Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Not a member yet
280 research outputs found
Sort by
ANALISIS DASAR PENGENAAN, PERHITUNGAN, DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA AERONAUTIKA DAN JASA NON-AERONAUTIKA (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT. “X”)
Full text linkThe branch office of PT. "X" is a company works in the business world with its main products, namely aeronautical services and non-aeronautical services. Research conducted at the branch office of PT. "X" is done in order to determine the suitability of bases, calculation and deduction of Income Tax Article 23 for services of aeronautical and non-aeronautical services are adjusted on the basis of Law No. 36 Year 2008 on Income Tax. This research is descriptive research. Based on the research that has been done has been found that this class of services aeronautics not included in the object of Article 23 Income Tax on the supporting services in the field of aviation and airports, and there is one treatment taxing both bases, calculation, and tax cuts for the provision of care of electricity, water and telephone provided by branches of PT. "X". Keywords: Aeronautical Services, Non-Aeronautical Services, Income Tax Article 23 ABSTRAK Kantor cabang PT. “X” adalah perusahaan yang berkicimpung di dunia bisnis dengan produk utamanya, yaitu jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika. Penelitian yang dilakukan di kantor cabang PT. “X” ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian dasar pengenaan, perhitungan, dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa aeronautika dan jasa non-aeronautika yang disesuaikan dengan dasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah ditemukan bahwa golongan jasa aeronautika tidak dimasukkan kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, dan terdapat salah perlakuan pemajakan baik dasar pengenaan, perhitungan, dan pemotongan pajak untuk jasa penyediaan perawatan listrik, air, dan telepon yang diberikan oleh kantor cabang PT. “X”. Kata Kunci: Jasa Aeronautika, Jasa Non-Aeronautika, Pajak Penghasilan Pasal 2
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014)
Full text linkTax is one element that is important for the acceptance of a country to finance expenditure, both routine expenditure and development expenditure. At the company, regarded as a tax burden that will reduce net income. Taxes are imposed on the company can not be separated from the role of corporate social responsibility and corporate governance. This study was to determine the effect of disclosure of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance for the Avoidance of Double Taxation. The proportion of independent board, managerial ownership, institutional ownership, the quality of the external auditor and the audit committee is variable GCG type of research is explanatory research. The study used a sample of 20 companies listed on the Stock Exchange 2012-2014 by using purposive sampling technique. This type of data is secondary data in the form of annual reports is sourced from Indonesia Stock Exchange website. Regression results explaining that the proportion of independent commissioners CSR and positive and significant influence, managerial ownership, institutional ownership, has a negative and significant effect on tax avoidance, while the quality of the audit committee and external auditors for the company's value. Keywords : Corporate, Institusional, Auditor Abstrak Pajak adalah salah satu unsur penerimaan yang penting bagi suatu negara guna membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak yang dikenakan pada perusahaan tidak terlepas dari peran tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance untuk Penghindaran Pajak. Proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal, dan komite audit adalah variabel Jenis GCG penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory. Penelitian sampel yang digunakan 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Hasil regresi menjelaskan bahwa proporsi CSR dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara komite audit dan kualitas auditor eksternal untuk nilai perusahaan. Kata Kunci : Perusahaan, Institusional, Audito
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)
Full text linkTax is the duty of citizens in country which finance various purposes such as construction of national implementation is regulated in the act is based on the rules of procedure that is used for the welfare of citizens. Development activity is increasing from year to year a growing need financing. It means that in the search and excavation of the sources of funds should be further improved, particularly the funds coming from the country, which in these efforts require the support of any existing area. Development is more directed to the area so that the area has the authority to manage his own family. This study aims to know contribution local tax towards local own-source revenue and efforts made by Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto to increase local own-source revenue. This research is a case study. The results is average contribution to the local tax revenue over the period 2014 - 2015 in every month is 53.33%, which means excellent contribution. Efforts are made to increase revenue at Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto to realize regional regulation number 1 of 2011 on local tax, intensification and extensification of local tax to increase local own-source revenue. Keywords: Local Own-Source Revenue, Local Tax, Contribution Abstrak Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang berdasarkan aturan pelaksanaannya yang digunakan untuk tujuan kesejahteraan warga negara. Kegiatan pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan pembiayaan yang semakin besar. Hal ini berarti bahwa, dalam usaha pencarian dan penggalian sumber-sumber dana harus lebih ditingkatkan, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada. Pembangunan lebih diarahkan ke daerah sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah melalui media cetak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah kepada wajib pajak untuk meningkatkan PAD. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Kontribus
PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
