JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Not a member yet
249 research outputs found
Sort by
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKPelaksanaan anggaran berbasis kinerja di unit kerja pemerintah provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu program yang diintensifkan. Karena dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran yang dimiliki oleh daerah, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dimana melalui penganggaran berbasis kinerja akan diperoleh rencana penganggaran pada tahun berikutnya yang akan didasarkan pada kinerja kerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya sehingga akan diketahui unit kerja mana yang kemampuan penganggarannya baik dan mana yang tidak baik, sehingga kinerja yang buruk dapat ditingkatkan. Dengan melihat apa saja faktor pendukung yang tidak dimiliki atau kurang sehingga dapat diperbaiki nantinya. Dalam studi ini, kita akan melihat faktor-faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini dengan mengambil tempat di dewan manajemen keuangan dan aset provinsi Sulawesi Utara.Dalam penelitian ini, metode perhitungan kuadran terkecil (ordinary least square) dimana anggaran berbasis kinerja sebagai variabel dependen dan menggunakan tiga variabel independen yaitu anggaran yang digunakan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Dengan menggunakan metode pengambilan data primer atau dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan manajemen keuangan dan aset daerah. Dimana berdasarkan perhitungan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja, serta dengan menghitung secara individual menggunakan t-hitung juga mendapat hasil positif dan signifikan. Kata kunci: Anggaran berbasis kinerja, HRM, Sistem informasi, Anggaran ABSTRACTThe implementation of performance-based budget in the North Sulawesi provincial government work unit is one of the programs being intensified. Because it is considered more effective in improving the performance and use of the budget owned by the region, as well as increasing the transparency of local financial management. Where through performance-based budgeting will be obtained budgeting plan in the next year which will be based on work performance obtained in the previous year so it will be known which work units are good budgeting ability and which are not good, so that poor performance can be improved. By looking at what are the supporting factors that are not owned or lacking so that they can be fixed later on. In this study, we will see the factors that most influence the implementation of this performance-based budget by taking place on the financial management board and North Sulawesi provincial assets.In this research, the method of calculating the smallest quadrant (ordinary least square) where the performance-based budget as the dependent variable and used three independent variables namely the budget used, human resources, and information systems. By using the primary data retrieval method or by using questionnaires distributed to employees of financial management and regional assets. Where based on the calculation done got the result that budget, human resources and information system together give positive and significant influence to performance-based budget, as well as by counting individually using t-count also got positive and significant result. Keywords: Performance-based budget, HRM, Information system, Budge
ANALSISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Get PDFABSTRAKTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman selang tahun 2017– 2019.Menurut Halim (2007), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan adalah ringkasan laporan realisasi anggaran. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif..Hasil penelitian menunjukan Pengelolaan keuangan daerah dari sisi Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya terkait Belanja Operasi masih menunjukan tingkat Efisiensi yang rendah. Sedangkan dari sisi Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara terbilang baik. Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, Pengeleloaan keuangan daerah.ABSTRACTThe objective to be achieved in this research is to analyze the level of efficiency and effectiveness of regional financial management based on the budget realization report in the Housing Office of The People and Residential Areas of Southeast Minahasa Regency in 2017 – 2019.According to Halim (2007), measurement of the effectiveness and efficiency of regional finances can be done by calculating the ratio of effectiveness and efficiency of regional finances. The data used is a summary report on budget realization. The data analysis method used in this research is descriptive analysis method.The results showed that regional financial management in terms of Efficiency in the regional financial management of the Public Housing Office and Residential Areas in Southeast Minahasa Regency, especially related to operating expenditures, still shows a low level of efficiency. Meanwhile, in terms of effectiveness of  regional financial management, the people’s housing and settlement areas, Southeast Minahasa Regency are classified as good. Keywords : Efficiency, Effectiveness, Regional Financial Management
PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KOTA-KOTA YANG ADA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAK Kinerja pengelolaan keuangan sendiri tak bisa lepas dari cara pengelolaan keuangan itu sendiri, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan dapat memaksimalkan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan program-program maupun permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah daerah masing-masing. Tentu dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki diperlukan tenaga-tenaga profesional dalam bentuk sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni serta sistem informasi yang baik, untuk menciptakan kemampuan pengelolaan yang dapat diandalkan. Tentu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang profesional serta menciptakan kinerja keuangan yang baik maka juga diperlukan pengendalian internal didalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif dengan Teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas dan Efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efisiensi berpengaruh potitif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kata kunci: pengelolaan keuangan, efektifitas, efisiensi, kinerja keuangan ABSTRACT Financial management performance itself cannot be separated from the way of financial management itself, good financial management will certainly be able to maximize the financial capacity that is owned to implement programs and problems that are the priority of each local government. Of course, in managing regional finance, it is needed professional staff in the form of superior and capable human resources and a good information system, to create reliable management capabilities. Of course, in carrying out professional financial management and creating good financial performance, internal control is also needed in dealing with various problems faced by regional officials in carrying out their respective duties. The purpose of this study is to determine the effect of financial management as measured by the ratio of effectiveness and efficiency to financial performance in cities in North Sulawesi Province. This type of research is an associative type of research with multiple linear regression data analysis techniques. The results showed that financial management measured by Effectiveness and Efficiency Ratios simultaneously had a significant effect on financial performance, financial management as measured by the Effectiveness Ratio had a positive but not significant effect on financial performance and financial management as measured by Efficiency Ratios had a positive and significant effect on performance finance. Keywords: financial management, effectiveness, efficiency, financial performanc
PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO
Get PDFABSTRAK Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah. Semangat desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, khususnya tingkat kota atau kabupaten membuat daerah mencari cara mendapatkan pendapatan daerah yang sah untuk mendukung program pembangunan dalam bentuk Infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah gencarnya program pembangunan perekonomian di berbagai sektor, sehingga berimplikasi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas pada penambahan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat secara positif . Perangkat Daerah yang terkait di dalam proses penerimaan daerah di pacu untuk meningkatkan peluang penerimaan daerah dari semua sektor pendapatan daerah. dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Fakta empiris (empirical evidents) menunjukkan penerapan otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mendapatkan sumber sumber pendapatan yang sah seperti pajak dalam bentuk Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan retribusi daerah dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah. Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi                                                                      ABSTRACT                                                             Regional Finance is all Regional rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Region. The spirit of decentralization that delegated financial management authority to local governments, especially at the city or district level, made the regions look for ways to obtain legitimate regional revenues to support development programs in the form of infrastructure to improve community welfare amid the intense economic development programs in various sectors, thus implicating development sustainable and have a broad impact on increasing community income so that economic growth increases positively. Regional Apparatus that is related to the process of regional revenue is encouraged to increase the opportunities for regional revenues from all regional income sectors. with a sustainable development paradigm that must be implemented by the regional government. Empirical evidence shows the application of regional autonomy which gives freedom to the regions to obtain legitimate sources of income such as taxes in the form of Revenue Sharing Funds from both the Central and Provincial Governments and regional retributions with the broad authority of the regional government. Keywords: Revenue Sharing Funds, Infrastructure and Economic Growt
