JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Not a member yet
249 research outputs found
Sort by
ANALISIS BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN
Get PDFABSTRAK                   Pengeluaran daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam memajukan ekonomi daerah, terutama untuk daerah-daerah berkembang, tentu saja, alokasi dari anggaran pemerintah menjadi syarat yang tidak dapat disangkal di mana pemerintah sebagai pemegang anggaran harus terus meningkatkan ekonomi yang ada untuk mencapai kemakmuran bagi komunitas yang mereka wakili. Selain memiliki kewajiban untuk mengendalikan anggaran daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi daerah dengan mengalirkan investasi dalam banyak aspek, untuk membuat ekonomi terus tumbuh dan berkembang untuk berdampak kemakmuran bagi masyarakat di kota manado                   Dalam penelitian ini menghitung bagaimana pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Manado dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan kemiskinan di Kota Manado dengan menggunakan analisis jalur, untuk menghitung langsung atau tidak langsung dampak yang disebabkan oleh belanja langsung dan belanja pemerintah tidak langsung terhadap kemiskinan dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pengeluaran langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perbaikan ekonomi yang ada di kota Manado, serta tingkat kemiskinan masih dipengaruhi oleh pengeluaran langsung, pengeluaran tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi, dimana variabel pertumbuhan ekonomi membuat perantara, serta perhitungan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: belanja langsung, pengeluaran tidak langsung, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan ABSTRACTRegional spending is one of the important instruments in advancing the regional economy, especially for developing regions, of course, the allocation from the government budget becomes an undeniable requirement in which the government as the budget holder must continue to improve the existing economy in order to achieve prosperity for the communities they represent. Beside have the obligation to control the regional budgeting, goverment have the responsibility to increase the regional economics by flow the investment in many aspect, to make economics continue to grow and expand to impact prosperity for the communities in manado cityIn this study calculate how government expenditure in the form of expenditure either directly or indirectly affect the economic growth of the city of Manado and how its effect on the development of poverty in the city of Manado by using path analysis, to calculate the direct or indirect effects caused by direct spending and indirect government spending on poverty by using economic growth as an intermediate variable. Where the results show that both direct and indirect expenditures give a positive and significant influence to the improvement of the existing economy in Manado city, as well as the poverty level is still influenced by direct expenditure, indirect expenditure and economic growth, where the variable of economic growth made intermediaries, as well as the calculation of government spending toward poverty either directly or indirectly. Keywords: direct expenditure, indirect expenditure, economic growth, povert
PENGARUH BONUS DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Get PDFABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bonus Demografi ,Indeks Pembangunan Manusia, dan Angkatan kerja terhadapa pertumbuhan ekonomi di kabupaten minahasa tenggara.Bonus demografi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena punduduk berusia produktif memperoleh pendapatan sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi tehadap produk domestic bruto. IPM merupakan suatu kondisi dimana setiap penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS (2010), Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, ketika memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data rutut waktu dikumpulakan dari dinas terkait. Sedangkan analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.Model ini menguji Bonus demografi, Indeks pembangunan manusia (IPM), dan angkatan kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Model ini menunjukan bahwa Bonus demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Angkatan kerja secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya secara bersama-sama / simultan Bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. Kata Kunci: Bonus Demografi, IPM, Angkatan Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi. ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the effect of the Demographic Bonus (difference between productive and non-productive ages), Human Development Index (IPM), and the Labor Force on the level of economic growth in Southeast Minahasa. The research was conducted in Southeast Minahasa Regency and the type of data used was quantitative data sourced from secondary data. This type of research uses descriptive analysis method with multiple regression models, where theoretically this form analyzes the dependent variable (Economic Growth) which tends to have a linear relationship with each of the independent variables (Demographic Bonus, HDI and Labor Force). The results showed that the Demographic Bonus (BD) had a significant effect on economic growth in Southeast Minahasa Regency, and the Labor Force (AK) had no significant effect. whereas HDI has a negative and significant effect and together the Demographic Bonus, Human Development Index and the Labor Force have a significant effect on Economic Growth. Keywords: Demographic Bonus, HDI, Labor Force, and Economic Growth
