SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Peran Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional dan Islam
Full text linkOpposition parties still have a negative image in Indonesian society, so parties that lose in elections are often reluctant to call their party an opposition party. This is due to the dark history of the Indonesian nation. Islam stipulates deliberation as one of the Islamic rules of life and obliges a leader to hold deliberations and obliges his people to criticize what his leader, known as the opposition, has done. The purpose of this research is to find out the role of the opposition parties in the conventional and Islamic constitutional systems. This research uses the library method. Research data comes from sources of literature and journals that are relevant to the title above, either directly or indirectly. The results of the discussion show that the role of the opposition party in the conventional and Islamic constitutional system is as a loyal opposition or can be called a party that supports the government but remains critical of pro-people government policies and acts as a check and balance or as a supervisor and counterweight in government. In essence, humans are in the wrong place and make mistakes so the party as a forum for people\u27s aspirations should be tasked with overseeing the performance of the government. As for Islam, it is manifested in the form of Amar Ma\u27ruf Nahi Munkar.Keywords: Opposition; state administration; Islam; conventional AbstrakPartai oposisi masih memiliki image negatif dalam masyarakat Indonesia, sehingga partai yang kalah dalam pemilu seringkali enggan menyebut partainya sebagai partai oposisi. Hal ini dikarenakan sejarah bangsa Indonesia yang kelam. Islam menetapkan musyawarah sebagai salah satu kaidah hidup yang islami dan mewajibkan seorang pemimpin untuk melakukan musyawarah serta mewajibkan umatnya untuk mengkritisi apa yang telah dilakukan pemimpinnya yang dikenal dengan oposisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode pustaka. Data penelitian berasal dari sumber kepustakaan dan jurnal yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung. Hasil dari pembahasan menunjukan bahwa peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional dan Islam adalah sebagai loyal oposisi atau dapat disebut sebagai partai yang mendukung pemerintah namun tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan berperan sebagai chek and balance atau sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pemerintahan. Pada hakekatnya manusia tempatnya salah dan khilaf sehingga partai sebagai wadah aspirasi rakyat hendaknya bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Adapun dalam Islam diwujudkan dalam bentuk Amar Ma’ruf Nahi Munkar.Kata kunci: Oposisi; Ketatanegaraan; Islam; Konvensiona
Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 dalam Menunjang Hak Konstitusional
Full text linkLow public participation in the political process certainly results in democracy being ineffective. The lack of socialization in the community, both in discussions regarding academic texts and in material regarding amendments to the quo law during meetings in various community groups, proves that the implementation of meaningful participation is not being implemented well. The aim and purpose of writing this article is to ensure that studies and reviews of government policies governing meaningful participation such as Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations can be carried out. The research method used in this article is normative juridical. The significance of this article is that it is hoped that it can provide an academic basis for the government to realize the appropriate and effective implementation of meaningful participation. The conclusion of this article is that it is hoped that the government can create a space for deliberative discussion and use clear nomenclature in legislation to avoid the potential for government arbitrariness in supporting the constitutional rights of its people.Keywords: Meaningful Participation; Constitutional Rights; Job Creation Law AbstrakRendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik tentu mengakibatkan demokrasi menjadi tidak efektif. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pembahasan terkait naskah akademik maupun dalam materi amandemen undang-undang a quo pada saat pertemuan di berbagai kelompok masyarakat, membuktikan bahwa penerapan meaningful participation tidak terlaksana dengan baik. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memastikan kajian dan tinjauan mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai meaningful participation seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Signifikansi dalam artikel ini adalah diharapkan dapat memberikan landasan akademik bagi pemerintah untuk mewujudkan penerapan meaningful participation yang tepat dan efektif. Kesimpulan dalam artikel ini adalah diharapkan pemerintah dapat menciptakan ruang diskusi deliberatif dan penggunaan nomenklatur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menghindari potensi terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menunjang hak konstitusional rakyatnya.Keywords: Meaningful Participation; Hak Konstitusional; Undang-Undang Cipta Kerj
Dakwah Online Melalui Media Sosial