PENGARUH BANTUAN MODAL, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KREDIT BANK TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI AKTIF DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKPeran dan fungsi koperasi yang luar biasa bagi perekonomian bangsa dan daerah maupun untuk anggotanya sendiri, di sisi lain menunjukkan data yang sebaliknya, dimana koperasi baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun usahanya dari tahun ke tahun terus menurun. Sebagai contoh, jumlah koperasi aktif di Indonesia, data 4 tahun terakhir menjadi gambaran jelas kondisi dimaksud. Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif sebanyak 212.135 unit, berkurang sebanyak 3.940 unit pada tahun 2016 yang berjumlah 208,195 unit koperasi aktif. Angka penurunan ini kemudian semakin parah pada tahun 2017 dimana jumlah koperasi aktif pada tahun ini sebanyak 152,174 unit atau berkurang 56.021 unit koperasi dan pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif tersisa sebanyak adalah 126,343 unit saja atau berkurang 25.831 unit dibanding tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bantuan modal, Pendidikan dan pelatihan dan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi melalui koprasi aktif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian bantuan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Kredit Perbankan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Bantuan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Kredit Perbankan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan Koperasi aktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Kata Kunci             : Bantuan Modal, Pendidikan dan Pelatihan, Kredit, Koprasi Aktiv dan Pertumbuhan Ekonomi ABSTRACTThe extraordinary role and function of cooperatives for the national and regional economy as well as for its own members, on the other hand shows the opposite data, where cooperatives in terms of both quantity and business continue to decline from year to year. For example, the number of active cooperatives in Indonesia, the data of the past 4 years is a clear picture of the conditions in question. In 2015, the number of active cooperatives was 212.135 units, decreasing by 3,940 units in 2016 which amounted to 208,195 active cooperative units. This rate of decline then worsened in 2017 where the number of active cooperatives this year was 152,174 units or decreased by 56,021 cooperative units and in 2018 the number of active cooperatives remaining was 126,343 units or 25,831 units reduced compared to 2017. The purpose of this study was to determine the effect of capital assistance, education and training and credit on economic growth through active cooperation. The research method used is path analysis. The results of capital assistance research did not significantly influence the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Education and training have no significant effect on the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Banking credit has a significant effect on the development of active cooperatives in North Sulawesi Province. Capital assistance has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Education and training have no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Banking credit has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. The development of active cooperatives has no significant effect on economic growth in North Sulawesi Province. Keyword               : Capital, Education and Training, Credit, Active Cooperatives and Economic Growt
ANALISIS PERBANDINGAN DAYA SAING SEKTOR KABUPATEN KEPULAUAN NUSA UTARA TAHUN 2010-2019
Get PDFABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan daya saing sektor ekonomi Kabupaten Kaepulauan Nusa Utara. Masalah pokok yang terjadi didalam pembangunan daerah terletak pada sumber daya baik manusia maupun sumber daya alam, dan dilihat dari potensi yang ada dan yang dimiliki disuatu daerah guna menciptakan peningkatan jumlah dan suatu jenis peluang kerja untuk masyarakat pada daerah itu sendiri.Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses. Proses yang dimaksud merupakan proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan baru (Arsyad, 2010:374).Adapun data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik. Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2019. Objeknya adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro. Dengan menggunakan metode analisis location quotient, shift share dan tipologi klassen.Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang memiliki daya saing dalam perekonomian daerah Kabupaten Nusa utara adalah sektor pertanian , kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan peggalian, industry pengolahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Kabupaten Kepulauan Nusa Utara dengan daerah di dalamnya Sangihe, Talaud dan Sitaro secara masing-masing menunjukkan bahwa Kabupaten Sitaro merupakan Kabupaten dengan nilai perkembangan dan pertumbuhan sektor tertinggi dibandingkan dengan Sangihe dan Talaud.Kata Kunci : PDRB Atas Dasar Harga Konstan ABSTRACTThis study attempts to see comparison competitiveness economic sectors kabupaten nusa kaepulauan north.Basic problems occurring in regional development lies in whether human resources and natural resources, and views of potential and owned in one the increase in the number of and to create a kind of employment opportunities for the in the itself.Economic development is a process.The process you is process of covering the formation of new institutions, construction of industrial alternative, capacity improvement workforce to produce products and services are better, pasar baru identification, over knowledge, and development, new company arsyad ( 2010: 374 ).As for the data used in this research was secondary data obtained based on the data available and comes in a report to the central bureau of statistics .The data included in this research was gdp data on the constant prices of 2010-2019 years .Its object was sangihe islands , talaud two sitaro and .By using the method of analysis location quotient , klassen typology and share shift .Findings the results of the research shows that the having competitiveness due to economic nusa kabupaten north is in the agriculture sector, forests and fisheries, the mining sector and peggalian, processing industry, services education and health service.Nusa island regency north areas in it sangihe, talaud and sitaro in each shows that kabupaten sitaro a district the highest rank among the development and growth sector with sangihe and talaud.Keyword : Regional gross domestic product on the constant price