Full text linkSelf assessment system is one kind of tax collection which claim the taxpayers to take a role actively to count, calculate, pay and report their tax obligation by themselves. One of the methods that can beused is by using the online payment system or its usually called e-Tax. The using of e-Tax hopefully canhelp taxpayer to do their job or to fulfill their necessaries. This research aims to analyze and explain the influence of e-Tax using on taxpayer compliance. This research used explanatory research method and with quantitative approach. Based on the result of this analysis is known that e-Tax using variable has a positive but not significant influence toward taxpayer compliance. Keywords : e-Tax, Online Tax Payment, Tax Compliance ABSTRAK Self assessment system merupakan jenis sistem pemungutan dengan adanya peran aktif dari wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Salah satu sarananya adalah melalui penerapan sistem pembayaran pajak daerah secara online atau e-Tax. Penggunaan e-Tax diharapkan membantu pelaksanaan dan meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan pekerjaan, serta dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penggunaan e-Tax terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan terdapat adanya pengaruh dari penggunaan e-Tax terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh yang diberikan tidak signifikan. Kata kunci: e-Tax, Pajak Online, Kepatuhan Wajib Paja
ANALISIS POTENSI PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2014)
Full text linkDevelopment of places of entertainment in Tulungagung that can increase revenue in Tulungagung in particular especially from entertainment tax sector. This study aims to know the amount of potential tax revenues entertainment, the effectiveness of tax collection in Tulungagung entertainment and amusement determine the contribution of tax revenue to the Local Tax Tulungagung The results show that the potential tax revenues entertainment in Tulungagung years 2012-2014 still greater than the target amount and the actual amount of tax revenues entertainment. The effectiveness of the entertainment tax years 2012-2014 has always been above 100% but tend to fluctuating the Entertainment tax income contribution of the local tax revenue Tulungagung always categorized as lacking during the years 2012-2014. The largest contribution in 2013 is 1.75%.Regional Revenue Office Tulungagung should direct observation on a regular basis against the organizers of entertainment venues and improve socialization to the organizers of the new entertainment venues to meet his tax obligations Keywords : Potential, Entertainment Tax, Contributions ABSTRAK Berkembangnya tempat-tempat hiburan di Tulungagung merupakan hal yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Tulungagung khususnya dari sektor pajak hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui jumlah potensi pendapatan pajak hiburan, efektifitas pemungutan pajak hiburan di Tulungagung serta mengetahui kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap Pajak Daerah Tulungagung Efektivitas pajak hiburan tahun 2012-2014 selalu berada diatas 100% namun cenderung fluktuatif. Kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah Tulungagung selama tahun 2012-2014 selalu termasuk kategori sangat kurang. Kontribusi terbesar pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,75%.. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebaiknya melakukan pengamatan langsung secara berkala terhadap para penyelenggara tempat hiburan serta meningkatkan sosialisasi kepada para penyelenggara tempat hiburan baru untuk memenuhi kewajiban pajaknya Kata kunci : Potensi, Pajak Hiburan, Kontribus
EVALUASI PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG
Full text linkThe study of the evaluation of tobacco tax collection in The Customs Service and Supervision Office sub-Malang (KPP Bea dan Cukai) has a purpose to investigate and evaluate the tax collection systems and tariff which due to customs imposition in Malang city. The results of this study show that the execution of tax collection in KPPBC Malang were not optimal yet. Indeed, there are troubles founded in the online system collection become the awareness due to KPPBC Malang effort to enhance the service quality to be maximum. The others obstacles of the customs tariff uprising bears as floating as three times in 5 years under PMK no. 205/PMK.011/2014 about alteration on the Finance Minister Amendment no. 179/PMK.011/2012 about the customs tariff of tobacco production. The customs tariff uprising has significantly affect toward down-sized the amount of cigarette company in Malang who already preferred to close the production because they seems to be loss annually. Furthermore, the external obstacle occurs during the evaluation with currently proclaim that the obedient cigarette manufacturer on the customs tariff and pro-side of the government campaign of smoking inhibition seems to be loss due to the negative drawbacks of circulating of illegal cigarettes. Keywords: Harvesting , excise , Tobacco Products ABSTRAK Penelitian tentang Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pemungutan Cukai dan tarif yang diberlakukan untuk pengenaan cukai di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan secara optimal, adanya trouble dalam pemungutan sisitem online menjadi penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan sebagaimana telah berubah sebanyak tiga kali dalam 5 Tahun PMK Nomer 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dampak kenaikan tarif cukai yang semakin naik membuat berkurangnya jumlah pengusaha rokok di Kota Malang yang memilih untuk menutup usahanya karena mengalami kerugian setiap tahunya faktor lain yang membuat . Hambatan dari eksternal yaitu masih berdaranya rokok illegal diluar sana membuat kerugian bagi perusahaan rokok yang aktif membayar cukai dan kampanye iklan anti mereokok yang sedang digalakkan pemerintah. Kata kunci : Pemungutan, Cukai, Hasil Tembaka
PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
Full text linkThe aim of this study is to describe the implementation of parking tax collection, the role of parking tax collection and contribution to the improvement of PAD Malang. This study used a qualitative descriptive approach. Local Revenue (PAD) is one of the authorized capital Regional Government in obtaining funds from the potential of the region it self. These results indicate that the rate of contribution to the Parking Tax Local Revenue Malang years 2009-2013 tends to fluctuate. The highest contribution occurred in 2010 in the amount of 1.17% and the lowest contribution occurred in 2011 in the amount of 0.66%. Because there are several objects Parking Tax Levy turned into objects parking, so no polling on the delegation of authority to the Department of Transportation of the object Malang who has a duty as a collector, parking levies, therefore object parking tax collected by the Revenue Office Malang Parking is reduced causing tax revenue from parking sector is also reduced. Overall contribution rate in 2009-2013 is very less because the percentage of contribution obtained less than 10%. Keyword : Collection, Parking tax and Local Revenue (PAD). Abstrak Maksud penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, peran pemungutan Pajak Parkir dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kota Malang, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakna pendekatan deskriptif kualitatif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintahan Daerah dalam mendapatkan dana yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,17% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,66%. Hal ini dikarenakan berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Malang berkurang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir dari sektor Parkir juga berkurang. Keseluruhan angka kontribusi pada tahun 2009-2013 termasuk dalam kriteria sangat kurang karena presentase kontribusi yang didapat kurang dari 10%. Kata Kunci : Pemungutan, Pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Kota Surabaya)
