Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan
Get PDFGerakan feminisme dan ekologi mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak berdasarkan dominasi. Pada titik inilah kajian ekofeminisme sebagai relasi antara feminisme dan ekologi menjadi krusial dibahas. Untuk merunut hal tersebut, kajian ini mempertanyakan: 1. Bagaimana proses terjadinya reproduksi pengetahuan yang justru memposisikan perempuan (sebagai korban terbesar dalam kerusakan lingkungan) namun justru dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan; 2. Merunut akar gerakan dan tipologi ekofeminisme serta bagaimana formulasi ke depan atau gerakan ekofemisme seperti apakah yang mampu meminimalisir “unequal power relations” dalam reproduksi pengetahuan lingkungan? Hasil kajian menunjukkan bahwa reproduksi pengetahuan tidak pernah bebas nilai, namun selalu dikonstruksi oleh kelompok yang berkuasa, sehingga kajian feminisme pascakolonial menemukan relevansi untuk mendekonstruksi reproduksi pengetahuan bagi kelompok subordinat (lokal, miskin dan perempuan) di dunia ketiga. Terdapat beberapa pandangan dalam ekofeminisme. Aliran keras ekofeminisme (sosialis) menuduh bahwa laki-laki yang paling banyak berperan dalam merusak alam, apalagi bila dikaitkan dengan karakter maskulin dan budaya patriarki. Kaum feminis moderat (spiritualis) mengusulkan bahwa cara berelasi manusia dengan yang non manusia harus dikaji ulang. Pada titik ini penulis memilih ekofeminisme transformatif yang memberi “ruang berpikir" tempat perempuan dan laki-¬laki dari seluruh dunia dapat berkumpul untuk bergabung dan bertukar pandangan feminis yang beragam sekaligus ada semangat agar bekerja sama melawan patriarki kapitalis dan isme-isme destruktif lain. Pada titik ini ekofeminisme transformatif secara lebih kuat mampu menerangkan mengapa kesetaraan jender pada akhirnya bukan hanya menguntungkan kaum perempuan, tetapi juga kaum lelak
Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik
Get PDFPerkembangan bidang keilmuan ekologi-manusia, sosiologi lingkungan, dan ekologi-politik dipandang sangat impresif, selama dua dekade terakhir. Sekalipun berjalan tidak linier, transformasi ekologi-manusia menjadi sosiologi-ekologi-manusia (sosiologi lingkungan) telah mendorong munculnya ekologi-politik sebagai bidang keilmuan baru untuk melengkapi dua bidang sebelumnya. Sekalipun memiliki akar epistemologis yang sama, namun ketiga bidang studi tetap bekerja pada “wilayah keilmuan†yang otonom. Sebagai bidang kajian paling mutakhir, ekologi politik dapat dikatakan sebagai bidang keilmuan yang mengambil manfaat paling besar atas dua bidang keilmuan sebelumnya yaitu sosiologi-ekologi-manusia dan antropologi budaya (cikal-bakal human ecology). Dari perspektif lain, bidang kajian ekologi politik berkembang sebagai konsekuensi kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh sistem ekologi planet bumi, dimana relasi manusia dan alam berlangsung relatif rumit dan saling menegasikan satu sama lain. Manakala aspek kekuasaan (power), konflik kepentingan, dan kekuatan-kekuatan ekonomi-politik harus diperhitungkan, maka ekologi-politik lebih mampu membedah persoalan yang tidak dapat dianalisis oleh ekologi manusia. “Dinamika konflik sumberdaya alam dan lingkungan†serta “olah kekuasaan pemangku kepentingan†menjadi fokus kajian ekologi politik saat ini. Dengan makin rumitnya dimensi persoalan ekologi dan lingkungan di abad 21, maka kerjasama para ahli dari ketiga cabang ilmu di atas makin diperlukan
Ethnic Identity Formation in Local Political Economic Arena
Get PDFPembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal penting untuk dikaji dalam rangka memahami pluralisme di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma non-positivistik perspektif struktural-konstruktivisme. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara tertruktur dan Focus Grup Discussion (FGD) yang dilakukan aktor dari latar belakang berbagai etnis (Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis) dan berbagai profesi (politisi, birokrasi, akademisi, and aktivis LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan identitas etnik di arena politik lokal dipengaruhi oleh sejarah kelompok etnis (posisi) dan pengalaman aktor (disposisi). Dari keduanya, bentuk garis yang berkelanjutan membentuk suatu interaksi (kesenangan) yang dinamakan pembentukan identitas etnik. Struktur ini mengacu pada dua bentuk: (1) bentuk identitas etnik dengan skala besar dan (2) pembentukan batas identitas etnik. Kedua struktur tersebut merupakan penentu arena ekonomi politik lokal. Psinsip hirarki ganda (prinsip hirarki heteronomus dan autonomus) memberikan kontribusi pada pembentukan identitas etnik yang disebabkan oleh mobilisasi [identitas], positif atau negatif.Kata Kunci: struktur pembentukan identitas etnis, politik identitas, ekonomi politik lokal
