Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Transformasi Struktur Nafkah Pedesaan: Pertumbuhan “Modal Sosial Bentukan” dalam Skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kuningan
Get PDFSumber-sumber nafkah bentukan (constructed livelihood resources) yang disemaikan bagi petani oleh agensi ekstra-lokal (Negara), ternyata tidak serta-merta dimaknai secara sama-dan-sebangun oleh masyarakat lokal. Respons yang diberikan secara berbeda itu disebabkan, masyarakat lokal memiliki logika, sistem etika atau cara-pandang yang berbeda dalam membangun sistem nafkah mereka. Sistem norma, nilai dan tradisi lokal ikut mempengaruhi proses formasi sistem nafkah pedesaan secara keseluruhan. Pembentukan sumber-sumber nafkah artifisial yang menggunakan rasionalisme ekonomi non-lokal membawa akibat pada inefisiensi sistem yang mubazir. Respons non-receptive dari petani lokal atas hadirnya keterlimpahan kelembagaan nafkah bentukan (artificial livelihood institution endowment) yang dibangun oleh agensi ekstra-lokal di sekitar hutan di Kuningan Jawa Barat, menjadi bukti bahwa memang ada perbedaan sistem rasionalitas yang nyata antara Negara (dalam hal ini Perum Perhutani) dengan apa yang dianut oleh komunitas lokal. Studi ini hendak melihat mengapa sebuah kelembagaan nafkah hasil bentukan dari agensi ekstra-lokal (Perum Perhutani) mengalami disfungsionalitas-peran dalam menopang dan mentransformasikan keseluruhan sistem nafkah di pedesaan sekitar huta
Pengembangan Sistem Audit Sosial untuk Mengevaluasi Kinerja Layanan Pemberdayaan Sosial
Get PDFAudit sosial merupakan kerangka kerja yang memungkinkan sebuah organisasi memiliki dokumentasi, laporan dan menyusun sebuah proses yang dapat menghitung kinerja sosial, melaporkan kinerja dan menciptakan sebuah rencana aksi untuk mengembangkan kinerja tersebut, sampai kepada aspek pemahaman dampak pada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Tujuan penulisan ini adalah untuk menyajikan hasil pengembangan sistem audit sosial yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang berlangsung di lingkup Departemen Sosial RI. Lokasi uji coba pengembangan sistem audit sosial adalah pada 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja program layanan sosial bervariasi antara satu daerah atau lokasi dengan daerah atau lokasi lainnya. Rekomendasi yang diajukan dari kajian ini adalah bahwa untuk mendukung implementasi sistem audit sosial perlu dikeluarkan seperangkat regulasi di tingkat kementrian berupa Keppmen, sehingga penerapan sistem audit sosial lebih bersifat mengikat dan pedoman operasional atau pedoman teknis terkait. Selain itu perlu upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan mengelola sistem audit sosial tersebut pada lingkup dinas sosial provinsi atau kab/kota dan PSKS/komunitas, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya
Desa Tertinggal di Indonesia
Get PDFTulisan ini membuka debat desa tertinggal di Indonesia , karena hasil perhitungan ini telah digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) tahun 2005. Namun secara teoritis muncul dilema antara menggunakan kategorisasi desa tertinggal versi terdahulu dalam rangka membanding angka desa tertinggal antar tahun, dan memperkaya kategori tersebut dengan variabel tambahan yang muncul menjadikannya sulit dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Ternyata jumlah desa tertinggal di Indonesia saat ini 11.258 desa, atau 10.758 desa jika NAD tidak dimasukkan. Data ini berbasis Potensi Desa 2003 terbaru. Kategorisasi pengolahan desa tertinggal memiliki bias pada desa pertanian, serta belum mencakup desa-desa hasil pemekaran sejak 2003. Jika desa tertinggal hendak digunakan sebagai indikasi kantong kemiskinan, perlu disadari bahwa dominasi rumahtangga miskin hanya terdapat pada 51 persen desa tertingga
Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan
Get PDFPenerapan pola kemitraan agribisnis bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi petani kecil, peningkatan mutu produk, dan masalah pemasaran. Namun pada kenyataannya penerapan kemitraan tersebut sering menghadapi masalah, baik yang bersumber dari petani mitra maupun dari pihak perusahaan yang menyebabkan kemitraan yang dibangun tidak dapat berkelanjutan. Melihat potensi dan tantangan penerapan pola kemitraan sebagai suatu inovasi dalam peningkatan kinerja petani kecil, maka penting menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya penerapan pola kemitraan agribisnis dan merumuskan strategi kemitraan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di lima perusahaan agribisnis dan satu koperasi yang menerapkan pola kemitraan agribisnis di Jawa Barat: Bogor, Cianjur, Bandung, dan Garut. Populasi penelitian adalah petani di sekitar perusahaan dan koperasi, dengan unit analisis rumahtangga tani. Sejak akhir tahun 90 hingga sekarang (2006) bisnis sayuran menjadi semakin banyak diminati oleh masyarakat. Namun dari banyak perusahaan agribisnis di Jawa Barat yang mencoba menerapkan pola kemitraan agribisnis dengan petani sekitar hanya beberapa perusahaan saja yang mampu bertahan. Secara umum petani berhenti bermitra karena beberapa alasan. Adapun terkait dengan strategi penerapan pola kemitraan agribisnis antara petani dan perusahaan, koperasi dan pedagang pengumpul tersebut, sebaiknya dilakukan dengan berbagai cara. Dalam rangka mencapai mutu produk sesuai kebutuhan konsumen, spesialisasi kegiatan untuk efisiensi, dan wadah kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan
Get PDFSalah satu sistem isyarat yang paling penting bagi manusia adalah bahasa. Bahasa merupakan kekuatan (language is power) dan sangat berperan dalam mencapai tujuan nasional maupun internasional suatu bangsa. Penggunaan bahasa secara superintensif, termasuk didalamnya penyalahgunaan (abuse) bahasa dengan berbagai aspeknya begitu menonjol dalam dunia politik di Indonesia. Dalam era globalisasi pasar dan informasi dewasa ini, sulitlah membayangkan adanya forum atau panggung komunikasi politis yang bebas dari pengaruh pasar ataupun negara. Produk pertarungan dan rekayasa politik telah menimbulkan suatu struktur kekuasan yang lebih menekankan peran eksekutif yang lebih besar dari pada lembaga legislatif atau yudikatif. Beberapa distorsi bahasa dalam komunikasi politik adalah bahasa sebagai topeng, sebagai proyek lupa, bahasa sebagai representasi, dan bahasa sebagai ideologi. Digunakannya bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan. Ketersediaan ruang publik akan dapat efektif untuk memunculkan wacana tandingan apabila diimbangi dengan perubahan struktural dalam masyarakat, terutama menyangkut hubungan antara elit dengan massa
Sensus Daerah: Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dalam Rangka Otonomi Daerah
Get PDFPerencanaan pembangunan yang baik memerlukan tersedianya data dasar (baseline data) sumberdaya yang dimilikinya (manusia, alam, ekonomi, dan sebagainya) yang baik dari negara/daerah yang bersangkutan. Salah satu data dasar yang diperlukan adalah data dasar mengenai administrasi kependudukan. Pentingnya administrasi kependudukan yang baik semakin dirasakan daerah dalam era otonomi daerah. Tanpa tersedianya data dasar yang baik maka dapat membuat banyak kebijakan yang kurang tepat sasaran. Dengan tersedianya “bank data” melalui Sensus Daerah dengan basis data setiap warga menurut daftar nama (by name) dan menurut daftar alamat (by address) secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga tingkat kabupaten dan selalu diperbaharui secara simultan, maka akan dapat dijadikan sebagai acuan yang memadai dalam menetapkan kebijakan maupun program pembangunan daerah yang lebih efektif
Analisis Praktik Manajemen Sumberdaya Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten da Kota Bogor
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik manajemen sumberdaya keluarga. Desain penelitian ini adalah cross sectional survey dengan melibatkan 240 keluarga sampel yang dipilih seara random di delapan desa. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi berganda yang mempredisi variabel demografi (jumlah anggota, umur suamu dan isteri), variabel sosial ekonomi (pendidikan suami dan isteri, pendpatan, aset, dan tempat tinggal) yang dapat mempengaruhi manajemen sumberdaya keluarga yang meliputi perencanaan, pembagian tugas dan pegawsan. Hasil pnelitian menunjukkan bahwa tempat tinggal di kota dapat mempengaruhi keluarga dalam melakukan perencanaan, sedangkan keluarga yang tinggal d desa dapat mempengaruhi keluarga dalam melakukan pembagian tugas, sementara itu, keluarga yang emiliki pendapatan yang tinggi dapat meakukan pengawasan.Hasil penlitian menunjukkan bawa 62,5 persen keluaga di kota dan 73,3 persen keluarga di desa yang melakukan perencanaan digolongkan sebagai keuarga yang tidak miskin, sedangkan 50,0 persen keuaga di kiota dan 40,5 persen keluarga di desa yang melakukan pembagian tugas dikategorikan sebagai keluarga miskin. Rata-rata pengeluaran untuk pangan dan non pangan Rp. 197.920.7, per kapita di kota dan rata-rata pengelaran pangan dan non pangan di desa Rp. 195.486.7 adalah miskin Alokasi waktu kegiatan pribadi utuk suami di kota adalah 10,2 dikategorikan sebagai keluarga miskin dan di desa adalah 11,1. Alokasi waktu kegiatan pribadi isteri di kota adalah 10,6 dan di desa 11,3 dkategrikan keluarga miskin
