Kapata Arkeologi

Arkeologi, Kapata

Cover Vol. 3 No. 4 (2007)

Suantika, I Wayan

English

Dua Buah Arca Perwujudan Koleksi Museum Negeri Siwalima Ambon

Benang Merah Budaya Masyarakat Kei Kecil dan Masyarakat Bali

Sudarmika, G.M.

Upaya Sosialisasi Tinggalan Budaya Masa Lampau di Maluku

Back Cover Vol. 3 No. 5 (2007)

Nendisa, M.

UPAYA PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA 
DI WILAYAH PROPINSI MALUKU
Drs. M. Nendisa1
1. P e n d a h u l u a n
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki 
warisan masa lampau dalam jumlah  cukup besar serta beraneka ragam 
bentuknya yang digolongkan dalam kategori  Benda Cagar Budaya 
baik sebagai Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak, yang 
secara menyeluruh keberadaannya turut memperkaya khasana budaya 
daerah dengan menampilkan bukti-bukti tinggalan yang  memiliki ciri 
khas serta karakteristikalnya tidak diragukan untuk menjadi unggulan 
sebagai sumberdaya budaya yang turut berperan serta secara aktif 
dalam menunjang pembangunan daerah Maluku karena keberadaannya 
terfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang handal. Pada 
kenyataannya memang tidak semua peninggalan sejarah dan purbakala 
memiliki makna sebagai benda cagar budaya, akan tetapi sejauh 
tinggalan dimaksud dikategorikan sebagai benda cagar budaya maka 
keberadaannya haruslah dilindungi serta dilestarikan lewat berbagai 
tindak pengamanan pada sebagian kecil tinggalan telah dilaksanakan 
sesuai prioritas di daerah-daerah lokasi benda cagar budaya tersebut 
berada dalam rangka mempertahankan keberadaannya sebagai aset 
budaya yang memiliki kelayakan nilai jual di sektor pariwisata maupun 
sebagai sumber informasi masa lampau, dengan melibatkan instansi 
terkait di daerah dimana benda cagar budaya tersebar  serta masyarakat 
pemilik benda cagar budaya itu sendiri dan masyarakat umum penikmat 
keberadaan obyek dimaksud. 
Bentuk serta pola penanganan terhadap peninggalan masa lampau 
yang merupakan sumber budaya pada kenyataannya masih menggunakan 
metode yang telah kadaluarsa dan terasa tidak sesuai lagi. Pada 
pelaksanaannya masih dengan pola kerja tradisional dengan melibatkan 
hanya para juru pelihara yang nilai jual yang menguntungkan. 
1 Kepala Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku
29
budaya yang layak sebagai penunjang pembangunan daerah apabila 
ditangani secara serius, berkesinambungan serta profesional dengan 
melibatkan berbagai kalangan terkait dengan upaya pengembangannya 
sebagai potensi wisata daerah, walaupun didapati kenyataan bahwa 
tidak semua  bentuk peninggalan masa lampau di daerah Maluku yang 
mendapatkan kelayakan untuk dikategorikan sebagai benda cagar 
budaya seperti disebutkan di atas, namun menilik kepada bentuk, 
jumlah, persebaran, spesifikasinya serta ciri khas yang termaktub pada 
keberadaan tinggalan dimaksud, maka sebagai aparatur pemerintahan 
yang menangani berbagai peninggalan sejarah dan purbakala di 
daerah ini, Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Maluku melalui program perlindungan dan 
pelestarian yang diupayakannya sedikit banyaknya  telah berhasil 
melaksanakan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap bentuk-
bentuk tinggalan masa lampau yang digolongkan sebagai benda cagar 
budaya dengan mengadakan kegiatan seperti upaya pengamanan, 
penyelamatan, penertiban dan perijinan sebagai bentuk-bentuk  upaya 
perlindungan, inventarisasi dan dokumentasi, pemeliharaan serta 
pemugaran, walaupun dalam pelaksanaannya banyak  didapati berbagai 
permasalahan baku serta kendala yang terkadang menyurutkan langkah 
untuk turut berpartisipasi    aktif   dalam   pelaksanaan   program - 
program    perlindungan   serta pelestarian sebagai bentuk kepedulian 
terhadap benda cagar budaya di daerah seribu pulau ini.
Berdasarkan data base kepurbakalaan yang telah dihimpun oleh 
Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Maluku selama ini disebutkan bahwa jumlah peninggalan 
sejarah dan purbakala yang tersebar di daerah Maluku dalam kategori 
Benda Tidak Bergerak sesuai pembagian gugus pulau secara 
