SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Urgensi Implementasi Doktrin Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (restracted)
No full textThe business judgment rule is a legal principle of the common law legal system which aims to provide protection to the board of directors in carrying out their duties as decision-makers in the company from being legally responsible if the decision turns out to be detrimental to the company. The new paradigm of government investment in Government Regulation No. 63 of 2019 On Government Investment which adopts the principle of business judgment rule in Law No. 40 of 2007 On Limited Liability Companies aims to mitigate the risk of actions or decisions in government investments that can cause state losses. This study aims to analyze the urgency of applying the doctrine of business judgment rule in government investment governance based on Government Investment Regulations The application of the business judgment rule doctrine in the supervision authority of the Government Investment Committee (KIP) and the operational authority of the Government Investment Operator (OIP) was found to be one of the answers to what legal protection is regulated in Government Investment PP to KIP and OIP in this study, which was carried out using the normative legal research method. In order to provide OIP and KIP, to the parties involved in the implementation of government investment, with legal protection, the business judgment rule doctrine, which was previously outlined in the Company Law, will be applied to Government Investment PP arrangements. So that assuming that there is a decline in the worth of the venture so it can\u27t be ordered as an activity that can make misfortunes the state, insofar as KIP and OIP have completed their obligations sincerely, as per and in accordance with the arrangements of regulations and guidelines, and have given many advantages to the public interest.Keywords: Business Judgment Rule; Government Investment Abstrak Business judgment rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski keputusan tersebut merugikan perseroan. Paradigma baru investasi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang mengadopsi pengaturan doktrin business judgment rule dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk mengurangi risiko tindakan dan/atau keputusan dalam aktivitas investasi pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan doktrin business judgment rule dalam tata kelola investasi pemerintah berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yang di dalamnya ditemukan bahwa diterapkannya doktrin business judgment rule dalam kewenangan supervisi pada Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan kewenangan operasional pada Operator Investasi Pemerintah (OIP) adalah salah satu jawaban atas perlindungan hukum yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah untuk KIP maupun OIP. Penerapan doktrin business judgement rule yang sebelumnya telah diatur di dalam UUPT dan diadopsi ke dalam PP Investasi Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan investasi pemerintah, yang dalam hal ini OIP dan KIP. Sehingga apabila terjadi penurunan nilai investasi, tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara, sepanjang KIP maupun OIP telah melakukan tugas dengan itikad baik, sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan, dan telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum.Kata Kunci: business judgment rule; investasi pemerinta
Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik
Full text linkThis article aims to provide knowledge and insight related to the integrity of the judiciary in fulfilling the satisfaction of justice seekers, specifically for judicial officers, by creating judges with high integrity so as to gain public trust. Judges with integrity will color the decisions they produce, namely legal certainty, benefits and justice for justice seekers and society. Of course, making a decision is not only based on regulations or laws and regulations that apply in Indonesia, but also the wisdom to find the law in handling cases. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that judicial integrity is largely determined by judges with high integrity in realizing the fulfillment of public services and civility so as to produce quality decisions as guaranteed by the 1945 Constitution. In line with Law Number 48 of 2009 concerning judicial power that judicial power is the power of an independent state to administer justice in order to uphold law and justice.Keywords: Judge Integrity, Judiciary, Public Civility AbstrakArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan Integritas peradilan dalam memenuhi kepuasan masyarakat pencari keadilan, yang dikhususkan pada pelaksana peradilan, dengan mewujudkan Hakim Berintegritas Tinggi sehingga Raih Kepercayaan Publik. Hakim yang berintegritas akan mewarnai putusan yang dihasilkannya, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam membuat putusan tidak sekedar berdasarkan Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tetapi juga kearifan untuk menemukan hukum dalam menangani perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas Peradilan sangat ditentukan oleh Hakim yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan pemenuhan pelayanan dan keadaban publik sehingga menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas sebagaimana yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata Kunci: Integritas Hakim; Peradilan; Keadaban Publi
Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko
Full text linkIndonesia and Morocco are Muslim countries trying to reform a clean justice system. It must be connected to the position of judicial power in the constitutional system in Indonesia and Morocco. These two countries have Muslim-majority populations but differ in history and culture, which can affect their social and political life. This study describes the position of judicial power in the constitutional systems of Indonesia and Morocco, as well as agreements and differences in the distribution of functions and authority of judicial power in each country. This research uses normative research with a statute approach and a comparative approach. The legal materials used in this study are primary and secondary and are supported by relevant non-legal materials. The findings of this study are that the Judicial Power after the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia changed, remains an absolute power, and becomes a power that carries out the function of upholding justice. The Judicial power in the composition of state power, according to the 1945 Constitution after the amendment, is still an independent power and free from the interference of other authorities. It is also the case with the Moroccan judiciary, which seeks to improve its judicial function. Morocco has also carried out judicial reforms by establishing several new bodies that can support the effectiveness of the judiciary function.Keywords: The Constitutional System; Indonesia-Marroco; Judicial Reform AbstrakIndonesia dan Maroko merupakan negara Muslim yang tengah berupaya mewujudkan reformasi sistem peradilan yang bersih, hal itu tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko. Kedua negara ini merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun sangat berbeda dalam sejarah dan budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya. Studi ini mendeskripsikan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Maroko, serta persamaan dan perbedaan dalam pendistribusian fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder serta didukung oleh bahan non-hukum yang relevan. Temuan penelitian ini adalah Kekuasaan Kehakiman setelah UUD NRI 1945 mengalami perubahan, tetapi menjadi kekuasaan yang fundamental dan menjadi kekuasaan yang menjalankan fungsi penegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Begitu juga halnya dengan kekuasaan kehakiman Maroko yang berupaya meningkatan fungsi yudisialnya Maroko juga telah melakukan reformasi peradilan dengan membentuk beberapa badan baru yang dapat mendukung efektifitas fungsi peradilan.Kata Kunci: Sistem Ketatanegaraan; Indonesia-Maroko; Reformasi Peradila
Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan
Full text linkIndonesia is not an Islamic country, but Indonesia is also not anti-Islamic. Pancasila positions monotheism in its first principle in line with Islamic theology. Likewise, in the Constitution, it is stated "the blessing of God\u27s grace". However, there are quite a few who consider Indonesia to be thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir in this context provides a scientific-fiqhiyyah argument that what Indonesia is accused of being a thoghut state is not correct. So what is Kiai Afifudin Muhajir\u27s concept of national jurisprudence? What is the epistemic-methodical framework of Kiai Afifudin Muhajir\u27s thinking? Based on these questions, this writing uses qualitative research with Karl Menheim\u27s sociology of science approach. The results of the research state that Kiai Afif\u27s national jurisprudence thoughts have a summa-comprehensive reach, including religion-state symbiosis, democracy-public benefit, justice and legal certainty, the appointment of leaders, Pancasila and Islam. Apart from that, research also states that in formulating his thoughts, Kiai Afif has a moderate style of thinking, namely combining nuṣūṣ al-sḥarī\u27ah with Maqāṣidiyah reasoning. Kiai Afif uses fiqhiyyah and uṣūliyah reasoning, especially in the aspect of people\u27s benefit, and juxtaposes that the issue of the form of the Pancasila state is included in the mu\u27amalah category, basically, it is a problem of murlahah, which is definitively not prohibited by the Shari\u27a.
Keywords: National Jurisprudence; Fiqh Reasoning; K.H. Afifuddin Muhajir
Abstrak
Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia juga tidak antipatif terhadap Islam. Pancasila memosisikan monoteistik dalam sila pertamanya selaras dengan teologi Islam. Demikian juga dalam UUD, disebutkan “berkat rahmat Allah”. Meski demikian tidak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir dalam konteks ini memberikan argumentasi secara ilmiah-fiqhiyyah bahwa apa yang dituduhkan Indonesia negara thoghut adalah kurang tepat. Lantas bagaimana konsep fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir? Bagaimana kerangka Epistemik-metodis pemikiran Kiai Afifudin Muhajir? Dari pertanyaan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan Karl Menheim. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afif mempunyai daya jangkau summa-komprehensif, meliputi simbiosis agama-negara, demokrasi-kemaslahatan umum, Peradilan dan kepastian Hukum, pengangkatan pemimpin, Pancasila dan keislaman. Selain itu penelitian juga menyatakan bahwa dalam merumuskan pemikirannya Kiai Afif mempunyai corak berpikir moderat yakni menggabungkan nuṣūṣ al-sḥarī’ah dengan nalar Maqāṣidiyah. Kiai Afif menggunakan nalar fiqhiyyah dan uṣūliyah khususnya dalam aspek kemaslahatan rakyat, dan menyandingkan bahwa persoalan bentuk negara Pancasila adalah termasuk dalam kategori mu’amalah pada dasarnya adalah maslaḥah mursalah, yang secara definitif tidak dilarang oleh syariat.