ANALISIS SEKTOR BASIS DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2010 - 2019
Get PDFABSTRAKTujuan penelitan untuk mengetahui sektor basis dan non basis yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengetahui sektor yang merupakan unggulan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan untuk mengetahui sektor yang merupakan sektor prima, potensial, berkembang dan relatif tertinggal di kabupaten kepulauan Sangihe. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient, analisis Shift Share dan analisis Tipologi Klasen. Hasil analisis Location Quotient menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pedagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor basis, sementara untuk sektor non basis diantaranya ada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan , dan jasa lainnya.Hasil analisis shift share menunjukan perkembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan atau total memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional yang lebih rendah atau lemah terhadap perekonomian Sulawesi Utara. Hasil analisis Tipology Klassen menunjukkan bahwa sektor yang tergolong sektor maju dan tumbuh dengan cepat di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kata Kunci : PDRB, Shift Share, Location Quotient dan Tipologi Klasen  ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the base and nonbased sectors in the Sangihe Islands Regency, to find out changes in the structure of the economy in the Sangihe Islands Regency, to know the sector which is featured in Sangihe Islands Regency and to determine which sector is the prime sector, potential, develops and relatively lags in the islands of Sangihe district. The analysis method used is Location Quotient, Shift Share analysis and Klasen tipologi. The results of the Location Quotient analysis show that the sector agriculture, forestry and fishery, sector wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, sector financial and insurance activities, sector real estate, sector public administration and defence compulsory social security, sector human health and social work activities. non-base sectors including sector mining and quarrying, sector munufacturing, sector electricity and gas supply, sector water supply, sewerage, waste management and remediation activities, sector construction, sector transportation and warehousing, sector accommodation and food service activities, sector information and communication, sector business activities and sector other services activities. The result of shift share analysis shows the overall or total development of the Sangihe Islands Regency economy has a lower or weaker competitiveness or regional competitive advantage to the economy of North Sulawesi. The results of Typology Klassen's analysis show that the sector classified as a developed sector and grows rapidly in the Sangihe Islands Regency is sector sector wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, Keyword : GRDP, Shift Share, Location Quotient and Typology Klasse
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN 2012 – 2018
Get PDFABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data APBD Provinsi Sulawesi Utara periode anggaran 2012-2018. Untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan serta mengetahui keeratan hubungan antara Realisasi Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran Tahun Anggaran 2012-2018 daerah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah serta analisa korelasi (Correlation LM Test).Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat efisiensi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2012-2018 rata-rata adalah sebesar 96,63% atau berada pada tingkat kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam menggunakan anggarannya. .Sementara itu, nilai rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2012-2018.mencapai rata-rata sebesar 91,92 per tahun.Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara adalah sudah efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%. Sehingga keeratan hubungan antara variabel belanja dan variabel pendapatan adalah 0,691 atau 69,10 %, sehingga antara variabel belanja dan variabel pendapatan mempunyai hubungan yang searah.Kata kunci: efektivitas, efisiensi, keuangan daerahABSTRACTThis study aims to analyze the extent of the regional financial effectiveness and efficiency of North Sulawesi Province. The data used are secondary data, namely the North Sulawesi Provincial Budget data for the 2012-2018 budget period. To calculate the level of effectiveness and financial efficiency and to find out the closeness of the relationship between Realization of Revenue and Realization of Expenditures for the 2012-2018 Budget Year in the North Sulawesi Province. The analysis technique used is to calculate the Effectiveness Ratio and the Regional Financial Efficiency Ratio and correlation analysis (Correlation LM Test).The results obtained showed that overall, the level of regional financial efficiency of North Sulawesi Province during the period 2012-2018 was an average of 96.63% or was at a less efficient level. This shows that the local government is still not efficient in using its budget. Meanwhile, the value of the regional financial effectiveness ratio of North Sulawesi Province for the period of 2012-2018 reached an average of 91.92 per year.Thus the level of effectiveness of regional financial management in North Sulawesi Province is already effective, because the results of the calculation show a figure of more than 90%. So that the closeness of the relationship between the shopping variable and the income variable is 0.691 or 69.10%, so that between the expenditure variable and the income variable have a unidirectional relationship. Keywords: effectiveness, efficiency, regional financ
ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA TOMOHON
Get PDFABSTRAKPertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon. Desentralisi berarti penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah (kuncoro, 2006). Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.  Menurut Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi ABSTRACTEconomic growth is one of the indicators used in determining the success of development. High economic growth can make people's welfare even better Economic growth can be defined as the development of activities in the economy that cause goods and services produced in the community increases (Sukirno, 2010). The purpose of this study is to analyze how the influence of PAD, DAU and DAK on economic growth in Tomohon City. Decentralization means the handover of government affairs from upper level regional governments to regions (kuncoro, 2006). The higher the PAD obtained by a region, the higher the economic growth in the region. According Brata (2004) cited by Adi and Harianto (2007) states that there are two components of local revenue that significantly positive effect on regional economic growth that is PAD and donations and assistance. The analysis technique used is multiple regression analysis. The result of research shows that the original revenue of the region has positive but not significant effect on the economic growth. general allocation funds have a significant positive effect on economic growth. special allocation funds have a significant positive effect on economic growth. Keywords: Pendapatan Asli Daerah (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Economic Growt
PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFmenganalisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia, kurangnya akses terhadap peluang kerja serta terbatasnya kesempatan kerja adalah salah satu karakteristik kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang familier digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Dengan terjadinya Pertumbuhan ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap semua sektor yang mempengaruhinya, diantaranya tingkat kemiskinan dan tenaga kerja (Todaro, 2003:21)Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja baik Laki laki maupun perempuan secara teoritis berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap tingkat kemiskinan. Dari berbagai sumber bacaan antara lain jurnal dan media ilmiah maka TPAK laki lebih dominan berpengaruh signifikan terhadap perutumbuhan ekonomi maupun terhadap tingkat kemiskinan.Penelitian ini menggunakan data sekunder urut waktu dari tahun 1997 sampai dengan 2019 sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur.Adapun temuan penelitian ini, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki laki dan Perempuan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan Pertumbuhan Ekonomi juga TPAK laki-laki dan Perempuan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, sementara pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan yang ada di Sulawesi Utara. Kata Kunci    : Tingkat Partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ABSTRACT           This study aims to analyze the Effect of Labor Force Participation Rate on Economic Growth and Poverty in North Sulawesi Province. Poverty is a picture of life in many developing countries which includes more than one billion people of the world, lack of access to employment opportunities and limited employmentopportunities are one of the characteristics of poverty. Economic growth is one indicator that is familiar to beused  in determining the success of a development. With the occurrence of economic growth will certainly have implications for all sectors that affect it, including poverty and labor levels (Todaro, 2003: 21) The level of Labor Force Participation both men and women theoretically influences economic growth and  poverty rates. From various reading sources including journals and scientific media, the TPAK for men is more dominant and has a significant effect on economic growth and on the level of poverty.            This study uses secondary data from 1997 to 2019, while the analysis tool used is Path Analysis.            As for the findings of this study, the Participation Rate of the Labor Force for Men and Women is able to provide a positive and significant influence on the development of Economic Growth also TPAK men and Women are able to provide a positive and significant effect on reducing poverty in the Province of North Sulawesi, while economic growth is not able to influence the reduction of poverty in North Sulawesi. Keyword         : Economic Growrth, poverty and labor participatio
PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI PEGAWAI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
