Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Land Tenure Dynamics on Forest Conservation Area: Case Study in Grand Forest Park Sultan Thaha Saifuddin
Get PDFABSTRACTLocated at Jambi Province, the Grand Forest Park of Sultan Thaha Saifuddin (GFP STS or GFP in short) was established at 2001. The GFP STS, previously known as the Senami Forest, spread over three sub-districts of Batang Hari District i.e. Bajubang, Muara Bulian and Muara Tembesi. Before appointed as GFP STS the status and function of Senami forest changing four times (at 1933, 1987, 1999, 2001). The implication of this changing policy combine with weak law enforcement are uncertain tenurial arrangement for access, control, and use the resource in particular within the area of GFP. As result, at present forest cover of GFP only left 15 to 30 percent. In addition, among the various types of forest conservation areas, Grand Forest Parks is more vulnerable for land accessing than the National Park. Therefore, it is interesting to examine what is the impact of those series changing forest property and governance to the tenurial arrangement among and between actors within the area of GFP STS. This research applied qualitative method with semi structured and in deepth interview with key informant and participant observation whose selected by snowball technique. The result shows long-term series of change of access to GFP (1933, 1987, 1999 and 2001) have significantly change the legal rights, actual rights and practice use of land/resource among and between user groups. The access is considered either as legal or illegally.Keyword: land tenure, forest conservation, access mechanism, grand forest park, Sultan Thaha SaifuddinABSTRAKTaman Hutan Raya (THR) Sultan Thaha Saifuddin (STS) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan pada tahun 2001. THR STS, yang sebelumnya diketahui sebagai kawasan Hutan Senami oleh penduduk lokal, melintas di tiga Kecamatan antara lain Bajubang, Muara Bulian, dan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sebelum ditetapkan sebagai kawasan THR pada tahun 2001, status dan fungsi kawasan Hutan Senami pernah mengalami beberapa kali perubahan antara lain pada tahun 1933, 1987, 1999 dan 2001. Implikasi dari serangkaian perubahan kebijakan yang berpadu dengan lemahnya penegakan hukum adalah munculnya ketidakpastian pengaturan tenurial terhadap akses, penguasaan, dan pemanfaatan sumberdaya hutan di dalam kawasan THR STS. Dampaknya, saat ini luas tutupan hutan di kawasan THR STS hanya tersisa 15 hingga 30 persen saja. Selain itu, diantara berbagai jenis kawasan hutan konservasi, Taman Hutan Raya merupakan kawasan yang lebih rentan terhadap akses lahan dibandingkan dengan Taman Nasional. Dengan demikian, menarik untuk dikaji bagaimana dampak dari serangkaian perubahan kebijakan dan status kepemilikan hutan tersebut terhadap pengaturan penata-kelolaan hutan diantara berbagai aktor di dalam kawasan THR STS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan kunci dan responden yang ditentukan melalui teknik snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rangkaian panjang perubahan akses pada kawasan THR STS (1933, 1987, 1999, dan 2001) telah secara signifikan merubah hak legal, hak aktual, dan praktik pemanfaatan lahan/sumberdaya di dalam dan diantara berbagai kelompok pengguna. Mekanisme akses juga dilakukan baik secara legal maupun ilegal.Kata Kunci: tenurial lahan, hutan konservasi, mekanisme akses, taman hutan raya, Sultan Thaha Saifuddi
Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang)
Get PDFABSTRACTThe aim of this research is to describe conflict dynamics in the forest area of Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, especially in Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung using descriptive methods with in depth interview, observation and documentation. The informants are choosed from all stake holders involved in the forest area management, include the inhabitant of the villages around BKPH Tanggung forest area and officers from Perum Perhutani. According confict theory of Wehr and Baros, the conflict between the villagers around the forest with Perum Perhutani caused by incompatible goals in the context of incompatible roles in forest area management and contested resources. The main actors are the villagers around the forest and Perum Perhutani, and secondary actors like the chief of villages, and LMDH comittees. The conflict dynamics since 1989 until now is caused by fluctuation of interaction between the villagers and Perhutani depend on the cooersiveness level of both sides.Keywords: conflict dynamics, conflict analysis, forest management conflict, forest villageABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika konflik yang terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang khususnya di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung. Metode yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan dokumentasi. Informan yang diwawancara adalah masyarakat sekitar hutan yang merupakan warga Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dan petugas Perhutani setempat. Berdasarkan teori konflik Wehr dan Bartos, konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan (incompatible goals) yang berlatar belakang perbedaan peran dalam pengelolaan hutan dan perebutan sumberdaya hutan. Aktor utama konflik adalah masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani, di samping itu ada beberapa aktor tambahan seperti Kepala Desa, dan Pengurus LMDH. Dinamika konflik sejak tahun 1989 sampai saat ini merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan Perhutani yang berfluktuasi menurut tingkat koersivitas kedua pihak.Kata kunci: dinamika konflik, analisis konflik, konflik pengelolaan hutan, masyarakat sekitar huta
Portrait of The Minangkabau Culture According to Hofstede’s Six Cultural Dimensions
Get PDFABSTRACTThe shifting local cultural values often become a discourse in discussing the effects of globalization influx. But in Minangkabau these concerns can still be ruled out, thanks to the power of ‘study to nature’ philosophy. This is a custom rule that should not be changed. This study raises the popularity of the Hofstede’s concept and uses the six cultural dimensions to map out the differences in parental characteristics based on rural versus semi-urban areas, family typology and life experiences. It also analyzes the response of adolescents towards culture inheritance based on their birthplace. This quantitative study uses a simple summation operation with 106 sample respondents. Each respondent is a family unit consisting of a father, a mother, and adolescent(s) aged 10-19 years. The low score of LTO indicates that the inheritance of Minangkabau cultural values has been going on for some time by parents to their teenagers. Low UAI and IVR scores do not conflict with Minangkabau cultural tenet, although according to Hofstede this condition needs a revamping. Supposedly the value of matrilineal culture is taught by a Minang mother and her brother. However, anomalies were found in non-Minang father and Minang mother (nMF+MM) due to the absence of the mother’s brother in educating his nephew.Keywords: Hofstede’s six cultural dimensions, core value, cultural inheritanceABSTRAKPeristiwa pergeseran nilai budaya lokal sering menjadi wacana dalam membahas akibat dari masuknya pengaruh globalisasi. Namun di Minangkabau kekuatiran ini masih bisa dikesampingkan berkat kekuatan dari penerapan filosofi berguru pada alam. Ini merupakan aturan adat yang tidak boleh berubah. Penelitian ini mengangkat kembali kepopuleran konsep Hofstede dan menggunakan keenam dimensi budayanya untuk memetakan perbedaan karakteristik orang tua berdasarkan daerah tempat tinggal, tipologi keluarga dan pengalaman. Penelitian juga menganalisis respon remaja terhadap pewarisan budaya berdasarkan tempat lahirnya. Penelitian kuantitatif ini menggunakan operasi penjumlahan sederhana dengan 106 sampel responden. Masing-masing responden merupakan satu unit keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan remaja berusia 10-19 tahun. Ukuran LTO yang rendah merupakan indikator telah berjalannya upaya pewarisan nilai budaya Minangkabau selama beberapa saat oleh orang tua kepada anak remajanya. Namun skor UAI dan IVR yang rendah tidak bertentangan dengan ajaran budaya Minangkabau, meskipun menurut Hofstede kondisi ini memerlukan pembenahan. Seharusnya nilai budaya matrilineal diajarkan oleh seorang ibu Minang dan saudara laki-lakinya. Namun ditemukan anomali pada keluarga ayah non-Minang dan ibu Minang (AnM+IM) karena terjadi kevakuman peran dari saudara laki-laki ibu dalam mendidik keponakannya.Kata kunci: keenam dimensi budaya Hofstede, nilai inti, pewarisan buday
Deagrarianization and Livelihood Dislocation of Peasant Community in Rural Java