Konversi Lahan Pertanian Dan Perubahan Struktur Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Mulyaharaja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat)
Get PDFTulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuanmenganalisis konversi lahan pertanian dan perubahan struktur agraria di Kelurahan Mulyaharja. Strategi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitati.Dampak konversi lahan pertanian di Kelurahan Muliahardja adalah ketimpangan struktur agraria lahan terhadap kehidupan masyarakat menyangkut perubahan pola penguasaan lahan, pola nafkah dan hubungan pola produksi. Ketimpangan struktur agraria berimplikasi terhadap kehidupan/kesejahteraan masyarakat. Tesis yang ‘dibangun’ adalah ‘keadilan agraria’. Inti/gagasan tesis ini adalah perubahan struktur agraria yang menyebabkan tekanan sosial yang tidak merata, dimana kaum berpendapatan rendah/miskin adalah penderita utama atas hadirnya perubahan tersebut (fakta-fakta ketidak-adilan agraria) Harapan ke depan adalah proses pembangunan yang memperhatikan ‘keadilan agraria’ (pembangunan agraria yang memihak pada kaum miskin
Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor
Get PDFKajian kemiskinan yang dilakukan oleh Sajogyo dan sekelompok sarjana ilmu sosial di Institut Pertanian Bogor (IPB) selama tiga dekade terakhir di abad 20, tidak dapat dielakkan akhirnya menyentuh ranah studi “mekanisme bertahan hidup” baik yang dibangun pada aras individu, rumahtangga, maupun aras kelompok. Analisis sistem nafkah dalam konteks transformasi struktur agraria dan pedesaan yang dikembangkan Soyogyo dan murid-muridnya, menghasilkan cara pandang yang khas tentang sistem penghidupan (livelihood system) dan kaitannya dengan dinamika perubahan sosial pedesaan. Konsistensi analisis yang dibangun tentang sistem penghidupan dan nafkah pedesaan mengantarkan studi nafkah berkembang cabang baru dalam sosiologi, yaitu sosiologi nafkah (livelihood sociology). Tulisan ini mengupas serba ringkas perbandingan tradisi/mazhab Bogor (Sajogyo dan para muridnya) dan mazhab Eropa (Chambers dan kawan-kawan dari Sussex Inggris) dalam menganalisis sistem penghidupan dan nafkah pedesaan
Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan : Kasus pada Peternakan Rakyat
Get PDFTulisan ini berusaha mengkaji pendekatan-pendekatan program pemberdayaan peternak rakyat di Indonesia selama ini ditinjau dari perspektif Komunikasi Pembangunan serta mengkaji peluang dan tatangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pendekatan yang disebut dengan istilah Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam pemberdayaan peternak rakyat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan peternak rakyat melalui pendekatan teknis dan terpadu yang pernah diterapkan, dari perspektif Komunikasi Pembangunan, masih dilakukan secara sentralistis dan merupakan proses yang bersifat top-down. Hal ini terlihat dalam penerapannya melalui pendekatan penyuluhan yang berakar pada model difusi-inovasi dan model program paket. Pendekatan ini cenderung lebih berorientasi pada produksi daripada pemberdayaan peternak, sehingga komunikasi hanya dipandang sebagai pendukung atau pelengkap dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini juga mengakibatkan partisipasi peternak yang semu, keberlanjutannya kurang terjamin, kesenjangan yang semakin melebar, dan ketergantungan. Salah satu solusi alternatif di masa depan adalah mengintegrasikan pendekatan komunikasi pembangunan yang lebih partisipatif dengan pendekatan agribisnis berbasis komunitas dalam rangka pemberdayaan peternak rakyat di pedesaan. Meskipun demikian penerapan pendekatan ini dimungkinkan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum populernya konsep, strategi dan pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif dan dampak yang dihasilkannya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama