Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Model Pengembangan Kelembagaan Kemitraan dan Pemasaran Temulawak di Kota Semarang
Produk biofarmaka, yang salah satunya berasal dari tumbuhan, sangat berpotensi dalam pengembangan Industri Obat Tradisional (IOT) dan kosmetika di Indonesia. Penggunaan tumbuhan oleh IOT dimulai dengan memanfaatkan tumbuhan yang diperoleh dari hutan alam (hasil kegiatan ekstraktif) dan produk budidaya. Sebagai produk budidaya, sumber biofarmaka ini teknik budidayanya belum tertata dengan baik. Fakta ini memberikan peluang besar sekaligus tantangan untuk peningkatan sumbangan produksi dan produk olahan tanaman obat hasil budidaya. Kebutuhan akan biofarmaka untuk industri dalam negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 mencapai 6.813 ton, meningkat di tahun 2001 menjadi 7.170 ton, dan pada tahun 2002 peningkatan mencapai 8.104 ton. Peningkatan kebutuhan bahan baku ini berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah industri jamu, farmasi dan kosmetika. Pada tahun 2000 kebutuhan tanaman temulawak (yang merupakan tanaman rimpang terbesar ke-3 setelah tanaman lempuyang dan jahe) untuk 5 (lima) industri jamu terbesar mencapai 38.600 kg/bulan atau 463.200 kg/tahun. Perkiraan WHO sekitar 14-28% dari 250 ribu jenis tumbuhan di dunia yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan obat tradisional. Strategi pengembangan agribisnis biofarmaka dapat mengambil bentuk pada pola-pola penumbuhan dan penguatan kelembagaan berbasis pada komunitas lokal/petani, utamanya bagi produk biofarmaka yang telah lazim dibudidayakan oleh masyarakat setempat, seperti temulawak, jahe dan sebagainya. Berbagai pola pengembangan agribisnis biofarmaka dapat dilakukan, umpamanya melalui pola kemitraan (partnership) yang mengintegrasikannya dengan perusahaan jamu skala besar (nasional) atau dengan kelembagaan sosial dan ekonomi lainnya. Peluang demand pasar bahan obat-obatan yang terus terbuka, diiringi dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke bidang pengolahan obat-obatan dan kosmetik berbahan baku biofarmaka, memberikan keadaan yang kondusif bagi perusahaan agribisnis biofarmaka atau petani biofarmaka untuk dapat meningkatkan pendapatan rumahtangganya. Kecamatan Tembalang dan Banyumanik merupakan dua kecamatan penghasil Temulawak khususnya dan rimpang umumnya di Kota Semarang. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) menganalisis model pemasaran dan kelembagaan dalam memberdayakan petani temulawak yang telah ada di Kota Semarang, (2) mendeskripsikan tahapan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan infrastruktur sosial ekonomi penopang kegiatan agribisnis temulawak yang telah ada dan dibutuhkan dalam membangun model pemasaran temulawak di Kota Semarang, dan (3) menganalisis jejaring usaha agribisnis temulawak di tingkat lokal-regional yang ideal dapat dilakukan oleh petani temulawak di Kota Semarang. Tulisan ini merupakan sebagian analisis yang didasarkan pada data penelitian lapangan tentang Model Kemitraan dan Pemasaran Terpadu Biofarmaka di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan pada akhir tahun 200
Analisis Gender dalam Program Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus: Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten-Jawa Tengah)
Kebijakan di bidang ketahanan pangan dan gizi merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu strategi dalam membangun sistem ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas saja, tetapi juga pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Langkah pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan mulai tahun 2006 di daerah yang dinyatakan daerah rawan pangan. Dalam implementasinya, setiap kebijakan yang dilakukan setiap instansi seyogyanya harus memperhatikan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sesuai dengan INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana Program Desa Mandiri Pangan telah responsif gender. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan cenderung belum responsif gender. Hal ini karena masih terjadi ketimpangan gender baik di tingkat rumah tangga maupun dalam kelompok afinitas. Bentuk ketidakadilan gender yang terjadi adalah beban kerja, stereotipe dan subordinasi pada perempuan. Ketimpangan gender tersebut terjadi akibat hegemoni patriarki. Faktor elit desa juga bepengaruh terhadap pelaksanaan program