Efectivity of Participatory Institution in Citarum River Upstream Watershed
Get PDFUpstream watershed is one of the sub-watersheds that serve to maintain the availability of water for the central and downstream region. So that, when damage occurs in that area, it will effect to the middle and lower area of the watershed. The purposes of this study were (1) to determine the stakeholders who involved in the rescue of Citarum watershed upstream, (2) to know the effectiveness of participatory institutions to change attitudes and behavior of society around the Citarum watershed upstream. This study was conducted using a quantitative approach supported by qualitative approach. Meanwhile, the results of this study showed (1) institutional participatory have successfully changed attitudes and behavior of society to not to dispose the household garbage and sewage into the river again (2) participatory institutional not yet managed to change the manner of private parties to not to dispose garbage and industrial waste into the river, and (3) participatory institutions in central are more effective to change society attitudes and behavior to be more concerned for the environment than the existing participatory institutions in the upstream. In generally, the participatory institutions have successfully established collaborative between public, private and government at the sub-watershed upstream
The Behavior of Adolescents in Watching Violent Films
Get PDFIn recent years many scenes of violence shown in films. Fights, beatings, murders, destructive, and harmful to others has always appeared in the film. Increasing the proportion of violent scenes in movies gave the negative influence of criticism for the audience. Anxiety about the emergence of negative influence is increasing due to the characteristics of a predominantly adolescence audience. One of the alleged negative impact on adolescence movies is aggression behavior. The purpose of this study were (a) know the behavior of adolescents in watching violent films (b) know the behavior of adolescents in the act of aggression (c) analyze the relationship between adolescent behavior in watching violent films with aggression behavior. The research subjects were 45 student of SMK Pelita Ciampea, Bogor. Research data are analyzed using Chi Square with contingency coefficient (C) ranges from 0-1. Behavior watching violent films do not have a significant relationship with the behavior of adolescent aggression. Intensity factor to aggression behavior in the family environment, in the neighborhood and situational factors has a significant relationship to adolescent aggression behavior at ? 0.01 with 99 percent confidence interval so that a positive relationship. Intensity factor to aggression behavior by friends to have a significant relationship with adolescent aggression behavior at ? 0.05 with 95 percent confidence interval so that a positive relationship
Socio-Economic Impacts by the Internet Usage of Teenagers in Villages
Get PDFThe study was done in two village, they are Cibatok I Village and Pangradin Village, The Bogor District of West Java, Indonesia.The purposes of this study were 1) to analyse and determine the impacts of the use of internet in teenagers characteristics to internet usage pattern in two villages 2) to analyze the socio-economic impact brought by internet usage pattern of teenagers in two villages.This study was approached by using quantitative method supported by qualitative method. Data obtained through observation, depth interviews and interviews using questionnaires. Meanwhile, the results of this study showed 1) The differences of internet usage pattern in the two villages 2) The availability of internet access in Cibatok I Village have made impacts to the socio-economic changes of teenagers life. Meanwhile, it is not clearly seen in teenagers live at Pangradin Villag
Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat
Get PDFKebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin common property, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya. Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat sawen merupakan cikal bakal dari ketetapan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu Awig-awig. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan awig-awig sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya
Rise of Local Economy: Emerging Phenomenon Ponggawa Aquaculture and Export Shrimp Processing Industry in The Mahakam Delta
