Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Perubahan Sosial Budaya dan Konflik pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
Full text linkPerubahan sosial dan konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap masyarakat, termasuk komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dengan demikian, maka kajian tentang perubahan dan konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini penting. Sebagai sebuah tribute untuk Prof. Tjondronegoro, tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara singkat peran Prof. Tjondronegoro dalam pengembangan ilmu dan riset perubahan sosial di pedesaan Indonesia. Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisis perubahan sosial budaya, utamanya identitas dan sumber perubahan, serta konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa Prof. Tjondronegoro berperan sebagai pengajar mata kuliah Perubahan Sosial di Sekolah Pascasarjana IPB dan melakukan riset-riset perubahan sosial di pedesaan. Selanjutnya, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia telah mengalami perubahan struktur sosial akibat perkembangan teknologi penangkapan, pergeseran nilai budaya, pariwisata, usaha tambang, dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, konflik sosial juga terjadi pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, umumnya menyangkut akses terhadaap sumber livelihood mereka. Disimpulkan bahwa Prof. Tjondronegoro berperan penting dalam pengembangan studi dan riset perubahan sosial pedesaan, serta telah terjadi perubahan dan konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil.Social change and conflict are an integral part of any society, including coastal and small island communities in Indonesia. Therefore, doing research on social change and conflict in these communities is very important. As a tribute to the late Prof. Tjondronegoro, this study analyzes briefly the role of Prof. Tjondronegoro in the study of social change in rural Indonesia. This study also analyzes socio-cultural changes, especially identity and sources of the changes, and social conflict in the coastal and small island communities. This is a qualitative study, conducted by examining relevant literatures. The study shows that the late Prof. Tjondronegoro was a lecturer on social change at graduate programme of IPB who had conducted researches regarding social change. Furthermore, the study indicates that socio-cultural changes have taken place in the coastal and small island communities due to changes of fishing technology, value system, tourism, mining activities, and government policies. Meanwhile, social conflicts have also taken place, mainly those related to access to livelihood sources. Thus, it can be concluded that the late Prof. Tjondronegoro played an important role in the development of research on socio-cultural change in rural Indonesia. Moreover, the coastal and small island communities in Indonesia have undergone social changes and conflict
Contestation of Spatial Utilization in Komodo National Park: Access and Exclusion Perspectives
Full text linkIde konservasi keanekaragaman hayati muncul untuk mengatasi krisis ekologi. Namun, implementasinya tidak terlepas dari berbagai dampak sosial seperti alienasi masyarakat, konflik, dan kemiskinan. Dalam pengelolaan konservasi terdapat hubungan antara manusia dan alam yang bersifat politis, salah satunya mengenai akses terhadap sumber daya atau ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siapa yang mendapat akses atau mengalami eksklusi dan melalui mekanisme apa mereka mendapatkan akses atau mengalami eksklusi dari ruang Taman Nasional Komodo (KNP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pengelolaan konservasi yang semula berbasis ekologi (ecological-based conservation/EBC) bergeser menjadi berbasis pasar (market-based conservation/MBC) mengakibatkan adanya perubahan aktor. Kedua, sebagai implikasinya, terdapat sekumpulan kekuasaan baru, dimana setiap aktor dengan sekumpulan kekuasaan yang berbeda muncul pada setiap tipe periode konservasi. Pada periode EBC, terjadi ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal di satu sisi, dengan pengelola KNP dan LSM konservasi di sisi lainnya. Aspek yuridis menjadi sumber kekuasaan yang terakhir. Sementara pada periode MBC, sumber kekuasaan berupa pasar dan yuridis. Ketiga, baik pada periode EBC maupun MBC, terdapat kekuatan yang mengakibatkan eksklusi terhadap masyarakat lokal.The idea of biodiversity conservation emerged to overcome the ecological crisis. However, its implementation has created various social impacts such as social alienation, conflict, and poverty. There is a political relationship between humans and nature, one of which is about access to resources or space. This study aims to analyze who can get access or exclusion, and through what mechanisms they access or exclude space in Komodo National Park (KNP). Qualitative methods with the case study strategy are applied. The results are as follows: Firstly, due to shifting conservation management from the ecological-based conservation (EBC) perspective to the market-based conservation (MBC), different actors emerge. Secondly, as an implication, a new bundle of power with different actors emerged in each type of conservation period. During the EBC period, the unbalanced power occurs between local people on the one side and the KNP office and conservation NGO on the other side. Juridical power becomes the source of the power of the latter. Meanwhile, during the MBC period, market and juridical power are the sources of power. Thirdly, both the EBC and the MBC period lead the way to the exclusion of the local people
Land Grabbing in Telukjambe Barat, Karawang, West Java and its Teoretical Hook to David Harvey’s and SMP Tjondronegoro’s Works
