Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Not a member yet
280 research outputs found
Sort by
ANALISIS PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng)
Full text linkThis study aimed to analyze the implementation of the Electronic Tax Invoice Tax Office Primary Surabaya Gubeng, barriers that are occured and how to overcome obstacles in the implementation of Electronic Tax Invoice as an effort to prevent the issuance of fictitious tax invoices. Researcher uses qualitative research with descriptive analysis. Results from this study is that the Tax Office Primary Surabaya Gubeng already well in implementing the Electronic Tax Invoice, it proved with significant results in terms of preventing the issuance of fictitious tax invoices are carried out by the taxpayer. Obstacles that are arised during the implementation of the Tax Invoice Electronic is a reliance on the system and internet network connection, the level of ability and omissions Taxable Entrepreneur and computer facilities Taxable Entrepreneur unsatisfactory, while alternative ways to overcome the obstacles that are arised during the implementation of the Tax Invoice Electronic is through increased quality information system network, opened a training class operation Electronic Tax Invoice and urged the Taxable Entrepreneur to renew or to update the computer. Keywords : Tax invoice, Electronic Tax Invoice, Tax Invoice Fictitious ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Faktur Pajak Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, hambatan yang terjadi serta cara mengatasi hambatan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sudah baik dalam menerapkan Faktur Pajak Elektronik, hal itu terbukti dengan hasil yang signifikan dalam hal mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hambatan yang muncul selama penerapan Faktur Pajak Elektronik adalah ketergantungan pada sistem serta koneksi jaringan internet, tingkat kemampuan dan kelalaian Pengusaha Kena Pajak dan fasilitas komputer Pengusaha Kena Pajak yang kurang memadai, sedangkan alternatif cara untuk mengatasi hambatan yang muncul selama penerapan Faktur Pajak Elektronik adalah melalui peningkatan kualitas jaringan sistem informasi, membuka kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik dan menghimbau kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memperbarui atau melakukan update komputer secara teratur dengan cara mengikuti tutorial dan trik tentang cara mengupdate windows . Kata kunci : Faktur pajak, Faktur Pajak Elektronik, Faktur Pajak Fikti
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI PENERBITAN SURAT PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MALANG (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota)
Full text linkDelegation of authority by the central government to the regions, local governments are expected to optimize local revenues, especially local taxes. Optimization of local tax revenue come from the tax potential that can be explored in the area is no exception is the motor vehicle tax. The process of collection and billing through the issuance of tax directly hand over to the taxpayer an obligation for the Regional Revenue Office of East Java Province Malang city UPTD especially in optimizing the motor vehicle tax revenue. This study aims to determine the effectiveness and contribution of the motor vehicle tax collection through the issuance of tax. In this study researchers use a shameful kind of descriptive research with a qualitative approach. The data analysis Miles and Hubberman models use in this study. Researchers used two methods to obtain the necessary data that interview and documentation. The end result of this study was to determine the effectiveness of the issuance of show ineffective tax and contributions obtained from the disbursement of tax arrears to the motor vehicle tax revenue is low. Keyword : Effentiveness, local taxes, motor vehicle taxes, tax revenue, tax letter ABSTRAK Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah membuat pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah. Pengoptimalan penerimaan pajak daerah berasal dari potensi pajak yang dapat digali pada daerah tersebut tak terkecuali adalah pajak kendaraan bermotor. Proses pemungutan dan penagihan melalui penerbitan surat pajak yang langsung diserahkan kepada wajib pajak menjadi kewajiban bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya UPTD Malang kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui penerbitan surat pajak. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data model Miles dan Hubberman digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dua metode dalam mendapatkan data yang diperlukan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Hasil akhir dari penelitian ini diketahui tingkat efektivitas dari penerbitan surat pajak menunjukkan belum efektif serta kontribusi yang didapatkan dari pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor masih rendah. Kata kunci : Efektivitas, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak, surat paja
PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)
Full text linkIndonesia is one of the developing countries, that most of the financing of the state supported by the tax sector. Indonesia applied self-assessment system today , where the system requires taxpayers to meet the obligation gladly independently. The awareness and voluntary principles in pay taxs is the most important thing to achieve the successful implementation of the system. The purpose of this research to analyze and explain the influence together or partially, between the perception of corruption in tax and service quality tax officer towards compliance taxpayers. This research categorized of explanatory research, with 100 respondents personal people registered in the KPP Pratama Batu as a sample of research. Techniques for samples through sampling forcible entry. The analysis used is the analysis of descriptive statistics and inferential statistics with multiple linear regression, as data analysis techniques. This research showed that the variables perception of corruption in tax and quality of service tax officer significant effect towards compliance taxpayers together. There is a significant influence partially between the corruption perception variable taxs towards compliance taxpayers partially, and the influence of partially between the service quality variable tax officer towards compliance taxpayers partially. Keywords : Perception Corruption. ABSTRAK Indonesia termasuk dalam satu dari negara berkembang, yang sebagian besar pembiayaan negara ditopang oleh sektor pajak. Dewasa ini Indonesia menereapkan Self assessment system, dimana sistem tersebut mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri. Kesadaran dan kesukarelaan dalam membayar pajak adalah hal terpenting untuk mencapai keberhasilan penerapan sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan menjelaskan bagaimana pengaruh secara bersama-sama maupun secara parsial, antara persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dikategorikan jenis explanatory research, dengan 100 responden orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu sebagai sampel penelitian. Teknik untuk menentukan sampel melalui accidental sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, dan statistik inferensial dengan regresi linear berganda, sebagai teknik analisis data. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan kualitas pelayanan fiskus (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, dan pengaruh secara parsial pula antara variabel kualitas pelayanan fiskus(X2) terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Kata Kunci: Persepsi Korupsi
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)
Full text linkThis research based on the increase of business competitive power that corporate has to compete and reach their main purpose, included annual corporate profit. Tax is an enforceable contribution for the government’s support and also decrease corporate profit at once, so that they being suspected tax avoidance doer. Good Corporate Governance is applied for minimize tax avoidance efforts by management and responsibility efforts for stakeholder and shareholder as well. This research aims to examine the influence of board of independent commissioner percentage, audit committee, and audit quality to tax avoidance partially and simultaneously. The test result shows that variable board of independent commissioner, audit commitee, and audit quality take effect simultaneously againts tax avoidance. From the result of the analysis of partially explains that variable board of independent commissioner percentage and audit committee has significant effect on tax avoidance, while audit quality do not effect significantly to tax avoidance. Keywords: Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Controling ABSTRAK Penelitian ini dilakukan atas dasar peningkatan daya saing bisnis yang mengharuskan perusahaan berkompetisi dan meningkatkan capaian perusahaan, termasuk didalamnya adalah laba perusahaan. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dan sekaligus mengurangi perolehan laba, sehingga diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan keleluasaan sistem pemungutan pajak self assesment. Salah satu upaya dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak oleh pihak pengelola perusahaan adalah dengan Good Corporate Governance (GCG) yang mana juga merupakan wujud tanggung jawab kepada pemegang saham maupun pihak lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh persentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diketahui secara simultan variabel persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Good Corporate Governance, Pengawasa
PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu
Full text linkThis study is to determine whether there is influence understanding of tax laws, the tax rate and the principle of fairness on tax compliance, Micro, Small and Medium Enterprises after the enactment of Government Regulation No. 46 Year 2013. This study uses three independent variables (understanding of tax laws, the tax rate and the principle of justice ) and one independent variable (tax compliance). Research takes a place in the working area Pratama Batu Tax Office. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. 2107 population of taxpayers are using the Slovin formula and geting the number of 95 respondents. The sampling technique using cluster random sampling. Analysis of data using multiple linear regression. The study found that the variable understanding of tax laws and the principle of fairness is partially significant effect on tax compliance, whereas no significant effect on the tax rate on tax compliance. Results of the study simultaneously all independent variables have a significant effect on tax compliance. Keywords: Understanding, tariffs, justice, tax compliance, SMEs and Government Regulation No. 46 of 2013 ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan) dan 1 variabel bebas (kepatuhan wajib pajak). Penelitian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sebesar 2107 wajib pajak menggunakan rumus slovin sehingga mendapatkan jumlah 95 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: Pemahaman, tarif, keadilan, kepatuhan wajib pajak, UMKM dan PP No 46 tahun 2013
PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)
Full text linkDi Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan kebanyakan oleh masyarakat dibayarkan melalui perangkat desa setempat. Hal ini menyebabkan PBB-P2 rawan diselewengkan oleh perangkat desa dikarenakan setoran pembayaran pajak sering tidak disetorkan tepat waktu kepada Dispenda setempat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran PBB-P2 yang seharusnya bisa dibayarkan sendiri oleh wajib pajak ke kantor Dispenda atau Bank Jatim. Jika hal ini tidak menjadi perhatian penuh oleh pemerintah, maka akan berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah / penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini berlokasi pada Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research, dengan kuesioner yang disebarkan kepada 102 Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Mojoranu. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Namun, secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata kunci: Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2 ABSTRACT In Indonesia, the Land and Building Tax Rural Urban mostly have been paid through the local village. This led to tax prone distorted by the village due to deposit tax payments are often not paid on time to the local revenue. This can be affected by the lack of knowledge and awareness about tax payments that should be paid solely by the taxpayer to the Revenue office or Bank Jatim. If this doesn’t attention by the government, it will decrease local revenue. This study aimed to describe influence of socialization variables, understanding, and awareness of the Taxpayer, partially and simultaneously to variable Taxpayer Compliance in paying Land Tax Building Rural and Urban. This research located in the village Mojoranu of Bojonegoro. The method used is explanatory research, using a questionnaire that is distributed to 102 Taxpayers. Analysis of the data are using descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results indicated that socialization, understanding, and awareness of the Taxpayer, have significant effect on tax compliance simultaneously. However, in partial socialization and awareness have significant effect, while understanding variables isn’t significant effect on tax compliance. Keywords: Socialization, Understanding, Awareness taxpayer, Taxpayer Compliance, Tax on Land and Building Rural and Urban
GAP ANALYSIS (TAX GAP) OF LAND AND BUILDING TAX OF URBAN AND RURAL SECTOR (PBB P2) REVENUES IN KEDIRI CITY
Full text linkThis study will reveal what makes the gap on the Land and Building Tax of Urban and Rural Sector (PBB P2) revenues in Kediri. PBB P2 is one kind of local taxes which was regulated in Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Retribution. Kediri is one of cities that had been collecting PBB P2 through Regional Financial Management Body of Kediri (Dispenda Kediri) since the beginning of 2013. This research used descriptive research with qualitative approach. Study’s result shows that tax gap phenomenon is happening in PBB P2 revenues at Kediri. Tax gap itself consists of three variables, they are non-filling gap, underreporting gap, and underpayment gap. All these variables are detected in the PBB P2 revenues in Kediri with different percentage of its variables. Research’s result also shows how Dispenda Kediri didn’t use the tax gap theory to analyze the element of PBB P2 revenues. By knowing the variables contained in tax gap, Dispenda Kediri will be easier to set proper strategies to reduce the amount of tax gap in PBB P2 revenues. Keywords: Tax Gap, PBB P2, Non-filling Gap, Underreporting Gap, Underpayment Ga
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS PNS TNI AD POMDAM V/BRAWIJAYA SURABAYA