Get PDFABSTRAKAnggaran adalah rencana kerja dalam periode tertentu dari suatu departemen/fungsi/bagian organisasi dan berisi target-target yang akan dicapai baik fisik maupun keuangan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang penting dalam pencapaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran yaitu dengan melihat penyerapan anggaran sesuai dengan program-program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan penyerapan anggaran yang rendah atau lambat maka organisasi dinilai memiliki kinerja yang kurang baik dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkannya sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Teknik analisis yang dilakukan analisis Regresi Linear Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan, Kompetensi Pegawai Berpengaruh Positif tapi tidak signifikan dan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa kinerja anggaran Universitas Sam Ratulangi dipengaruhi oleh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi sebesar 26% sedangkan sisanya 74% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, Teknologi Informasi dan Kinerja Anggaran  ABSTRACTA budget is a work plan within a certain period of a department / function / part of the organization and contains the targets to be achieved both physically and financially, using criteria that are important in achieving performance. Executives' performance will be assessed based on the achievement of budget targets and the efficiency of budget execution by looking at budget absorption in accordance with programs to achieve the stated objectives. With low or slow budget absorption, the organization is considered to have poor performance in running the plan that has been established in accordance with the budget and the program has been set in order to achieve the goals to be. Analytical technique is done by analysis of Multiple Linear Regression. The results of the analysis show that Budget Planning has a positive and significant influence, Employee Competence Influential Positive but not significant and Information Technology has no effect on budget performance. The result of determination coefficient analysis shows that the budget performance of Sam Ratulangi University is influenced by Budget Planning, Employee Competence and Information Technology 26% while the remaining 74% is influenced by other variables outside the research. Keywords: Budget Planning, Employee Competency, Information Technology and Budget Performanc
PENGARUH KOMPETENSI,INDEPENDENSI,INTEGRITAS, DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT KOTA BITUNG DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Inspektorat) KOTA BITUNG
Get PDFABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat daerah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).          Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa indikator. Variabel kompetensi aparat dielaborasi kedalam tiga indikator, yaitu penguasaan standar akuntansi dan auditing, wawasan tentang pemerintahan, dan program peningkatan keahlian. Variabel independensi aparat dielaborasi kedalam dua indikator, yaitu gangguan pribadi dan gangguan ekstern. Variabel motivasi aparat dielaborasi kedalam tiga indikator, yaitu: tingkat aspirasi, ketangguhan, keuletan, dan konsistensi. Variabel kualitas audit dielaborasi kedalam empat indikator, yaitu: kualitas proses, kualitas hasil, dan tindak lanjut hasil audit.           Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi,integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel motivasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,369 = 36.9% artinya bahwa variable kualitas audit (Y) 36.9% vaariasinya dijelaskan oleh variasi variabel kompetensi, independensi, integritas dan motivasi, sisanya sebesar 63.1%, dijelaskan oleh faktor –faktor lain di luar model. Kata kunci: kualitas audit, kompetensi, independensi, integritas dan motivasi. ABSTRACT              This study aims to examine the influence of competence, independence, and motivation on audit quality of regional inspectorate apparatus. A common problem in this study is that audit findings are not detected by the inspectorate apparatus as internal auditors, but are found by an external auditor, the Supreme Audit Agency (BPK).              Operationally the research variables are elaborated in several indicators. The competence variables of the apparatus are elaborated into three indicators, namely the mastery of accounting and auditing standards, insights on governance, and skills improvement programs. The independence variables of the apparatus are elaborated into two indicators, namely personal disturbance and external disturbance. The motivational variables of the apparatus are elaborated into three indicators, namely: level of aspiration, toughness, persistence, and consistency. Audit quality variables are elaborated into four indicators, namely: process quality, result quality, and audit follow-up.              The results showed that competence and independence, integrity have positive and significant effect on audit quality, while motivation variable has no significant effect on audit quality. The value of coefficient of determination shows the value of 0.369 = 36.9% means that the variable quality audit (Y) 36.9% variance explained by the variation of competence variables, independence, integrity and motivation, the rest of 63.1%, explained by other factors outside the model. Keywords: audit quality, competence, independence, integrity and motivati
ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA DI KECAMATAN TOMBATU UTARA
