Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
International Lifestyle Migration and Social marginalization on the Tourism Village
Get PDFABSTRACTBy conducting qualitative research that supported with quantitative data analysis, it has founded that international lifestyle migration which committed by Middle East citizens (Saudi Arabian and Qatar) at South Tugu Village, Cisarua in East Java Indonesia as the destination for village tourism - have been raising social unequality. International lifestyle migration process on this village had occured along with international refugee resettlement from Asian country (Pakistan, Afganistan, Morocco,Myanmar ) which is inevitable became as a source of social change. It was begin by the growth of livelihood and economic behavior of local community itself that keenly more dependent on the tourism enterprises. The change of house building and settlement patterns were also followed by the transformation of land occupation and ownership. Moreover, it is identified by manner of speech, eating habits and also public order and security. However, apparently those changes are not enganging with the presence of social welfare equality. On the contrary, such development has been precisely marginalizing the poor community on the village.Keywords: international lifestyle migration, social change, inequality and social marginalization.ABSTRAKDengan melakukan penelitian kualitatif yang didukung dengan analisis data kuantitatif, diketahui bahwa migrasi gaya hidup internasional yang dilakukan oleh warga Timur Tengah (Arab Saudi dan Qatar) di bagian selatan Desa Tugu, Cisarua di Jawa Timur Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk pariwisata - telah membesarkan sosial unequality. Proses migrasi gaya hidup internasional di desa ini telah terjadi seiring dengan datangnya turis internasional dari negara Asia (Pakistan, Afganistan, Maroko, Myanmar) yang tidak bisa dihindari menjadi sumber dari perubahan sosial. Itu dimulai dengan pertumbuhan mata pencaharian dan perilaku ekonomi masyarakat setempat itu sendiri yang menjadi lebih tergantung pada perusahaan pariwisata. Perubahan bangunan rumah dan pola pemukiman juga diikuti oleh transformasi pendudukan lahan dan kepemilikan. Selain itu, dapat diidentifikasi dari cara bicara, kebiasaan makan dan ketertiban umum serta keamanan. Namun, rupanya perubahan tersebut tidak mengikutsertakan dengan kehadiran kesetaraan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, pembangunan tersebut telah meminggirkan masyarakat miskin di desa.Kata kunci: migrasi internasional gaya hidup, perubahan sosial, ketimpangan dan marginalisasi sosial
Climate Change Adaptation Strategy of Upland Farmers (Study of Farmers in Dieng Plateau, Banjarnegara Regency)
Get PDFABSTRACTClimate change in the Dieng Plateau area is characterized into five local climatic phenomenon: (1) extreme rainfalls, (2) drought in agriculture, (3) hurricans, (4) extreme temperature, and (5) the unpredictable season. Farmers adaptation strategy towards those adverse impacts is identified by occupation of agriculture land. This land occupation also determines access to capital and intensity level of climate change vulnerability. If a farmer household occupies larger lands, so the access to capital is also more and the intensity level of climate change vulnerability becomes lower. On the contrary, smaller lands occupied leaves farmer households with low access to capital and high climate change vulnerability.Keywords: climate change, adaptation strategy, vulnerability, farmer householdABSTRAKPerubahan iklim di Dataran Tinggi Dieng ditandai oleh lima fenomena iklim lokal yaitu: (1) curah hujan yang semakin ekstrem, (2) kekeringan yang melanda pertanian, (3) angin ribut, (4) suhu ekstrem, dan (5) musim yang sulit diprediksi. Strategi adaptasi untuk menghadapi kondisi iklim tersebut dilakukan oleh rumah tangga petani berdasarkan tingkat penguasaannya terhadap lahan pertanian. Luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga menentukan akses terhadap modal dan intensitas tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim. Semakin luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga petani maka nilai akses terhadap modal relatif lebih tinggi dan tingkat kerentanannya terhadap perubahan iklim semakin rendah. Sebaliknya, Semakin luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga petani maka nilai akses terhadap modal akan semakin rendah dan tingkat kerentanannya terhadap perubahan iklim semakin tinggi.Kata kunci: perubahan iklim, strategi adaptasi, kerentanan, rumah tangga petan
Analysis of Institutional and Sustainability Eha Laut and Mane’e as Community Based Coastal Resource Management