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH, PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN ABSOLUT DI KOTA BITUNG
Get PDFABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung, Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah analis jalur pengaruh produksi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung, pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung, pengaruh kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan absolut di Kota Bitung, pengaruh produksi sektor perikanan berpengaruh terhadap kemiskinan absolut di kota bitung, pengaruh tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan absolut di kota bitung dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan absolut di Kota Bitung.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, (2) produksi Sektor Perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, (3) Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung, (4) Kebijakan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut di Kota Bitung, (5) produksi Sektor Perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut di Kota Bitung, (6) Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut di Kota Bitung dan (7) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Absolut di Kota Bitung. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Produksi Sektor Perikanan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Absolut ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the effect of government policies on economic growth in Bitung City, the effect of fisheries sector production on economic growth in Bitung City, This type of research is associative research, while the technique used is path analyst the effect of the unemployment rate on economic growth in Bitung City, the effect of government policies affecting absolute poverty in Bitung City, the effect of production the fisheries sector has an effect on absolute poverty in the city of bitung, the effect of the unemployment rate has an effect on absolute poverty in the city of bitung and the effect of economic growth on absolute poverty in the City of Bitung. The type of research used is the type of associative research Data analysis technique in this study is path analysis. The results showed that (1) Government Policy did not significantly influence Economic Growth in Bitung City, (2) Fisheries Sector production did not significantly influence Economic Growth in Bitung City, (3) Unemployment Rate had a significant effect on Economic Growth in Bitung City, ( 4) Government policies have a significant effect on Absolute Poverty in Bitung City, (5) Fisheries Sector production has no significant effect on Absolute Poverty in Bitung City, (6) Unemployment rate has no significant effect on Absolute Poverty in Bitung City and (7) Economic Growth does not significant effect on Absolute Poverty in the City of Bitung. Keywords: Government Policy, Fisheries Sector Production, Unemployment Rate, Economic Growth, Absolute Povert
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI KECIL MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKDi negara-negara berkembang seperti Indonesia peranan Industri Kecil Menengah menjadi salah satu yang paling krusial, dari sisi pembukaan kesempatan kerja, penyebaran pendapatan, sumber pendapatan serta pembangunan ekonomi.Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang terus menunjukan perkembangan selama dasawarsa ini menjadi salah satu contoh nyata dimana perekonomian yang dimiliki terus tumbuh setiap tahunnya Hal ini menunjukkan Industri kecil menengah memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia khususnya Sulawesi Utara karena mampu memulihkan perekonomian Daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Industri Kecil Menengah Yang di Dalamnya ialah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai, Investasi, Nilai Produksi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.Teknik analisis yang di gunakan adalah model analisis Regresi Berganda dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara Bersama-sama atau simultan Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Secara Sendiri-sendiri atau Parsial yang berperngaruh secara signifikan terhadapa pertumbuhan Ekonomi hanyalah Tenaga Kerja.Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Industri Kecil Menengah, Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai ProduksiABSTRACTIn developing countries such as Indonesia the role of Small and Medium Industries is one of the most crucial, in terms of opening employment opportunities, distributing income, sources of income and economic development. North Sulawesi as one of the regions that continues to show progress during this decade is one example real where the economy has continued to grow every year. This shows that small and medium industries have the potential to be developed in Indonesia, especially North Sulawesi, because they are able to restore the regional and national economy. This study aims to analyze how the influence of Small and Medium Industries in it is Business Units, Labor, Value, Investment, Production Value Against Economic Growth. The analysis technique used is the Multiple Regression analysis model with secondary data. The results of the study show that Together or Simultaneously Business Units, Labor, Investment Values, and Production Values Significantly Influence Economic Growth. While individually or partially affecting significantly the growth of the economy is only labor.Keyword: Economic growth, Small and Medium Industries, Business Unit, Labor, Investment Values, Production Value