BEDAH BUKU : Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial Indonesia
Upaya untuk menggabungkan pembahasan ketiga buku ini (Dhakidae, 2003; Stewart, 2001; Hadiz dan Dhakidae, eds, 2005) sekaligus didasari tiga kebutuhan berikut. Pertama, buku Stewart membahas perkembangan konsep kekuasaan (power) dari masa modernitas sampai masa modernitas akhir. State of the art tentang konsep kekuasaan ini bisa menjadi metode untuk menyoroti isi buku Dhakide serta Hadiz dan Dhakidae (eds.) secara lebih kritis. Dalam konteks ini, dari karya Stewart terutama akan diambil pelajaran tentang beragam konsep kekuasaan, bukan konsep kekuasaan menurut pandangan Stewart sendiri. Hal ini disebabkan, Stewart memposisikan dirinya dalam kelompok sosiolog modern, sementara saya lebih menyetujui posisi sosiolog pasca modern dalam menggunakan konsep kekuasaan. Dari sini mungkin akan tumbuh kritik pembacaan yang berbeda tentang perkembangan konsep kekuasaan, minimal dalam pembahasan tentang lokalitas dan kebutuhan suatu ketunggalan pandangan mendasar. Kedua, ketiga buku tersebut merupakan karya-karya ilmiah terbaru (di atas tahun 2000), sehingga sudah selayaknya dibedah lebih lanjut untuk memperkaya pengetahuan kritis tentang topik kekuasaan, perkembangan ilmu sosial, dan perkembangan posisi ilmuwan sosial (yang menjadi warganegara) Indonesia. Seorang kolega, ketika membicarakan buku Dhakidae serta Hadiz dan Dhakidae (eds.), berkata, ”Tanpa membaca kedua buku ini, kesimpulan umum dari keduanya sudah bisa kita ketahui atau kita ramalkan, yaitu bahwa ilmu sosial dan ilmuwan sosial dikoooptasi oleh kekuasaan negara. Tapi kita ingin mengetahui rincian argumen yang dibangun di dalamnya. Dan untuk itulah kita perlu membacanya secara detil”. Ketiga, saya khawatir penulisan buku Dhakidae serta Hadiz dan Dhakidae (eds.) masih dihinggapi oleh konsep modern tentang kekuasaan, yang mengimpitkan konsep kekuasaan itu dengan konsep dominasi. Mungkin ini didasari argumen, bahwa kondisi modernitas akhir (atau pascamodernitas) memang sudah terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, namun belum terjadi di Indonesia. Menurut saya sendiri, argumen ini lemah, karena para penulis yang menjadi akademisi ini sudah merupakan sosok-sosok yang masuk ke dalam ruang dan waktu modernitas akhir (kelas menengah) di tengah-tengah masyarakat (terutama pedesaan dan wilayah terpencil) yang masih berkutat pada ruang dan waktu modernitas. Olah karenanya, saya masih heran membaca Dhakidae (2003) menggunakan juga kerangka teori modern, yaitu neofasisme, bersama-sama dengan arkeologi pengetahuan ala Foucaoult, untuk menganalisis posisi cendekiawan semasa Orde Baru. Dalam Hadiz dan Dhakidae (eds.), mungkin karena merupakan kumpulan tulisan dari banyak ilmuwan sosial dengan beragam posisi mazhab keilmuan, memang sudah ada yang menggunakan konsep kekuasaan ala modernitas akhir, misalnya pada Ariel Heryanto. Namun di sinipun, konsep kekuasaan masih dipraktekkan sebagai kekuasaan yang meliputi (power over) sesuatu atau seseorang, yang akan berujung pada konsep kekuasaan sebagai dominasi. Begitu pula Meutia Ganie-Rohman hendak mengemukakan resistensi ilmuwan sosial yang tergabung dalam LSM (lembaga swadaya masyarakat, NGO=non-government organization), namun di dalamnya kekuasaan tetap hanya diandaikan sebagai dominasi. Di dalam karya Stewart, definisi kekuasaan ini berada di sisi yang berlawanan (bahkan mungkin dianggapnya sudah ketinggalan jaman jika dirunut dari state of the art konsep kekuasaan) dari konsep kekuasaan sebagai pemberdayaan (empowerment). Pada konsep terakhir, muncul kekuasaan terhadap (power to) sesuatu atau seseorang, yang memungkinkan pemerdekaan diri (oleh lapisan bawah
Perkembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Perairan Umum “Lebak Lebung”
