Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning
Get PDFABSTRACTImplementation of local government regulation on spatial planning in Pandeglang Regency faced many obstacles, such as conflict between residents and companies in the Village Cadasari, Pandeglang Regency. The purpose of this research is to identify struggle for resources and the involved parties as well as to analyze the failure factors of Pandeglang Local Government to implement the spatial policy. This study used a qualitative descriptive approach. The results of the study illustrated that there were conflicts between company’s pros and cons. company’ cons, led by kiyai (Islamic priest), were citizens and students whom negatively affected by the establishment of company that caused difficulties of water resources access for daily needs and irrigation. On the other hand, company’s pros were Cadasari and Sukaindah village apparatus and some residents who wished to get benefit from increased employment opportunities supported by the Government of Pandeglang. The conflict was caused by the Local Government of Pandeglang who didn’t act as regulator and conflict resolution mediator but defended the existence of company while ignored the spatial planning. This proved that spatial policy is not only about technical aspect but also political one.Keywords: Politic of spatial planning, conflict, local government, resourcesABSTRAKImplementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang menghadapi banyak kendala, diantaranya konflik antara warga dengan perusahaan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik perebutan sumber daya air, pihak terkait dan alternatif solusinya serta menganalisis faktor penyebab kegagalan Pemda Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan konflik terjadi antara pihak yang setuju pendirian perusahaan dan yang kontra. Pihak yang kontra perusahaan adalah warga, santri, dan kiyai yang mendapat efek negatif pendirian perusahaan berupa kesulitan akses sumber daya air dan irigasi sawah. Pihak yang pro perusahaan adalah aparatur Desa Cadasari, sebagian warga yang berharap memperoleh manfaat peluang kerja serta Pemda Pandeglang. Konflik tersebut disebabkan Pemda Pandeglang tidak menjadi regulator dan mediator penyelesaian konflik tapi cenderung memihak perusahaan dengan mengabaikan RTRW. Hal tersebut menunjukkan kebijakan tata ruang adalah political aspect bukan technical aspect.Kata kunci: Politik tata ruang, konflik, Pemda Pandeglang, sumberday
Adolescent Women Marriage Practices and Peer Pressures in Rural West Java
Get PDFABSTRACTAdolescent marriage practices not only involve the structure in family or society but also related to the inter-individual social relations, one of them is peers. Peers are agent in the adolescent women marriage practices, because peers become a reference in act and behave for teenagers. The aim of this study are identify the peer pressures and analyze the agent’s actions of peers in adolescent women marriage practices. This research uses mixed-method that combines qualitative and quantitative. The results show that peers put pressures on three things related to adolescent women marriage practices in Gunungsindur village. Peers become one of the agents in adolescent women marriage practices. Peer’s actions are influenced by existing structures in society as well as by agency. Furthermore, the actions undertaken by peers or adolescent women actually perpetuate adolescent women marriage practices.Keywords: Adolescent marriage, agency, agent, peers, peer pressuresABSTRAKPraktik pernikahan remaja tidak hanya melibatkan struktur sosial tetapi juga berkaitan dengan relasi antar individu, salah satunya adalah teman sebaya. Teman sebaya merupakan agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan, tindakan dan perilaku remaja termasuk remaja perempuan mengacu pada teman sebayanya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tekanan yang diberikan oleh teman sebaya dan menganalisis tindakan agen yaitu teman sebaya dalam praktik pernikahan remaja perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui metode campuran. Penelitian ini menunjukkan bahwa teman sebaya memberikan tekanan dalam tiga hal terkait dengan praktik pernikahan remaja perempuan di Desa Gunungsindur. Teman sebaya menjadi salah satu agen dalam praktik pernikahan remaja perempuan Desa Gunungsindur. Tindakan yang dilakukan oleh teman sebaya dipengaruhi oleh struktur yang ada di masyarakat dan juga oleh agensi. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh teman sebaya maupun remaja perempuan justru melanggengkan praktik pernikahan remaja perempuan.Kata kunci: Pernikahan remaja, agensi, agen, teman sebaya, tekanan teman sebay
