Jurnal Sumberdaya Lahan
Not a member yet
150 research outputs found
Sort by
Prospek Pertanian Berkelanjutan di Lahan Gambut: dari Petani ke Peneliti dan Peneliti ke Petani
Get PDFAbstrak. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian berkembang pesat seiring dengan adanya Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) pada tahun 1969-1984 dan Pembukaan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar tahun 1995-1999. Luas lahan gambut di Indonesia sekitar 14,95 juta hektar, di antaranya 2,5 juta hektar telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian. Lahan gambut mempunyai sifat dan watak tanah spesifik yang berbeda dengan tanah mineral umumnya, antara lain adalah (1) permukaan tanahnya mudah mengalami penurunan (ambles), (2) mudah kering tak balik, (3) daya hidrolik secara horizontal lebih besar daripada vertikal, dan (4) daya dukung beban sangat rendah. Pertanian berkelanjutan adalah upaya dan kemampuan untuk mempertahankan produksi pertanian secara optimal pada tingkat pengelolaan (input) minimal. Konsep pertanian berkelanjutan di lahan gambut bersifat dinamis mengingat pertanian berkembang sesuai dengan pilihan dan tuntutan. Pilihan terkait dengan kebijakan strategis nasional (pemerintah) dan pengelolaannya tergantung pada isu-isu global yang berkembang seperti penurunan emisi gas rumah kaca, pembangunan ekonomi hijau, pertanian bioindustri dan sebagainya. Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian terkait dengan faktor biofisik dan faktor sosial ekonomi yang saling pengaruh satu sama lain. Faktor biofisik meliputi (1) tanah, (2) air, (3) tanaman, dan (4) lingkungan hidup, termasuk (5) hama dan penyakit tanaman. Faktor sosial ekonomi meliputi (1) keuntungan komparatif, (2) persepsi masyarakat dan (3) kondisi sosiologis. Pertanian berkelanjutan di lahan gambut memerlukan implementasi antara lain: (1) perbaikan sistem pengelolaan lahan dan tanaman, (2) peningkatan nilai tambah, (3) penguatan kelembagaan, dan (4) dukungan kebijakan.Abstract. Utilization of peatlands for agriculture is growing rapidly in line with the opening of Paddy Tidal Project (P4S) in 1969-1984 and the Opening of the Peatland (PLG) Million Hectare in 1995-1999. The area of peatland in Indonesia around 14.95 million hectares, of which 2.5 million hectares are used for agricultural development. Peatlands have the nature and character of different specific soil with mineral soil generally, among other things: (1) subsidence, (2) irreversible drying, (3) horizontal hydraulic conductivity is greater than the vertical, and (4) bearing capacity is very low. Sustainable agriculture is the effort and the ability to maintain optimal agricultural production at the level of management (inputs) minimum. The concept of sustainable agriculture on peatlands is dynamic given agriculture developed in accordance with the choice and demands. Options related to national strategic policy (government) and its management depends on global issues that develop as a decrease in greenhouse gas emissions, green economic development, agriculture bioindustry and so on. Management of peatlands for agriculture-related biophysical and socio-economic factors that mutually influence each other. Biophysical factors include (1) land, (2) water, (3) plants, and (4) the environment, including pests and plant diseases. Social and economic factors include (1) a comparative advantage, (2) public perception and (3) sociological conditions. Sustainable agriculture on peatlands requires implementation include: (1) improvement of the land and crop management systems, (2) an increase in value added, (3) institutional strengthening, and (4) support the policy
Degradasi Lahan di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta
Get PDFAbstrak. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Lahan terdegradasi dalam definisi lain sering disebut lahan tidak produktif, lahan kritis, atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar tidak digarap dan umumnya ditumbuhi semak belukar. Lahan yang telah terdegradasi berat dan menjadi lahan kritis luasnya sekitar 48,3 juta ha atau 25,1% dari luas wilayah Indonesia. Untuk lahan gambut dari sekitar 14,9 juta ha lahan gambut di Indonesia, ± 3,74 juta ha atau 25,1 % dari total luas gambut telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar. Proses degradasi lahan dimulai dengan tidak terkontrolnya konversi hutan, dan usaha pertambangan kemudian diikuti dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensi dan pengelolaan lahan yang kurang tepat. Lahan terdegradasi baik di tanah mineral maupun gambut ini menjadi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) karena rentan terhadap kebakaran di musim kemarau panjang. Sesuai Perpres No. 61 tahun 2011 dan himbauan dari Kelompok Bank Dunia, bahwa “rehabilitasi lahan terdegradasi/terlantar harus memprioritaskan investasi pada sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit untuk produksi pertanian/perkebunan yang berkelanjutan”, hal tersebut perlu direalisasikan secara nasional. Dalam inisiatif “Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus” (REDD+), lahan terdegradasi juga menjadi isu utama yang ditangani. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki definisi, metodologi pemetaan, dan kebijakan pengelolaan lahan terdegradasi yang terintegrasi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang didasarkan pada kesepahaman tentang lahan terdegradasi yang memuat aspek definisi dan karakteristiknya, dari berbagai sektor Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan degradasi lahan. Penyeragaman melalui gerakan menuju satu peta (ONE MAP POLICY movement) yaitu satu referensi, satu database, satu prosedur/protokol, satu geoportal) menjadi kebutuhan mutlak.Abstract. Land degradation is the decline in land productivity, either temporary or permanent. Due to further degradation process, will become unproductive land and it is called as critical land. Existing strong degraded land and become critical land area around of 48.3 million ha or25.1% of the total area of Indonesia. Indonesian peatland for about of 14.9 million ha, and as amounts of 3.74 million ha or 25.1% of the total area have been degraded and covered by shurbs and bushes. Degraded land as an impact of uncontrolled forest conversion and mining, followed by incompatible land use and un-appropriate land management. Degraded land (both on mineral soil and peatsoil) is a source of green house gas emissions (GHG) as susceptible to fires in the long dry season period. As per Presidential Decree No. 61 in 2011 and the appeal of the World Bank Group, that for the "rehabilitation of degraded lands/abandoned land should prioritize investment for sustainable agriculture and oil palm plantations and needs to be realized nationally. In the initiative "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus" (REDD +), degraded land is also a major issue to be addressed. But until now, Indonesia does not have a definition, mapping methodology, and policy of integrated management on degraded lands. National Development Policy needs to be based on an understanding of the degraded land as outlined in the definition and its characteristics, from various sectors. Standardized on degraded land through ONE MAP policy movement (one reference, one database, one procedure/protocol, the geoportal) becomes an absolute necessity
Peranan Bahan Organik dalam Sistem Integrasi Sawit-Sapi
Get PDFAbstrak. Sistem integrasi sawit-sapi merupakan salah satu program diversitas usaha tani. Dengan total luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 10,46 juta ha, sistem integrasi sawit-sapi merupakan alternatif terbaik untuk mencapai target swasembaga pangan terutama daging sapi melalui optimalisasi penggunaan lahan dengan memanfaatkan limbah tanaman sawit dan industri sebagai sumber pakan ternak. Sumber pakan ternak untuk usaha penggemukan, pembibitan dan sapi potong dapat berasal dari cover crop bila tersedia, sekitar 30-65% dari pelepah sawit, 10-70% bungkil inti sawit, dan 20-35% bahan non sawit. Sementara itu limbah ternak sapi, biogas, limbah tanaman kelapa sawit (pelepah, daun sawit, dan sisa pohon) dan limbah industri kelapa sawit (tandan buah kosong, dried decanted sludge, palm oil mill effluent dan fly ash) dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan dan kualitas tanah. Bahan organik sangat diperlukan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Disamping itu sistem integrasi sawit-sapi merupakan teknologi adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim dengan aplikasi sistem biogas maka diperoleh energi gas untuk keperluan rumah tangga dan industri sekaligus mampu menurunkan emisi gas methane. Paper ini merupakan review hasil-hasil penelitian integrasi tanaman-ternak berbasis kelapa sawit terutama informasi potensi sumber bahan organik yang bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.Abstract. Integrated crop-livestock based oil palm is an example of diversity in agricultural system. With a total area of oil palm plantations reached 10.46 million ha, very potential to support integrated crop-livestock farming systems. The main target in developing this systems is to achieved food i.e beef self sufficiency through land optimalization and by using plant residue and oil palm industry waste for cattle feed. The cattle feed sources for beef meat production and breeding could be from cover crop if available, 30-65% fronds, 10-70% palm kernel cake and 20-35% non palm sources. In other side, various waste material such as manure, biogas sludge, plant residue (fronds, palm leaves and trunk) and industrial waste (empty fruit bunches, solid waste, dried decanted sludge, palm oil mill effluent and fly ash) are potential source of organic matter. Organic matter is important in improving soil fertility and quality. Besides, integrated crop-livestock based oil palm farming system is also found as an adaptive technology to cope climate change. Biogas installation as a component in this systems able to reduce methane emission. The energy produce through biogas installation in this system can be used for household and industry and able to reduce methane emissions. This paper reviews the results of research of integration crop-livestock based oil palm aims to provide information focused on potential sources of organic matter produced which useful to improve the biological, physical and chemical properties of soil.