Ruang bagi ilmuwan sosial lainnya, termasuk sosiolog untuk lebih jauh menjelaskan hubungan-hubungan tersebut, sehingga menumbuhkan sebuah disiplin yang dikenal sebagai sosiologi ekonomi. Upaya sosiologi ekonomi antara lain adalah menyediakan teori ekonomi dan masyarakat yang lebih kuat daripada teori ekonomi liberal atau ekonomi politik. Sosiologi ekonomi menjelaskan berbagai hal yang positif tentang ekonomi liberal dan ekonomi politik, yang berarti mengenalkan aspek-aspek tradisi yang dapat membantu dalam memahami proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan ekonomi masyarakat nelayan perairan umum lebak lebung menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori embeddedness-Granovetterian. Kajian dilakukan terhadap komunitas nelayan di wilayah Desa Pedamaran, yang sebahagian besar melaksanakan penangkapan ikan di perairan umum lebak lebung Sungai Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa semula akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan dikelola oleh pemerintah Marga berubah menjadi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan, bahkan, lebih rendah jika dibandingkan dengan upah buruh harian. Akibatnya, tindakan ekonomi yang melekat (embeddedness) dalam hubungan sosial pada masyarakat pedesaan Pedamaran yang selama masa pemerintahan Marga banyak berlangsung dan membudaya menjadi hilang. Kemudian, berbarengan dengan itu perkembangan ekonomi masyarakat Desa Pedamaran berubah dari sistem ekonomi berbudaya tradisional menjadi berbudaya ke arah ekonomi kapitalis. Tindakan ekonomi merupakan tindakan individu yang tidak lagi mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat, kecuali hanya untuk hal-hal tertentu yang bersifat adat (kebiasaan) dan adat (kebiasaan) inipun pada prinsipnya merupakan suatu “prestise” dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan akses sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung bagi masyarakat pedesaan dalam wilayah desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyebabkan terjadinya perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan nelayan tersebut dari berbudaya tradisional ke arah berbudaya kapitalis. Kemudian, tindakan ekonomi masyarakat pedesaan dalam wilayah Desa Pedamaran mengakibatkan tererosinya ikatan sosial kemasyarakatan pada komunitas nelayan yang sebelumnya bersifat melekat (embeddedness) dalam tindakan ekonomi
Respon Komunitas Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan (Studi Kasus Nelayan Suku Bajo di Desa Lagasa, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara)
Modernisasi melalui peningkatan dan penggunaan teknologi alat tangkap serta bantuan permodalan berimplikasi pada kegiatan serta organisasi penangkapan ikan dan pada akhirnya terjadi perubahan dalam suatu komunitas. Tidak semua lapisan nelayan dapat memanfaatkan peluang modernisasi. Sebelum program modernisasi perikanan, struktur komunitas nelayan Suku Bajo masih didominasi oleh sistem perikanan tradisional, kegiatan dicirikan struktur komunitas homogen dan tingkat diferensiasi sosial yang masih rendah. Berbagai ukuran yang dapat dilihat menunjukan bahwa nelayan tergolong tidak sejahtera. Pemerintah memandang perlu untuk memperbaiki taraf hidup nelayan. Realisasinya dilakukan antara lain dalam bentuk modernisasi perikanan (Revolusi Biru). Penerimaan maupun penolakan suatu hal baru berkaitan dengan proses mental sejak seseorang mengetahui adanya inovasi. Proses tersebut bagi nelayan tidak terlepas dari pengaruh pemaknaan terhadap laut serta pekerjan nelayan bagi nelayan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukan kecenderungan terjadi bahwa Pengadopsi Cepat (PC) memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan adopter yang lebih lambat. Pada pemaknaan laut, kebanyakan responden memberi makna ekonomi, psikologi dan budaya yang positif. Sedangkan pada makna pekerjaan nelayan kebanyakan responden memberi makna ekonomi, sosiologis, teologis, dan budaya yang cenderung positif. Selain itu nampaknya terdapat hubungan antara pemaknaan dengan kecepatan adopsi. Hubungan tersebut adalah semakin positif makna ekonomis maka adopsi inovasi semakin cepat. Sebaliknya semakin positif makna budaya kecenderungan adopsi cenderung semakin lambat. Modernisasi perikanan berdampak pada perubahan pola kerja yakni daya jelajah lebih jauh, jumlah pekerja (sawi) lebih banyak dengan sifat semi bebas dan perekrutan lebih selektif. Pembagian kerja lebih jelas dan berjenjang serta hierarkis. Terjadi pula dampak perubahan struktur sosial dengan sistem bagi hasil yang menjadi pranata nelayan, stratifikasi yang kompleks, diferensiasi beragam, dan pola hubungan non eksploitatif. Dampak teknologi gae juga menghasilkan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar serta gizi anggota keluarga nelayan serta kesadaran pentingnya pendidikan bagi anggota keluarg