Full text linkPerkembangan wilayah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah mengakibatkan peminggiran pada masyarakat sub urban. Peminggiran tersebut terjadi melalui proses land grabbing atau pengambilalihan secara massif atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sub urban yang tidak lain adalah komunitas desa yang telah lama menempati lahannya. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi pada dua hal. Pertama adalah menyajikan deskripsi empiris mengenai proses land grabbing pada masyarakat sub urban dengan berdasarkan studi kasus di Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedua adalah menyajikan diskusi teoritis untuk menjelaskan fenomena land grabbing ini dengan merujuk kerangka teoritik David Harvey dan S.M.P. Tjondronegoro. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini mencakup data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang mendalam terhadap para informan dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari berbagai hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi kapitalisme perkotaan di Telukjambe Barat merupakan kegiatan penataan ruang yang lebih mengarah pada pembangunan kawasan dengan adanya kekuatan korporasi yang telah menguasai ruang, menaklukkan kepemilikan masyarakat sub urban, dan berkuasa penuh atas ruang melalui praktik land grabbing. Uraian mengenai fenomena land grabbing di Telukjambe Barat ini kemudian secara teoritik diperkuat dengan merujuk karya S.M.P Tjondronegoro khususnya konsep “kebijakan agraris ingkari agraria” dan karya David Harvey khususnya konsep accumulation by dispossesion.Regional developments in Karawang Regency, West Java have resulted in the marginalization of suburban communities. This marginalization occurs through the process of land grabbing or massive expropriation of land owned by suburban communities, which are none other than village communities that have occupied their lands for a long time. This article aims to contribute to two things. The first is to present an empirical description of the land grabbing process in suburban communities based on a case study in Telukjambe Barat, Karawang Regency, West Java. The second is to present a theoretical discussion to explain this land grabbing phenomenon by referring to the theoretical framework of David Harvey and S.M.P. Tjondronegoro. The research method used in this case study includes primary data obtained from in-depth observations and interviews with informants and is supported by secondary data derived from various research results and relevant documents. The results show that the expansion of urban capitalism in Telukjambe Barat is a spatial planning activity that is more directed at regional development with the presence of corporate power that has controlled space, conquered suburban community ownership, and has full power over space through land grabbing practices. The phenomenon of land grabbing in Telukjambe Barat was theoretically reinforced by S.M.P Tjondronegoro through the concept of “agrarian policy of agrarian denial” and David Harvey through the concept of accumulation by disposition
Utilization of Village Websites for Development: Actor-Network Theory Perspective
Full text linkTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu faktor penentu pembangunan desa. Kehadiran TIK menjadi kondisi pendukung (enabling condition) percepatan proses pembangunan di pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pemanfaatan website desa untuk pembangunan berdasarkan perspektif Actor Network Theory di Desa Warungbanten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan bola salju (snowball). Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan website desa melibatkan aktor-aktor dari berbagai pihak dan terjadi melalui translasi. Tahap pertama adalah problematisation diawali dengan keluhan dan keinginan kepala desa untuk membuka akses informasi publik. Selanjutnya tahap interessment terjadi ketika Kaur Keuangan, Relawan TIK, Jurnalis Banten, dan pendamping lokal desa mendukung harapan kepala desa. Tahap enrolment berupa pembagian peran dalam pembuatan website, sehingga terhubung dengan komunitas Open SID. Terakhir, mobilisation adalah ketika warungbanten.id telah dijadikan sebagai website resmi Desa Warungbanten. Berdasarkan proses translasi tersebut aktor yang terlibat diklasifikasikan berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya yang terdiri dari key player, subject, context setter, dan crowd. Efek dari penggunaan website desa adalah membuka akses informasi desa, mengelola data desa dengan baik sehingga lebih transparan,membantu masyarakat mempromosikan produk lokal, dan mendapatkan berbagai penghargaan.Information and Communication Technology (ICT) is one of the determinants of village development. The presence of ICT is an enabling condition to accelerate the development process in rural areas. This study aimed to analyze using village websites for development based on the perspective of Actor-Network Theory in Warungbanten Village, Cibeber District, Lebak Regency, Banten Province. The method used in this research is qualitative with case studies. Data were collected by in-depth interviews, observation, and documentation. The technique of determining informants is done with a snowball (snowball). The results show that the use of village websites involves actors, occurs through translation which consists of a problematization stage beginning with complaints and the village head\u27s desire to open access to public information. The next stage of interest is when the Head of Finance, ICT Volunteers, Banten Journalists, and local village assistants support the expectations of the village head. The enrolment stage is a division of roles in making the website so that it is connected to the Open SID community. Lastly, mobilization is when warungbanten. id has been used as the official website of the Warungbanten Village. Based on the translation process, the actors involved are classified based on their interests and influences, consisting of key players, subjects, context setters, and crowds. The effect of using village websites is to open access to village information, manage village data well to be more transparent, help communities promote local products, and get various awards
Actor Contestation in Village Fund Management