Structugency: A Theory of Action
Get PDFABSTRACTVarious social theories have been developed by many social scientists to explain human action individually as well as collectively. Latetely, some theories of human action are discussed within the frame of structure and agency. However, concepts of structure, agency, and their impacts on actor’s action are still debated. This article analyzes meaning of structure, agency, and their impacts onactor’s action. Method used is reviewing and analyzing some important literatures on the topics, consists of text books and international journals. It is shown that the concepts of structure is quite diverse,covers six forms. It is also developed here a concept of agency which emphasize the ability of an actor to think and act independently according to his/her own will. More over, it is argued that structure and agency should be differentiated; thus they are dualism, not duality. Both structure and agency influence an actor’s action.Keywords: Structure, agency, action, actor, structugencyABSTRAKBeragam teori dalam ilmu sosial telah dibangun oleh para ahli untuk menjelaskan tindakan manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Belakangan ini tindakan manusia banyak dibahas dalam bingkai perdebatan tentang struktur dan agensi. Namun demikian, ada perdebatan pula mengenai arti struktur, agensi dan kaitannya dengan tindakan aktor. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengertian struktur dan agensi serta peranannya terhadap tindakan aktor. Metode yang digunakan adalah me-review dan mengkaji literatur yang membahas topik tersebut. Kajian ini menunjukkan bahwa konsep struktur itu mempunyai beragam pengertian, mencakup enam bentuk. Sementara itu, dari beragam pengertian agensi, kajian ini mengetengahkan konsep agensi yang menekankan kemampuan seseorang (aktor/agen) untuk berpikir, bersikap dan bertindak secara independen, bebas, dan otonom, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kajian ini juga mengajukan argumentasi bahwa struktur dan agensi itu bersifat dualisme, dan keduanya mempengaruhi tindakan aktor.Kata kunci: Struktur, agensi, tindakan, aktor, struktugens
Analysis of Political Economiy Power to Access Land Forest (The Case of Three Communities in Production Forest Tebo District Jambi)
Get PDFABSTRACTThe overlapping of forest management in Indonesia is one of explaining factor in people to occupy forest land. In Jambi, it was identified three communities which grab forest land in production forest area in which many of this area is concessioned to PT. ABT due to ecosystem restoration since 2015. Three communities living in those area are Talang Mamak, Malay Suo-Suo, and migrant from outside region. From this situation, there is a problem relating to the uncertainty of occupation area by three communities in which it is identified inside forest consession area or outside forest consession area of PT. ABT. The other critical issues is that until recently these three community are still able to encroach illegal land and grab the land. It is then questioned what power that three community have, to support their action in encroaching the land. Therefore, focus of this research is to analyze power of three communities to occupy forest land. Power analysis was performed by identifying bundle of power through the mechanism of access by three communities. This research used a qualitative and quantitative research. Data collection technique used in-depth interview, observation, structural interview, and literature study. The results showed that there are three powers that be the strength of the community that is political power, ideological power, and connections power.Keywords: Power, access, production forestABSTRAKPengelolaan hutan yang tumpang tindih di Indonesia menjadi faktor penyebab bagi masyarakat untuk mengokupasi lahan hutan. Di Jambi, teridentifikasi tiga komunitas mengokupasi lahan hutan di kawasan hutan produksi yang sebagian wilayahnya dikonsesikan kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh sejak tahun (ABT) 2015 untuk restorasi ekosistem. Tiga komunitas tersebut antara lain Suku Talang Mamak, Orang Melayu Suo-suo, dan pendatang. Dari situasi ini, ada sebuah persoalan berkaitan dengan ketidakjelasan area okupasi apakah area yang diokupasi oleh tiga komunitas tersebut teridentifikasi ke dalam