Pola Konversi Lahan dan Strategi Perlindungan Lahan Sawah di Kota Sukabumi
Get PDFAbstrak. Kajian pola konversi lahan dan strategi perlindungan lahan sawah di daerah Sukabumi secara kualitatif dan kuantitatif diindikasikan bahwa lahan sawah mengalami penyusutan sebesar 2,23% sedangkan lahan berkembang telah meningkat sebesar 3,35% dalam waktu 10 tahun (2002-2012). Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh tenaga kerja, petani regenerasi, dan fragmentasi kepemilikan lahan. Secara fisik, konversi lahan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, panjang jalan dan lereng. Strategi yang dapat diimplementasikan untuk melindungi sawah di Sukabumi, antara lain: (1) peningkatan kapasitas agribisnis petani, (2) merumuskan rencana aksi untuk regenerasi petani muda, (3) mengendalikan perizinan penggunaan lahan, dan (4) pemerintah Kota Sukabumi membeli sawah produktif. Upaya lebih lanjut dilakukan kajian tentang Agropolis dan Agroedutourism di Sukabumi.Abstract. The assessment for protecting paddy fields by identifying land coversion pattern in Sukabumi city by qualitative and quantitative approach, it is indicated that paddy fields has decreased by 2.23 percent while developed-land has increased by 3.35 percent within 10 years (from 2002 to 2012). The landuse change was influenced by labor, farmers regeneration, and land tenure fragmentation. Physically, it was influenced by population density, the length of the road and slope. The strategies can be implemented to protect paddy fields in Sukabumi, namely: (1) by increasing the farmer’s agribusiness capacity, (2) formulating the action plan for regenerating young farmers, (3) by controlling the permission regarded to land coversion, and (4) Sukabumi municipal city should buys the productive paddy fields. For further, it seems that municipal city government should conduct an assessment on studying the agropolis and agroedutourism concept in Sukabumi
Sistem Surjan: Kearifan Lokal Petani Lahan Pasang Surut dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim
Get PDFAbstrak. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampakbesar terhadap ketahanan pangan nasional. Selain perubahan iklim, pembangunan pertanian menghadapi berbagai kendala, antaralain alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga usaha pengembangan pertanian diarahkan ke lahan marginalseperti lahan rawa pasang surut. Penataan lahan ini perlu dilakukan agar kondisi lahan sesuai untuk kebutuhan tanaman sehinggaproduktivitasnya menjadi optimal. Sistem surjan adalah salah satu bentuk penataan lahan yang biasa dilakukan oleh petani lahanpasang surut dan terbukti mampu mengantisipasi perubahan iklim. Sistem ini memiliki perspektif budaya, ekologi, dan ekonomi,yang memadukan antara kearifan lokal dengan inovasi teknologi terkini. Paket teknologi dalam sistem surjan meliputi:pengelolaan air sistem satu arah yang dilengkapi pintu otomatis (flapgates) dan tabat (stoplog), penggunaan tanaman adaftif lahanpasang surut, pengolahan tanah minimum, kalender tanam rawa terpadu, aplikasi DSS lahan rawa pasang surut, dan penggunaanpupuk biotara.Abstract. Agricultural sector is the most vulnerable sector to climate change that could potentially contribute a great impact onnational food security. Beside climate change, agricultural development faces many obstacles, including a conversion ofagricultural land into non-agriculture so that agriculture extensification are directed to marginal land areas such as tidalswamplands. Lands arrangement is needed to make favorable soil condition to plants growth so that its productivity increases.Surjan system is a land arrangement which is usually applicated by tidal swampland farmers and has high ability to anticipateclimate change. This system has cultural, ecological, and economical perspectives which combines local knowledge with the latesttechnological innovations. The technologies in surjan system include: one way system of water management with automatic door(flapgates) and tabat (stoplog), use of adaptive plant on tidal swampland, soil minimum tillage, applicatiopn of integrated croppingcalender and DSS of tidal swamplands as well as use of biotara fertilizer
Pemetaan Potensi Air Tanah untuk Mendukung Pengembangan Pertanian Lahan Kering