Analisis Sosio-Ekologi dan Sosio-Budaya Burung Berkicau di Dua Kota di Indonesia: Teladan dari Surabaya dan Yogyakarta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek sosio-budaya komunitas penggemar burung di Jawa. Konteksnya adalah keterkaitan antara konstruksi pemaknaan yang berkembang di tingkat komunitas dengan setting sosio-kultural di mana komunitas itu berada, termasuk di dalamnya adalah dinamika dalam setting sosio-kultural komunitas. Pemahaman mengenai setting sosio-kultural dalam hal ini difokuskan pada dimensi kepentingan aktor yang bermain dalam komunitas penggemar burung maupun komunitas lain dalam ranah yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan dengan memilih dua lokasi yang berbeda latar setting sosio-kulturalnya, yaitu Surabaya dan Yogyakarta. Surabaya merepresentasikan setting sosio-kultural masyarakat Jawa yang berpusat pada kegiatan ekonomi pesisir, sedangkan Yogyakarta merepresentasikan masyarakat Jawa yang berpusat pada tradisi Jawa kerajaan yang masih kuat. Temuan dari lapangan menunjukkan adanya perbedaan diantara kedua lokasi tersebut dalam merepresentasikan kekuatan aktor yang bermain sebagai manifestasi dari setting sosio-kultural serta dinamika konstruksi pemaknaan yang berkembang di tingkat komunitas terhadap burung.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Program Public Awareness : Studi Kasus Kampanye Flu Burung Oleh Badan Karantina Pertanian Di Jakarta
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektifitas program kampanye Public Awareness mengenai flu burung di Jakarta, serta analisis hubungan antara faktor karakteristik responden, perilaku dan media terhadap kesadaran masyarakat (Public Awareness). Program yang dijalankan ialah program Public Awareness yang dilakukan melalui aksi-aksi komunikatif. Kampanye Flu burung dilaksanakan di Jakarta dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melalui survey. Survey menggunakan metode Purposive Incidental yang bertujuan untuk mendapatkan responden sebanyak 800 orang, yaitu 400 responden pada survey I dan 400 responden pada survey II. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa program Public Awareness dikatakan efektif karena terdapat peningkatan persentase dari traveler yang dilihat berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan pula bahwa efektifitas program dipengaruhi oleh perilaku, media dan karakteristik responden yang telah diuji dengan SPSS dengan metode perhitungan chi-square
Partisipasi Buruh Dalam Aksi Unjuk Rasa
Penelitian ini menguji pengaruh identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa. Kelompok buruh dipilih mengingat sejak krisis moneter 1997 sejumlah peristiwa sosial berbentuk tingkah laku kelompok, seperti aksi unjuk rasa buruh, meningkat frekuensinya di berbagai perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan Smelser yang berperspektif sosiologis, teori Identitas Sosial menjelaskan tingkah laku kelompok dalam perspektif sosial-psikologis. Teori ini menekankan peranan identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok dalam proses terbentuknya tingkah laku kelompok. Dari subyek 102 buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, data memperlihatkan identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok merupakan prediktor yang signifikan terhadap partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa. Dengan metode stepwise diketahui bahwa keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok memberi sumbangan yang lebih besar daripada identifikasi kolektif.
Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur
Permasalahan sumberdaya agraria tanah merupakan salah satu ‘tema pokok’ yang marak dalam diskusi dan kajian berbagai pihak di Indonesia. Demikian kasus dan kajian agraria yang umum dan menjadi fakta yang kontekstual dan aktual terjadi. Tulisan ini akan berusaha memaparkan bagaimana kasus redistribusi lahan dipandang sebagai salah satu alternatif pencapaian tujuan reforma agraria, lebih tepatnya land reform by leverage. Redistribusi lahan yang terjadi di Jawa Timur kini telah menunjukkan dampak atau manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya penerima redistribusi lahan
RESENSI BUKU : Cross-Cultural and Intercultural Communication
Buku ini terdiri dari dua bagian yakni bagian pertama komunikasi lintas budaya (cross cultural communication) (KLB) dan bagian kedua komunikasi antar budaya (KAB) (intercultural communication) dengan masing-masing bagian diberi pengantar. Buku ini merupakan ringkasan dari dua bagian “Handbook of International and Intercultural Communication” yang disunting oleh William B Gudykunst dari California State University. Ditulis oleh berbagai ahli komunikasi antar budaya dengan beragam budaya dengan mereview hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan KLA dan KLB, buku ini memang dirancang untuk kelas pasca sarjana. Walaupun dalam judul buku ini dibedakan dua istilah komunikasi lintas budaya (cross cultural communication) dan komunikasi antar budaya (intercultural communication), tetapi seringkali pembedaan itu tidaklah tegas. Komunikasi antar budaya mencakup studi-studi yang menghubungkan komunikasi dengan budaya termasuk di dalamnya komunikasi lintas budaya. Studi KLB ini berkembang dari studi-studi mengenai antropologi budaya yang mempelajari proses-proses komunikasi dalam berbagai ragam budaya yang berbeda (karya Edward T Hall seperti “The Silent Language”, “The Hidden Dimension” dan “Beyond Culture”). Sebagian besar penelitian KLB bersifat komparatif yakni membandingkan berbagai budaya terutama budaya nasional, walaupun banyak juga para peneleliti yang mengartikan budaya sebagai etnis, ras, komunikasi antara generasi, able-bodied/disabled communication. KLB penting dipelajari untuk memahami KAB, oleh karena itu urutan bagian buku ini diawali dengan bagian KLB selanjutnya KAB. KAB merupakan bidang penelitian yang baru berkembang pada tahun 70-an. Istilah KAB berasal dari karya Edward T Hall “The Silent Language” yang dipublikasikan 1959. Dan pada tahun 1970 pengajaran dan teks KAB mulai tersebar. Teori dalam bidang ini adalah teori integratif adaptasi antarbudaya dari Young Yung Kim dalam Human Communication Research pada tahun 1977 dan volume pertama kumpulan teori KAB adalah volume VII International and Intercultural Communication yang disunting oleh WGK pada tahun 1983 dan terbit hingga volume XIX yang semakin memfokuskan pada teori. Pada tahun 1983 hanya sedikit perspektif teori KLB/KAB dan dan teori-teori formal yang digunakan, tetapi pada tahun 1995 teori KLB/KAB semakin mapan dan beragam perspektif teoritisnya. Buku ini, memberikan ringkasan state of the art dari KLB dan KAB. Dalam mereview penulis akan meringkas isi bab-bab dalam buku tersebut, selanjutnya akan merefleksikannya dengan menganalis isi buku dengan memetakannya ke dalam paradigma yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para peneliti berikutnya yang mempunyai minat untuk mengembangkan teori-teori KLB dan KAB agar dapat memahami metatheori teori-teori tersebut.