Get PDFABSTRACTThis study aim to analyze the deagrarianization phenomena occurring in peasant communities in rural Java. The research was done by explanative case study approach. The emic perspective is used to perform close reading through participation observation. Data is obtained through the collection and analysis of individual experiences (life history). Data analysis was done descriptively. The result shows that character as an agrarian village still survives. The villages still have peasants and active agriculture activity. Agriculture still in production. Nevertheless, the characteristic of agrarian community as the base of agrarian village, certainly experiencing a decay. Agrarian community are not peasants who cultivate their agricultural land, but they are ‘quasy peasants’ who hire other people to do it. The real deagrarianizaton threats come from within peasant community itself. Agriculture was stopped in the second generation. The third generation from community more attached to various non-agriculture activities that grows exclusively.Keywords: quasi peasant, agriculture, deagrarianization, communityABSTRAKPenelitian ini menganalisis fenomena deagrarianisasi yang terjadi pada komunitas petani di pedesaan Jawa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus eksplanatif. Perspektif emik digunakan untuk melakukan pembacaan jarak dekat (close reading) melalui partisipasi observasi. Data diperoleh melalui pengumpulan dan penganalisaan pengalaman individu (life history). Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter sebagai desa agraris masih tetap bertahan. Desa masih memiliki petani dan masih menunjukkan aktivitas pertanian yang dilakukan secara aktif. Produksi pertanian masih berjalan. Meskipun demikian karakter komunitas agraris sebagai penopang desa agraris mengalami peluruhan secara pasti. Komunitas agraris bukanlah petani yang mengerjakan lahannya sendiri, tetapi mereka adalah ‘petani semu’ yang mempekerjakan orang lain untuk mengolah sawah. Ancaman deagrarianisasi yang nyata bukan berasal dari luar komunitas, melainkan hadir dari dalam komunitas petani sendiri. Pertanian secara aktif berhenti pada generasi kedua. Generasi ketiga dari komunitas petani lebih lekat dengan berbagai aktivitas non pertanian yang tumbuh semakin eksklusif.Kata kunci: petani semu, pertanian, deagrarianisasi, komunita
Role of Fisher Group in The Fisheries Development in Sadeng Coast Gunungkidul Regency
Get PDFABSTRACTThis research aims to understand the role of a fisher group as learning class, cooperation media, production units, and business units in the development of fisheries in Sadeng Coast. The survey was conducted in March-June 2014. Selected fisher group was Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo, as the main group of fisher in Sadeng. Responden with amount of 30 fishers were taken randomly as the samples. The research results showed that fisher group has been performing its good role as learning class and cooperation media, less role as a production units, and lack of role as a bussines unit. The existence of fisher group raises knowledge-skills, access to productive resources, and information related to capital, market, technology and network to its members, and finally triger positive impact on the rising of fisheries productivity. New goverment initiative on the promotion of collective-based business (Kelompok Usaha Bersama or KUB) through its program so-called Fisheries for Rural Business Development Program (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan or PUMP) lead fisher group, Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo, informally act as the coordinator group. This research also showed that the ability of fishers to organized theirself at a certain level indicate the independence and self-supported of fisher community. Thus, the fisher group can be reference model of rural development, especially coastal area.Keywords: Fisher, Group, Gunungkidul, Rural DevelopmentABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelompok nelayan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan unit usaha serta mempelajari perkembangan dan pengaruh kelompok nelayan dalam perkembangan perikanan di Pantai Sadeng. Penelitian dilaksanakan pada Maret – Juni 2014 dengan menggunakan metode survei. Penentuan kelompok nelayan dilakukan secara purposive yaitu Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo sebagai kelompok induk nelayan di Pantai Sadeng. Jumlah sampel sebanyak 30 orang responden yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan secara umum kelompok nelayan telah menjalankan perannya sebagai kelas belajar dan wahana kerjasama dengan baik, sebagai unit produksi dengan cukup baik, dan sebagai unit usaha dinilai kurang baik. Keberadaan kelompok berimplikasi pada meningkatnya pengetahuan-keterampilan, akses terhadap sumber-sumber produktif dan informasi terkait dengan modal, pasar, teknologi ataupun jaringan bagi anggota, yang kemudian berdampak positif terhadap produktivitas usaha perikanan. Tumbuhnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) akibat adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) menyebabkan Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo secara informal berperan sebagai kelompok induk. Peran kelompok nelayan yang utama saat ini adalah sebagai rukun nelayan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan nelayan mengorganisasikan diri pada taraf tertentu menunjukkan karakter kemandirian dan keswadayaan komunitas nelayan. Dengan demikian, kelompok nelayan dapat menjadi refrensi model pembangunan di pedesaan, khususnya pada wilayah pesisir.Kata kunci: Nelayan, Kelompok, Gunungkidul, Pembangunan Pedesaa
