Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Para Rimbo (Jungle Rubber): Cultural Core Jambi Farmers and Oppotunities for Integration with Forestry Development
Get PDFABSTRACTPara Rimbo (Jungle rubber) is a system of local culture Jambi in agriculture and plantations dominated by rubber tree (Hevea brasiliensis),adopted and developed by the community with traditional management (mix-shaped rubber plantation). With this system still allows other vegetation co-exist Rubber plants so that the existing biodiversity in Para Rimbo still high. Ecosystem conditions have remained high biodiversity of the ecological role of maintaining the stability of the ecosystem in soil nutrient cycling, hydro-orologis system, a place to live for flora and fauna habitat loss due to forest degradation. This study was conducted aimed to describe Para Rimbo as a form of community process farmers to adapt to environment, with a focus on demography, technology and economics. The research was conducted with a qualitative prescriptive approach. The research findings show that Para Rimbo a farming system in accordance with the characteristics Jambi ecosystem based.Until now, Para Rimbo still cultivated by farmers in Jambi with various pressures by other farming systems monocultures that tend to be incompatible with the nature of Jambi ecosystems. We suggest that forest conservation policies in the area of Jambi adopt the Rimbo as part of the constituent structure of forest vegetation.Keyword: Jungle rubber, agroforestry, cultural core, adaptationABSTRAKPara Rimbo adalah sebuah sistem budaya masyarakat lokal (Jambi) dalam bidang pertanian dan perkebunan yang didominasi oleh tanaman karet (Havea brasiliensis), diadopsi dan dikembangkan oleh masyarakat dengan pengelolaan tradisional berbentuk kebun karet campuran. Dengan sistem ini masih memungkinkan vegetasi lain hidup bersama tanaman Karet yang dibudidayakan sehingga keanekaragaman hayati yang ada dalam Para Rimbo masih cukup tinggi. Kondisi ekosistem yang mempunyai keanekaragaman hayati yang masih tinggi tersebut secara ekologis berperan menjaga stabilitas ekosistem dalam siklus hara tanah, mempertahankan sistem hidro-orologis tetap baik, merupakan tempat hidup bagi flora dan fauna yang kehilangan habitatnya karena berkurangnya luasan hutan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan Para Rimbo sebagai bentuk dari proses masyarakat petani Jambi untuk beradaptasidengan lingkungannya, dengan fokus pada aspek demografi, teknologi dan ekonomi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan preskriptif. Temuan penelitian menunjukan bahwa Para Rimbo merupakan sistem pertanian yang sesuai dengan karakteristik ekosistem Jambi berdasarkan demografi, teknologi dan ekonomi. Sampai saat ini, Para Rimbo masih tetap dibudidayakan oleh petani Jambi dengan berbagai tekanan oleh sistem pertanian lain yang bersifat monokultur dan tidak sesuai dengan sifat ekosistem daerah Jambi. Kami menyarankan agar kebijakan konservasi hutan di daerah Jambi mengadopsi Para Rimbo sebagai bagian dari penyusun struktur vegetasi hutannya.Kata kunci: Para Rimbo, agroforestry, inti budaya, adaptas
The Metamorphosis of Social Movement in Banten: From Identity Romantism to Environment Agrarian Issues
Get PDFAbstractThis study aims to analyze the metamorphosis of social movements in Banten. In terms of methodology, this research uses a critical paradigm - a qualitative approach. In terms of methodology, this research uses a critical paradigm - a qualitative approach. The results show that there is a metamorphosis of social movements in Banten since the colonial era until the reform, both in terms of issues, actors, and ideology. First, the colonial era until the beginning of independence (1813-1945) issues of movement related to identity and political economy. The dominant actors of the movement are the nobles, the ulama, and the jawara, with the spirit of ideology of liberation from colonial rule (freedom and religous heavy). Second, the era of Orla-Orba (1945-1998) motive of the resistance movement around the issue of political economy (sentiment of ethnicity), agrarian, and education. The dominant actors in this era are: the people, the ulama, and the jawara. The characteristics of the movement are sporadic, partial, not systemic and not sustained by a strong ideology (pseudo populism haevy). Third, the reform era, the resistance movement questioned agrarian and environmental issues. The dominant actors are the people in the set of Local NGOs, (fishemen), ulama, and jawara. In this era, the rationalism and objectives of the resistance are clearer, coordinated, systemic, and based on the ideology of justice/populist (justice/polulism heavy).Keywords: metamorphosis, social movement, agrarian, enviroment, BantenAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis metamorfosis gerakan sosial di Banten. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan paradigma kritis – pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi metamorfosis gerakan sosial di Banten sejak era kolonial hingga reformasi, baik dari sisi isu, aktor, dan ideologi. Pertama, era kolonial hingga awal kemerdekaan (1813-1945) isu gerakan terkait dengan identitas dan ekonomi politik. Aktor gerakan yang dominan adalah kaum bangsawan, ulama, dan jawara, dengan semangat ideologi pembebasan dari penjajahan kolonial (freedom and religous heavy). Kedua, era Orla-Orba (1945-1998) motif gerakan perlawanan seputar isu ekonomi politik (sentimen etnisitas), agraria, dan pendidikan. Aktor yang berperan dominan pada era ini antara lain: rakyat, ulama, dan jawara. Ciri gerakannya sporadis, parsial, tidak sistemik dan tidak ditopang oleh ideologi yang kuat (pseudo populism haevy). Ketiga, era reformasi, gerakan perlawanan menyoal isu agraria dan lingkungan. Aktor yang dominan ialah rakyat dalam himpunan NGO Lokal (nelayan), ulama, dan jawara. Pada era ini rasionalisme dan tujuan perlawanan lebih jelas, terkoordinir, sistemik, dan bertumpu pada ideologi keadilan/ populis (justice/polulism heavy).Kata kunci: metamorfosis, gerakan sosial, agraria, lingkungan, Bante
Rational Action and Networking Strategy of Small Fisherman’s Household
Get PDFABSTRACTPoverty still occurs among the fishermen community. Climate changes, uncertainty of catch, and capital limitations, became a problem experienced by fishermen. Social network is one of the adaptation strategy of fishermen. The function of the social network not only to social relations, but also there are economical motives. The choice of fishermen in networking is a rational action. According to Weber’s view, there are four types rational action, such as instrumental/practice rational action, theoretical rational action, substantive rational actions, and formal rational action. But, in this study, only found one rational action, such as instrumental rational action. This study aims to analyzed the rational action of small fishermen in networking. The study uses a mixed-method that combine qualitative and quantitative approach. The subjects of this research were 65 small fishermen obtained from the poor households. The result shows that the social network in the small fishing community of Karangsong has three types, such as (1) social network based on sea activities, (2) social network based on the social relation type, and (3) social network based on the strong weakness of ties. Meanwhile, the rational action of fishermen in forming a social network is an instrumental rationality.Keyword: Social Network, Fisherman’s Poverty, Fisherman Community, Adaptation Strategy, Rational ActionABSTRAKKemiskinan masih terjadi di kalangan masyarakat nelayan. Perubahan iklim, ketidakpastian hasil tangkap, dan keterbatasan modal, menjadi masalah yang dialami nelayan. Jaringan sosial merupakan salah salah satu strategi adaptasi yang dilakukan nelayan. Fungsi dari jaringan sosial tersebut, yaitu bukan hanya sebatas hubungan sosial, tetapi juga terdapat motif-motif ekonomi di dalamnya. Pilihan nelayan dalam berjejaring merupakan tindakan yang bersifat rasional. Tindakan rasional sendiri terdiri dari beberapa tipe. Menurut pandangan Weber, terdapat empat tipe tindakan rasional, yaitu tindakan rasional instrumental/praktik, tindakan rasional teoritis, tindakan rasional substantif, dan tindakan rasional formal. Tetapi, di dalam studi ini hanya menemukan satu tipe tindakan rasional, yaitu tindakan rasional instrumental. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tindakan rasional nelayan kecil Karangsong dalam berjejaring. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun responden di dalam penelitian ini yaitu berjumlah 65 nelayan kecil yang didapatkan dari data Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial yang dibentuk oleh nelayan kecil Karangsong yaitu; (1) Jaringan sosial berdasarkan aktivitas melaut, (2) Jaringan sosial berdasarkan tipe hubungan sosial, dan (3) Jaringan sosial berdasarkan kuat lemahnya ikatan. Sementara itu, tindakan rasional nelayan dalam membentuk suatu jaringan sosial merupakan tindakan rasionalitas instrumental.Kata kunci: Jaringan Sosial, Kemiskinan Nelayan, Masyarakat Nelayan, Strategi Adaptasi, Tindakan Rasiona