Get PDFAbstrak. Informasi potensi air tanah merupakan salah satu acuan yang sangat penting dalam pengelolaan air pada lahan kering baik untuk pemanfaatan aktivitas rumah tangga maupun untuk pengembangan pertanian. Sampai saat ini, metode atau survei geolistrik merupakan metode cepat dan penting untuk mempelajari dan menggambarkan kondisi akuifer di lahan kering. Teknik Vertical Electrical Sounding (VES) dipergunakan untuk menentukan potensi air tanah melalui dua elektroda arus yang diinjeksikan secara vertikal ke dalam bumi, dan sangat populer dalam studi air tanah karena tekniknya sederhana. Dari hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk setiap jarak elektroda tertentu, dapat ditentukan variasi nilai hambatan jenis masing-masing lapisan di bawah titik ukur (titik sounding). Perbedaan sifat kelistrikan batuan antara lain disebabkan oleh perbedaan karakteristik batuan (kerapatan, porositas, ukuran pori, bentuk), kandungan air, suhu, dan sebagainya. Hasil penelitian di beberapa agroekosistem lahan kering yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memberikan informasi bahwa wilayah lahan kering tersebut memiliki air tanah dengan kategori sangat buruk sampai bagus dengan potensi debit antara <0,4 sampai 16,7 l detik-1. Peta potensi air tanah yang dihasilkan memberikan informasi tentang lokasi/titik pengamatan yang berpotensi untuk dilakukan pengeboran air tanah untuk digunakan sebagai sumber irigasi.Abstract. The information of groundwater potency is one of the most important reference in the water management on dry land for the utilization of household activities and agricultural development. Nowadays, the observation of geoelectrics has been utilized as quick and important exploring tool for studying and depicting the subsurface aquifer in arid areas. The Vertical Electrical Sounding (VES) technique was employed to determine the groundwater potential through two current electrodes vertically planted on the ground, and has proved very popular with groundwater studies due to simplicity of the technique. By measuring the resulting variations in electrical conductivity potential at other pairs of planted electrodes, it is possible to determine the variations in electrical conductivity of the layer at the VES’s point. It is based on measuring the contrast in electrical conductivity of the different rock units which is varying according to the rock nature (density, porosity, pore size and shape), water content and temperature. Result of the researches in several upland agroecosystem at Sumatera, Java, Bali, East and West Nusa Tenggara provided the information of groundwater potency. These upland areas have a groundwater potency between very poor to excellent categories, with potential discharge between <0,4 to 16,7 l sec-1. Groundwater potential maps provided the informations of the area which potential for groundwater drilling as a source of irrigation
Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau
Get PDFAbstrak. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan sekitar 14,95 juta hektar dimana sekitar 6,66 juta hektar atau 44,6% telahterdegradasi. Degradasi lahan gambut terjadi antaranya disebabkan oleh kebakaran lahan, kesalahan dalam pengelolaan air, dankegiatan penambangan. Lahan gambut terdegradasi merupakan lahan gambut yang mengalami penurunan fungsi hidrologi,produksi, dan ekologi akibat memburuknya sifat kimia, fisika dan biologi gambut, sehingga produktivitasnya menurun, bahkansebagian menjadi tidak produktif dan dibiarkan menjadi semak belukar dan lahan terbuka bekas tambang sebagai lahan terlantar.Riau merupakan provinsi di pulau Sumatera yang mempunyai lahan gambut terluas, yakni 3,89 juta hektar dari 6,49 juta hektartotal luas lahan gambut di pulau Sumatera. Akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar telah terdegradasi. Meskipun terdegradasi,sebagian lahan gambut atau hampir separuhnya dimanfaatkan masyarakat sebagian besar untuk budidaya tanaman perkebunanmeliputi kelapa sawit, karet, disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedele, ubijalar dan ubikayu, selanjutnya tanamanhortikultura buah berupa nanas, pisang, rambutan, buah naga, cempedak, nangka, jeruk, melon, kedondong, dan