Kata Kunci: Fikih Kebangsaan; Nalar Fikih; K.H. Afifuddin Muhaji
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan: Studi Kasus di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis
Full text linkHumans are social beings who cannot live alone but they highly interact with each other to fulfill their needs in their lives. In the wider community, buying and selling animals commonly occur in people\u27s activities, especially cat sales and purchases. It has become one of people\u27s habits, including many Muslims who carry out transactions of cats as pets. Cats are attracted to people because of various reasons such as their body shapes, eyes, and fur colors. This study used a descriptive analysis research approach. Words both written and verbal from people and the behavior are observed. A descriptive approach refers to a method of research that is intended to describe, present, or explain the condition of an object (phenomena) according to the situation and conditions at the time the research is conducted. The finding revealed that buying and selling cats at the Jasa Rama Petshop shop is permissible (mubah). Jasa Rama Petshop fulfills the requirements such as the goods sold are halal. The activities provide benefits. The goods being traded are holy and not impure items. The buying and selling are legal and permissible. It fulfills the pillars and requirements of buying and selling Islamic law. From the point of view of sellers and buyers, they are mature and sane. From the object view e animals are permissible in Islam and the animals have fulfilled the requirements of buying and selling. As for practice, the Jasa Rama Petshop shop implements the majlis khiyar system.Keywords: Buying and selling; Cat Pet; Islamic Law; Petshop AbstrakManusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Dalam masyarakat luas, kegiatan jual beli khususnya yang banyak terjadi dalam jual beli hewan yaitu jual beli hewan kucing. Sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat tak terkecuali pun umat Islam banyak yang melakukan transaksi jual beli kucing untuk dipelihara dan menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan, kucing mempunyai daya tarik sendiri karena bentuk tubuh, mata, dan warna bulu yang beraneka ragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif yaitu berupa kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (fenomena) secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya penelitian. Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana yang dijelaskan di atas, terungkap bahwa Jual beli kucing di toko Jasa Rama Petshop adalah boleh (mubah), toko Jasa Rama Petshop memenuhi persyaratan seperti barang yang dijual halal, memberikan manfaat, dan juga dapat diketahui barangnya, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan tidak bernajis. Hukum Islam mengenai praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis termasuk jual beli yang sah serta diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Dari sisi penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal sehat, dari sisi objek nya sudah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalam praktiknya took Jasa Rama Petshop menerapkan system khiyar majlis.Kata Kunci: Jual beli; Kucing Peliharaan; Hukum Islam; Petsho
The Tax Court\u27s Existence as a Judicial Institution in Indonesia
No full textAbstract:In Indonesia, the Tax Court is essential in resolving tax disputes, upholding legal certainty, and upholding justice. However, these institutions face difficult obstacles, such as the complexity of tax laws and limited resources. This research aims to determine the function and authority of the Tax Court in the context of Indonesian taxation, analyze the legal challenges and judicial processes this institution faces, and assess the efforts made to improve its existence. This research uses qualitative methods, including literature-based methodology and document analysis. Data was obtained through reviewing relevant literature, analyzing official documents related to the Tax Court, and monitoring the latest tax policies and reforms. Based on research findings, the Tax Court plays an essential role in upholding justice in the Indonesian tax system. However, difficulties posed by the complexity of tax laws and limited resources hinder the effectiveness and speed of the justice system. Therefore, to increase the existence of the Tax Court, efforts have been made to involve the public, increase transparency, and reform laws and regulations. Additional steps are needed to ensure the sustainability and effectiveness of the Tax Court as a solid and reliable Indonesian judicial institution.Keywords: Tax Court; Judicial Institution; Tax Dilemma Abstrak:Di Indonesia, Pengadilan Pajak berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, menegakkan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan. Meskipun demikian, lembaga-lembaga ini menghadapi kendala yang sulit, seperti kompleksitas undang-undang perpajakan dan keterbatasan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan wewenang Pengadilan Pajak dalam konteks perpajakan Indonesia, menganalisis tantangan hukum dan proses peradilan yang dihadapi lembaga ini, dan menilai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk metodologi berbasis literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh melalui kajian literatur yang relevan, analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, dan pemantauan terhadap kebijakan dan reformasi perpajakan terkini. Berdasarkan temuan penelitian, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun, kesulitan yang ditimbulkan oleh kompleksitas undang-undang perpajakan dan terbatasnya sumber daya menghambat efektivitas dan kecepatan sistem peradilan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberadaan Pengadilan Pajak, upaya telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mereformasi peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah tambahan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan Indonesia yang kuat dan dapat diandalkan.Kata Kunci: Pengadilan Pajak; Lembaga Peradilan; Dilema Paja
Pemberdayaan Zakat Produktif dengan Corak Kampung Zakat
Full text linkProductive zakat is currently a growing trend among the people of Aceh. Zakat is also a social activity that can be a solution to the current poverty. Previous studies in several places regarding productive zakat empowerment were still not optimal due to several obstacles that had to be addressed. This study aims to determine the implementation and implementation of productive zakat empowerment with the village zakat model in Aceh Besar District. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data was collected by interviewing using purposive sampling technique. Samples taken are Mustahiq, Baitul Mal Institute, and Islamic Sharia Service. The empowerment of productive zakat is measured using three indicators of zakat distribution, village feasibility, and business results from productive zakat. Based on the results of this study, productive zakat with the village-based zakat model is a positive activity that can lead to an independent attitude for the community in managing businesses and improving the welfare of the less fortunate and increasing their standard of living.Keywords: Productive Zakat; Zakat Village; Zakat Empowerment AbstrakZakat produktif saat ini menjadi sebuah tren yang berkembang pesat di kalangan masyarakat Aceh. Zakat juga merupakan suatu kegiatan sosial yang dapat memeberikan solusi terhadap kemiskinan yang melanda saat ini. Kajian terdahulu dibeberapa tempat dalam pemberdayaan zakat produktif masih belum optimal disebabkan beberapa kendala yang harus dibenahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan potensi pemberdayaan zakat produktif dengan corak Kampung zakat di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. sampel yang diambil merupakan mustahiq, lembaga baitul mal, dan dinas syariat Islam. Pemberdayaan zakat produktif diukur menggunakan tiga indikator distribusi zakat, kelayakan kampung, hasil usaha dari zakat produktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat produktif dengan corak kampung zakat merupakan kegiatan positif yang dapat membentuk sikap kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan taraf kehidupan dalam menjalani keberlangsungan hidup.Kata Kunci: Zakat Produktif; Kampung Zakat; Pemberdayaan Zaka
Peran Desa Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Labengki Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Full text linkIndonesia is a maritime country, where the sea area is larger than the land area. To realize the country\u27s goal of becoming a prosperous country, as stated in the Preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 93/PERMEN-KP/2020 concerning Maritime Tourism Villages was issued, in addition to that there is also a regional regulation for Konawe Regency. North No. 2 of 2016 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for North Konawe Regency for 2016-2026 and also North Konawe Regent Decree No. 86 of 2022 concerning Designation of Developing Classification Tourism Villages and Pilot Classification Tourism Villages in North Konawe Regency. This is one of the efforts made by the government to improve the standard of living of the people living in the maritime village. The research method used is descriptive analysis with normative and empirical juridical approaches. The results of the study are that the role of tourist villages in the Labenkie Islands is very helpful in improving the welfare of the Labengki peopleKeywords: Tourism, Nautical villages, Welfare AbstrakNegara Indonesia adalah negara bahari, dimana luas laut lebih besar daripada luas daratan. Untuk mewujudkan tujuan negara menjadi negara yang sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, selain itu ada juga Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupataen Konawe Utara tahun 2016-2026 dan juga Keputusan Bupati Konawe Utara No 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Klasifikasi Berkembang dan Desa Wisata Klasifikasi Rintisan di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatakan taraf hidup masyarakat yang berada di desa bahari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa peran desa wisata di kepulauan Labenkie sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labengki.Kata Kunci: Pariwisata, Desa bahari, Kesejahteraa
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Fraud pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Jakarta