Control over Coastal Sedimentation Land by the Indonesian Household Migrant Workers
Get PDFThis study aims to analyze: 1). power relations over land emerging that occurred in Sugihwaras. 2). Land institutional crisis that becomes the arena of mastery among actors in it, 3). the reason behind the interest of Indonesian Migrant Workers in exploiting land emerging in Sugihwaras. A qualitative approach is applied in this case and data collection is done using observation, interview, and documentation methods. The results show that the power relations of the land arise form the agrarian structure in the society where each actor has a boundary of power and boundle of right are different. The existing institutional land crises in the Community are described in chronological crises of land ownership by actors and their claims to land arising in Sugihwaras. Indonesian Migrant Workers become one of the important actors in relation to access to arising land, where they have access to funds used for land purchase, or building settlements on arising land
The Limit to Politics of Ethnicity? Migration and Upland Transformation in Central Sulawesi
Get PDFABSTRACTAlthough in early 2000s ethnic politics was used to gain access to land inside the National Park, thus transformed land use in an upland village in Central Sulawesi, a decade later it losts its role as the main driver to further expansion of agriculture-land. Using political ecology approach, this paper discusses territorialization through politics of ethnicity and ethnicity/identity as mechanism to access. The findings indicated that ethnic politics are enabled, and constrained, by certain conditions within the community as well as from external situation. In the latter trajectory of upland transformation, politics of ethnicity are constrained by an alteration of ethnic groupings as new migrants came to the village community, a ‘leveling-off playing field’ in land access and high-external input agriculture commodities, as well as a change in forest-policy.Keywords: ethnic politics, migration, upland transformationABSTRAKMeski pada permulaan tahun 2000an politik etnisitas digunakan untuk memperoleh akses atas tanah hutan di dalam Taman Nasional, lantas merubah penggunaan lahan pada suatu desa dataran tinggi di Sulawesi Tengah, satu dekade setelahnya politik etnisitas tak lagi berperan dalam ekspansi lanjutan tanah pertanian itu. Menggunakan pendekatan ekologi politik, tulisan ini membahas teritorialisasi melalui politik etnisitas dan penggunaan kuasa etnisitas/identitas sebagai mekanisme untuk mengakses. Temuan penelitian menunjukkan bahwa politik etnisitas dimungkinkan, ataupun dibatasi, oleh kondisi-kondisi di dalam komunitas maupun situasi eksternal. Pada trajectory transformasi desa yang belakangan, politik etnisitas dibatasi oleh perubahan pengelompokan etnis akibat migrasi baru pada komunitas desa yang kian beragam etnis, suatu leveling-off playing field dalam akses atas tanah dan budidaya komoditas pertanian tinggi-input yang mengarah pada pemerataan kesempatan ekonomi dan pendapatan, serta perubahan dalam kebijakan kehutanan.Kata kunci: politik etnisitas, migrasi, transformasi dataran tinggi pedalama
Factors on Community Investment-Based Small Scale Irrigation Development in Indonesia: Case of West Nusa Tenggara
Get PDFABSTRACTCommunity-based investment for small-scale irrigation (CISI) was one of the opportunities to increase food production, mainly rice, to support food security at household and national levels. Social capital played a crucial role in small irrigation management allowing all water distribution with appropriate criteria, amount and time for all farmers within the irrigation network. Therefore it was necessary to investigate various influencing factors on investment development and financial viability in a small irrigation system. The research used survey method with indepth group discussion. Data were analyzed descriptively. Government’s ignorance and less wise for community self-help and social capital has caused a dependency to Government’s aids. Water User’s Association (WUA) institutional for small irrigation was definitely considered important in managing irrigation water. Social capital was formed and interacted with natural capital and human capital and framed in group social relationships. Leadership providing good exemplary, fair, honest, trustworthy, sincerity and well-being oriented was needed. WUA empowerment was necessary and crucial in order to get more fair irrigation water distribution. The CISI financial feasibility was strongly determined by benefits derived from the irrigation construction such as planted rice acreage increase. The CISI benefits were determined by community’s ability to perform maintenance investment.Keywords: community’s investment-based, small scale irrigation system, social capitalABSTRAKIrigasi skala kecil berbasis investasi masyarakat (IKBIM) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan nasional. Modal sosial memainkan peran penting dalam pengelolaan irigasi kecil yang memungkinkan semua distribusi air dengan kriteria, jumlah dan waktu yang tepat untuk semua petani di dalam jaringan irigasi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi dan kelayakan finansial dalam sistem irigasi kecil. Penelitian menggunakan metode survei dengan diskusi kelompok secara mendalam. Data dianalisis secara deskriptif. Ketidaktahuan dan kekurangbijaksanaan pemerintah dan untuk swadaya masyarakat dan modal sosial telah menyebabkan ketergantungan petani pada bantuan Pemerintah. Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) untuk irigasi kecil memang dianggap penting dalam pengelolaan air irigasi. Modal sosial dibentuk dan berinteraksi dengan modal alam dan modal manusia dan dibingkai dalam hubungan sosial kelompok. Kepemimpinan memberikan teladan, adil, jujur, dapat dipercaya, tulus dan berorientasi pada kebutuhan. Pemberdayaan P3A diperlukan dan penting untuk mendapatkan distribusi air irigasi yang lebih adil. Kelayakan finansial IKBIM sangat ditentukan oleh manfaat yang berasal dari konstruksi irigasi seperti kenaikan areal tanam padi. Manfaat IKBIM ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk melakukan investasi pemeliharaan.Kata kunci: modal berbasis masyarakat, modal sosial, sistem irigasi skala keci
Public Sphere and Dialogue Communication about Conservation in Kepulauan Seribu National Park
Get PDFConservation programs in Kepulauan Seribu National Park (TNKpS) need communication space in order to attract target group participation, It is necessary for for community of fisherman to talk each regarding conservation policies addressed to.Public sphere defines asa freepolitical and economic domination elements space, existing public sphere in TNKpS have physical or non-physical characteristics, actors either co-opted or not co-opted, and their political public sphere either authentic or un-authentic.There was a two-way dialogical communicatio in public sphere. Dialogue in the public sphere was seen from five types: technical dialogue, debate, genuine dialogue, reconciliation and critical, the results show only the genuine dialogue that occurred.Five obstacles in dialogical communication did not occurred to traditional small fishermen, they were not protective nor defensive to information and were mostly concerned with appropriate information, the time for dialogue is enough. Obstacles tendency to evaluate occurs in critical fishermen.Keyword: conservation, dialogue communication, environmental communication,national park, public sphereABSTRAKProgram konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) membutuhkan ruang komunikasi supaya bisa menarik partisipasi kelompok sasaran, untuk itu diperlukan ruang publik bagi warga untuk saling berdialog membicarakan masalah terkait kebijakan konservasi yang ditujukan kepada mereka. Ruang publik sebagai ruang yang bebas dari unsur dominasi politik maupun ekonomi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, aktornya baik yang dikooptasi maupun tidak dikooptasi, dan ruang publik politiknya baik yang autentik maupun tidak autentik. Dalam ruang publik