area hutan konsesi PT. Alam Bukit Tigapuluh atau di luar area hutan konsesi. Isu penting lainnya adalah bahwa sampai saat ini tiga komunitas ini masih mampu melanggar batas tanah ilegal dan mengambil tanah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kekuasaan apayang dimiliki oleh tiga komunitas, untuk mendukung aksi mereka di dalam kawasan okupasi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan tiga komunitas untuk mengokupasi lahan hutan. Analisis kekuasaan dilakukan dengan mengidentifikasi bundle of powermelalui mekanisme akses oleh tiga komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam, observasi, wawancara struktural, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga kekuasaan yang menjadi kekuatan komunitas yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ideologi, dan kekuasaan relasi.Kata kunci: Kekuasaan, akses, hutan produks
Adaptive capacity of coastal community to food insecurity due to climate change-a case of village in West Java
Get PDFABSTRACTClimate change provokes various problems on coastal community’s life such as reduction in the quantity and quality of the catch, sea-water flood, storms, tidal waves, and drought. Many impacts of climate change will not lead to the vulnerability of coastal communities when a community has sufficient adaptive capacity. The purpose of this study was to analyze the adaptive capacity of coastal communities to food insecurity as the impacts of climate change. Mix method approach such as survey, in-depth interviews, focus group discussions and observation was applied to collect the data. The unit analysis was community level (n = 100 poor fishery households, beneficiaries of government’s poor rice program). The adaptive capacity of communities to food insecurity is relatively low due to low institutional memory, unable to conduct innovative learning and especially the lack of connectedness with others outside the community. There is no Collective action to cope with food insecurity due to poverty, community’s culture and lack of local leadership.Keywords: Climate change, adaptive capacity, coastal community, food insecurityABSTRAKPerubahan iklim menimbulkan banyak masalah pada kehidupan komunitas pesisir seperti penurunan kualitas dan kuantitas tangkapan, rob, badai, gelombang pasang dan kekeringan. Berbagai dampak perubahan iklim tidak akan menyebabkan kerentanan komunitas pesisir bila komunitas itu mempunya kapasitas adaptasi yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kapasitas adaptasi komunitas nelayan untuk melihat kesiapan komunitas dalam menghadapi kerawanan pangan akibat perubahan iklim. Pendekatan survei, wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi digunaan untuk mengumpulkan data. Unit analisa adalah pada tingkat masyarakat dengan sumber data 100 rumahtangga nelayan miskin yang merupakan penerima program raskin. Kapasitas adaptasi masyarakat terhadap kerawanan pangan tergolong rendah karena rendahnya institutional memory, tidak mampu melakukan innovative learning dan kurangnya connectedness terutama dengan pihak lain di luar komunitas. Aksi kolektif dari komunitas untuk mengatasi kerawanan pangan tidak ada yang disebabkan oleh kemiskinan,budaya komunitas dan kurang berfungsinya kepemimpinan lokal.Kata kunci: Perubahan iklim, kapasitas adaptasi, pantai komunitas, kerawanan panga
Canalization of Ethnic Politics in Makassar
Get PDFABSTRACTLiberal democracy in the multicultural society provides practical consequences for the existence of ethnic political practices in local politic arena. This research aimedto found the canalization of ethnic politic in Makassar by using qualitative research method and actor-structural perspective, it emphasize on subjectivism, objectivism, and historical perspective.The units of analysis in this study were various actors who come from different ethnic backgrounds (Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, and Chinese descent) in the city of Makassar, South Sulawesi. Data was collected by researchers through in-depth interviews, structured interviews, and Focus Group Discussion (FGD) with people from different backgrounds such as politicians, bureaucracy, academia, and NGO activists.Although the ethnic groups in Makassar have always shared the common value system, inter-ethnic relations are determined by three factors; the history of ethnicity, ethnic demographic structure, and dynamics of local politics based on ethnic. The three factors have various implications to the control of political and economic