Full text linkThis research was conducted in order to identify the scope of accounting in a case of financial fraud (fraud). The research method used by the authors in this study Data collection begins with tracing laws and regulations and other positive data sources of data that are considered relevant to economic and legal issues related to fraud in the banking world. This research uses the results of literature data and field data, which is a study in order to obtain data by collecting data and studying understanding, theories and expert opinions on all issues related to the problems discussed in this study both from books, libraries and literature or other sources. The author also conducts tests empirically. Empirical testing that includes the influence of the effectiveness of internal control, observance of accounting rules, information asymmetry, individual morality, and the suitability of compensation to the tendency to accounting fraud. Financial fraud (fraud) can hinder the achievement of company goals, usually carried out by individuals from within the company who already know and are experienced in their fields. In minimizing existing fraud cases, Bank Negara Indonesia implements a compliance division in which there is an Anti-Fraud Strategy (SAF).Keywords : Fraud, Bank Negara Indonesia Jakarta Area, Anti Fraud Unit (SAF). AbstrakPenelitian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi lingkup akuntansi pada sebuah kasus penipuan keuangan ( fraud ). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber data positif lain dari data yang dianggap relevan dengan pokok persoalan ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan kecurangan dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainya. Penulis juga melakukan pengujian secara empiris. Pengujian secara empiris yang meliputi pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penipuan keuangan ( fraud ) dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, biasanya dilakukan oleh individu dari dalam perusahaan yang sudah mengetahui dan berpengalaman di bidangnya. Dalam meminimalisir kasus fraud yang ada, Bank Negara Indonesia menerapkan divisi kepatuhan yang di dalamnya terdapat Strategi Anti Fraud (SAF).Kata Kunci : Fraud, Bank Negara Indonesia Wilayah Jakarta, Satuan Anti Fraud (SAF)
Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)
Full text linkThe article entitled "Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) Maqashid al-Syariah Perspective (Study of MSME Development Development Partners PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)." This study aims to answer questions about how to implement social and environmental responsibility programs at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; how is the sustainability of the social and environmental responsibility program at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; how is the social and environmental responsibility program at PT Fertilizer Sriwidjaja Palembang from the maqashid al-syariah perspective. The method used is a qualitative descriptive approach. Data collection employing interviews and documentation with PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with several fostered partner owners to explore the implementation of social and environmental responsibility programs, the sustainability of social and environmental responsibility programs, and how to analyze the maqashid al-syariah perspective, namely protecting assets (al- lazy). The results of this study indicate that providing an overview and information regarding the implementation of social and environmental responsibility programs by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is a form of corporate social responsibility that has fulfilled the triple bottom line dimension. The social extent is carried out through environmental development activities and development partners, the ecological size is implemented through tree planting activities, and the financial dimensions are through providing financing to SME business actors.Keywords: TJSL; MSME; Maqashid al-shariahKeywords: TJSL; MSME; Maqashid al-shariah AbstrakTulisan yang berjudul “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT Pupuk sriwidjaja Palembang; bagaimana sustainability program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk sriwidjaja Palembang; bagaimana program tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT pupuk Sriwidjaja Palembang perspektif maqashid al-syariah. Metode yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan beberapa owner mitra binaan untuk menggali tentang implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sustainability program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta bagaimana analisis perspektif maqashid al-syariah yakni perlindungan harta (al-maal). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan gambaran dan informasi mengenai penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah memenuhi dimensi triple bottom line, dimensi sosial dilaksanakan melalui kegiatan bina lingkungan dan mitra binaa, dimensi environmental dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon, dan dimensinsi financial melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha UKM.Kata Kunci: TJSL; UMKM; Maqashid al-syaria