Typology Conflict of Forest Area on Boundary Demarcation Process in Bangka Island Region
Get PDFABSTRACTDesignation of forest area in Bangka Island region, Bangka Belitung Province according to Kepmenhut 357/Menhut-II/2004 has provoked a conflict between the various interested parties. Boundary demarcation process as the next stage from designation forest area had a conflict with local communities. This study had purpose to identifylanduse and landcover condition of forest area and the type of conflict. The applied methode was image intepretation and classification and alsoRaTA (Rapid Land Tenure Asessment). The study showed that landuse and landcover condition was dominated with grassland and the form of occupied local people is cropland, palm oil plantation, open field, and the settlement. Tke kind of conflict in the field study was strugle of access and withdrawall rights of land resources in the forest area that causes by different persepsion between local peoples and the Goverment as the parties has management and demarcation boundary authorithy of forest area with the problem is illegal activity and land convertion from other use area into forest area. Forest Management based by The Community would be ideal conflict resolution and those need the socialisation, intensive and effective communication between the parties that had a conflict.Keywords: forest land tenure conflict, landuse and landcover, conflict resolutionABSTRAKPenunjukan kawasan hutan di wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 menimbulkan konflik bagi para pihak yang berkepentingan. Proses penataan batas sebagai tahapan berikutnya dari penunjukan kawasan hutan mengalami penolakan dan konflik dengan masyarakat lokal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi penutupan dan penggunaan lahan kawasan hutan serta tipe konflik yang terjadi melalui intepretasi dan klasifikasi citra satelit serta analisis RaTA (Rapid Land Tenure Asessment). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan wilayah penelitian didominasi oleh semak belukar dan bentuk okupasi lahan masyarakat berupa lahan terbuka, kebun sawit, kebun campuran dan pemukiman. Tipologi konflik yang terjadi lebih kepada konflik perebutan hak akses dan hak pengelolaan sumber daya lahan yang terdapat di dalam kawasan hutan yang disebabkan karena perbedaan persepsi antara masyarakat dengan Pemerintah sebagai pemegang wewenang pengelolaan dan penataan batas kawasan hutan dengan bentuk permasalahan berupa perambahan kawasan hutan dan adanya alih fungsi lahan dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan hutan. Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) menjadi resolusi konflik yang ideal dan perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi yang intensif dan efektif antar para pihak.Kata kunci: konflik penguasaan lahan, penutupan dan penggunaan lahan, resolusi konfli
Community Social Capital in Fullfilment Child’s Rights of Women Migrant Workers in Soppeng District, South Sulawesi
Get PDFABSTRACTFulfillment child’s rights of women migrant workers is not only the parents responsibility, but communities responsibility as well.The presence of community in parenting is presumed to support the fulfillment child’s rights of women migrant workers. This research aims to describe fulfillment of child’s rights of women migrant workers in Soppeng district and analyze the social capital in community that affect to the fulfillment of child’s rights of women migrant workers. This study which uses mixed-method by combining qualitative and quantitative approaches. There are five child’s right that must be fulfilled, are the right to civil and freedom, the right to family and alternative parenting, the right to health and welfare, the right to education,the use of leisure and cultural activities, and the right to special protection. The results show that some of child’s rightsare not properly fulfilled, particularly for boys in the right to civil and freedom and the right to family and alternative parenting. Even though it is not utilized well by family of women migrant workers, social capital of consummatory and instrumental in community possesses a significant role to encourage the parenting for child of women migrant workers that is undertaken by caregiver.Keywords: Social capital, child’s rights, parenting, women migrant workersABSTRAKPemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga komunitas. Kehadiran komunitas dalam