Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
RESENSI BUKU : Pollock, John L. and Joseph Cruz 2003. Contemporary Theories of Knowledge, Second Edition. Rowman & Littlefield: Lanham
Get PDFBahwa dalam edisi pertama buku ini langsung digolongan menjadi buku klasik, menunjukkan kualitas isinya yang tinggi. Sedangkan edisi kedua ini, selain digunakan sendiri oleh John L. Pollock –profesor filsafat dan ilmu pengetahuan kognitif di Universitas Arizona—untuk mata kuliah Theory of Knowledge (Teori tentang Pengetahuan) yang dia asuh, buku ini juga digunakan di universitas-universitas lain. Telah puluhan buku lain yang menggunakan citasi dari buku ini. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa buku ini jauh lebih bagus dalam menerangkan teori-teori pengetahuan dibandingkan dengan buku-buku serupa, bahkan yang terbit beberapa tahun kemudian, misalnya Introduction to ContemporaryEpistemology (1985) karya Jonathan Dancy, Groundless Belief edisi kedua (1999) dan Problems of Knowledge: A Critical Introduction toEpistemology (2001) karya Michael Williams, Epistemology: Classic Problems and Contemporary Responses (2002) karya Laurence BonJour, dan Knowledge (2001) karya Michael Welbourne (Traiger 2004)
Pertarungan Gagasan Dan Kekuasaan Dalam Pemekaran Wilayah : Studi Kasus: Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi
Get PDFPemekaran Wilayah menjadi semakain marak di Indonesia , dan dikarenakan beberapa alas an yang melatarbelakanginya. Tujuan ideal dari suatu pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga ditujukan untuk memperpendek, mengefektifkan birokrasi, sehingga penggunaan, pengoilahan dapat langsung diawasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat local, sehingga menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengontrolnya. Namun demikian, fakta dilapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan oleh sekelompok pihak untuk mencapai tujuan dan kepentingan golongan. Salah satunya adalah untuk memperoleh kekuasaan di wilayah baru. Ada banyak aktor yang terlibat di dalam pemekaran, dan masing-masing dari mereka memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri. Salah satu wilayah yang mengalami pemekaran adalah kabupaten Bungo an Kabupaten Tebo di propinsi Jambi. Pemekaran diwilayah ini pada awalnya memang diberikan kesempatan oleh pusat, dengan adanya kesempatan tersebut, pemerintah daerah Bungo-Tebo, sangat mendukung dilakukan pemekaran dan menjadikan isu ‘kepentingan masyarakat’ sebagai alas an dilakukan pemekaran tersebut. Untuk memenuhi persayaratan dan mempersiapkan perencanaan pemekaran, pemerintah daerah bekerja sama dengan banyak aktor. Namun, dikarenakan ktidaksiapan perencanaan tersebut, ada banyak persyaratan pemekaran yang belum mampu dipenuhi daerah sehingga muncul rekayasa-rekayasa agar pemekaran dapat dilakukan. Akibat ketidaksiapan ini, ketika pemekaran terjadi tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak tercapai. Berdasarkan latar belakang pemekaran seperti itu, menunjukkan bahwa selamna sepuluh tahun, pemekaran tidak membarikan keuntungan bagi masayarakat, ketidakpuasan terhadap pemekaran, terjadi konflik kepentingan di masyarrakat, dan pemekaran lebih sebagai perebutan kekuasaan di wilayah baru. Dengan demikian, patut dipertimbangkan jika pemekaran wilayah tidak dilanjutkan
Kontestasi Sains Dengan Pengetahuan Lokal Petani dalam Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut
Get PDFIntroduksi pertanian modern berbasis sains pada wilayah lahan rawa pasang surut menciptakan kontestasi antara sains dengan pengetahuan lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan pertanian modern serta proses kontenstasi antara sains dengan pengetahuan lokal petani di lahan rawa pasang surut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus di lahan rawa pasang surut tipe A, B, C dan D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pertanian modern di lahan rawa pasang surut tidak terlepas dari proses hegemoni melalui institusi pemerintah. Proses kontestasi di lahan rawa pasang surut menghasilkan bentuk koeksistensi, dominasi, serta hibridisasi antara sains dengan pengetahuan lokal petani. Dominasi sains atas pengetahuan lokal diwujudkan dalam bentuk program-program peningkatan produksi dan produktivitas padi sebagai bagian dari program nasional peningkatan peroduksi pangan. Koeksistensi antara kedua entitas pengetahuan ini lebih disebabkan adanya keterbatasan pertanian modern secara teknis untuk diaplikasikan terutama di lahan rawa pasang surut tipe A. Hibridisasi antara sains dan pengetahuan lokal menunjukkan bahwa kedua entitas pengetahuan ini dapat saling mengisi kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki
SIKAP DAN INTENSI PEMANFAATAN INTERNET DALAM KEGIATAN BISNIS