keseluruhan tercatat sebanyak  167 buah dan kategori Benda Bergerak 
yang berhasil didatakan sebanyak 1.132 buah. Kategori Benda Tidak 
bergerak pada peninggalan sejarah dan purbakala yang tergolong Benda 
Cagar Budaya yang tersebar di daerah Provinsi Maluku terdiri dari 
benteng sebanyak 44 buah dengan tingkat prosentase sebanyak 26, 35 
%, kubu pertahanan  sebanyak  21 buah  dengan tingkat prosentase 
12,57 %, makam kuno sebanyak 10 buah dengan prosentase 5,99 %, 
gereja kuno 14 buah dengan prosentase 8,38 %, mesjid kuno sebanyak 
13 buah dengan tingkat prosentase 7,78 %, monumen sebanyak 
8 buah dengan prosentase 4,79 %, situs sebanyak 20 buah dengan 
tingkat prosentase 11,98 %, rumah kolonial sebanyak 12 buah dengan 
Di sisi lain selalu saja terjadi berbagai bentuk kerusakan pada 
tinggalan setiap harinya yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun 
alam yang sangat berdampak pada keberadaan tinggalan tersebut 
sebagai sosok kejayaan masa lampau yang harus dipertahankan. 
Dilema di atas hendaknya memiliki catatan tersendiri bagi 
masyarakat daerah Maluku agar memikirkan berbagai langkah tepat 
untuk menanggulangi bencana ini apabila masih tersisa rasa kebanggaan 
dalam memiliki peninggalan masa lampau agar keberadaannya 
bukanlah menjadi penghalang dalam ritme pembangunan daerah yang 
sedang digalakan akhir-akhir ini, melainkan dapatlah terfungsi secara 
tepat sebagai bagian dalam konsep pelaksanaan pembangunan daerah 
diseluruh sektor yang dapatlah  direalisasikan lewat kerjasama semua 
pihak terutama antar instansi terkait, pemerhati kebudayaan serta 
pemilik benda untuk menciptakan konsep pelestarian yang tepat serta 
baku dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya yang telah disosialisasikan dengan gencar 
agar keberadaannya minimal menggambarkan adanya nilai kelayakan 
untuk difungsikan sesuai kebutuhan guna menunjang pembangunan 
dimaksud. 
Apabila kerjasama antar instansi terkait serta masyarakat telah 
terjalin erat sebagai bentuk upaya  pelestarian dan perlindungan terhadap 
benda cagar budaya yang tersebar di daerahnya,  maka tinggalan masa 
lampau ini  dengan sendirinya akan menjadi sumberdaya budaya daerah 
yang  menunjang  devisa di sektor pariwisata daerah. 
Untuk mencapai target ini tidaklah mudah, mengingat tingkat 
kepedulian terjadap tinggalan sejarah dan purbakala di daerah ini sangat 
minim dalam upayanya untuk dijadikan sebagai sumberdaya budaya 
yang potensial. Hal tersebut dapatlah dilihat dalam proses penanganan 
sebagai upaya pelestarian terhadap tinggalan dimaksud yang sangat 
tidak memadai dibandingkan dengan tingkat populasi dan persebaran 
berbagai peninggalan yang mewarnai periodisasi sejarah dan arkeologi 
di daerah ini karena berbagai alasan yang tidaklah rasional bahkan 
seolah didiskreditkan oleh aspek lainnya yang lebih menonjol dari sisi 
pendapatan daerah.
Provinsi Maluku yang lebih dikenal dengan sebutan provinsi seribu 
pulau merupakan salah satu provinsi yang memiliki peninggalan masa 
lampau yang cukup banyak serta beragam dan mewaliki berbagai 
tingkat jaman. Tingkat persebaran peninggalan yang cukup merata 
di daerah Maluku menjanjikan untuk dikembangkan sebagai potensi 
30  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
31
Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku
antar daerah tingkat I dan daerah tingkat II begitupun dengan daerah-
daerah dibawahnya sehingga upaya yang tadinya dilaksanakan 
melalui satu pintu antara pusat dan daerah menjadi bentuk-bentuk 
kegiatan yang tidak lagi mengarah kepada bentuk-bentuk kegiatan 
perlindungan dan pelestarian berdasar pada petunjuk baku melainkan 
terkesan melahirkan berbagai jenis kegiatan  asal jadi, yang  lebih 
menghancurkan keberadaan berbagai tinggalan itu sendiri sebagai bukti 
kejayaan masa lampau yang seharusnya terlindungi dan terlestarikan 
untuk  difungsikan oleh generasi masa kini maupun mendatang.
Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai instansi terkait dalam upaya 
pelestarian dan perlindungan terhadap berbagai peninggalan di daerah 
Maluku sejak bergabung dalam barisan Pemerintah Daerah dengan 