Full text linkThis research aims to find out the implementation of “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah” in Surabaya. A qualitative method is used to analyze the problem, involving observation, interview, and literature analysis. The main problem is to find the compatibility of the tax regulation with the tax-collecting principles. The result of this study acknowledges the compatibility in some principles, which are certainty, efficiency, and convenience of payment, but not in the equity principle. Therefore, instead of using revenue as an indicator measuring tax, this research suggests taking a net income as a basis of calculation. Keywords: Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013, Final Tax Income, Tax-Collecting Principles. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya. Dalam riset ini, metode yang digunakan adalah kualitatif melibatkan teknik observasi, wawancaram dan studi pustaka. Problem utama yang ditekankan adalah kesesuaian antara implementasi regulasi tersebut dengan asas pengumpulan pajak. Temuan dalam riset ini menunjukkan, sejumlah asas terpenuhi, tetapi satu asas tampak tidak sesuai dengan implementasi beleid itu. Asas yang terpenuhi diantaranya, asas kepastian, efisiensi, dan ketepatan waktu. Namun, asas keadilan tidak kompatibel dengan pelaksanaan aturan tersebut. Dengan begitu, riset ini menyarankan agar penggunaan basis perhitungan pajak yang baru digunakan, daripada menggunakan omzet sebagai acuan, regulasi ini dapat mempertimbangkan penghasilan netto wajib pajak sebagai landasan perhitungan. Kata Kunci: PP No.46/2013, Pajak Penghasilan Final, Asas Pungutan Pajak.
EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Full text linkRegional tax is one of the sources of local revenue used in regional development. Restaurant tax is one of the types of regional tax. In the context of optimization revenue from tax restaurant, the efforts is do tax auditon restaurant business. The tax audit aimed to know and optimize the revenue from tax restaurant in West Jakarta Administration City. This research aims to evaluate the implementation of tax restaurant audit which do by Suku Dinas Pelayanan Pajak West jakarta Administration City and know the impact from the audit of tax restaurant revenue. The results of this research shows that the procedure tax audit of tax restaurant has been done according to the standar precedure. The impact from tax audit of tax restaurant shows that the level of revenue from tax audit is very small if seen from specified target. Keywords: Tax Audit, Tax Restaurant, Tax Revenue ABSTRAK Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam pembangunan daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis dari pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak atas usaha restoran. Pemeriksaan pajak restoran bertujuan untuk mengetahui dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran yang dilakukan oleh Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakara Barat dan mengetahui dampak dari pemeriksaan tersebut terhadap penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran telah dilakukan sesuai standar prosedur. Dampak dari pemeriksaan pajak restoran menunjukan bahwa tingkat penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak restoran sangat kecil jika dilihat dari target yang ditetapkan. Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Pajak Restoran, Penerimaan Paja
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KESESUAIAN TUGAS – TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
Full text linkOne part of life that most use of technology in the world of business organizations. Information technology has a very important role for the organization or company. Information technology has a very important role for the agency or company. The information technology is needed in the management of a modern office. Modern office office management of all activities undertaken by using office automation tools. This study aims to determine the effect of the use of information technology and the suitability of the task-technology on the performance of individual tax officials in the Tax Office Pratama South Malang. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The aim of this study was to determine the effect simultaneously and partial use of information technology and the suitability of the task-technology on the performance of individual tax officials. Data analysis method used is descriptive and inferential analysis. Results of the test showed that the simultaneous use of information technology and the suitability of the task-technology significant effect on the performance of individual tax officials. In the partial test results obtained utilization of information technology and the suitability of the task-technology significant effect on the performance of individual tax officials. Key words: Information technology, task-technology fit, and individual performance of tax officials ABSTRAK Salah satu bagian kehidupan yang paling banyak memanfaatkan teknologi adalah dunia organisasi bisnis. Teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi instansi atau perusahaan. Teknologi informasi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kantor yang modern. Perkantoran modern segala kegiatan manajemen perkantoran dikerjakan dengan menggunakan alat-alat otomatisasi kantor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian tugas-teknologi terhadap kinerja individual pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian tugas-teknologi terhadap kinerja individual pegawai pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian tugas-teknologi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual pegawai pajak. Pada uji parsial diperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian tugas-teknologi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual pegawai pajak. Kata Kunci: Teknologi informasi, kesesuaian tugas-teknologi, dan kinerja individual pegawai pajak