Full text linkDakwah through electronic media is more effective because it has a wider reach than print media and is more interesting because it has pictures and sound. Dakwah is even more developed when social media appears because its reach is wider than electronic media and can appear at any time for 24 hours. The purpose of this qualitative study using the literature study method is to describe how da\u27wah through social media is increasingly widespread in this digital era. The results obtained include that the guidelines for broadcasting behavior should contain religious, moral values and the unity of applicable laws; and other norms applicable and accepted by the general public and broadcasting institutions. Knowing the target public will be useful for developing a communication strategy that is right on target. Information is anything that helps us in constructing or exchanging views on life. Communication and da\u27wah are all things that must be analyzed as actions (not messages) that contain a possibility or alternative. And one method of da\u27wah that is constructive and capable of being a solution to problems in the social order of society is the bilhal da\u27wah model. Which literally means conveying Islamic teachings through real practices.Keywords: Online Dakwah; Social; Media AbstrakDakwah melalui media elektronik ini lebih efektif, karena jangkauannya lebih luas dari pada media cetak dan lebih menarik karena ada gambar dan suaranya. Dakwah lebih berkembang lagi ketika muncul media sosial, karena jangkauannya lebih luas dari pada media elektronik dan bisa muncul setiap saat selama 24 jam. Tujuan kajian kualitatif dengan metode studi literatur ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dakwah melalui media sosial yang semakin marak di era digital ini. Hasil yang didapatkan antara lain bahwa pedoman perilaku penyiaran hendaknya mengandung nilai-nilai agama, moral dan persatuan perundang-undangan yang berlaku; dan norma-norma lain yang berlaku dan diterima masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Mengetahui publik sasaran, akan berguna untuk menyusun strategi komunikasi yang tepat sasaran. Informasi adalah setiap hal yang membantu kita dalam menyusun atau menukar pandangan tentang kehidupan. Komunikasi dan dakwah adalah semua hal harus dianalisis sebagai tindakan (bukan pesan) yang mengandung sebuah kemungkinan atau alternatif. Dan salah satu metode dakwah yang konstruktif dan mampu menjadi solusi permasalahan dalam tatanan sosial masyarakat ialah model dakwah bilhal. Yang secara harfiah berarti menyampaikan ajaran Islam melalui amaliah nyata.Kata Kunci: Dakwah Online; Media; Sosia
Analisis Dampak Penolakan Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta Oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Full text linkThis study aims to analyze the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction because basically political party decisions are based on various organizational considerations by paying attention to various aspects, including political order (political constellation), mass support base to ideology and orientation party, while the impact caused by the party\u27s policies can be in the form of various things that have been planned or unplanned impacts. This research is driven by using several relevant approaches (concepts/theories) including elite theory according to Vilvredo Paretto, policy theory according to Heinz and Prewit, the concept of political party ideology according to Cole, as well as the concept of policy impact and the concept of policy peace according to Prabuningrat and Darwin. This research uses a descriptive descriptive research method with primary and secondary data sources. Interview data collection techniques and literature review in the form of books, news, and previous research journals that are relevant to this research. This research shows that the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction was the worsening of the relationship between the PKS faction and the executive (the government of DKI Jakarta), the emergence of polarization of interests within the DPRD DKI Jakarta internally, and the subsequent impact of conflict of interest between grassroots communities. and business groups.Keywords: Jakarta Bay; Reclamation; PKS Rejection. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena pada dasarnya keputusan partai politik didasarkan pada berbagai pertimbangan organisasi dengan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya tatanan politik (political constelations), basis massa pendukung hingga ideologi dan orientasi partai, sedangkan dampak yang diakibatkan oleh kebijakan partai tersebut dapat berupa berbagai hal yang telah direncanakan ataupun dampak yang tidak direncanakan. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan beberapa pendekatan (konsep/teori) yang relevan diantaranya teori elit menurut Vilvredo Paretto, teori kebijakan menurut Heinz and Prewit, konsep ideologi partai politik menurut Cole, serta konsep dampak kebijakan dan konsep penolakan kebijakan menurut Prabuningrat dan Darwin. Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka berupa buku, berita, dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah memburuknya hubungan fraksi PKS dengan pihak eksekutif (pemerintah DKI Jakarta), munculnya polarisasi kepentingan di internal DPRD DKI Jakarta, serta dampak selanjutnya terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat grass roots dan kelompok bisnisKata Kunci: Reklamasi; Teluk Jakarta; Penolakan PK
Peningkatan Kompetensi Sustainable Developtment Goals Dalam Pendidikan Tinggi: Mengeksplorasi Pendekatan Pendagogis Interdisipliner