pola kerja yang bernuansa otonomisasi bertindak sebagai motivator 
yang aspiratif  dalam menangani bidang kerjanya yang mengarah 
kepada arah dan kebijakan yang mengedepankan tindak penyelamatan 
,perlindungan serta pelestarian terhadap bentuk tinggalan masa lampau 
berdasarkan  prioritas permasalahannya dengan melibatkan masyarakat 
pemilik  benda, para pemerhati budaya serta instansi terkait dalam 
upaya penanganannya untuk menghasilkan bentuk-bentuk kegiatan 
yang merupakan solusi dalam menangani berbagai permasalahan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada upaya 
di atas lewat berbagai program kerjanya seperti terlihat pada tindak 
inventarisasi dan dokumentasi, pemeliharaan, perlindungan yang tidak 
mengesampingkan unsur-unsur pengamanan, penyelamatan, penertiban 
serta perijinan hingga upaya pemugaran sebagai suatu rangkaian 
kegiatan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya.
Upaya perlindungan dan pelestarian yang menjadi prioritas 
dalam berbagai kegiatan sesuai program kerja Subdin Sejarah dan 
Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 
sejak bergabung dengan pemerintah daerah, dipusatkan pada beberapa 
kegiatan yang akan diuraikan berikut ini sekaligus bersama kendala 
yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud serta upaya 
penanggulangannya sebagai berikut :
1.1 Inventarisasi dan Dokumentasi
Dalam program ini memuat beberapa kegiatan untuk 
melaksanakan pendataan terhadap Benda Cagar Budaya Bergerak 
maupun Tidak Bergerak sesuai dengan target yang diinginkan yaitu 
prosentase 7,18 %, Baileu dan rumah adat sebanyak 12 buah dengan 
tingkat prosentase 7,18 % serta reruntuhan bangunan sebanyak 8 
buah dengan prosentase 4,79 %. Melihat pada kenyataan bahwa jumlah 
persebaran benteng kolonial di daerah Maluku cukup banyak dan variatif 
baik dari sisi bentuk maupun jumlahnya menyebabkan daerah Maluku 
ini dapat dijadikan pusat data serta informasi masa lampau  khususnya 
dalam  periodisasi kolonial  dengan  tinggalannya  yang  sebagian besar 
berada dalam daerah gugus pulau II yang berpusat di daerah Kabupaten 
Maluku Tengah.
Sebagai basis peninggalan yang berciri kolonial di persada nusantara 
ini, secara keseluruhan belumlah mendapatkan penanganan yang serius 
sebagai upaya perlindungan serta pelestarian yang seharusnya menjadi 
bagian penting dalam mengakumulasikan keberadaannya sebagai salah 
satu bentuk tinggalan masa lampau. Hal ini disebabkan karena berbagai 
kendala yang menghalangi kedua proses di atas tanpa bisa dapat dicegah 
karena melibatkan berbagai unsur yang terkait didalamnya sebagai 
faktor pendukung yang seharusnya dapat dihindari.  Keberadaan dan 
persebaran peninggalan sejarah dan purbakala sebagai sumberdaya 
budaya yang akan menunjang   pembangunan   di  daerah   ini   belumlah 
ditangani   secara   baik   dan menyeluruh, terlihat pada jumlah obyek 
dimaksud yang berhasil dipugar hingga saat ini secara keseluruhan 
hanyalah tercatat hanyalah sebanyak 13 buah dengan prosentase 7,78 
% dari keseluruhan  penyebaran tinggalan yang berjumlah 167 buah, 
adalah jauh dari bentuk perimbangan yang kita harapkan bersama demi 
melindungi dan melestarikan  keberadaan bentuk-bentuk tinggalan 
dimaksud dalam fungsinya seperti yang disebutkan di atas.
Pada sisi yang lain hal tersebut terjadi sebagai akibat adanya 
kesenjangan dalam penelaahan nilai histories serta arkeologikal yang 
terembani pada setiap benda tinggalan maupun karena produk hukum 
yang melindungi tinggalan-tinggalan  dimaksud pada kenyataannya 
tidaklah dapat menjamah masyarakat khususnya pemilik benda 
karena minimnya kegiatan sosialisasi akibat  kurangnya   dana  dalam 
pelaksanaan  kegiatan tersebut  sehingga produk hukum yang menjamin 
keberadaan peninggalan sejarah di daerah Maluku menjadi kegiatan yang 
dilaksanakan secara tidak merata  karena hanya menjangkau daerah-
daerah kabupaten saja. Keadaan ini diperparah dengan munculnya 
proses otonomisasi yang secara langsung berdampak buruk kepada 
upaya perlindungan dan pelestrarian yang telah dilaksanakan karena 
