Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Not a member yet
280 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI LAYANAN INOVASI SAMSAT KELILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung)
Full text linkThe rapid number of motor in Tulungagung demanding SAMSAT Call Center as public service providers always strive to provide quality service to taxpayers. One of the efforts is increasing in vehicle tax payment service through SAMSAT mobile service innovation. This research is descriptive research using a qualitative approach. The purpose of this study is to investigate application of SAMSAT mobile service innovation, supporting and obstacle factors of SAMSAT mobile service innovation, as well as the rate of growth in cash receipts of SAMSAT mobile service innovation. The results of this study indicates SAMSAT mobile service innovation has been in accordance with Decree of the Minister of Adminidtrative Reform No. 63/KEP/M-PAN/7/2003 in General Guidelines for the Implementation of Public Service. Supporting factors consisting of socialization, cooperation with related units and service locations while the obstacle factors consist of the awareness of the taxpayers, facilities and infrastructure as well as the limited range of the service and the average growth rate of cash receipts 110,72%. Keywords : Public service, SAMSAT Mobile, Vehicle Tax ABSTRAK Pesatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung menuntut Kantor Bersama SAMSAT sebagai penyelenggara pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan inovasi SAMSAT Keliling. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan layanan inovasi SAMSAT Keliling, faktor pendukung dan penghambat layanan inovasi SAMSAT Keliling serta laju pertumbuhan penerimaan kas layanan inovasi SAMSAT Keliling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan layanan inovasi SAMSAT Keliling telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Faktor pendukung terdiri dari sosialisasi, kerjasama pihak terkait serta lokasi pelayanan sedangkan yang menjadi faktor penghambat terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, sarana dan prasarana serta keterbatasan layanan selanjutnya rata-rata laju pertumbuhan penerimaan kas sebesar 110,72%. Kata Kunci : Pelayanan Publik, SAMSAT Keliling, Pajak Kendaraan Bermoto
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGOLAHAN SPT TAHUNAN MELALUI PROSEDUR PENGEMASAN KE PUSAT PENGOLAHAN DAN DATA DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP) (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA)
Full text linkTaxpayers obliged to calculate, take into account, and owe deposit and report taxes. Taxpayers reporting the tax due by using the Notice (SPT). Annual SPT will be packed with packaging procedure in Tax Office and all data will be centralized in the Data Processing Center and Taxation Documents (PPDDP). The purpose of this study is to measure the effectiveness of their annual tax return processing procedures through the packaging procedure. This study uses a case study using exploratory approach. The location of this research on Tax Office North Malang. The results of this study indicate that their annual tax return processing through packaging procedure on Tax Office North Malang can already be said to be effective. Measuring the level of effectiveness in this study using three criteria according to which criteria optimization by Streers is objectives, systematic perspective, and pressure on human behavior. Keywords: Annual SPT, packaging, PPDDP, effectiveness ABSTRAK Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Wajib Pajak melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT Tahunan tersebut akan dikemas melalui prosedur pengemasan di KPP dan semua data akan dipusatkan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keefektivitasan prosedur pengolahan SPT Tahunan melalui prosedur pengemasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan SPT Tahunan melalui prosedur pengemasan di KPP Pratama Malang Utara sudah dapat dikatakan efektif. Pengukuran tingkat keefektivitasan dalam penelitian ini menggunakan 3 kriteria menurut Streers dalam Falaka (2009:22) yaitu kriteria optimasi tujuan, perspektif sistematika, dan tekanan pada perilaku manusia. Kata Kunci : SPT Tahunan, pengemasan, PPDDP, efektivita
ANALISIS TIME VALUE OF MONEY ATAS PROSES PENYELESAIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PT XY)
Full text linkValue Added Tax refund is one of the rights of taxpayers to ask for the overpayment of tax result principle of tax credit methods. This research aims to determine the completion of the refunds process that was associated with the time value of money from the refunds and a case study on PT XY. The research is a descriptive method with qualitative approach through the techniques of data collection such as interviews and documentation. Results of the study explained that VAT refunds PT XY happened because the business activities mainly field on export with completion through the step of the examination process which complicated and takes long time. Refund requested of PT XY for long terms make refund of money received has related with the time value of money. Comparison of PT XY restitution if the money is received more quickly, then deposits with interest rate without the risk of Indonesia Bank, has a higher value than refund results that have been received in the long term. Refunds process which practical, easy and accurate needed require preparation and good judgment by PT XY with new policy on VAT refunds. Key words: VAT, VAT Refund, Examination, Time Value of Money ABSTRAK Restitusi PPN merupakan salah satu hak wajib pajak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat prinsip pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi yang dikaitkan dengan nilai waktu atas uang dari hasil restitusi yang diterima dan mengambil studi kasus wajib pajak badan PT XY. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa restitusi PPN PT XY terjadi dikarenakan kegiatan usaha utamanya dibidang ekspor dengan penyelesaian melalui tahapan proses pemeriksaan yang ruwet dan membutuhkan waktu yang lama. Permohonan restitusi PT XY yang lama menyebabkan uang restitusi diterima dalam jangka waktu yang lama memiliki kaitan dengan nilai waktu atas uang. Perbandingan dengan asumsi apabila uang restitusi PT XY diterima lebih cepat kemudian di investasikan dalam bentuk deposito berdasarkan suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia, memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang hasil restitusi yang telah diterima dalam jangka waktu yang lama. Proses restitusi yang praktis, mudah dan akurat diperlukan persiapan dan pertimbangan yang baik dari PT XY serta adanya kebijakan baru mengenai restitusi PPN. Kata kunci : PPN, restitusi PPN , pemeriksaan, nilai waktu atas uang
ANALISIS PENERAPAN ELEKTRONIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (E-PBB) (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)
Full text linkElectronic Tax Property (E-PBB) is application which uses to conduct the management tax property sector rural and urban areas in Lamongan. PBB-P2 management through the application of E-PBB consisting of data collection, judgment, determination, billing, payment and one door service. The implementation of E-PBB in Lamongan was already carried out well, but there needs to be active cooperation from tax payers to help tax management by using E-PBB. Participation tax payers in the management of PBB-P2 consisting of the delivery of notification letters of tax object (SPOP) and the payment of PBB-P2. E-PBB is one part of the implementation of e-government program has already been held by Lamongan. E-Government is public service provided to the public through the use of technology and information in order to increase the quality of public services. There are 8 element success of the project e-government, political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency, budgets, technology and innovation. E-PBB have met 8 elements success e-government project, but there were 1 element is not yet optimal, the element is stakeholder. Comprising the government of stakeholders, private and tax payers, stakeholders taxpayers still working on optimal because low socialization and knowledge of application. Keywords: PBB-P2, E-PBB, E-Government ABSTRAK E-PBB aplikasi pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan. Pengelolaan PBB-P2 melalui aplikasi E-PBB terdiri dari pendataan, penagihan, penetapan, penilaian, pembayaran dan pelayanan PBB-P2. Penerapan E-PBB di Kabupaten Lamongan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya masih diperlukan kerjasama aktif wajib pajak PBB-P2 untuk mensukseskan pengelolaan pajak melalui aplikasi E-PBB dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan pembayaran PBB-P2 yang terhutang. E-PBB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan E-Government yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. E-Government merupakan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi dan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Delapan (8) elemen sukses pelaksanaan proyek E-Government, yaitu political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology dan innovation. E-PBB telah memenuhi 8 elemen kesuksesan proyek E-Government, namun terdapat 1 (satu) elemen yang masih belum optimal yaitu stakeholders. Stakeholders terdiri dari pemerintah, pihak swasta dan wajib pajak, stakeholder wajib pajak masih berjalan dengan optimal dikarenakan sosialisasi yang rendah dan pengetahuan tentang aplikasi E-PBB juga rendah. Kata Kunci: PBB-P2, E-PBB, E-Governmen
ANALISA PERANAN E-FILING DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
Full text linkThe government continues to maximize the potential of tax to finance the state annually.One of the efforts to improve compliance is launching the E-Filing product or it can be called the Electronic Filing System because of the low level of compliance of individual taxpayers.It is caused by the taxpayers who have registered themselves,then do not report the Annual Tax Return. In this study, is using a descriptive research with qualitative approach.This research aims to determine whether the application of E-Filing services play a role in improving compliance individual taxpayer and to know the supporting factors also inhibiting factors that is encountered in the implementation of the tax service.The Results of this research has been quite successful to increased taxpayer compliance through the submission of Annual Tax Return increased the number of individual taxpayers. Then there are many taxpayers who feel more practical, easy,fast and efficient in reporting their annual tax return.Moreover taxpayers are aware of their obligations as taxpayers.But there are several obstacles in the implementation of e-filing either a lack of knowledge of the taxpayer or the difficulty to convince taxpayers of usage e-filing will be more easily and efficiently. Keyword : The Usage E-filing,the Compliance,Taxpayer. ABSTRAK Pemerintah terus memaksimalkan potensi pajak yang ada untuk memenuhi pembiayaan Negara setiap tahunnya. Salah satu upayanya dengan meluncurkan produk E-Filing atau Electronic Filing System karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan wajib pajak yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Penelitian ini termasuk ke jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi setelah adanya E-Filing serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-filing sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Lalu banyak pula wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan e-filing. Selain itu wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan e-filing baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan e-filing yang lebih mudah dan efisien. Kata Kunci: Penggunaan E-filing, Kepatuhan, Wajib Pajak
ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)
Full text linkThis study is conducted to imvestigate the implementation of tax audits, supporting factors and inhibitor factors of the implementation of tax audit, conducted by the tax office of pratama Blitar. Data sources in this are interviewing the inspection division as primary data, and data documentation as secondary data. The result of this study indicate that the implementation of tax audit conducted by the tax office of paratama Blitar is in accordance with the existing regulations. Supporting factors are in the information of the taxpayer, the quality of human resources, facilities and infrastructure, confirmation with a third party. Inhibitor factors are the limited number of the inspection team, the taxpayer still has lack knowledge of the taxation legislation, there is limited data and evidence, lack awareness and lack cooperative taxpayer. Keywords: Implementation, Audit , Tax Revenue Target Achievement Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada seksi pemeriksaan sebagai data primer dan data-data dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang Wajib Pajak, kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasana, melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan faktor-faktor pendukung. Terbatasnya jumlah tim pemeriksa, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap undang-undang perpajakan, terbatasnya data dan bukti, tidak adanya kesadaran dan tidak kooperatif Wajib Pajak merupakan faktor-faktor penghambat. Keywords: Pelaksanaan, Pemeriksaan, Pencapaian Target Penerimaan Paja
ANALISIS PELIMPAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN)
Full text linkLocal income consist of three sources, there are Local Genuine Income (PAD), Proportion Fund and Other Local Income that according to the laws. PAD comprise with Local Tax, Local Retribution, Local Properties Management Product which separated and Other Legal PAD (Sumarsono, 2010:118). The purpose of this research is to know: (1) Local Government of Bangkalan Regency’s effort in face of a flood of BPHTB became local tax. (2) implementation of collection BPHTB by Official Local Income of Bangkalan Regency. (3) Locall revenue realitation sector BPHTB in PAD after shift to Local Government of Bangkalan Regency (year of 2011 until 2014). The kind of this research is descriptive research with qualitative approach.The result of this research is Local Government of Bangkalan Regency had not been ready to receive BPHTB as local tax. Preparation efforts that be done is establish local regulation and regency regulation, adjusment the organitation structure and training for employee. Collection BPHTB implemented by local regulation and regency regulation is influence by endorser factors and inhibitor factors. The precentage of BPHTB revenue in PAD at year of 2011 until 2014, there are 2,150%, 2,048%, 0,855% dan 1,886%. Keywords: BPHTB, PAD, Local Government, Official Local Income and Bangkalan Regency. ABSTRAK Penerimaan daerah terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Penerimaaan Daerah Lainnya yang Sah berdasarkan Undang-Undang. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah (Sumarsono, 2010:118). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menghadapi pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah. (2) Pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan. (3) Realisasi penerimaan daerah sektor BPHTB dalam PAD setelah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan (Tahun 2011 hingga 2014). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya siap menerima BPHTB sebagai pajak daerah. Upaya persiapannya yang dilakukan adalah membuat Perda dan Perbup, penyesuaian struktur organisasi dan pelatihan bagi pegawai. Pemungutan BPHTB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Presentase penerimaan BPHTB dalam PAD tahun 2011 hingga 2014 yaitu 2,150 %, 2,048 %, 0,855 % dan 1,886%. Kata Kunci: BPHTB, PAD, Pemda, Dispenda dan Kabupaten Bangkalan
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)
Full text linkThe Government Regulation Number 46 Year 2013 (PP 46 2013) is the new tax policy intended for Taxpayers with gross circulation under 4.8 billion with tariff of 1% and is final. This research explained about the implementation of PP 46 2013 from the contribution of the Income Tax Article 4 (2), and the growth of the Taxpayer. This research located on Taxation Service Offices Pratama North Malang. The type of the research is a descriptive with qualitative methods. The results shows the implementation of PP 46 2013 run well. This can be seen through the awareness of tax payer that is balanced by increasing tax revenues. The contribution of the PP 46 2013 against Income Tax Article 4 paragraph (2) is still very weak, while the growth of tax payer the majority owed PP 46 2013 always increase, only the business sector healthcare and social activities and Administration, Defense and Social Security Taxpayers are still volatile. Taxation Service Offices North Malang need to improve control and potential excavation Taxpayers who fits the criteria of PP 46 2013 through persuasive efforts so that they can maximize potential excavation and monitoring compliance tax Keyword: PP 46 2013, Tax Income, contributions, Tax Policy. ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan pajak baru yang ditujukan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dengan tarif 1% dan bersifat final. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 dari kontribusi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), dan pertumbuhan Wajib Pajak tersebut. Penelitian ini berlokasi pada KPP Pratama Malang Utara. Jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesadaran para pembayar pajak yang diimbangi dengan meningkatnya pendapatan pajak. Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masih sangat lemah, sementara pertumbuhan pembayar pajak mayoritas berhutang PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat.Hanya sektor usaha perawatan kesehatan dan kegiatan sosial dan Administrasi, pertahanan dan keamanan sosial pembayar pajak masih fluktuatif. KPP Malang Utara perlu meningkatkan kontrol dan penggalian potensi Wajib Pajak yang sesuaidengan kriteria PP 46 Tahun 2013 melalui upaya persuasif sehingga mereka dapat memaksimalkan pembinaan dalam penggalian potensi dan monitoring kepatuhan pajak. Kata Kunci: PP 46 Tahun 2013, pendapatan pajak, sumbangan, Kebijakan pajak
ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SUMENEP (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)
Full text linkPeraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak hotel, dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Praktik prosedur pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik salah satu faktor penghambatnya kurangnya kesadaran wajib pajak, karena hal tersebut pegawai sering melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak. (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran pajak sebaiknya pegawai bertindak tegas dengan mencabut surat izin usahanya. Kata Kunci: Prosedur Pemungutan Pajak Hotel ABSTRACT Local Regulations Sumenep Regency Number 1 Year 2012 on Regional Taxes piece of legislation which makes it easy for Taxpayer hotel, with tariff of 10% expected revenues can be increased and balanced. The purpose of this study was to determine how the tax collection procedure in Sumenep (Department of Revenue Finance and Asset Management) what resistance factors that cause tax hotel does not walk with good. This type of this research is descriptive. The focus of this research is the procedure of tax collection hotel in Sumenep regency. With the technique of data collection through interviews and documents. The results of the study showed that the implementation of the procedure for tax collection hotel is still weak, and monitoring is still weak in terms of hotel tax collection. The practice of tax collection procedures did not go well one of the factors inhibiting the lack of awareness of the taxpayer, because that employees often perfome actions official assessment against the required taxs. (Department of Revenue Finance and Asset Management) needs to improve the supervision and discipline of the taxpayers who pay their taxes low. Taxpayers who often perform tax payment arrears employee should act decisively to revoke its operating license. Keyword: Procedure, tax collection, hotel taxe
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG PERIODE 2011-2014)
Full text linkBPHTB is a potential local tax at Malang. Realization BPHTB at Malang has always managed to exceed the planned target, but the other still a lot of problems that make collecting BPHTB not optimal. Percentage contribution of BPHTB to the Local Tax Revenue is great, BPHTB become a tax that dominates Total Local Tax Revenue. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of BPHTB, and it contribution to the Local Tax Revenues in Malang. The type of research is descriptive with qualitative approach. The results show that the level of effectiveness of BPHTB in Malang during the years 2011-2014 has been very good with an average 121.94%, but based on the survey results in mind that a lot of potential BPHTB that has not been optimized. Contribution of BPHTB to the Local Tax Revenue at Malang in 2011-2014 has been good with an average 44.49%, This happens because the transaction on acquisition of land and buildings at Malang high, it causing of continued increase in property prices at Malang. The situation is feared impact on poor people increasingly can not afford to buy housing at Malang. Keywords: BPHTB, Contribution, Effectiveness, Local Tax Revenue. ABSTRAK BPHTB merupakan pajak daerah yang sangat potensial di Kota Malang. Realisasi penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 selalu berhasil melampaui target yang direncanakan, namun disisi lain masih banyak terjadi permasalahan yang membuat pemungutan BPHTB belum optimal. Persentase kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah sangat baik, penerimaan BPHTB menjadi pajak yang mendominasi Total Pendapatan Pajak Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang dibandingkan dengan potensi riil, serta untuk menganalisis kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 121,94%, namun berdasarkan hasil survei diketahui bahwa masih banyak potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014 sudah baik dengan persentase rata-rata 44,49%, Hal tersebut terjadi karena transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Malang tinggi, yang mengakibatkan terus meningkatnya harga properti di Kota Malang. Keadaan tersebut dikhawatirkan berdampak pada masyarakat kecil kota malang semakin tidak mampu membeli hunian di Kota Malang. Kata Kunci : BPHTB, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Pajak Daera