belimbing,sayuran buah meliputi cabe, timun, kecipir, labu, dan tomat, dan sayuran daun terdiri dari kangkung, bayam, sawi, dan selada.Dari 934.130 ha lahan gambut terdegradasi yang belum dimanfaatkan, sekitar 585.217 ha potensial dikembangkan untuktanaman perkebunan, pangan dan hortikultura.Abstract. Peatland area in Indonesia is estimated to be around 14.95 million hectares of which about 6.66 million hectares, or44.6% had been degraded. Peatland degradation occurs which is caused by fires, water miss-management, and mining activities.A degraded peatlands which is peatland that have decreasing on hydrology , production, and ecology function due to thedeteriorating nature of chemistry, physics and biology peat, so that productivity decreases, even partially be unproductive andmostly covered by shurbs, bush and bare land as the former mining wasteland. Riau is a province on the island of Sumatra, whichhas the widest peat, which is 3.89 million hectares from 6.49 million hectares of the total peatland area in Sumatra island.However, approximately 2.31 million hectares have been degraded. Although degraded, partially or almost half of them peatlandcommunities largely utilized for the cultivation of plantation crops including oil palm, rubber, followed by food crops include rice,corn, soybean, sweet potato and cassava, further horticultural fruit crops such as pineapple, banana, rambutan, dragon fruit ,Cempedak, jackfruit, oranges, melons, kedondong, and star fruit, fruit vegetables including peppers, cucumbers, winged bean,squash, and tomatoes, and leafy vegetables consisted of kale, spinach, collards, and lettuce. Of the 934,130 ha of degradedpeatlands indicated potential for developing plantation crops, food and horticulture for about 585,217 ha
Karakteristik Fisik Tanah Kawasan Budidaya Sayuran Dataran Tinggi, Hubungannya dengan Strategi Pengelolaan Lahan
Get PDFAbstrak. Lahan kering di kawasan lahan budidaya hortikultura sayuran di dataran tinggi semakin intensif dikelola oleh petani dan mempunyai peluang pengembangan yang strategis. Lahan di kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik, sehingga perlu pengenalan sifat lahannya agar dapat mengelolanya secara baik dan benar. Kawasan budidaya hortikultura sayuran dataran tinggi umumnya terletak pada ketinggian di atas 700 m dpl dengan curah hujan rata-rata 2800 – 3300 mm tahun-1, suhu udara rata-rata 16 - 22oC serta topografi lahan berombak sampai berbukit (9 - >45 %). Tanah-tanah di kawasan budidaya sayuran dataran tinggi didominasi oleh ordo Andisol dengan kandungan C-organik yang tinggi, BD yang rendah, porositas tinggi, distribusi pori drainase cepat serta permeabilitas tanah tinggi. Terdapat beberapa kendala baik dari segi agroekosistemnya maupun kendala sifat fisik tanahnya yang berakibat terhadap implikasi teknis yang memerlukan strategi pengelolaan lahan spesifik yang dihadapkan pada kendala implementasi yang spesifik pula. Strategi pengelolaan lahan di lahan kering berlereng kawasan budidaya sayuran di dataran tinggi diarahkan kepada sistem usahatani yang berwawasan konservasi tanah dan air (SUTK) yang dapat mengendalikan erosi sampai mendekati nilai besaran erosi yang diperbolehkan (tolerable soil loss- TSL), pengelolaan bahan organik in situ, usahatani efisien karbon (carbon efficient farming-CEF) dan usahatani nir limbah (zero waste).Abstract. Upland in vegetable horticulture farming area in highland is more and more intensively cultivated by farmer and has strategic development opportunity. Land in this area has specific characteristic, so it needs to be known its properties in order to be able to manage well and properly. Vegetable horticulture farming area in highland is generally located at the region of upper 700 m asl with average rainfall of 2800 – 3300 mm annually, average air temperature 16 - 22oC and rolling to hilly (9 - >45 %) terrain. Soil in vegetable horticulture farming area in highland is dominated by Andisols ordo with the high organic-C content, low bulk density (BD), high porosity, high rapid drainage pore distribution, and high soil permeability. Base on the agroecosystem point of view, there are many constraints as well as soil physics characteristic which due to technically implication and need specific land management strategy that to be faced on several implementation constraints too. Land management strategy in highland vegetable horticulture farming area is directed to conservation farming systems/CFS which can controll soil erosion reached to below tolerable soil loss, in situ organic matter management, carbon efficient farming/CEF as well as zero waste farming systems/ZWFS