terjadinya benturan yang menyangkut bentuk-bentuk kewenangan 
32  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
33
Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku
1.3 Perlindungan
Program perlindungan  yang dilaksanakan memuat beberapa 
kegiatan pada beberapa daerah gugus dengan prioritas pada gugus 
pulau I antara lain :
- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 ke daerah yang 
belum dijangkau pada kegiatan sebelumnya.
- Mengeluarkan ijin pengeluaran BCB antar provinsi
- Menginventarisir kasus pelanggaran.
Dalam pelaksanaan program ini didapati beberapa permasalahan 
sebagai    berikut     :
- Kegiatan sosialisasi belum menjangkau hingga ke daerah 
terpencil.
- Banyaknya BCB yang dibawah keluar provinsi tanpa ijin.
- Maraknya kasus pelanggaran yang terjadi akibat ketidak pahaman 
masyarakat.
UPAYA PENANGGULANGAN
- Menambah volume kegiatan sosialisasi secara merata di daerah 
tingkat II.
- Menggiatkan kerjasama antar instansi terkait terutama Kepolisian.
- Penempatan tenaga PPNS dalam pembinaan masyarakat sekitar 
obyek.
1.4 Pemeliharaan
Dalam program pemeliharaan didapati juga permasalahan 
mendasar yang merupakan kendala dalam pelaksanaan kegiatannya di 
seluruh gugus pulau sesuai keberadaan obyek antara lain :
- Mengusulkan juru pelihara pada obyek yang diprioritaskan.
- Mengusulkan penambahan jumlah obyek yang dipelihara 
mengingat banyaknya obyek yang masih terbengkalai.
- Meningkatkan kerjasama dengan daerah tingkat II dalam 
mengantisipasi pengadaan petugas keamanan atau satpam 
penjarpala pada obyek yang berpotensi menunjang dunia 
kepariwisataan di daerah dimaksud.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini didapati beberapa permasalahan 
sebagai kendala antara lain :
menambah jumlah  BCB yang telah terdaftar diseluruh gugus pulau. 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala antara lain :
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti, nilai serta fungsi 
Benda Cagar     Budaya.
- Minimnya dana operasional untuk melaksanakan proses 
inventarisasi.
- Kurangnya tenaga teknisi dalam melaksanakan kegiatan 
dimaksud.
UPAYA PENANGGULANGAN
- Adanya kegiatan sosialisasi pengenalan BCB kepada masyarakat 
keseluruh daerah persebaran.
- Pengadaan dana hendaknya disesuaikan dengan daerah yang 
dituju
- Tenaga teknisi diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan 
secara teknis untuk menjamin validitasi data yang terhimpun.
1.2 Pemugaran
Program ini memuat beberapa kegiatan  yang berhubungan dengan 
proses pemugaran terhadap beberapa situs benteng pada beberapa 
gugus pulau dengan prioritas pada gugus pulau I dengan mengadakan 
studi kelayakan sebagai dasar acuan kearah proses pemugaran 
obyek dimaksud. Permasalahan yang muncul sebagai kendala dalam 
pelaksanaan kegiatan dimaksud diakibatkan karena :
- Kurangnya tenaga teknisi maupun arkeolog dalam menangani 
studi kelayakan serta tindak pemugaran terhadap obyek dimaksud.
- Minimnya dana yang disediakan untuk melaksanakan studi 
kelayakan maupun tindak pemugaran sehingga tidak mencapai 
target kerja sesuai program yang yang telah disepakati.          
UPAYA PENANGGULANGAN
- Menambah jumlah teknisi maupun arkeolog guna menunjang 
program subdin secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- Mengusulkan penambahan dana studi kerlayakan serta pemugaran 
obyek dimaksud sesuai prioritas pengembangan sehingga tidak 
terjadi chaos dalam tindak di lapangan seperti yang terjadi 
belakangan ini.
34  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
35
Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku
perlindungan terhadap bentuk-bentuk peninggalan yang tersebar di 
daerah Maluku secara umum serta secara khusus dalam mem back 
up terlaksananya program  kerja Subdin  Sejarah  dan  Kepurbakalaan 
Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi Maluku secara optimal, 
sehingga keberadaan seluruh tinggalan di atas dapatlah memiliki nilai 
tambah untuk lebih berperan dalam mengisi alur pembangunan yang 
sedang digalakan oleh pemerintah daerah sebagai sumberdaya budaya 
yang handal dan berkarakteristik.  
Semoga  !!!
    
