DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
PROBLEM HUKUM ATAS KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL BANK SYARIAH
Full text linkIslamic Bank in Indonesia is still very experienced legal problems because it is still plagued with some of the Banking Act that exist, so the Islamic Bank is not free to develop their products, these problems include institutional and legal problems of legal problems operational, operational and legal problems, among others, taxation problems as well as problems of liquidity management. Hence the need for affirmation of the law against such things. Islamic banks operating in Indonesia as a country of law, must be adapted to the provisions in force in the territory of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of 1945. Similarly Islamic Bank in Indonesia also have to meet the requirements set by Bank Indonesia tela as in Indonesia's Central Bank issued the Banking Act
MAQ??ID SYAR?’AH SEBAGAI SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SISTEM, PRAKTIK, DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH
No full textAbstract: This paper aims to explain the understanding, the function of maq??id syar?'ah in life, Islamic economy, and maq??id syar?'ah as the corridor of management of Islamic banking. Maq??id syar?'ah is very relevant to be used as the basis for system development, practice, and even Islamic banking product in this multidimensional era, in response to contemporary dynamic issues, because it is based on the welfare and prosperity of society. In the end, Islamic banking products and services provided to customers can provide benefits, ie, awake his religion, his soul, his intellect, his wealth, and his descendants.Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, fungsi maq??id syar??ah dalam kehidupan, ekonomi Islam, dan maq??id syar??ah sebagai koridor pengelolaan perbankan syariah. Maq??id syar??ah sangat relevan digunakan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, produk dan layanan perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan kemaslahatan, yakni terjaga agamanya, jiwanya, akal pikirannya, hartanya, serta keuturunannya
PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
Full text linkAbstract: This paper will see the Islamic Bank as an Islamic financial institution in order to participate in improving the welfare of all communities. Islamic banks have different purposes than conventional banks, Islamic banks as syariah-based banks and morals have a goal not only to achieve profit but also have social and spiritual goals (maqhasid shariah). Therefore the preparation of Sharia Bank business plan must be based on sustainable business principles and based on worldly balance with the creation of prosperity (maslahat) towards the achievement of eternal victory (falah).Abstrak: Tulisan ini akan melihat Bank Syariah sebagai lembaga keuangan Islam dalam rangka ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (maqhasid syariah). Oleh karenanya penyusunan rencana bisnis Bank Syariah harus dilandasi dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan mendasarkan pada keseimbangan duniawi dengan terciptanya kesejahteraan (maslahat) menuju tercapainya kemenangan yang abadi (falah)
KETENTUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN BIDANG PENDIDIKAN
Full text linkAbstract: National Education System, explains that education is a conscious and planned effort to create an atmosphere of learning and learning process so that learners actively develop their potential to have state power, self-control, personality of intelligence, noble character, as well as skills needed him, society, nation and country. Legal provisions for the protection of the rights of street children are legal provisions both at the level of laws, provincial and district / municipal regulations governing the protection, survival value, development, maintenance, welfare, education, physical health, moral social and mental spiritual. Legal provisions on the education of children should have a harmonious regulation both at the level of regulations issued by the government, provincial and municipal governments and districts that contain provisions both in terms of responsibility, to the involvement of the community in managing education based on the basic ideals of the Republic IndonesiaAbstrak: Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan negara, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ketentuan hukum perlindungan hak anak jalanan adalah adanya ketentuan hukum baik ditingkat peraturan undang-undang, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota yang mengatur adanya perlindungan, nilai kelangsungan hidup, perkembangan, pemeliharaan, kesehateraan, pendidikan, kesehatan fisik, moral sosial dan mental spiritual. Ketentuan hukum mengenai pendidikan anak harus memiliki keserasian regulasi baik ditingkat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dan kabupaten yang memuat adanya ketentuan baik dari segi tanggung jawab, hingga pada keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pendidikan yang berdasarkan pada cita dasar negara Republik Indonesia
PENINGKATAN LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN DENGAN LAYANAN INTI
Full text linkAbstract: Customer loyalty has been recognized as an important source to maintain sustainable competition within an institution. One effort that can be done to improve customer loyalty is to provide customer satisfaction. Judging from the philosophical aspect, there is a very fundamental difference between the basic thinking of conventional marketing concepts with the concept of Islamic marketing. The concept of Islamic marketing based Maq?sid Syar?'ah Theory where the relationship of exchange or muamalah based on the values of worship to Allah SWT. The concept of Islamic marketing emphasizes on the aspect of maximization of value that is to obtain the benefit of life both in the world and the hereafter as the goal of Islamic Shari'ah decrease, not merely to pursue profit as much as possible. Such marketing concepts will shape the behavior of marketers to act in an honest and fair manner that grows from within the