Get PDFABSTRACTEha is the rule managing the harvest of crops both from marine and terrestrial. Mane’e is the fish harvest ceremony using sammi ropes after one year period of the Eha Laut. Both traditions have been carried out since immemorial time as an attempt to keep the preservation of natural resources and accustom people to live together. This study aimed to analyze the institutional elements of Eha Laut and Mane’e, the Eha Laut and Mane’e sustainability level in community-based coastal resources management. Based on this research, it is known that the performance of the Eha Laut and Mane’e in coastal resource management has been effective and run well. However, there are 3 (three) indicators which are still in the low level management. They are people’s participation in the local management, conflict resolution mechanisms and networks with external agencies. The Eha Laut and Mane’e sustainability level includes in the category of perfection. The level of sustainability assessed in three dimensions; economic, social and environmental dimensions. Dimension that needs more attention is the environmental dimension.Keywords: sustainable, institutional, community, coastal resources managementABSTRAKEha adalah aturan pengelolaan panen tanaman baik dari laut dan darat. Mane’e adalah upacara panen ikan menggunakan tali sammi setelah periode satu tahun Eha Laut. Kedua tradisi telah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan orang membiasakan untuk hidup bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur kelembagaan Eha Laut dan Mane’e, yang Eha Laut dan Mane’e tingkat keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kinerja Eha Laut dan Mane’e dalam pengelolaan sumber daya pesisir telah efektif dan berjalan dengan baik. Namun, ada 3 (tiga) indikator yang masih dalam manajemen tingkat rendah. Mereka adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lokal, mekanisme resolusi konflik dan jaringan dengan lembaga-lembaga eksternal. The Eha Laut dan Mane’e tingkat keberlanjutan termasuk dalam kategori kesempurnaan. Tingkat keberlanjutan dinilai dalam tiga dimensi; ekonomi, sosial dan lingkungan dimensi. Dimensi yang perlu perhatian lebih adalah dimensi lingkungan.Kata kunci: berkelanjutan, kelembagaan, masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir
PENGENDALIAN EMISI KARBON DAN PERUBAHAN STRUKTUR NAFKAH RUMAH TANGGA PETANI: ANALISIS SOSIOLOGI NAFKAH
Get PDFABSTRACTThe development of carbon-based society is one of the contemporary issues that offers a form of environmental and human collaboration respirokal also functional in controlling the risks of climate change.However, its not easy to introduce the issue of carbon to the livelihood systems of rural communities. In it, found a variety of problems, from technical aspects to non-technical. This study was constructed to answer these issues in the wider framework to mitigate climate change by carbon credits in two different locations, namely in the Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) and Jambi. For the case of DIY, carbon trading scheme, which is based on the Voluntary Carbon Market (VCM) still pose a constraint on the aspect of “legalization” and “market”. Besides the licensing process and the disharmony between institutions vertically led to increasingly complex problems. As for the case in Jambi Province, the forest is seriously threatened by forest fires and property issues (tragedy of the common), the lack of public knowledge about the functioning of Forest Park (TAHURA) causes some people consider the forest and the free open access to be entered.In another side, the TAHURA is one potential area that has a large enough carbon stocks as the area of climate change mitigation. This research is ultimately going to map out the problems and calculate the economic contribution obtained by the public, as well as changes in the structure of living in two locations with two carbon initiatives of community-based schemes are different.Keywords: mitigation of climate change, carbon emissions, the development of community-based carbon, a living structure, sociology of rural livingABSTRAKPengembangan karbon berbasis masyarakat merupakan salah satu isu kontemporeryang menawarkan bentuk kolaborasi manusia dan lingkungan yang respirokal juga fungsional dalam upaya pengendalian resiko perubahan iklim.Namun, tidak mudah memperkenalkan isu karbon ke dalam sistem penghidupan masyarakat pedesaan. Di dalamnya,ditemukanberbagai permasalahan, dari aspek teknis hingga non-teknis. Penelitian ini dikonstruksikan untuk menjawabberbagai persoalan tersebut dalam kerangka besar mitigasi perubahan iklim via kredit karbon di dua lokasi yang berbeda, yakni di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jambi. Untuk kasus