Full text linkPublic servant earn a steady income based on the salary and allowances. Public servant’s income will become the subject of Income Tax Article 21, which is cut by the paymaster or treasurer. The system is known by the name of witholding tax system. The purpose of this study is to analyze and evaluate the suitability of the calculation and remittance Income Tax Article 21 carries out by Pomdam V/Brawijaya Surabaya with the Tax Act number 36 of 2008. This study uses a qualitative approach with descriptive research. The result, there’s miscalculation in terms of cost position, as a result the tax paid and reported to be larger than it should. Keywords: income tax, public servant, witholding ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh juru bayar atau bendaharawan, sistem ini memiliki nama witholding tax system.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PNS, Witholdin
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SIDOARJO SELATAN)
Full text linkThe purpose of the study is to examine the existing implementation of income tax of the government tax office adapted to legislation already set by the government with the Number 46 Year 2013, which contains the income tax of small and medium businesses. This research method using descriptive qualitative techniques of data collection from interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of PP No. 46 Year 2013 impact on tax compliance, since the PP No. 46 of 2013 requires that the taxpayer keep making payments every month and reporting annually. Factors supporting the implementation of the implementation of PP 46 In 2013 the SME entrepreneurs, the social environment, the KPP. And technical factors in the form of regulations. While the inhibiting factors include the lack of understanding of the taxpayer against the PP 46 In 2013, the ignorance of the taxpayer in managing financial accounting, and Human Resources. Keywords : Implementation, PP 46 In 2013 , UMKM ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa pelaksanaan Pajak Penghasilan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak yang disesuaikan dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yang berisi Pajak Penghasilan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dari pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 berdampak kepada kepatuhan pajak, karena hal itu tidak ada dalam PP No. 46 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa Wajib Pajak terus melakukan pembayaran pajak setiap bulan dan melaporkan pajak setiap tahun. Faktor pendukung pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pengusaha UMKM, lingkungan sosial, dan KPP. Dan faktor teknis berupa peraturan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013, ketidaktahuan Wajib Pajak dalam mengelola akuntansi keuangan, dan Sumber Daya Manusia. Kata Kunci : Implementasi, PP No. 46 Tahun 2013, UMK
Analisis Pelaksanaan Pengembalian PPN untuk Turis Asing (Vat Refund)
Full text linkImplementation of VAT Refund is closely related to Indonesian tourism, because according to Law No. 42 of 2009 Article 16E paragraph 1 and Regulation Directorate General of Taxation Number PER-28 / PJ / 2013 article 1, paragraph 1 stated that the target recipients of services VAT Refund This is the private holders of foreign passports and the majority of private holders of foreign passports are foreign tourists who come to Indonesia for a tour. The purpose of this study is 1) To know implementation of VAT Refund in Indonesia, especially in the area of KPP Sidoarjo North, 2) To determine what factors are emerging during the implementation of the rules of VAT Refund is 3) To know the realization of VAT Refund spending. The type of research in this research is descriptive approach used in this study is a qualitative approach. The results showed that the increase in the number of transactions VAT Refund in Indonesia from April 1st 2010 until November 2013 is still low, it can be seen from the number of applications and the number of applications approved. Keywords: Refund of VAT to Foreign Tourists Abstrak Penerapan VAT Refund ini berkaitan erat dengan pariwisata Indonesia, karena menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 16E ayat 1 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2013 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa sasaran penerima layanan VAT Refund ini adalah orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan mayoritas orang pribadi pemegang paspor luar negeri adalah turis asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui pelaksanaanVAT Refund di Indonesia khususnya di wilayah KPP Sidoarjo Utara 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang muncul selama pelaksanaan peraturan VAT Refund ini 3) Untuk mengetahui realisasi pengeluaranVAT Refund. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan jumlah transaksi VAT Refund di Indonesia dari 1 April 2010 sampai bulan November 2013 masih kecil, hal ini terlihat dari jumlah permohonan dan jumlah permohonan yang disetujui. Kata Kunci: Pengembalian PPN untuk Turis Asin