- Jumlah juru pelihara tidak sebanding dengan jumlah situs 
sehingga menyebabkan banyak obyek yang terlantar.
- Banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pada situs yang tidak 
memiliki juru pelihara.
- Minimnya honor juru pelihara
- Sarana dan prasarana pemeliharaan yang tidak memadai.
- Tingkat pendanaan yang tidak memadai untuk memfasilitasi 
penempatan Satpam Penjarpala pada setiap situs.
UPAYA PENANGANAN
- Meningkatkan jumlah honor juru pelihara sebagai upaya untuk 
mendukung keberadaannya sebagai penjaga obyek purbakala.
- Menyediakan sarana dan prasarana pemeliharaan sesuai 
kebutuhan.
- Para juru pelihara diberi pelatihan secara berkala.
- Menciptakan pemerataan unsure pemeliharaan di seluruh obyek 
dengan menggalang kerjasama dengan daerah tingkat II maupun 
pihak swasta yang berminat.
KESIMPULAN
Seluruh permasalahan yang merupakan kendala dalam 
pelaksanaan program kerja Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas 
Perndidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam proses pelestarian 
dan perlindungan terhadap peninggalan masa lampau dengan kategori 
sebagai  Benda Cagar Budaya baik bergerak maupun tidak bergerak 
akan dihadapi dalam kebersamaan persepsi tentang urgensi tinggalan 
dimaksud untuk memanfaatkannya sebagai figur penunjang program 
pembangunan, serta akan   berhasil dilaksanakan berkat kerjasama yang 
terjalin dengan  baik antar instansi terkait baik pada daerah tingkat I 
maupun tingkat kabupaten / kota yang melibatkan para pemilik BCB 
agar berbagai program di atas dapat direalisasikan sesuai target kerja 
yang telah ditetapkan.
Yang menjadi perhatian kita semua di daerah Provinsi Maluku 
adalah upaya pembentukan PERDA di bidang kebudayaan yang nantinya 
memperkuat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya sehingga dapat memperkecil timbulnya permasalahan 
yang menjadi sandungan dalam melaksanakan proses pelestarian serta 
36  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
37
Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku Drs. M. Nendisa, Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Provinsi Maluku