di DIY, skema perdagangan karbon yang berlandaskan pada Voluntary Carbon Market (VCM) masih menimbulkan kendala pada aspek “legalisasi” dan “pasar”. Selain itu proses perizinan dan disharmoni antar lembaga secara vertikal menyebabkan persoalan semakin kompleks. Sedangkan untuk kasus di Provinsi Jambi, hutan pada saat ini sangat terancam dengan kebakaran hutansertapersoalan properti (tragedy of the common), minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Taman Hutan Raya (TAHURA) menyebabkan sebagian masyarakat menganggap kawasan hutan tersebut open access dan bebas untuk dimasuki.Di sisi lain, kawasan TAHURA merupakan salah satu kawasan potensial yang memiliki cadangan karbon yang cukup besar sebagai kawasan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini pada akhirnya hendak memetakan permasalahan dan mengkalkulasikan kontribusi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat, serta perubahan struktur nafkah di dua lokasi dengan dua skema inisiatif karbon berbasis masyarakat yang berbeda.Kata kunci: mitigasi perubahan iklim, emisi karbon, pengembangan karbon berbasis masyarakat, struktur nafkah, sosiologi nafkah pedesa
Analysis of Actors in Promoting Recognition of Indigenous Peoples Policy Post Constitution Court Rulling No.35 (Study on AMAN’s and the Network’s Role in Promoting the Recognition of Indigenous Peoples Through Village Law and Recognition and Protection of
Get PDFABSTRACTThe judicial review allegation conducted by the Nusantara Indigenous Peoples Alliance (AMAN) against Act No. 41/1999 on Forestry has resulted Constitutional Court Rulling No.35 (Putusan MK 35) which sucessfully excluded indigenous forests from the state forest. This ruling has implications for the process of new policy formulation related to the recognition and protection of indigenous people and their customary land. Therefore this study aims to look at the influence of the Putusan MK 35 on the formulation of the Village Law and Recognition and Protection of Indegenous People Bill (RUU PPMHA)through the role of actors and discourses. This study found that; The Putusan MK 35 affect the substance of the Village Law with the inclusion of the indegenous village nomenclature within the law. A common discourse and political interests among actors made the Village Law formed quickly. However the rulling did not succeed in promoting PPMHA Law given the conflict of the actors was very high and the discourse about social unit of indegenous people was unclear at that timeKeywords: indigenous peoples, indigenous forest, indigenous village, recognition and protection, costumary landABSTRAKGugatan judicial review yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 (Putusan MK 35) yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Kebijakan ini berimplikasi pada proses pembentukan kebijakan baru terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Putusan MK 35 terhadap Undang-Undang tentang Desa dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPMHA) melalui analisis aktor dan diskursus yang berkembang. Penelitian menemukan bahwa Putusan MK 35 mempengaruhi subtansi Undang- Undang Desa dengan masuknya nomenklatur desa adat dalam undang-undang. Diskursus dan kepentingan yang saya sama dari aktor membuat undang-undang ini terbentuk secara cepat. Namun tidak berhasil dalam RUU PPMHA karena konflik para aktor sangat tinggi dan diskursus mengenai unit sosial masyarakat hukum adat tidak jelas.Kata kunci: masyarakat adat, hutan adat, desa adat, pengakuan dan perlindungan, wilayah adat
The Expansion of Palm Oil Plantation and Changes of Rural Social Ecology
Get PDFABSTRACTThe biggest threat to Indonesian forest is the rise of new palm oil plantation. Indonesia ranked the top by the quantity and rate of expansion of oil palm cultivation. Riau ranked first with a contribution of 29 percent of the total national production of palm oil. The rate of expansion of oil palm plantations such as by land use change forest area, land of community, and farmland. Demand for land to the expansion of oil palm plantations in Riau Province continues to increase is so that has triggered high rates of conversion of land into oil palm plantations, this expansion HAS ALSO led to a conservation area. Many cases of illegal land conversion is done as occurs in protected areas and conservation. Tesso Nilo National Park is one of the National Park in Riau province precisely in Pelalawan and Indragiri Hulu does not escape from the activity of land conversion for oil palm plantations. Oil palm expansion has led to various effects such as changes in the landscape, the relocation of land and natural resources, changing economic and social. This research was conducted with the aim of identifying changes