terjadi komunikasi dialogis yang bersifat dua arah. Dialog yang terjadi di ruang publik dilihat dari tiga jenis: dialog teknis, debat dan dialog asli. Dua elemen penting komunikasi dialogis yaitu listening dan understanding. Ada lima kendala dalam komunikasi dialogis: protektif, defensif, kecenderungan mengevaluasi, ekspektasi yang tidak sesuai dan kurangnya waktu. Penelitian berparadigm kritis dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teori kritis Habermas mengenai ruang publik dan teori tindakan komunikatif dalam perspektif komunikasi lingkungan.Kata kunci: komunikasi dialogis, komunikasi lingkungan, konservasi, ruang publik, taman nasiona
The Dynamics of Land Tenure in Multi-ethnic Society
Get PDFABSTRACTThis study aims to analyze the dynamics of land tenure in the multi-ethnic society. This research was conducted in District of Randangan,Pohuwato Regency. With a qualitative approach, this research involved 27 informants from various ethnic backgrounds (Gorontalo, Java, Bali, and Bugis) and profession (bureaucracy, NGO, and academic actors). The results of this study indicate that land tenure in the study sites has ethnic dimensions. This is evidenced by the existence of land tenure segregation, in which Bugis ethnic control of land in the coastal areas used for fishpond activities. Furthermore, ethnic Javanese controlled land in the hilly areas used as agricultural and plantation activities, while the ethnic Gorontalo (local), more widely spread in the sub-district government structure, and private. The existence of segregation of land tenure, trigger the emergence of turmoil in society by using ethnic identity as its domain. Therefore, the issue of locals versus migrants colored the polemic at the study site.Furthermore, the granting of access is also based on several actors’ interests, including socio-economic, political, and demographic interests.Keywords: Dynamics, land tenure, multiethnic societyABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penguasaan lahan dalam masyarakat multietnik. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan 27 informan dari berbagai latar belakang etnik (Gorontalo, Jawa, Bali. dan Bugis) dan profesi (birokrasi, LSM, dan akademisi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan di lokasi studi memiliki dimensi etnisitas. Hal ini dibuktikan oleh adanya segregasi penguasaan lahan, di mana etnik Bugis menguasai lahan di wilayah “pesisir” yang digunakan untuk aktivitas tambak ikan. Selanjutnya, etnis Jawa menguasai lahan di wilayah “perbukitan” yang digunakan sebagai aktivitas pertanian dan perkebunan, sedangkan etnis Gorontalo (lokal), lebih banyak tersebar di struktur pemerintahan kecamatan, dan swasta. Adanya segregasi penguasaan lahan, memicu timbulnya gejolak di masyarakat dengan menggunakan identitas etnis sebagai domainnya. Oleh karena itu, isyu penduduk lokal versus pendatang mewarnai polemik di lokasi studi. Di sisi lain, proses penguasaan lahan di lokasi studi dilatar-belakangi oleh adanya keterlibatan berbagai aktor (berbasis etnis) dalam pemberian akses kepada anggota etnisnya masing-masing. Selanjutnya, pemberian akses juga didasarkan pada beberapa kepentingan aktor, di antaranya adalah kepentingan sosial-ekonomi, politik, dan demografi.Kata Kunci: dinamika, penguasaan, lahan, masyarakat multietni
The Political Practice of Identity in the Dynamics of Local Politics Gayo Society
Get PDFABSTRACTThe objective of this research is to analyze the politic actors in playing their capital in local politic contestation, both at regent level also at rural level in Central Aceh. The study approach uses teory of Bordieu habitus, also uses qualitative method for arena and capital then supported by quantitative data. Analysis unit of this research is politic actors who followed headed of regent’s election in 2012. The data taken by using in depth interview technique and literature analysis of historical documents. Result of the research show that first, dominant capital who played by politic actors in constitution of local politic is capital politic, social and economic. Second, the political practice of identity in Gayo Society that propagandize term of uken-toa doing by politic actors, whereas in grass community sentiment of identity between uken and toa do not evolve and fade as time goes by. Third, habitus