Upaya Pelestarian Peninggalan Purbakala di Wilayah Propinsi Maluku

Sahusilawane, Florence

              
KONTRIBUSI NILAI SEJARAH DAN BUDAYA DALAM 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU 
PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU
Dra. Florence Sahusilawane M.Hum1
I. PENDAHULUAN
 Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan sosial yang 
patut disyukuri masyarakat Maluku yang ahdir sebagai komunitas adat. 
Kenyataan ini sebagai suatu relitas yang muncul sebagai suatu proses 
interakaksi sosial. Sebagai salah satu komunal yang berpegang pada 
nilai-nilai budaya dan adat, semestinya menjiwai nilai-nilai itu dalam 
perilaku setiap hari. Secara sadar kita telah melewati suatu proses 
penyimpangan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang pernah tumbuh 
dan berakar dalam kehidupan orang Maluku. Konflik sosial yang terjadi 
beberapa waktu lalu telah meluluh lantakan hakekat budaya yang 
merupakan identitas dan jati diri orang  Maluku yang sangat terkenal 
dengan keramahan dan kekerabatannya. Hal ini memberi agambaran 
kepada kita bahwa sesungguhnya kesadaran terhadap sejarah dan 
nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur telah menaglami 
pembiasan dan dostorsi dalam kehidupan masyarakat Maluk dan 
mendorong terjadinya segresi yang akan berujung pada disintegrasi 
bangsa. 
 Kurangnya informasi masyarakat Maluku akan buday lokalnya 
membuat ketahanan diri menjadi rapuh. Nilai-nilai dan kesejarahan 
yang esensial ayng sesungguhnya dapat memperkuat jati diri serta 
persatuan dan kesatuan orang Maluku semakin terkikis, seiring dengan 
perkembangan dan modernisasi juga merusak tatanan kehidupan orang 
Maluku dari segi etika dan moral. Selain itu pendidikan kebudayaan 
dalam keluarga dan masyarakat kurang mendapat prioritas dari setiap 
individu.Nilai-nilai kekerabatan dan tata krama saling menghormati 
juga mulai terkikis. 
1  Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Propinsi Maluku dan 
Maluku Utara.
72  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
73
 Globalisasi dan modenisasi yang mendorong terjadinya 
transformasi nilai-nilai baru turut memperngaruhi ketahanan budaya 
orang Maluku.Sesungguhnya bila disadari kearifan lokal merupakan 
pendukung terbentuknya kearifan nasional. Hal ini tersirat dalam 
Bhineka Tunggal Ika yang meruapakan falsafah hidup bangsa Indonesia 
yang hidup dalam keanekaragaman budaya dan adat istiadat serta 
menghargai pluralisme. 
 Pembangunan suatu bangsa atau suatu daerah mestinya 
mengacu pada kultur yang meruapakan identitas, sehingga dapat 
memproyeksilkan realitas masa yang akan datang, dan tidak mengalami 
disorientasi dalam pembangunan itu sendiri. Peristiwa sejarah masa 
lampau yang terbingkai dalam sejarah lokal yang memiliki nilai 
persatuan, kehidupan yang harmonis, bahu membahu melawan 
imperialisme dan kolonialisme mesti dijadikan spirit utnuk mengisi 
pembangunan itu sendiri.
II. PERMASALAHAN
 Kearifan lokal dan nilai-nilai universal yang membentuk 
relasi sosial yang sebelumnya terpelihara dan berlangsung akrab anatr 
masyarakat Maluku yang majemuk diwarnai suasana kekeluargaan 
(harmonis) mengalami distorsi yang cukup parah sehingga 
menyebabkan instabilitas sosial dan keamanan. Kekuatan kohesi 
sosial yang merupakan perekat keutuhan masyarakat sebagai suatu 
kesatuan warga bangsa dan anak daerah, berada pada tingakt yang 
cukup mengkhawatirkan. Kenyataan ini terindikasi dari adanya jarak 
sosial (social distance) antar warga, antar kelompokk masyarakat, yang 
terutama berorientasi pada nilai-nilai ideologi sektarian.
 Berdasarkan realitas hidup yang dialami saat ini, harus diakui 
nilai-nilai yang mewakili kerukunan, toleransi, dan persaudaraan, 
dan sebagainya luntur akibat  ketidaktahuan pendukungnya sendiri 
sementara di lain pihak nilai-nilai abru akibat perkembangan kehidupan 
masyarakat belum dapat diterima secara utuh mengakibatkan jati diri 
orang Maluku menjadi labil. Jika terus dibiarkan maka masyarakat adat 
di Maluku akan mengalami proses penghilangan identitas sehingga 
mesti dilakukan sebauh pengkajian dan sosialisasi  tentang kontribusi 
nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai budaya lokal dalam kaitan dengan 
perkembangan sumberdaya manusia maupun pembangunan daerah 
Maluku itu sendiri.
Dra. Florence Sahusilawane, M.Hum, Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya Dalam Pembangunan.....
III, KONTRIBUSI NILAI SEJARAH DAN BUDAYA
 Nilai-nilai sejarah dan budaya di Maluku memiliki potensi untuk 
mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudi 
pekerti luhur sekaligus sarana untuk menopang pembangunan. Dalam 
upaya recovery  Maluku pasca konflik peranan nilai-nilai sejarah dapat 
diketahui melalui peristiwa sejarah (lokal dan nasional) maupun tempat-
tempat bersejarah dan unkapan-ungkapan tradisional yang mampu 
mengintegrasikan masyarakat dan mengembalikan identitas orang 
Maluku. Demikian pula dengan berbagai kearifan lokal yang berkaitan 
dengan keharmonisan hidup, ketertiban sosial serta lingkungan alam 
sekitarnya.
1. Kontribusi Nilai Sejarah
a. Bagi masyarakat di pulau Marsela ada istilah Limuk Limor 
Kweunun Kweamam yang memiliki arti ‘susah senang atau 
hidup mati sama-sama bergandeng tangan’. Istilah ini digunakan 
pada saat orang-orang Marsela melawan kaum kolonial. Makna 
yang terkandung dalam istilah adalah persatuan dan kesatuan 
untuk menghadapi suatu masalah serta memberikan semangat 