structure in the realm of ethnic politic. Thus, the result performed that is the pattern of political dynasty becomes an inevitable necessity.Keywords: Canalization, ethnic politic, Makassar, desentralizationABSTRAKPilihan demokrasi liberatif dalam masyarakat multikulturalisme memberikan konsekuensi hadirnya praktik-praktik politik etnik dalam arena politik lokal. Penelitian yang bertujuan menemukan pola kanalisasi politik etnik di Makassar ini menggunakan metode kualitatif berperspektif aktor-struktur dengan sifat penelitian subyektivisme, obyektivisme, dan historis. Unit analisis penelitian adalah aktor yang berasal dari latar belakang etnik berbeda (Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Cina) yang berdomisili di Makassar. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, wawancara terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) beragam profesi (politisi, birokrasi, akademisi, dan aktivis NGO). Terjadi pembauran kelompok etnik di Makassar dan siri’ sebagai nilai-nilai bersama yang diakui etnik Bugis maupun Makassar, namun relasi antar etnisitas di arena politik lokal ditentukan tiga faktor, yaitu sejarah etnisitas, struktur demografi etnik, dan dinamika politik lokal berbasis etnik. Selanjutnya ketiga faktor tersebut, berimplikasi terhadap penguasaan struktur politik dan ekonomi dalam kerangka politik etnik. Alhasil, pola kedinastian di arena politik lokal menjadi keniscayaan yang tidakterhindarkan.Kata kunci: Kanalisasi, politik etnik, Makassar, desentralisas
Protection of Migrant Workers from Upstream to Downstream through “Peduli Buruh Migran” Villages (Desbumi): Study at Kuripan Village, Central Java and Nyerot Village, West Nusa Tenggara
Get PDFABSTRACTThe high Number of Indonesian migrant workers (IMWs)workingin abroad, in facts, is not supported by adequate government protections. Due to BNP2TKI Crisis Center data of 2016, there are at least 27 thousand casesfaced by IMWs working in many countries all over the world. According to the research results conducted Wulan (2011), problems faced by IMWs in the destination countries, 80 percent of those come from villages. A village actually has strategic roles to becomes a foundation of safe migrations since villages arethe first exit doorsforpotential IMWs. The government negligence in protecting IMWs eventually results in village constructive fights to protect their people. IMWs protection is realized in migrant workers caring villages initiated by some villages such as inKuripan Wonosbo Central Java and Nyerot Lombok West Nusa Tenggara; Qualitative method is used in this research by having deep interviews, observation, andfocus group discussion with head of Desbumi’s village, village goverment.The results show that the existence of Desbumi can be a model of IMW’s protection from upstream to downstream and it means that the state present in the protection of IMWs.Keywords: Village, desbumi, protection, Indonesian Migrant WorkersABSTRAKTingginya jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja ke luar negeri, ternyata tidak diimbangi perlindungan yang memadai oleh negara. Pada tahun 2011-2016 berdasarkan data dari Crisis Center BNP2TKI, terdapat sedikitnya 27 ribu kasus yang menimpa BMI yang berada di berbagai negara. Berdasarkan hasil penelitian Ecosoc (2008), permasalahan yang dihadapi BMI di Negara tujuan, 80 persen sumbernya justru berasal dari desa. Desa sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi basis bermigrasi aman, karena desa adalah pintu keluar yang pertama bagi seorang calon BMI. Abainya pemerintah terhadap perlindungan BMI pada akhirnya justru melahirkan perlawanan-perlawanan yang konstruktif dari desa-desa untuk melindungi para warga mereka. Perlindungan terhadap BMI itu diwujudkan dalam desa peduli buruh migran (desbumi) yang diinisiasi beberapa desa, antara lain Desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah. Untuk itu peneilitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak keberadaan Desbumi terhadap perlindungan BMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD terhadap kepala desa, pengurus desbumi serta tokoh masyarakat di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan desbumi mampu menjadi model perlindungan BMI dari hulu sampai hilir dan menjadikan negara hadir dalam perlindungan BMI.Kata kunci; Desa, desbumi, perlindungan, Buruh Migran Indonesi
The Vicious Circle of Poverty in Rural Society, Case Study of Tobacco Farmers in the Rural Area of Lombok Island