of politic actors are influenced by three things, those are history, religion and culture. Therefore, the condition of habitus that play a role in politic contestation is historical formation of uken and toa identity in the past and influence politic of conflict which doing by Dutch colonists.Keywords : Identity practice, dynamics of local politics, arena, capital, habitus, actors and Gayo ethnicityABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor politik dalam memainkan modal mereka dalam kontestasi politik lokal, baik di tingkat kabupaten maupun di pedesaan di kabupaten Aceh Tengah. Pendekatan riset ini menggunakan teori Bordieu, habitus, arena dan modal dengan menggunakan metode kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif. Unit analisis dari penelitian ini adalah aktor politik yang mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2012. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan analisis literatur dokumen sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama; modal dominan yang dimainkan aktor politik dalam kontestasi politik lokal adalah modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Kedua, praktik politik identitas dalam masyarakat Gayo yang mempropagandakan istilah uken- toa dilakukan oleh aktor politik, sedangkan di akar rumput sentimen identitas antara uken dan toa tidak lagi berkembang dan sudah memudar seiring perkembangan waktu. Ketiga, habitus aktor politik dipengaruhi oleh tiga hal, sejarah, agama, dan budaya. Dengan begitu, kondisi habitus yang berperan dalam kontestasi politik adalah sejarah pembentukkan identitas uken dan toa di masa lalu dan pengaruh politik adu domba yang dilakukan kolonial Belanda.Kata kunci: Praktik identitas, dinamika politik lokal, arena, modal, habitus, aktor, dan etnik Gay
Factors Affecting the Converstion of Agricultural Land in Pandeglang Regency
Get PDFABSTRACTIncreasing the number of people in Java affected the increasing demand for land for community activities. This became one of the drivers of the conversion of agricultural land into non-agricultural land. On the other hand, the increasing need for food makes the government must establish a policy of protection of agricultural land so as not to be converted. Efforts to control food land conversion need to look at the factors that affect land conversion in each region. Thus, the established program is more effective because it is able to answer the problems faced by the community, especially the land owner. This study aims to identify factors affecting land conversion in Pandeglang Regency. The factors was analyzed by ordinal regression.. The results showed that factors affecting land conversion are land tenure, B/C ratio of paddy farming, and road conditions. The effort to suppress the conversion of agricultural land requires the commitment of the government and the community as policy actors. The establishment of rural area institutions based on local community business is one solution to prevent the conversion of agricultural land.Keywords: Land conversion, food-crop land protection, rice field, institutionABSTRAKPeningkatan jumlah penduduk di Pulau Jawa berpengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan untuk aktivitas masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Di sisi lain, kebutuhan pangan yang semakin meningkat membuat pemerintah harus menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan agar tidak dialih fungsikan. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pangan perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di masing-masing wilayah. Sehingga, program yang ditetapkan lebih efektif karena mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pemilik lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Pandeglang dan. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dianalisis dengan uji regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan adalah luas penguasaan lahan, B/C rasio usaha tani padi, dan kondisi jalan. Usaha menekan konversi lahan pangan memerlukan komitmen pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Pembentukan kelembagaan kawasan perdesaan berbasis bisnis komunitas lokal menjadi salah satu solusi dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan.Kata Kunci: alih fungsi lahan, perlindungan lahan pertanian pangan, sawah, kelembagaa