untuk menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama.
b. Sejarah terbentuknya Negeri-negeri adat yang merupakan 
migrasi besar-besaran dari pulau Seram. Seperti di pulau 
Saparua misalnya tiga Negeri Bersaudara (adik berkakak)  yaitu 
Iha, Tuhaha, dan Ulat.
c. Sejak dahulu orang Maluku sudah dikenal dengan jiwa 
pemberani, kstria dan  (kabaresi). Pewarisan nilai  ini dimulai 
dari sebuah organisasi rahasia (Kakehang) yang melatih 
anak-anak muda laki-laki (anggota-anggotanya). Nilai-nilai 
dan jiwa pemberani itu terkadang terimplementasi dalam 
ungkapan-ungkapan sehari-hari seperti gigi ganti gigi, os por 
os atau beta par beta, subasa lebe bae mandi sakali, yang 
menggambarkan keberanian tahan uji dan semangat juang yang 
tinggi,. Sesungguhnya praktek-praktek dalam organisasi kuno 
ini tidak cocok dengan kondisi saat sekarang, namun yang 
mesti dicontohi ialah, semangat pemebrani (kabaresi) dan jiwa 
patriotismenya kepada bangsa dan negara.
d. Perlawanan rakyat Maluku (Islam dan Kristen) terhadap kaum 
kolonial misalnya, dalam perang Hatuhaha, menunjukan adanya 
74  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
75
semangat persatuan-kesatuan itu dipelihara melalui ikatan pela 
antar Negeri Tuhaha dan Negeri Ruhumoni.
e. Tempat-tempat bersejarah dan situs seperti Baileo Negeri Haria 
yang dijadikan sebagai baileo pulu, dipakai untuk melakukan 
musyawarah seluruh kapitan dan upu latu sejazirah Lease 
mencetuskan 17 pasal keberatan dan tempat untuk mengatur 
strategi melawan kaum kolonial. Juga Gunung Saniri (yang 
sekarang dijadikan tempat untuk pembakaran obor Pattimura).
f. Bangunan-bangunan kolonial (benteng, gereja, kantor) 
meninggalkan nilai historis. Bangunan-bangunan ini tidak hanya 
dikenal dengan arsiteknya yang unik tetapi  lebih daripada itu, 
bangunan ini menjadi saksi sejarah bukti kelaliman dari sang 
penjajah yang menggambarkan penderitaan para leluhur di 
waktu dulu.  Oleh sebaa itu apra leluhur masa lalu menggalang 
persatuan bahu membahu melakukan perlawanan.  Saat ini 
bangunan-bangunan sejarah itu dapat dijadikan sebagai objek 
pariwisata mancanegara dan wisatawan domestik.
2. Kontribusi Nilai Budaya
a. Budaya pela dan gandong di Maluku tenagh dan keberadaan 
negeri-negeri adat di pulau Ambon menunjukan adanya 
kekerabatan yang muncul untuk penyelesaian sebuah peristiwa 
atau masalah, atau bisa juga karena adanya pertalian darah 
(genologis). Misalnya Tuhaha dan Rohomoni, batumerah dan 
Passo, serta Hutumuri, Tamilouw, dan Siri-sori Islam. Hubungan 
ini biasanya terjadi pada Negri Salam dan Sarani maupun antar 
negeri yang memiliki agama yang sama. Sesungguhnya nilai 
ini patut dimaknai sebagai nilai-nilai unviersal yang dapat 
dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
b. Kida Bela, di Maluku Tenggara, khususnya pada masyarakat 
Tanimbar sam dengan Pela Gandong . sanggup membuat orang 
untuk tidak saling berkelahi, tidak bercerai berai, tidak membuat 
tindakan-tindakan yang menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat. Selain itu juga dapat menyelesaikan pertentangan 
dan mengeliminir konflik.
Dra. Florence Sahusilawane, M.Hum, Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya Dalam Pembangunan..... Dra. Florence Sahusilawane, M.Hum, Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya Dalam Pembangunan.....
c. Tea Bel, di Kei mengandung ikatan perjanjian persahabatan 
antar kampung di mana iaktan perjanjian tiupun menggunakan 
darah, sehingga memiliki nilai yang kuat, dan tidak boleh 
dilanggar oleh setiap pemangkunya.
d. Twan, yakni sapaan atau salam bagi masyarakat di pulau 
Marsela (bisa juga Kalwedo oleh masyarakat Babar) yang 
berarti selamat atau baik. Istilah lokal ini memiliki nilai untuk 
memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengigatkan merka 
pada janji dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur.
Sesungguhnya nilai-nilai tradisional itu masih dimiliki oleh masyarakat 
di negeri-negeri adat. Selain itu interaksi yang muncul dalam 
masyarakat masih menunjukan adanya pengakuan terhadap budaya itu, 
walaupun mulai mengalami sedikit penyimpangan. Kekentalan dalam 
kekrabatan dirasakan pada saat dilaksanakannya uapcara-upacara adat, 
misalnya panas pela, fangea kidabela, pelantikan raja dan bentuk 
upacara-upacara adat lainnya yang menggambarkan keharmonisan 
serta keramahtamahan orang yang memiliki budaya-budaya tersebut.
 Selain Pela, Kidabela, Tea Bel, dan Twan yang mengandung 
nilai persaudaraan juga ada istilah-istilah lokal yang memaknai nilai-
nilai tolong menolong misalnya: Masohi di Maluku Tengah, Nekohora 
di Babar, maren dan Weer  Warat di Kei, dan teren di Kisar. Bentuk-
bentuk budaya tolong menolong atau gotong royong ini berkaitan 
dengan kepentingan seorang atau kepentingan bersama.
 Pendukung kebudayaan di Maluku terdiri dari ratusan sub 
suku, yang dapat diindikasikan dari pengunaan bahasa lokal  yang 
diketahui masih aktif dipergunakan sebabanyak 117 dari bahasa lokal 
yang pernah ada kurang lebih 130 –an (Renstra Propinsi Maluku, 
2003-2008:40). Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan 
karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi apda dasrnya 
mempunyai kesamaan-kesamaan budaya sebagai representasi kolektif. 
Kewang dan Sasi merupakan pranata-pranata adat yang ad dalam 
kehidupan masyarakat Maluku dan memiliki fungsi melindungi hak-