Get PDFKegagalan sistem pengelolaan hutan di Dunia Ketiga telah menyebabkan kemerosotan hutan dan menciptakan kemiskinan pada desa-desa di pinggir hutan. Dalam hal tersebut, kegiatan pertambakan di kawasan Delta Mahakam dengan konversi Kawasan Budi daya Kehutanan, sangat menarik dicermati karena mampu menggerakkan kapitalisasi pertambakan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan secara historis dan kontekstual, terjadinya penguasaan hutan mangrove oleh migran Bugis dan pengaruhnya terhadap proses pembentukan ekonomi lokal di kawasan Delta Mahakam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan ekonomi lokal terjadi akibat beroperasinya kegiatan industri perikanan ekspor pada 1974 yang membuka ruang bagi kehadiran pedagang perantara pada area-area yang tidak mampu ditangani langsung perusahaan. Banyak diantara pengusaha lokal yang sukses adalah para ponggawa pengikut yang berhasil melakukan ekstensifikasi usaha, dengan memanfaatkan momentum “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai”, pasca pelarangan trawl pada 1983. Meskipun aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada perubahan tatanan ekologi lokal, akibat “pembiaran negara” atas Kawasan Budi daya Kehutanan, yang menjadi ajang konversi pertambakan pribadi. Dengan hegemoni kulturalnya, para ponggawa mampu melakukan “eksploitasi” melalui penciptaan struktur pasar yang monopolistis atau monopsonistis, sehingga terjadi monopoli bahan mentah dan akumulasi kapital yang mendorong dilakukannya indutrialisasi perikanan ekspor oleh Ponggawa. Meskipun demikian, pola hubungan pertambakan masih menyisakan ruang resiprositas yang melekat pada tradisi passe’, sehingga mereduksi pola hubungan yang cenderung ekploitatatif. Pola hubungan patron-klien yang adaptif seperti inilah yang kemudian menopang keberlangsungan ekonomi lokal-pertambakan yang sarat persaingan dan ketidakpastian.Kata Kunci: ekonomi lokal, pertambakan, ponggawa, kuasa sumber daya alam, kawasan budi daya kehutanan, industri pengolahan udang ekspor
Tidal Polarization In Elite Ethnic and Makassar Bugis
Get PDFPada fase tradisional, elit etnis Bugis dan Makassar sama-sama mengembangkan konsep politik simbol. Tradisi politik simbolik itu tertuang dalam naskah imajinatif; tomanurung dan kalompoang. Sebuah konsep untuk melegitimasi kekuasaan sang penguasa. Secara sosial, konsep tomanurung kemudian diterjemahkan oleh elit dan massa sebagai pola hubungan yang bersifat saling melindungi; patron-client. Dalam perjalanan politik orang Bugis dan Makassar, konsep tomanurung kian melemah, diawali dengan kehadiran Islam di Istana Gowa, dan meningkatnya birahi politik para penguasa kerajaan. Perebutan wilayah kekuasaan dan polarisasi politik antara etnis Bugis dan Makassar terus mengalami eskalasi, puncaknya pada abad 17, ketika VOC dan Arung Palakka dari Bone berhasil menaklukan kesultanan Gowa. Sejak kemenangan VOC terhadap Kesultanan Gowa, etnis Bugis menjadi etnis yang dominan dalam struktur kekuasaan formal. Peranan etnis Bugis agak berkurang ketika VOC balik memusuhi kerajaan Bone pada 1905. Struktur kekuasaan kemudian dikuasai kembali oleh istana Gowa hingga fase awal kemerdekaan RI. Pertengahan Orde Lama hingga awal reformasi, etnis Bugis kembali memanggul kekuasaan. Kini melalui pemilihan langsung pemimpin (gubernur) secara langsung (pada era otonomi daerah), panggung kekuasaan di Sulsel direbut kembali oleh etnis Makassar Gowa.Kata Kunci: elit, tomanurung, etnis, simbol, kekuasaan, polarisasi
Mengkaji Ulang Perspektif Desentralisasi Demokrasi Sumberdaya Alam: Sebuah Langkah Menuju Cita-Cita Sustainable Development
Get PDFTulisan ini mencoba menggaris bawahi bahwa penteorian yang terbaru pada saling hubungan sosial dengan alam—dalam bentuk saling hubungan yang lebih humanis (humanistic relationship)--telah menawarkan suatu alternatif dalam pengelolaan sumberdaya alam (lingkungan) ke depan, sehingga harapan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan jelas merupakan tujuan. Disamping itu tulisan ini akan berkontribusi pada ranah akademik diskursus--pada eko-politik “kritis”, artinya dengan melihat pengetahuan demokratisasi lingkungan dan disisi lain akan disinggungkan dengan kebijakan desentralisasi, sebagai upaya mencapai demokratisasi yang dimaksud, jelas pembahasannya akan menghasilkan muatan politik. Artinya, ada kemungkinan atau alternatif untuk menantang dan mengambil alih dominasi penjelasan dan pengelolaan lingkungan. Tentunya tidak mungkin, atau bahkan akan sulit untuk menjelaskan bagaimana persoalan lingkungan tanpa merefleksikan politik. Bila itu dilakukan, jelas hasil dari penjelasan persoalan lingkungan menjadi tidak akurat dan bahkan mungkin tidak berguna dalam berbagai konteks (Little, 2000; dan Forsyth, 2003