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PDRB KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKPembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indicator keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah (Kurniawan, 2010). Dalam konteks wilayah, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi (Tarigan, 2014). Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang, dan merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap PDRB Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Manado tahun 2005 – 2015. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi liner berganda dimana memiliki 2 variabel X dan 1 variabel Y. Hasil Analisis diketahui bahwa Alokasi Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Belanja langsung mengalami kenaikan maka PDRB akan ikut meningkat. Berbeda dengan Alokasi Belanja Tidak Langsung berrpengaruh negative atau tidak signifikan terhadap PDRB Kota Manado. Karena Belanja Tidak Langsung di dikeluarkan untuk pembiayaan dalam program dan kegiatan perekonomian melainlkan sebagai penunjang dalam meningkatkan hubungan baik Kota Manado dengan Investor ataupun dengan Kabupaten Kota yang lain. Kata Kunci: PDRB, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung ABSTRACT           Development is a series of process of change towards a better situation in an effort to improve the welfare of the community. One indicator of the success of development is seen from the economic growth that shows goods and services produced by a region (Kurniawan, 2010). In the context of the region, economic growth is an increase in overall income of the community that occurs in the region, namely the increase in the added value (added value) that occurs (Tarigan, 2014). The higher economic growth of a region shows the increasing economic activity in the region. Economic growth is an economic problem in the long term, and is an important phenomenon experienced by the world lately. The process of economic growth is called Modern Economic Growth. This study aims to determine the influence of direct expenditure and indirect expenditure on the PDRB of Manado City. The data used in this study is secondary data obtained from BPS Manado City in 2005 - 2015. The method of analysis used is quantitative analysis by using multiple linear regression model which has 2 variables X and 1 variable Y. The result of the analysis is known that Direct Expenditure Allocation has positive and significant effect to PDRB. The direct expenditure will increase and the PDRB will increase. In contrast to Indirect Cost Allocation has a negative or insignificant effect on PDRB of Manado City. Since Indirect Expenditure is issued for financing in programs and economic activities as a support to improve the good relationship of Manado City with Investor or with other Kota District. Keyword : PDRB, Direct Shopping, Indirect Shoppin
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier dalam Winarti, 2014: 41). Todaro dan Smith (2003) menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2004-2018. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Untuk pengujian secara ekonometrika dilakukan uji asumsi klasik, dan untuk uji hipotesisnya menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, uji-F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak, dan uji koefisien determinasi (R2) untuk menguji kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat.Adapun hasil yang diperoleh adalah secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, naiknya pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Secara parsial pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, naiknya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Secara bersama-sama pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara.Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.  ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of government spending on education and health sectors on human development index in North Sulawesi Province.. A nation must increase investment in education and health to achieve development (Meier in Winarti, 2014:41). Todaro and Smith (2003) state that government expenditure on the health sector issued to fulfill one of the basic rights to obtain health services in the form of facilities and health services is a requirement for increasing community productivity. The data used in this research are secondary data from 2004-2018. The analytical method used is multiple linear regression analysis, for econometrics test done with classic assumption test, and for the hypothesis test it uses a t-test to partially test the effect of variables, F-test to test the effect of variables simultaneously, and test coefficient of determination (R2) to test the ability of the regression model to explain the variation of the dependent variable.The results obtained are Government Expenditure for Education partially affected on Human Development Index in North Sulawesi Province. Means, the increase in education sector government spending affects the human development index. Government expenditure for health did not effect on Human Development Index in North Sulawesi Province. Means, the increase in government health sector expenditure did not affect the human development index. Simultaneously government expenditure in education and health sectors affected the human development index in North Sulawesi Province. Keywords: Human Development Index, Government Expenditures for Education, Government Expenditures for Health