Get PDFAs developed time, needs of information and communication media become significant. Internet utilization functions for business were transformed from information exchange into an instrument for business strategy application such as marketing, selling and customer service. In general, internet has three functions in business such as communication, promotion and research. Small and middle scale entrepreneur which exposed with the growth of information technology have the options whether to utilize internet for business or not. The objective of this study is to describe attitude and intention of internet utilization for business, and to analyze the effect of attitude and subjective norm to intention of internet utilization for business on small and middle scale entrepreneur. This research used quantitative approach. The results of this study is, mostly small and middle scale entrepreneur have positive attitude and intention to internet utilization for business. Attitude and subjective norm are effected to intention to internet utilization for business
Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani Tradisional dan Modern di Jawa Barat
Get PDFThe Green Revolution is known as one of modernization approaches in Indonesia. Based on many research in Java, Green Revolution has made changes in rural, sociologically, economically and ecologically. Even though, there are still also some villages which are not experiencing this change. Some communities are still hold the indigenous social institutional system as the directional guidance of their community livelihood system. The research is applying qualitative approach with the use of case study and socio-historical strategy to learn how much the indigenous rural social institutional system is able to guarantee the community livelihood system? To learn this subject, the research has conducted in Kasepuhan Sinar Resmi (Sukabumi) and Dusun Sumurjaya (Subang). The research it self is applying perspective of Mazhab Bogor which sees the rural community livelihood system character in four aspects: livelihood source, livelihood strategy, economic institution and social security guarantee system in rural community. Based on these four aspects, the village with strong indigenous social institution is posses the livelihood system dominantly in agriculture and natural resource extraction, chosen livelihood strategy is more into multiple livelihoods in the form of multiple actors/straddling strategy, economic institution system is based on the collectivity to fulfill their food subsistence requirements. Their social security guarantee system is depends on social bonds like the patron-client pattern and communal activities. In the community with strong indigenous social institution, pace of social changes is relatively slow while in the community with the faded indigenous social institution and more “modernized”, the livelihood source of people is more dissimilar, both in agricultural and non agricultural based. It makes their livelihood strategy is also more divergent (agricultural intensification and extensification, multiple livelihood and migration). Economic institution system in this community is based on individual production activity which is market oriented (commercial). The form of community social security guarantee which developed besides patron-client bond between farmer and peasant which is getting more disappear, also depends on external institution (government program of poverty alleviation). The condition shows that pace of social changes is relatively faster in the modernized communit
STRATEGI PENCITRAAN PERUSAHAAN AGRIBISNIS MELALUI MEDIA VIRTUAL
Get PDFThis study is about the effectiveness of agribusiness corporate brand image strategy which doing by PT. Plantera on virtual media and related factors. This study use quantitative approach with survey method and supported by qualitative data. Respondent is people who already visited Plantera Fruit Paradise Ngebruk’s fan page on Facebook and then decided to came to the Plantera. This study focused on relation between respondent’s social economic characteristics (gender, age, level education, and level income), public perception about the corporate, and corporate brand image strategy on Facebook Fan Page with the effectiveness itself. Based on result, from four social economic characteristics on respondent (gender, age, level education, level income) only level education, level income, and age of respondent that have relation with the effectiveness of corporate brand image strategy on Facebook Fan Page.. The conclusion of this study is the corporate brand image strategy which doing by PT. Plantera is well done and had an effective result on it’s implementation
Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat
Get PDFPemanfaatan sumber-sumber agraria diharapakan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu agenda yang menyangkut kebijakan agraria agar benar-benar menjadi sumber kesejahteraan adalah reforma agraria (RA). Justifikasi penelitian ini berdasarkan pada: (1) Reforma agraria merupakan program pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla (2004-2009); (2) Implementasi program reforma agraria merupakan tantangan Badan Pertanahan Nasional dan stakeholders lainnya; (3) Dalam Implementasi ini, maka diperlukan pra-kondisi reforma agraria; dan (4) Fakta mengindikasikan bahwa reforma agraria di bidang pertanian perlu didukung program revitalisasi pertanian. Pada tahun pertama, penelitian ini difokuskan di Jawa Barat, yang mengambil lokasi di Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Subang-Jawa Barat. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah deskriptif–eksplanatif yang luwes dan terbuka untuk berkembang. Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian pada tahun pertama (2009) menunjukkan bahwa (1) Peta kondisi sosio-ekonomi masyarakat (beragam lapisan petani) di Desa Sidajaya relatif masih timpang, (2) Terdapat enam lapisan masyarakat yaitu: Petani Pemilik; Petani Pemilik + Penggarap; Petani Pemilik + Buruh Tani; Petani Penggarap; Petani Penggarap + Buruh Tani; dan Buruh Tani, dan (3) Saran dari hasil penelitian ini adalah reforma agraria dalam hal asset reforma harus diikuti access reform dan juga program revitalisasi pertanian
Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara : Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa
Get PDFDiskursus tentang perencanaan dan pengembangan wilayah di Indonesia menjadi semakin menarik setalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pemberlakuan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka berbagai daerah menuntut pemekaran wilayah yang berlansung secara massif. Namun, realitas menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan pemekaran, sesungguhnya tidak didasari pada ide dan gagasan substansi dari pemekaran wilayah itu sendiri. Kondisi ini terlihat jelas dengan jalur yang ditempuh dalam mendorong gagasan pemekaran wilayah lebih mempertimbangkan aspek politik daripada aspek substansinya. Dalam kajian ilmu perencanaan dan pengembangan wilayah, kebijakan otonomi daerah memiliki semangat untuk membangun keberimbangan pembangunan antar wilayah atau desa-kota. Keberimbangan pembangunan yang dimaksudkan adalah dengan adanya pemekaran wilayah, maka alokasi sumberdaya (alam, manusia, sosial dan buatan) akan terdistribusi secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa tujuan luhur pemekaran wilayah seringkali mengalami kesalahan pemaknaan, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat mengalami kemandekan, bahkan cenderung gagal total. Hal ini sebagaimana dijelaskan, Juanda (2008) bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Namun pemekaran juga seringkali menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi, keuangan dan kemampuan bertahan dalam perkembangannnya, sehingga menyebabkan kontra-produktif terhadap otonomi daerah. Pada hakikatnya, pemekaran wilayah harus mengedepankan aspek-aspek normatif yang telah dirumuskan, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun peraturan pemerintah tentang syarat-syarat pemekaran wilayah. Namun hal penting yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pemekaran wilayah adalah aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan untuk turut serta dipertimbangkan sehingga protes dan atau resistensi penolakan warga pasca pemekaran atau penggabungan wilayah yang seringkali menghiasi daerah-daerag pemekaran dapat dihindarkan. Sebab, fakta menunujukkan berbagai protes dan penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat atas ide pemekaran maupun penggabungan wilayah diberbagai daerah akibat dari proses pemekaran wilayah didominasi oleh elite atau kelompok-kelompok tertentu tanpa melibatkan peran serta atau keterlibatan masyarakat secara aktif. Fenomena pemekaran dan penggabungan wilayah yang mengakibatkan penolakan warga masyarakat akibat dari pengabaian aspiarasi masyarakat terjadi di Provinsi Maluku Utara. Kasus ini terjadi pada masyarakat enam desa sengketa yang diperebutkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada saat ini. Penolakan warga masyarakat enam desa atas gagasan pemekaran dan penggabungan wilayah lebih disebabkan aspirasi masyarakat enam desa yang sejak awal menolak untuk menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Malifut dipaksakan oleh pemerintah untuk tetap menjadi bagian dari Kecamatan Malifut yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999. Penolakan ini juga didasari oleh berbagai alasan, diantaranya adalah kedekatan emosional, historis dan identitas wilayah. Dimana wilayah enam desa, sebelum keluar PP Nomor 42 Tahun 1999 merupakan bagian wilayah administratif Kecamatan Jailolo, sehingga dari sisi kedekatan emosional dan historis, masyarakat di wilayah enam desa menganggap bahwa daerah ini (baca: enam desa) dibesarkan oleh jailolo sehingga harus tetap menjadi bagian dari Kecamatan Jailolo yang selanjutnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Sebagaimana dijelaskana sebelumnya, bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunanan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun sesame pemerintah daerah. Namun, harus jujur dikatakan bahwa gagasan luhur pemekaran wilayah sebagaimana diatas, terkadang tercoreng oleh adanya arogansi pemerintah daerah. Hal tersebut, dapat terlihat pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah, se-misal konflik batas wilayah, penguasaan sumberdaya alam antar sesama pemerintah daerah yang banyak belum terselesaikan. Kelambanan ini dikarenakan lemahnya pengambilan keputusan pada level elite lokal (baca: Gubernur) yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, juga dikarenakan proses penyelesaian berbagai permasalahan ini lebih dominan menggunakan