pengasuhan dianggap memberikan dukungan terhadap pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan di Kabupaten Soppeng dan menganalisis modal sosial dalam komunitas yang memengaruhi pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Terdapat lima hak dasar anak yang wajib dipenuhi, yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta hak perlindungan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hak dasar anak buruh migran perempuan terpenuhi dengan baik, khususnya bagi anak laki-laki. Modal sosial komunitas yang bersifat consummatory dan instrumental memiliki peran besar untuk mendukung pengasuhan yang dilakukan pengasuh pengganti bagi anak buruh migran perempuan, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga BMP.Kata kunci: Modal sosial, hak dasar anak, pengasuhan, buruh migran perempua
Transformation of Livelihood Institutions and the Organization of Punan Dayak Communities in Berau District, East Kalimantan
Get PDFThe social-ecological system of forests are changing with increasing modernity and has prompted the forest-dependent Dayak Punan community to adapt to the new conditions. In addition to changing livelihood structures, the institutional setting and social norms of subsistence strategies are also undergoing adaptation process. Therefore, the main question of this research is what institutional transformation are occuring of livelihoods in the Punan Dayak community as an adaptation to the modernity that entering the region where they live? A qualitative approach supported by quantitative data is used to obtain data and information in four Punan Dayak communities in Berau District, East Kalimantan. The level of dependence of Punan Dayak households on forests is declining, marked by increasing dominance of non-forest livelihood sources (i.e. wages and business). Institutions guiding the interaction between communities and the forest as a source of livelihoods, has also changed. In the four communities studied, the process of institutional transformation has produced four types of institutional organisations of subsistence vs. income dependent livelihoods, namely: subsistence-collective (livelihood activities to meet household food carried out in groups), subsistence-collective to commercial-contractual transition, commercial-collective (a livelihood activity aimed at earning money coordinated by the institution at the community level), and commercial-contractual (livelihood activities aimed at earning money/profits through formal working relationships individually or in groups)
The Vulnerability of Mantigola Bajo Household In Wakatobi Marine National Park
Get PDFABSTRACTThe purpose of this research is for describing vulnerability’s typologies by Bajo Mantigola household as a result of the prohibition of fishing activity in Maromaho reef, after the establishment of zonation and regional autonomy as the starting point of marine tourism development in Wakatobi Regency. The research was conducted from March to May 2017, on Bajo fishing community in Mantigola Village, South Kaledupa Subdistrict, Wakatobi Regency, South-east Sulawesi Province. This research was a descriptive study using quantitative research paradigm and supported by qualitative (post-positivistic) research. The results showed that based on a side of human capital, Bajo fisher head of households were a very low formal education. This fact have consequences to Bajo Mantigola households. They can not expand their livelihoods other than capture fisheries activities. In terms of social capital, Bajo fishermen’s households are relatively more vulnerable when they related to kaledupa land-dweller who do not provide opportunities for their economic development in Kampung Mantigola. Meanwhile, physical capital side, Bajo Mantigola Kampung is low in economic facilities such as the market, which should be a catalyst for economic development in the village of Bajo Mantigola. These four capital conditions eventually result in vulnerability to economic capital. Low income in the West wind season related to debt traps, consumptive attitudes, and less alternative income. The vulnerability can ultimately lead to illegal fishing practices that damage the environment due to the emergence of livelihood instability. And also, this paper will criticize the role of Bajo identity concerning to vulnerability dimension of The Bajo.Keywords: Vulnerability, Household, Mantigola Bajo, WakatobiABSTRAKTujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui gambaran tipologi kerentanan yang dialami oleh rumahtangga nelayan Bajo di Mantigola akibat dari pelarangan kegiatan penangkapan ikan pada wilayah Karang Maromaho setelah terbentuknya TNKW dan otonomi daerah sebagai starting point pengembangan wisata Bahari di Kabupaten Wakatobi. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2017 di komunitas nelayan Bajo di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan paradigma penelitian kuantitatif dan didukung oleh penelitian kualitatif (post-positivistic). Hasil penelitian menunjukkan dari sisi modal manusia, nelayan Bajo berpendidikan formal sangat rendah sehingga rumahtangga nelayan Bajo Mantigola tidak bisa memperluas mata pencaharian selain kegiatan perikanan tangkap. Dari sisi modal sosial, rumahtangga nelayan Bajo relatif lebih rentan ketika terkait dengan interaksi dengan orang darat, khususnya orang darat Kaledupa yang tidak memberikan peluang bagi berkembangnya perekonomian di Kampung Mantigola. Dari sisi modal fisik, Kampung Bajo Mantigola rendah dalam fasilitas ekonomi antara lain pasar, yang semestinya menjadi katalisator perkembangan ekonomi di kampung Bajo Mantigola. Kondisi empat modal ini akhirnya menghasilkan kerentanan pada modal ekonomi. Pendapatan rendah di musim angin Barat, rentan dengan jebakan hutang, sikap konsumtif, dan kurang alternative nafkah selain menangkap ikan. Kerentanan pada akhirnya bisa memicu timbulnya perilaku perikanan illegal yang merusak lingkungan akibat munculnya ketidakstabilan mata pencaharian. Tulisan ini juga mengkritisi peran identitas Bajo terhadap dimensi kerentanan orang Bajo.Kata Kunci: Kerentanan, Rumahtangga, Bajo Mantigola, Wakatob
Social Economic and Ecological Adaptive Strategy of Livelihood of Smallholders in the Oil Palm Expansion Areas (Case Studies in Two Villages of Central Kalimantan)
Get PDFABSTRACTThe impact of oil palm plantation expansion is felt by the farmers’ households in Central Kalimantan, such as income change, new sources of livelihood related to oil palm, and social economy-ecology ecosystem change. For that, there needs to be an ecological socio-economic strategy. The purpose of this research is to know how socio economic-ecological strategy of farmer’s household in facing the impact of oil palm plantation expansion. Focuses on aspects of socio economic-ecological adaptation mechanisms in relation to local income and their implications for poverty alleviation. The method used is in depth interview, survey, observation and Focus Group Discussion. The analysis used in this research is descriptive qualitative-quantitative. The results showed that there are two factors causing conversion of land into palm land that is economic and policy factors. Conversion of land into oil palm in Beringin Agung Village and Pendahara Village was then addressed differently by farmer households through various adaptation strategies. Adaptation strategies carried out by farmers’ households in two research sites include social economic and ecological strategy. All layers of households in Beringin Agung Village tend to have little choice of adaptation strategy because of the large number of land conversion into oil palm plantations. Meanwhile, all layers of farm households in Pendahara Village have relatively varied adaptation strategies because there are still many natural resources around there.Keywords: adaptation, farmers, households, land conversion, livelihood strategies, oil palmABSTRAKDampak ekspansi perkebunan Sawit dirasakan oleh rumahtangga petani di Kalimantan Tengah, berupa perubahan pendapatan, munculnya sumber mata pencaharian baru yang berhubungan dengan Sawit, berubahnya sosial ekonomi dan ekologi ekosistem. Untuk itu, perlu ada strategi sosial ekonomi ekologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi adaptasi sosial ekonomi ekologi rumahtangga petani dalam menghadapi dampak ekspansi perkebunan Sawit, dan berfokus pada aspek mekanisme adaptasi sosial-ekonomi-ekologi dalam kaitannya dengan ekonomi lokal dan implikasinya terhadap penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian menggunakan in depth interview, survey, observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua faktor penyebab konversi lahan menjadi Sawit yaitu faktor ekonomi dan faktor kebijakan. Konversi lahan hutan menjadi Sawit disikapi secara berbeda oleh rumahtangga petani melalui berbagai strategi adaptasi bertahan hidupnya. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh rumahtangga petani meliputi strategi ekonomi, sosial dan strategi ekologi. Semua lapisan rumahtangga di Desa Beringin Agung cenderung tidak banyak mempunyai pilihan strategi adaptasi karena telah banyaknya konversi lahan menjadi perkebunan Sawit, sehingga cenderung homogen. Sementara itu, semua lapisan rumahtangga petani di Desa Pendahara relatif heterogen strategi adaptasinya karena masih ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah disana.Kata kunci: adaptasi, Kelapa Sawit, konversi lahan, petani, rumahtangga, strategi nafka