in land use landscape surrounding Tesso Nilo National Park, the changes livelihoods of local communities and the vulnerability of farm Households. Studies conducted in the village conservation area affected by oil palm expansion. Data were Analyzed descriptively by using spatial analysis and livelihood systems. From the results of the research Noted that oil palm expansion in Tesso Nilo has the caused massive degraded forests, forest cover is left now only about 20 percent. The pattern of the community living around the area turn out to be are relatively homogeneous with one source of income is from oil palm plantations. This causes people to be vulnerable to a crisis when palm oil prices declined. The high food consumption from the dependent communities will complicate the supply from outside the community when revenues decline. For the sustainability of the region need more intensive management area so that the destruction of the forests as a result of actions of this expansion can be overcome and potential conflicts between the oil palm and food crops in the future must be anticipated so there is no economic vulnerability of farm households.Keywords: ecology landscape changes, expansion of oil palm, livelihood systemsABSTRAKAncaman terbesar terhadap hutan Indonesia adalah maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit baru. Indonesia menduduki peringkat teratas berdasarkan kuantitas perluasan perkebunan dan laju penanaman kelapa sawit. Riau berada di peringkat pertama dengan kontribusi sebesar 29 persen terhadap total produksi minyak sawit nasional.Laju perluasan perkebunan kelapa sawit diantaranya dengan jalan mengalihfungsikan kawasan hutan, kebun rakyat, dan lahan pertanian. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, ekspansi ini juga sudah mengarah ke kawasan konservasi. Banyak kasus konversi lahan dilakukan secara illegal seperti yang terjadi pada kawasan lindung dan konservasi. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah salah satu Taman Nasional di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak luput dari aktivitas konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Ekspansi kelapa sawit telah menimbulkan berbagai dampak seperti terjadinya perubahan bentang alam, relokasi tanah dan sumber daya alam, perubahan ekonomi dan perubahan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan disekitar lanskap Taman Nasional Tesso Nilo, perubahan sistem naflah masyarakat lokal dan kerentanan rumah tangga petani. Studi dilakukan di desa sekitar kawasan konservasi yang terkena dampak ekspansi kelapa sawit. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan analisis spasial dan analisis sistem penghidupan. Dari hasil penelitan diketahui bahwa ekspansi kelapa sawit di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo telah menyebabkan hutan terdegradasi secara masif, tutupan hutan yang tersisa saat ini hanya sekitar 20 persen. Pola nafkah masyarakat sekitar kawasan berubah menjadi cenderung homogen dengan satu sumber nafkah yaitu dari perkebunan kelapa sawit. Ini menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap krisis ketika harga kelapa sawit menurun. Tingginya konsumsi pangan masyarakat yang tergantung pasokan dari luar akan menyulitkan masyarakat ketika pendapatan mengalami penurunan.Bagi keberlanjutan pengembangan wilayah perlunya pengelolaan kawasan yang lebih intensif sehingga kerusakan hutan akibat tindakan ekspansi ini bisa diatasi dan potensi konflik antara pihak perkebunan kelapa sawit dan pertanian tanaman pangan kedepan harus diantisipasi sehingga tidak terjadi kerentanan ekonomi rumah tangga petani.Kata kunci: perubahan lanskap ekologi, ekspansi kelapa sawit, sistem penghidupa
Analysis of Potential Spatial Conflicts at Coastal and Marine Zones : Integration of the Spatial Planning of Land and Coastal Water
Get PDFABSTRACTAnalysis of potential conflict mapping that will be studied and discussed is part of one of the analyzes performed in the study of Spatial Planning Model Coastal Area With Spatial Approach Connectivity.The purpose of this study is the mapping of potential conflicts between activities in the coastal zone Bontang City’s. Identification of potential conflicts is very necessary in preparing coastal spatial planning. Management and control of the conflict will facilitate allocation of space by considering the interests of various partiesKeyword: conflic, zoning, spatial planning, zone, coastalABSTRAKAnalisis potensi konflik yang akan dikaji dan dibahas ini merupakan bagian dari salah satu analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai Model Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pesisir dengan pendekatan keterkaitan spasial (Spatial Connectivity). Tujuan Penelitian ini adalah memetakan potensi konflik antar kegiatan di kawasan pesisir Kota Bontang.Identifikasi potensi konflik sangat diperlukan dalam menyusun recana tata ruang pesisii. Pengelolaan dan pengendalian konflik akan memudahkan pengambilan keputusan dalam memutuskan alokasi ruang yang mempertimbangkan kepentingan antar pihak.Kata kunci: konflik, zonasi, tata ruang, kegiatan, Pesisi
