Islam; Amana