Full text linkThis study aims to explore an interdisciplinary pedagogical approach to advance knowledge and understanding of sustainable development goals (SDGs) in higher education institutions (HEIs). This qualitative study conducted an exploratory experiment to elaborate forms for advancing pedagogical approaches that embed sustainability. The design of the pedagogical project was exploratory and interdisciplinary, using a pre-established framework of key competencies for sustainability. The pedagogical approach proposed in this paper expands active and interdisciplinary learning in higher education. The authors argue that this approach encourages students to take ownership and responsibility for their learning process and demonstrate changed patterns of thinking and behavior.Keywords: Sustainable development; Sustainable development goals; (SDGs); Responsible management education; Key competencies; Pedagogical approaches Abstrak:Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan pedagogis interdisipliner untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di lembaga pendidikan tinggi (PT). Studi kualitatif ini melakukan eksperimen eksploratif untuk mengelaborasi bentuk-bentuk guna memajukan pendekatan pedagogis yang menanamkan keberlanjutan. Rancangan proyek pedagogi bersifat eksploratif dan interdisipliner, menggunakan kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya tentang kompetensi kunci untuk keberlanjutan. Pendekatan pedagogis yang dikemukakan dalam makalah ini, memperluas pembelajaran aktif dan interdisipliner dalam pendidikan tinggi. Penulis berpendapat bahwa pendekatan ini mendorong siswa untuk mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka dan menunjukkan pola pikir dan perilaku yang berubah.Kata Kunci: Sustainable development; Sustainable development goals; (SDGs); Responsible management education; Key competencies; Pedagogical approache
Manajemen Air Tanah di DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air
Full text linkIndonesia is known as the island nation and is thus viewed as having a large supply of water and water mainly with groundwater. The purpose of this paper is to identify the problem in Jakarta which is the capital of Indonesia, especially in the groundwater management sector. The increased use of groundwater by communities and industries because of its easy process and many benefits, but inadequate groundwater management has resulted in water contamination. Factor causes like air pollution and sewage. Jakarta as the capital of Indonesia has a high level of pollution. The many vehicles and low greenery areas in Jakarta make air pollution poorly handled. Jakarta\u27s society in general works in the industry sector. The amount of industry there with the lack of good groundwater management is the result of industry\u27s waste. As an example in the Muara Angke region in North Jakarta, it is well-known that the fishing industry has a problem with the untreated waste management case. In terms of legislation in Indonesia, especially in the field of water management using the water resources act, act No. 17 of 2019, on water resources which was the result of previous constitutional renewal.Keywords: Management; Groundwater; Water Resources AbstrakIndonesia dikenal sebagai negara kepulauan sehingga dipandang memiliki pasokan air yang banyak terutama dengan air tanah. Tujuan dibuatnya artikel ini untuk mengidentifikasi permasalahan sektor manajemen air tanah di DKI Jakarta serta kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi administratif maupun pidana yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Banyaknya penggunaan air tanah oleh masyarakat dan industri karena proses yang mudah dan manfaatnya banyak namun manajemen air tanah yang belum maksimal mengakibatkan timbul pencemaran air tanah. Faktor yang disebabkan seperti polusi tanah dan mengakibatkan munculnya limbah padat dan cair. Masyarakat di Jakarta secara umum bekerja di sektor perindustrian. Minimnya manajemen air tanah yang baik mengakibatkan adanya limbah industri. Seperti contoh di daerah muara angke Jakarta Utara yang terkenal dengan wilayah industri perikanan yang memiliki permasalahan manajemen air tanah pada kasus pengolahan limbah terutama limbah cair. Dalam hal legislasi di Indonesia terutama pada bidang manajemen air tanah menggunakan undang-undang sumber daya air yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air.Kata Kunci: Manajemen; Air Tanah; Sumber Daya Ai
Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) Dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Perbandingan Negara (Unitary State)
Full text linkThe purpose of this research is to understand more deeply the existence and position of asymmetric decentralization within the framework of the unitary state of the republic of Indonesia. The emergence of the concept of decentralization or regional autonomy is a manifestation of the democratization that developed in Indonesia, especially when the new order regime collapsed. The idea of decentralization coincides with the idea of democratization and unlike the more centralized new order era. The second change, especially Articles 18A and 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has broad implications along with the rapid development of heterogeneous local government. This article at least discusses decentralization in the new order period, reform and transitional democracy and outlines areas that can be called asymmetric decentralization. This research uses normative juridical method. The novelty in this paper lies in looking at comparisons between several unitary states in the world.Keyword: Asymmetric Decentralization; Unitary State; Comparation of Unitary State AbstrakTujuan penelitian yaitu memberikan pemahaman tentang eksistensi dan posisi desentralisasi asimetris khususnya kerangka di Negara Indonesia. Munculnya konsep desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah merupakan perwujudan dari demokratisasi yang berkembang di Indonesia terutama saat runtuhnya rezim order baru. Ide desentralisasi berbarengan dengan ide demokratisasi dan tidak seperti zaman order baru yang lebih sentralistik. Perubahan kedua khususnya Pasal 18A dan 18B UUD NRI 1945 berimplikasi luas seiring dengan berkembang pesat pemerintahan daerah yang bersifat heterogen. Artikel ini setidaknya membahas desentralisasi dalam masa order baru, reformasi dan demokrasi transisi serta menguraikan daerah-daerah yang dapat disebut sebagai desentralisasi asimetris. Penilitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam tulisan ini adalah terletak dalam melihat perbandingan melalui beberapa negara kesatuan (unitary state)Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris; Negara Kesatuan; Perbandingan Unitary Stat
Nilai Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Wajo
Full text linkThis research aims to discuss democratic values and democratic interactions in customary law in Wajo Regency. This research uses a qualitative approach with normative juridical methods as stated in the constitution of the Republic of Indonesia. The results and discussion of this research show that democratic values cannot be separated from positive law, including customary law. As part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Wajo Regency also applies democratic values both in leadership in the district area and in customary areas. This can also be seen in the realization of the protection of people\u27s constitutional rights in the field of customary law. This research tries to conclude that in Wajo Regency, the government of the Republic of Indonesia guarantees constitutional rights which originate from basic norms such as democratic values which are also implemented in local customary law. This research recommends that healthy democracy can occur in Wajo Regency regardless of collaboration between government and community elements.Keywords: Democracy; Customary Law; Wajo RegencyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas nilai-nilai demokrasi dan interaksi demokrasi dalam hukum adat di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang tertera dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa nilai demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hukum positif termasuk juga hukum adat. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Wajo juga menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam kepemimpinan di wilayah kabupaten dan juga di wilayah adat. Hal ini juga dapat dilihat dalam perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat. Penelitian ini mencoba menyimpulkan bahwa di Kabupaten Wajo, pemerintah Republik Indonesia menjamin hak konstitusi yang bersumber dari norma-norma dasar seperti nilai-nilai demokrasi juga diterapkan dalam hukum adat setempat. Penelitian ini merekomendasikan agar terjadi demokrasi yang sehat di Kabupaten Wajo terlepas dari kolaborasi elemen pemerintah maupun masyarakat.Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Adat; Kabupaten Waj
Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan
Full text linkAdvances in information and communication technology have had the impact of increasing the development of the creative economy. Products of creative economy actors based on Intellectual Property Rights can be used as collateral for credit. The problem is what are the criteria for creative economic products based on Intellectual Property Rights that can be used as collateral for bank credit and how is the assessment carried out by banks on objects of credit guarantees in the form of creative economic products based on Intellectual Property Rights? The research approach is in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study state that the criteria for creative economic products that can be used as bank credit guarantee objects are IPR-based creative economic products that are registered and registered with the Director General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights and are reputable, have economic value, are self-managed or transferred to other parties.Keywords: Creative Economy; Intellectual property rights; Credit Guarantee Object AbstrakKemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif. Produk pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahannya apa kriteria produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap objek jaminan kredit berupa produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit bank adalah produk ekonomi kreatif berbasis HKI yang tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan bereputasi, bernilai ekonomi, dikelola sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain.Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Objek Jaminan Kredi
Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidak hati-hatian
Full text linkNotaries in carrying out their duties and responsibilities are required to always apply the precautionary principle, this is intended so that the notary can provide the best service for the community, besides that the notary who does not apply the precautionary principle may be subject to sanctions. The formulation of the research problem is: How is the precautionary principle applied in proving the formal validity of the identity documents of the appearers? What is the legal responsibility of a Notary in the event of falsification of documents in the form of the identities of the appearers? The research uses normative juridical law research with secondary data. The results show that the application of the precautionary principle can be carried out, starting with asking for the original document as a condition for making the deed, and notaries who do not apply the precautionary principle can be subject to sanctions both civil and criminal.Keywords: Prudential Principle; Accountability; Notary AbstrakNotaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian hal tersebut dimaksudkan agar notaris dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selain itu juga terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam membuktikan keabsahan formil dokumen identitas para penghadap? Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris bila terjadi pemalsuan dokumen berupa identitas para penghadap? Penelitian menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif dengan Data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Prinsip Kehati-hatian dapat dilakukan, diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta serta terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi baik itu secara perdata maupun pidana.Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian; Pertanggungjawaban; Notaris