Get PDFABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara peraturan pemerintah tentang peruntukan dana desa dengan pelaksanaanya di kecamatan Tombatu utara Kebupaten Minahasa Tenggara,.Untuk menganalisis kelayakan penata usahaan dana desa apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaannya.Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang bersifat multidimensi serta melibatkan semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaanya kegiatan pembangunan dapat didekati secara regional, yaitu menetapkan daerah-daerah atau wilayah pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika didekati secara sectoral adalah mengkaji dan menemukan sektor-sektor unggulan yaitu sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, memberi kontribusi terbesar dan menyerap tenaga kerja lokal terbanyak. Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di erah kabinet kerja dilakukan secara botton up planning diawali musrembang desa/kelurahan, kemudian musremabang kecamatan, dilanjutkan pada musrembang kabupaten/kota dan selanjutnya dialakukan musrembang provinsi puncaknya adalah musrembang nasiaol menggodok dan menetapkan perencanaan nasional yang aspiratif. Selanjutnya program perncanaan pembangunan nasional pembiayaannya tertuang dalam APBN,APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana pada pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah serta berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.Adapun salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa adalah dana desa. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sedangakan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisi yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan melakukan uji-uji antara lain uji t dan uji f. hasil uji regresi linear berganda diperoleh koefisien variable penata usahaan (x2) sebesar 0,75 artinya jika penata usahan meningkat 1 % maka dana desa (Y) akan mengalami peningkatan 0,75. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan Dkk (2018) yang berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Bone. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penatausahaan, Pengelolaan Dana Desa. ABSTRACTThis study aims to analyze the suitability of government regulations regarding the allocation of village funds with their implementation in Tombatu Utara sub-district, Southeast Minahasa district, to analyze the feasibility of administering village funds whether they are in accordance with government regulations in their management.Basically, development is a process of change that is multidimensional and involves all aspects that affect the welfare of society. In its implementation, development activities can be approached regionally, namely determining areas or areas of economic growth, whereas if approached sectorally, it is to study and find leading sectors, namely those with the highest growth rate, providing the largest contribution and absorbing the most local labor. Planning for Indonesia's economic development in the working cabinet area is carried out in botton-up planning starting with the village / sub-district musrenbang, then the sub-district musrenbang, followed by the district / city musrenbang and then the provincial musrenbang is carried out at the peak of which is the national musrenbang formulating and determining an aspirational national planning. Furthermore, the financing of the national development planning program is contained in the APBN, provincial APBD and district / city APBD. In the management of regional finances, it is regulated in Law No. 32 of 2004 concerning regional government, where in article 56 paragraph 1 it explains that regional finance is that all regional rights and obligations can be valued in money and everything in the form of money and goods that can be used as regional property and related to rights and these obligations.One of the sources of village development financing is village funds. According to the regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 Article 1 Paragraph (6) concerning Village Financial Management, it explains that village financial management is all activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability for village finances. This type of research is a quantitative descriptive study, while the data used are primary and secondary data. The analytical method used is multiple regression analysis by conducting tests including t test and f test. The result of multiple linear regression test shows that the administrative variable coefficient (x2) is 0.75, meaning that if the manager increases 1%, the village fund (Y) will increase by 0.75. The results of this study support the research conducted by Ridwan et al (2018) entitled analysis of village fund allocation management in Bone sub-district. Keywords: Implementation, Administration, Village Fund Management
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKPembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga dalam proses memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap pajak daerah. Penelitian ini mengguakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kata Kunci   : Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi dan Pajak Daerah ABSTRACTNational development aims to create a just and prosperous society through the improvement of standard of living, intelligence and prosperity of all people. In the implementation of national development is not separated by the existence of regional development. So in the process of expediting the national development required the budget of the state government obtained from the collection of local taxes. For this reason the government continues to explore every potential that can be used to improve and optimize local revenue. The purpose of this study to analyze the population, GRDP and inflation of local taxes. This research uses multiple regression analysis. Result of research Number of population have positive and significant effect to local tax revenue. PDRB has a positive effect on local tax revenue. Inflation has a positive and significant impact on local tax revenues. Keywords: Total Population, GRDP, Inflation and Local Taxe