Get PDFABSTRACTPoverty is the cause of hunger, marginalization, neglectand the other social problems. Rural area, which most of its people work in agriculture, generally have more poor people than urban area. Lombok Island in NTB Province as one of the main producers of tobacco in Indonesia is one of the region with higher poor people percentage comparing to national percentage of poor people. This research aimed to know the pattern of vicious circle of poverty in tobacco farmers in Lombok Island. This research used qualitative method with descriptive approach. The number of respondents in this research are a hundred persons which were choosed by random sampling. While the research areas were choosed by purposive method. The research result revealed that the tobacco farmers in rural Lombok experienced the new pattern of vicious circle of poverty. Since the farmers had low level of capital, it encourage the farmers to make a collaboration with Tobacco Company which was create the dependence of farmers to tobacco commodity and Tobacco Company. Dependence on Tobacco Company make bargaining positions of farmerslowin transaction processwhich cause the farmers income become low. Low income lead the tobacco farmers to the ‘debt trap’ and low capital.Keywords: poverty, rural, farmers, tobacco, LombokABSTRAKKemiskinan adalah penyebab dari kelaparan, marginalisasi dan keterlantaran serta fenomena-fenomena negatif sosial lainnya. Kawasan pedesaan yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian umumnya memberikan sumbangan yang lebih besar dalam hal jumlah penduduk miskin dari pada kawasan perkotaan. Pulau Lombok di NTB sebagai penghasil utama tembakau di Indonesia adalah salah satu daerah dengan prosentase penduduk miskin lebih tinggi dari pada prosentase penduduk miskin nasional. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola lingkaran setan kemiskinan pada petani tembakau di Pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Responden berjumlan seratus orang dipilih secara random sampling di wilayah penelitian yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tembakau di pedesaan Pulau Lombok mengalami lingkaran setan kemiskinan dengan pola baru. Rendahnya tingkat modal petani mendorong petani untuk bermitra dengan perusahaan tembakau, kemitraan ini kemudian menciptakan ketergantungan petani pada komoditas tembakau dan perusahaan mitra, ketergantungan itu membuat posisi tawar petani lemah dalam proses transaksi yang mengakibatkan rendahnya pendapatan petani, pendapatan yang rendah membuat petani terjebak pada debt trap dan tidak mampu mengakumulasi modal, dengan demikian petani kembali memiliki modal yang sangat rendah.Kata kunci: kemiskinan, pedesaan, petani, tembakau, Lombo
Perspective on Institutional Legitimacyof Sea-ranching at Seribu Island-Jakarta
Get PDFABSTRACTThe main problem of shallow water fisheries is overfishing. To improve fishing capacity of overfished fisheries is potentially by implementing sea ranching. Sea ranching isa process of releasing juvenile to certain enclose marine water under process of put-grow-take system. Two crucial aspects for implementing sea-ranching system are space management and access control of fishermen to fisheries resources. Implementation of this concept needsstrong legitimated institution. This paper is aimed to analysis legitimation issues of sea ranching institution at Semak Daun shallow water in Seribu Island-Jakarta base on legitimacy theory both of legal-substantial and sociopolitic-cognitive perspective.Legitimacy is heavily perception matter, which is assumed that institution body is allowed to take expected, proper and right actions. The legitimated sea ranching institutionrequires a powerful authority to develop regulations and to take enforcement actions. For doing so, itmust meet political, regulative, scientific and morality reasons. For complementary that institution also needs to be supported by institutional pillars including regulative, normative and cognitive perspectives. Results of this analysis will be one of references to develop implementing institution of sea ranching at study site.Keywords: institutional legitimacy, overfishing, sea-ranching, shallow waterABSTRAKProblem utama perikanan perairan dangkal adalah tangkap lebih.Untuk meningkatkan produktivtas perikanan yang tangkap lebih dapat dilakukan dengan menerapkan sea ranching. Sea ranching adalah pelepasan juvenil yang dibudidayakan ke lingkungan laut tertutup dalam sistem lepas-tumbuh-panen. Dua aspek krusial penerapansea-ranching adalah tata ruang dan pengendalian