pendekatan politik, sehingga terdapat pihak yang dikorbankan. Pada aras ini rakyatlah yang kemudian menjadi korban dari ketidak-bijaknya para elite-elite kekuasaan di daerah. Menurut PP nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, tujuan pemekaran adalah memaksimalkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendemokratisasi masyarakat, efisiensi pemerintahan dan dukungan pembangunan potensi ekonomi rakyat. Namun dalam implementasinya, berbagai tujuan mulia tersebut belum tercapai secara maksimal. Hal mana dapat dilihat pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahaan di daerah-daerah yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri akhir tahun 2005, yang menjelaskan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah pemekaran belum menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum pemekaran (Laporan Depdagri, 2006; Dikutip Malia 2009). Kenyataan tersebut selain disebabkan oleh beberapa kendala tekhnis administrasi dan fasilitas pendukung pelayanan yang belum memadai, juga terbatasnya komitmen pimpinan daerah untuk menciptakan sistem dan pelaksanaan pelayanan publik yang transparan, accountable, dan professional. Sebenarnya banyak aspek yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan pemekaran wilayah, namun sepertinya motivasi kalkulasi secara politik yang seringkali menjadi alasan dominan. Bahkan tak jarang persetujuan terhadap adanya pemekaran wilayah diberikan untuk meredam konflik. Hal lainnya adalah otonomi seringkali menjadi suatu komoditas yang bisa diperdagangkan untuk memberikan kekuasaan pada daerah tertentu. Meskipun tidak semua kasus, namun pada beberapa kasus pemekaran wilayah, memang benar menjadi tuntutan masyarakat akan perlunya otonomi daerah, tetapi tetap saja, pada faktanya kaum elite di daerah yang diuntungkan. Dan implikasi lanjutannya adalah masyarakat tidak pernah menjadi sejahtera serta perkembangan ekonomi wilayahpun menjadi tersendat-sendat (Sayori, 2009
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP LAYANAN NOKIA LIFE TOOL SEBAGAI INOVASI MEDIA INFORMASI PERTANIAN
Get PDFNokia Life Tools is an innovation in agricultural sector which provide relevant information needed by farmers. One of the consequences of innovation is justification as action by the stakeholders. Agronomy and Horticultural Department students in this case are acting as one of the stackholders for the agricultural sector. The purpose of this study is to find out what the perception of students in the Agronomy and Horticultural Department class of 2006 about Nokia Life Tools watched by its characteristic as an innovation to agricultural sector. Beside that this study also have the purpose to understand the relation between internal and external factors from the Agronomy and Horticultural Department class of 2006 students with the perception about Nokia Life Tools.The result of this study shows that students in the Agronomy and Horticultural Department class of 2006 think that Nokia Life Tools giving an average advantage level, quite fit for agricultural sector, quite complicated, quite easy to be tried, and also quite easy for the result to be observed. Other result is the internal factor that related to the students in the Agronomy and Horticultural Department class of 2006 perception is the origin of the students and the students awareness level about Nokia Life Tools., and the external factor is the students exposure level of the Nokia Life Tools advertisement
Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Tembakau di Lereng Gunung Sumbing : Studi Kasus di Desa Wonotirto dan Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung
Get PDFThe standard morality held to support livelihood strategy that the tobacco peasant families build, occured in two different forms of economical ethic. Each of them is placed in totally in opposition to the other. These are ”social-collectivism” ethic and ”individual-material acquisition” ethic. Each individual economic ethic build specific livelihood strategy that fit into the existing situation as faced by the peasant family. There are five different types of capitals at the tobacco peasant families disposal, namely: natural capital, phsycal capital, financial capital, human capital, dan social capital. In majority the peasant families of the research areas build common strategies of livelihood, namely: vertical solidarity, horizontal solidarity, debt, patronase, production strategy, “srabutan”, accumulation, and manipulation of commodity. The institutional system built by peasants as the implementation of their livelihood, namely: sistem nitip, royongan, gabung hasil panen, maro. These strategies are basically using social capital as a main capital to form livelihood strategies. In case of difficulties (in time of crisis), the tobacco peasant families build somewhat different strategies, namely: temporary migration. All These strategies (in normal and in crisis situation) showed that peasant of this area very flexible mechanism to survive. But, the most sustainable way to survive that the peasant family build is the strategy of using collectivity ties as a instrumental way to support their livelihood.