“Crown for Women on Empowerment Program”: Studies of Important Position of Women in Poverty Alleviation Program in Banyumas
Get PDFABSTRACTWomen in rural areas with low education and experience are feared to be problems on poverty alleviation programs. Research forwomen position in poverty alleviation programs based onPNPM-Mandiri Perdesaan (rural empowerment) thus becomes strategic. This research seeks to find out, how the role of women in poverty programs?; and how important is the position of women in poverty alleviation programs?. Qualitative research has been carried out by conducting in-depth interviews and focus group discussion (FGD) to the members of women’s groups, activists, actors and managers of PNPM-Mandiri Perdesaan in Banyumas Regency. Triangulation and interactive data analysis has been carried out strictly and carefully. The results showed that social capital of women groups has proven to be a major force to support the success of the poverty alleviation program.This makes the position of women is very important in this program.The important position is characterized by a strong social capital, unity of purpose, solidarity of groups, an excellent adaptation to change, and internalization of the program so that the objectives can be achieved.This study believes that the inclusion of women in poverty alleviation programs in rural areas is one of the best ways.Keywords: development, empowerment, poverty, social capital, and women.ABSTRAKPerempuan di daerah pedesaan dengan pendidikan dan pengalaman yang rendah dikhawatirkan menjadi masalah pada program pengentasan kemiskinan. Penelitian tentang posisi penting perempuan dalam program pengentasan kemiskinan berbasis PNPM-Mandiri Perdesaan (pemberdayaan pedesaan) menjadi strategis. Penelitian ini mengungkapkan, bagaimanakah peran perempuan dalam program pengembangan pengentasan kemiskinan?; dan seberapa pentingkah posisi perempuan dalam program pengentasan kemiskinan?. Penelitian kualitatif telah dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan anggota perempuan kelompok, aktivis, aktor dan manajer kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan di Kabupaten Banyumas. Triangulasi dan analisis data interaktif telah dilakukan secara ketat dan hati-hati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial kelompok perempuan telah terbukti menjadi kekuatan utama yang mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Hal ini membuat posisi perempuan sangat penting dalam program ini. Posisi penting ini ditandai dengan modal yang kuat sosial, kesatuan tujuan, solidaritas kelompok, adaptasi yang sangat baik untuk perubahan, serta internalisasi program sehingga tujuan dapat dicapai. Penelitian ini percaya bahwa melibatkan perempuan pedesaan dalam program pengentasan kemiskinan di akar rumput pedesaan adalah salah satu cara terbaik.Kata kunci: pembangunan, pemberdayaan, kemiskinan, modal sosial, dan perempuan
Collectivity Dilemma of Coffee Farmers: Perspective from Weberian Sociology (Case of Nagori Sait Buttu Saribu, Pamatang Sidamanik District, Simalungun Regency, North Sumatera)
Get PDFABSTRACTThe aims of this study was to analyze the process of the emergence of collectivity dilemma and efforts to overcome and to analyze the characteristics of farmer groups to facilitate collective action to face the export market. Collective actions with regard to the moral and cultural values are in contrast to rational actions based on individual choices. Collective action is interpreted as a voluntary action taken by the group to achieve a common goal. The discussion of the collective actions is closely related to social capital. Social capital is the factor which seriously becomes the cause and result of collective action. The linkage of the theory of collective action and social capital is the elements of social capital (trust, networks and institutions) which become the frame as well as requirements for collective action. This research is a life history study. Some studies showed that the dilemma arises when individual interests are more dominant than the interests of the group. Dilemma collectivity can be tamed by the trust between individuals in the farmer groups. Collective action in the form of the institution of farmers groups can support farmers to meet the strick requirements required by the export market. Characteristics of farmer groups which can be use to facilitate the collective actions are small number of members, the group is formed on neighborhood ties, head of the group is a farmer as well as a trader and there are some incentives to individuals that involved actively in the group.Keywords: collective action, moral, culture, social capital, export markets, dilemma collectivityABSTRAKTujuan penelitian ini adalah menganalisis proses munculnya dilemma kolektivitas dan upaya mengatasinya dalam kelembagaan kelompok tani serta menganalisis karakteristik kelompok tani untuk menfasilitasi tindakan kolektif dalam menghadapi pasar ekspor. Tindakan kolektif berkenaan dengan moral dan budaya, berbeda dengan tindakan rasional yang didasari oleh pilihan-pilihan individu. Tindakan kolektif dimaknai sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan mengenai tindakan kolektif erat kaitannya dengan modal sosial. Modal sosial menjadi faktor yang menjadi penyebab dan hasil tindakan kolektif. Keterkaitan teori tindakan kolektif dan modal sosial adalah unsur-unsurmodal sosial (kepercayaan, jaringan dan institusi) yang menjadi kerangka sekaligus syarat bagi tindakan kolektif. Penelitian ini merupakan studi riwayat hidup.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilemma kolektivitas petani muncul apabila kepentingan individu lebih dominan dibandingkan kepentingan kelompok. Dilema kolektivitas petani dapat “dijinakkan” dengan kepercayaaan antar individu yang tergabung dalam kelompok tani. Tindakan kolektif dalam bentuk kelembagaan kelompok tani dapat membantu petani untuk memenuhi persyaratan ketat yang diajukan oleh pasar ekspor. Karakteristik kelompok tani yang dapat menfasilitasi tindakan kolektif adalah: jumlah anggota kecil , kelompok dibentuk atas iktan ketetanggaan, ketua kelompo ksekaligus menjadi pedagang dan ada pemberian insentif pada individu yang tergabung dalam kelompok.Kata kunci: Tindakan kolektif, moral, budaya, modal sosial, pasar ekspor, dilemma kolektivita
Contestations Access to Agrarian Resources in Forest Area of Dodo Jaran Pusang, Sumbawa District, NTB
Get PDFABSTRACTControl and management of forests by the Government often gives rise to conflicts with communities, especially those that still utilize forest resources for their lives. This condition also occurs in forest area of Dodo, Jaran Pusang (RTK. 64) in Sumbawa, West Nusa Tenggara. Conflicts in forest area of Dodo involve community in Lawin village and Lebangkar village, sub-district Ropang, local government and the PT Newmont Nusa Tenggara who gained the concession of mining around forest area of Dodo. This research was qualitative research with a descriptive case study strategy. This research explains that the Lebangkar and Lawin community still can access forest of Dodo, indicated by a pattern of economic relations, socio-cultural and ecological of the communities with forest. The community also is constantly working to build power through FKDEL, YEP, SPPT, and SKPT movement to maintain access in the forest of Dodo. On the other hand, the Government of Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Society Ropang, Ranan, Lebin and Johnny wanted to access the forest of Dodo. Every actor has a different way to get access. The difference in the strength of the actor causing relationship tension between concerned actors.Keywords: agrarian contestations, access, Forest of Dodo, Lebangkar, LawinABSTRAKKontrol dan pengelolaan hutan oleh pemerintah sering menimbulkan pertentangan dengan masyarakat, terutama yang masih memanfaatkan sumber daya hutan untuk kehidupan mereka. Kondisi ini juga terjadi di Kawasan Hutan Dodo, Jaran Pusang (RTK.64) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Konflik di Kawasan Hutan Dodo melibatkan masyarakat di desa Lawin dan desa Lebangkar, kecamatan Ropang, pemerintah daerah dan PT Newmont Nusa Tenggara yang memperoleh konsesi pertambangan sekitar Kawasan Hutan Dodo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan startegi studi kasus deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Lawin dan Lebangkar masih dapat mengkases hutan Dodo yang ditunjukkan dengan pola hubungan ekonomi, sosial-budaya dan ekologi masyarakat dengan hutan. Masyarakat juga terus berupaya membangunpower melalui gerakan FKDEL, YEP, SPPT, dan SKPT untuk mempertahankan akses di hutan Dodo. Di sisi lain, pemerintah Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, masyarakat Ropang, Ranan, Lebin dan Lantung ingin mengakses hutan dodo. Setiap aktor memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan akses. Perbedaan kekuatan aktor menyebabkan ketegangan hubungan antara aktor-aktor berkepentingan.Kata kunci: kontestasi graria, akses, Hutan Dodo, Lebangkar, Lawi