akses nelayan pada sumberdaya. Implementasi sea ranchingmemerlukan kelembagaan yang mempunyai legitimasi kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu legitimasi kelembagaan sea ranching pada perairan dangkal Semak Daun di Kepulaun Seribu-Jakarta dalam pandangan teoritis baik dalam perspektif legal-substansial dan sosial politik-koginitif. Legitimasi lebih merupakan persoalan persepsi, yang diasumsikan bahwa lembaga diijinkan untuk melakukan suatu tindakan yang yang diharapkan, tepat dan benar. Lembaga pengelola sea ranching yang legitimatif membutuhkan kewenangan yang kuat untuk menyusun peraturan dan melakukan tindakan penegakannya. Untuk itu, kelembagaan sea ranching harus memenuhi alasan politis, regulatif, ilmiah, dan moralitas. Untuk melengkapinya, kelembagaan tersebut juga membutuhkan dukungan pilar-pilar kelembagaan yang mencakup perspektif regulatif, normatif dan kognitif.Hasil analisis ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk membangun kelembagaan implementasi sea ranching di lokasi studi.Kata kunci: legitimasi kelembagaan, perairan dangkal, sea-ranching, tangkap lebi
Rural Poverty, Population Mobility, And Agrarian Change: A Historical Overview
Get PDFABSTRACTTo overcome some economic difficulties, especially poverty, most poor people in the rural area decide to adopt a migration strategy (especially going to foreign countries). The decision to become international migrants contributes to the national economy (foreign exchange) at the macro level and their nuclear family (remittance) at the micro level. The remittance or cash money, in turn, enables them to meet their needs and even accumulate some assets (e.g. land and house) to be used as capital, resulting in a transformation of local agrarian structure. Some studies showed that the welfare of migrants’ families has increased significantly. Such an improved welfare of poor rural families has made rural community more dynamic in the vertical social mobility, including the efforts to extend their contract and motivate family members and the community to become international migrants (theory of cumulative causes, poverty-agrarian proposition, and poverty-migration proposition). This study has four initial hypotheses, namely: (1) change in agrarian structure affects poverty condition, (2) poverty (agrarian) affects population mobility, (3) population mobility (resulted remittance) affects agrarian structure, and (4) structural change in agraria causes new poverty. The diverse management and utilization of agrarian resources (poverty condition and the choice of population mobility —international migration) imply changes in the local agrarian structure which in turn produces new poverty and new agrarian classes.Keywords: agrarian structure, poverty, population mobility, persistenceABSTRAKMasyarakat miskin pedesaan pada akhirnya memilih menjadi pelaku migran dalam upaya mengatasi sejumlah kesulitan ekonomi (mengatasi masalah kemiskinan) yang dihadapinya. Pelaku migrasi mengambil keputusan dan berangkat menjadi migran pada akhirnya berkontribusi secara nasional (devisa negara) di aras makro dan terlebih di aras mikro (keluarga inti) pelaku migran-berupa remiten. Hasil remiten (khususnya ekonomi-uang) pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan mampu mengakumulasi asset (misal lahan dan rumah) untuk dijadikan modal bahkan ke arah perubahan struktur agraria lokal. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan peningkatan kesejahteraan keluarga pelaku migrasi. Perubahan kesejahteraan masyarakat miskin ini menjadi makin baik pada akhirnya mendinamisasi masyarakat pedesaan misalnya mobilitas sosial vertikal naik, termasuk upaya-upaya untuk melanjutkan kontrak menjadi pelaku migran, mendorong anggota keluarga dan komunitas menjadi pelaku migran (teori penyebab kumulatif, proposisi kemiskinan-agraria, proposisi kemiskinan-migrasi).Tiga hipotesis pengarah sebagai gagasan awal adalah (1) perubahan struktur agraria mempengaruhi kondisi kemiskinan; (2) kemiskinan (agraria) mempengaruhi laju gerak penduduk; (3) gerak penduduk (menghasilkan remiten) mempengaruhi perubahan struktur agraria, dan (3) perubahan struktur agraria menghasilkan kemiskinan baru. Ragam implikasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria (kondisi kemiskinan dan pilihan gerak penduduk-migrasi internasional) berimplikasi pada perubahan struktur agraria dan selanjutnya menghasilkan kemiskinan baru dan golongan kelas baru.Kata Kunci: stuktur agraria, kemiskinan, gerak penduduk, persiste