Perkembangan Pemetaan Zona Agro-Ekologi (ZAE) di Indonesia
Get PDFAbstrak. Peta Zona Agro-Ekologi atau yang populer dengan peta AEZ adalah data geospasial tematik turunan dari peta tanah atau satuan lahan, yang menyajikan sebaran satuan-satuan lahan yang mempunyai kesamaan karakteristik iklim, terrain, tanah, dan potensi untuk pengembangan komoditas pertanian. Peta AEZ awalnya dikembangkan oleh FAO sekitar tahun 1978 pada skala kecil untuk membantu negara-negara berkembang di Afrika dalam menyediakan informasi geospasial sumberdaya lahan untuk perencanaan penggunaan lahan. Di Indonesia, peta AEZ berbasis pulau skala 1:1.000.000 dan provinsi skala 1:250.000 telah diperkenalkan pada awal tahun 1990-an menggunakan sumber data dari peta tanah tinjau atau peta sistem lahan. Peta AEZ tersebut memberikan informasi pewilayahan komoditas pertanian, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perencanaan pertanian tingkat nasional dan provinsi. Saat ini peta AEZ skala 1:250.000 berbasis provinsi telah diterbitkan tahun 2013 untuk seluruh Indonesia dengan menggunakan peta dasar rupabumi terbaru dari Badan Informasi Geospasial (BIG) mendukung Gerakan Menuju Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Untuk perencanaan operasional tingkat kabupaten, peta AEZ tersebut perlu didetilkan delineasinya menjadi skala 1:50.000 yang berbasis wilayah kabupaten. Penyusunan peta AEZ skala 1:50.000 sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an, tetapi secara sistematis baru dimulai tahun 2012 dan ditargetkan selesai akhir tahun 2017 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Perencanaan dan strategi yang efektif dan pendanaan yang mencukupi sangat diperlukan untuk mendukung percepatan penyelesaian peta-peta tersebut. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian penyusunan peta AEZ skala 1:50.000 seluruh wilayah kabupaten antara lain keterbatasan tenaga peneliti dan teknisi, tingkat kehandalan/akurasi peta, diseminasi hasil, dan pembaharuan peta-peta. Pemanfaatan data geospasial sumberdaya lahan yang akurat dapat mendukung perencanaan pengembangan pertanian yang lebih terarah.Abstract. The agro-ecological zone map, as popular as AEZ map, is the thematic geospatial data derived from soil or land unit maps that indicates the distribution of land units which have similar characteristic of climate, terrain, soils, and potency for agricultural commodity development. The AEZ map was firstly developed by FAO in 1978 for small scale to help developing countries of Africa in providing land resource geospatial data for landuse planning. In Indonesia, the AEZ map was introduced in the early of 1990’s at scales of 1:1000,000 for island-basis and 1:250,000 for provincial-basis derived from the available reconnaissance soil or land system maps. The AEZ map gives general information on the direction of agricultural commodity zoning for supporting both national and provincial planning. Recently, the AEZ base maps published by Geospatial Information Agency to support One Map Policy movement. By increasing the need of the geospatial data at larger scale, the AEZ map should be detailed the map unit delineations into 1:50,000 scale. The AEZ maps at scale of 1:50,000 were firstly created in the early of 2000’s, but systematically they have been created on the regency-basis since 2012, and they will be completed for the whole regencies of Indonesia in the end of 2017. The effective planning and strategy, and sufficient cost are needed to speed up of completing these maps. Constraints for completing the maps include the limited number of researchers and technicians, level of map reliability/accuracy, dissemination of result, and updating the maps. The use of accurate geospatial land resource data could support the agricultural development planning properly