hak tiap orang atas petuanannya, serta terpelihara  potensi alam yang 
dimiliki.
76  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
77
IV. PENUTUP
 Seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya niali-
nilai baru dalam kehidupan masyarakat Maluku, mestinya penanaman 
nilai-nilai sejarah lokal dipertajam untuk mengembalaikan ingatan 
koletifa orang Maluku tentang budaya dan identitasnya. Suatu kenyataan 
yang mesti dilakukan dalam upaya untuk mensinergikan pembangunan 
di daerah ini. Sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk melakukan 
recovery di Maluku mestinya dimulai dengan pembaharuan dalam 
kehidupan moral orang Maluku yang telah mengalami degradasi nilai-
nilai adat istiadat dan budaya serta mengembalikan, pranata-pranata 
adat yang selama ini melemah dan cenderung tidak berfungsi mesti 
ditata kembali.
 Konflik yang terjadi telah membuat jarak sosial dalam 
kehidupan masyarakat dan telah membuat proses stagnasi dalam 
pembangunan. Masyarakat tidak terintegrasi dan telah terjadi relokasi 
yang menyebabkan terjadinya penumpukan penduduk pada suatu 
titik  dan menimbulkan kesenjangan sosial.  Pengembalian nilai-nilai 
adat dan budaya merupakan suatu proses terapi sosial  bagi orang 
Maluku yang mengalami Amnesia (hilang ingatan) sehingga tercipta 
kembali kehiduapan orang basudara di Maluku yang penuh dengan 
nilai kekerabatan dan persahabatan (ale rasa beta rasa, potong di 
kuku rasa di daging). Selain itu nilai-nilai sejarah Maluku yang dilihat 
dari bentuk peninggalan-peninggalan sejarah memiliki potensi untuk 
dikembangkan dalam uapay peningkatan kesadaran sejarah selain 
juga bermanfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor 
pariwisata, dan daya jual yang tinggi bagi perekonomian di daerah ini. 
 Pranta tradisional yang berisikan penghoramtan kepada nilai-
nilai kemanusiaan semestinya tidak hanya dimaknai dalam batasan pada 
hubungan kekerabatan atau persahabatan antar orang basudara atau 
berpela saja yang kemudian memberikan suatu ciri identitias terhadap 
kebudayaan lokal, tetapi nilai esensi dalam kebudayaan lokal itu dapat 
disosialisasikan kepada orang lain sehingga tercipta kehidupan yang 
rukun, harmonis, dan toleransi di antara sesama. Sesungguhnya makna 
di balik setiap hubungan kekerabatan yang dibangun itu adalah tolong 
menolong tenggang rasa saling percaya, dan persaudaraan, yagnmesti 
diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa 
dan bernegara.
 Mengakhiri makalah ini perlu dikemukakan bahwa penanaman 
nilai-niali kebudayaan lokal sangat penting bagi generasi muda, upaya 
Dra. Florence Sahusilawane, M.Hum, Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya Dalam Pembangunan..... Dra. Florence Sahusilawane, M.Hum, Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya Dalam Pembangunan.....
ini mesti dilakukan dengan jalan sosialisasi maupun melalui proses 
pendidikan formal di tiap jenjang pendidikan. Dengan demikian dapat 
menghilangkan trauma psikis dan pembentukan moral generasi muda 
yang memiliki budaya yang tinggi serta mendorong terciptanya kondisi 
keamanan yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan 
Maluku  ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan itu upaya pemerintah 
untuk mengejar  ketertinggalan dapat dicapai melalui suatu penciptaan 
kondisi masyarakat yang aman, damai yang  mendorong masuknya 
investor asing ke Maluku, dan pemberdayaan sektor pariwisata ayng 
berbasis nilai-nilai sejarah dan budaya Maluku.
78  Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
Kapata Arkeologi Edisi Khusus / Mei 2007
Balai Arkeologi Ambon
79
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2003-2008
Renstra Provinsi Maluku 2003 - 2008
Coley, F. L., 1987
Mimbar dan Tahta: Hubungan Lembaga-Lembaga 
Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah, Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan
Sahusilawane, F., dkk 2002
Budaya Pela dan Gandong Dalam Kehidupan Masyarakat 
Ambon, Maluku Tengah, Departemen Pendidikan Nasional, 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai 
Tradisional Porpinsi Maluku dan Maluku Utara
Yohanes, Ohoi Timu, 1983
Beberapa Sikap Hidup Orang Kei Antara Ketahanan Diri 
dan Proses Pembaharuan: Suatu Studi Antropologi Budaya 
Pastoral, Tesis Sarjana pada Sekolah Tinggi Seminari Pine 
Leng Manado.
Titahena, Anastasia, 
Tnabar Ilaa Dalam Upacara Fargea Kidabela Seabagai 
Pencerminan Kerjasama Antar Desa di Maluku Tenggara. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 
Propinsi Maluku
Tim Penelitian, 2004
Pemulihan dan Penataan Budaya di Maluku, Ambon: 
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah 
dan Nilai Tradisional Propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Pattykayhattu, J.A, et.al,  2000
Budaya Masohi (Gotong Royong) dan Perluasannya. Ambon: 
Departemen Pendidikan  Nasional, Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisioanl 
Propinsi Maluku dan Maluku Utara. 
Dra. Florence Sahusilawane, M.Hum, Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya Dalam Pembangunan..... Dra. Florence Sahusilawane, M.Hum, Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya Dalam Pembangunan.....


Kontribusi Nilai Sejarah dan Budaya dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Daerah Maluku

Back Cover Vol. 3 No. 4 (2007)

Handoko, Wuri

Meriam Nusantara dari Negeri Elpa Putih, Tinjauan Awal atas Tipe, Fungsi, dan Daerah Asal

Cover Vol. 2 No. 3 (2006)

Not a member yet