marketer's conscience, thus avoiding unethical behavior that can harm customers, themselves, or others.Abstrak: Loyalitas pelanggan telah diakui sebagai sumber penting untuk mempertahankan persaingan yang berkelanjutan dalam suatu lembaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah memberikan kepuasan pelanggan. Ditinjau dari aspek filosofis, terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara dasar pemikiran konsep pemasaran konvensional dengan konsep pemasaran Islam. Konsep pemasaran Islam yang mendasarkan Teori Maq?sid Syar?’ah dimana hubungan pertukaran atau muamalah didasari nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT. Konsep pemasaran Islam menekankan pada aspek maksimalisasi nilai yaitu untuk memperoleh kemaslahatan kehidupan baik di dunia maupun akhirat sebagaimana tujuan diturunkannya syariah Islam, bukan semata untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Konsep pemasaran yang demikian akan membentuk perilaku para pemasar untuk bertindak secara jujur dan adil yang tumbuh dari dalam nurani pemasar, sehingga terhindar dari perilaku tidak etis yang dapat merugikan pelanggan, diri sendiri, maupun pihak lain
EKSEKUSI MATI DI INDONESIA (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)
Full text linkAbstract: This paper will examine the execution of death in Indonesia with the view of Hudud Muhammad Syahrur Theory. The execution of the death penalty imposed by the Indonesian government on the law's injunction against death row inmates involved in serious crimes such as terrorist leader, narcotics producer. Death penalty is not enough to be seen from a positive-conceptual perspective, but it must go through a case-by-case approach, as each case has its own context and uniqueness. The death penalty to be the maximum sentence in the hudud theory of Muhammad Syahrur is called all-haddul a'la, and a minimum of one year's imprisonment as a minimum limit by Muhammad Syahrur is called al-haddul adnaa.Abstrak: Tulisan ini akan mengkaji tentang eksekusi mati di Indonesia dengan ditinjau dari Teori Hudud Muhammad Syahrur. Eksekusi hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia atas perintah Undang-Undang terhadap terpidana mati yang terlibat dalam kejahatan berat seperti gembong teroris, produsen narkotika. Pidana mati tidak cukup hanya dilihat dari perspektif positif-konseptual semata, namun harus lewat pendekatan kasus per kasus, dikarenakan masing-masing kasus memiliki konteks dan keunikannya sendiri. Hukuman mati menjadi hukuman maksimal dalam teori hudud Muhammad Syahrur disebut all-haddul a’la, dan minimal penjara selama satu tahun sebagai batas minimal oleh Muhammad Syahrur disebut dengan al-haddul adnaa
KORELASI ANTARA SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM
Full text linkThis article describes the problem of correlation of Islamic law with Islamic education. Discussion of the results obtained so understanding that education is guidance or conscious effort by educators / adults to physical and spiritual development of the students towards the formation of the main personality. In addition, Islamic education also aims to improve the morals and guiding toward a more perfect, so the task is to direct the process of Islamic education and educational activities on the principles of Islam in accordance with the guidance of the Qur'an and the Hadith of the Prophet. Therefore, Islamic education is very relevant to Islamic law by meeting the educational goals that we aspire together, namely the formation of the human person whole and perfect, so that they can feel the happiness and safety of the world and the life hereafter
PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL SIMPANAN DAN PINJAMAN NASABAH
Full text linkThe results showed that the big difference in revenue sharing system between deposits and borrowed funds in BMT Fauzan Azhiima Parepare, which is where the formula for the result of savings is the average balance divided by total average balance multiplied by 20% of income BMT, while the formula for the proceeds of the loan is income net customers divided according to the ratio between BMT and the customer agreement. Can be seen in 2009, the income of the BMT Rp. 22,161,294. So for the results obtained customer deposits in 2009 was Rp. 22,161,294 x 20% = Rp. 4432258.8. As for the results obtained loan customers in 2009 for the owner of Rp. 6648388.2 and fund manager Rp. 15,512,905.8
ISTISHLAH DAN APLIKASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM
Full text linkIn essence, all the laws that have been established by God Almighty it has benefits because all legal aspects either the command or prohibition provides benefits in human beings. However, when humans find a problem that does not have sharih argument,then benefit consideration and prevention of damages becomes urgent in law enforcement.In its application as evidence, scholars are divided into two groups: first, scholars who received istishlah as evidence under the condition that the beneficiaries is essential and it is not the alleged beneficiaries, it is general, personal, and it is not contrary to the arguments of syara’.Secondly, scholars who deny the application of istishlah as evidence in establishing Islamic law
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA
Full text linkThis paper aims to compare the three sistems of law on the status of adopted children by using normative juridical approach. It concluded that the position of adopted children in the sistem of Islamic law does not sever the relationship between the adopted child and his biological parents then adopted children do not become the heir of his adoptive father except through wajibah testament. The amount of inheritance is not more than 1/3. Positive law stipulates that adopted children have equal position with biological children of foster parents so that the adopted child becomes heir adoptive parents for adoption severed all civil relationship between the child and biological parents. While in traditional law, the position of adoptive children depends on the laws in force in a customs area because some areas in Indonesia is different in determining position an adopted child