Full text linkDana desa bersumber dari APBN pemerintah pusat yang ditransfer langsung kepada pemerintah desa. Transfer langsung ini terjadi setelah disahkan UU No. 6/2014 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dana desa yang lebih besar ini hanya dapat diakses desa jika mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah pusat sehingga para aktor di desa akan menggunakan modal-modal yang dimilikinya untuk mengakomodasi kepentinganya terkait dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi aktor dalam pengelolan dana desa di dua desa lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang di lakukan di Desa Suko, Kabupaten Probolinggo dan Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa merupakan aktor yang paling memegang peranan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan modal simbolik berupa jabatan kepala desa. Modal ini terkuat karena mendapat legitimasi dari negara untuk dapat membuat keputusan terkait pengelolaan dana desa.Village funds are sourced from the central government budget which is trasferred directly to the village government. This direct transfer takes place after Law No. 6/2014 or also known as The Village Law. This larger village fund can only be accessed by the village government if it follows the rules set by the central government so that the actor in the village will use their assets to accomodate their interests related to village fund management. This study aims to explain the contestation of actors in managing village funds in two villages. This study uses a qualitative method with a case study approach conducted in Suko Village, Probolinggo Regency and Sukadamai Village, Bogor Regency. The results of this study are the village head is the actor who plays the most role in managing village funds using symbolic asset which is the position of the village head. This asset is the strongest because it has legitimacy from the state to be able to make decisions related to the village fund management
Di Antara Kelindan Migrasi, Penguasaan Lahan dan Siasat Bertahan: Solidaritas Semu Kehidupan Petani di Perdesaan Jawa
Full text linkSebagai entitas sosial terkecil dan relasi berbasis sosial budaya lokal, masyarakat dusun dihadapkan pada kompleksitas dinamika relasi internal. Sodalitas, yang diyakini sebagai ruh hubungan masyarakat dusun, menghadapi tekanan internal dan eksternal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas sumber daya, pengaruh perilaku migrasi keluar, perubahan kelembagaan, dan penguatan individualisasi penguasaan atas sumber daya lokal. Penelitian ini mengungkap pola solidaritas semu komunitas dusun sebagai semangat baru basis relasi antar warga dusun. Solidaritas semu menjadi strategi kelangsungan hidup masyarakat karena terbatasnya akses dan kendali atas sumber mata pencaharian di sekitarnya, perubahan struktur penduduk akibat migrasi, dan tekanan eksternal berupa perubahan kelembagaan sosial ekonomi. Solidaritas semu adalah pilihan antara menjaga keharmonisan dan memainkan taktik untuk memenuhi kepentingan individu. Anggota masyarakat dusun mengembangkan strategi dan bernegosiasi untuk mencapai tujuan mereka dengan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Mereka memanfaatkan sifat hubungan sosial yang luwes dan penuh kepura-puraan serta meningkatkan ambang batas toleransi terhadap dinamika kehidupan yang merugikan mereka. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap melemahnya solidaritas masyarakat dusun. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi untuk pengumpulan data. Beberapa metode tersebut antara lain survei mini, observasi, dan wawancara mendalam. Metode penelusuran kekerabatan dan riwayat hidup digunakan untuk menelusuri proses mobilitas dan migrasi antar generasi, termasuk penguasaan tanah dan sumber daya lainnya.As the smallest social entity with its local forms of socio-cultural relations, each of Indonesia’s hamlet communities today is faced with the complexity of the dynamics of internal relationships. Sodality, believed to be the spirit of these relationships, is facing internal and external pressures. Limited access to resources, behavioral influences from out-migration, institutional changes, and the reinforced individualization of control over local resources make up such pressures. This study reveals the patterns of pseudo-solidarity that serves as a new spirit for the basis of relationships of hamlet residents. Pseudo-solidarity has become a strategy for community survival due to limited access to and control over sources of livelihood, changes in population structure that resulted from migration, and external pressures in the form of changes in socio-economic institutions. It serves as a compromise between maintaining harmony and playing out tactics to fulfill individual interests. Hamlet community members develop strategies and increase their negotiation abilities to meet their economic, social, and cultural needs. Taking advantage of the flexible, pretentious side of social relationships, they also raise their tolerance threshold towards the dynamics of life that are detrimental to them. This condition significantly weakens the solidarity within hamlet communities. This study used an anthropological approach to its data collection. Some of its methods include mini-surveys, observations, and in-depth interviews. Through kinship and biographical tracings, the study tracked the different processes of intergenerational mobility and migrations concerning, among others, land tenure and ownership of other resources
Inovasi Akar Rumput Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus Komunitas Kulawi-Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
Full text linkKomunitas Kulawi-Marena merupakan salah satu komunitas dengan kesatuan hukum adat yang berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mereka telah mendiami wilayah sekitar hutan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) jauh sebelum Indonesia mewujud sebagai negara. Sistem hukum adat Katuvua merupakan suatu mekanisme dalam pengelolaan sumber daya alam yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan dan menjamin tertib sosial dibanding tata kelola yang diterapkan oleh pengelola taman nasional. Penulisan artikel ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bekerja sama dengan FAO pada tahun 2018. Metode kualitatif digunakan dalam proses pengumpulan data melalui Partisipatory Rural Appraisal (PRA), indepth interview, dan Focus Group Discussion (FGD). Artikel ini mendeskripsikan praktik tata kelola hutan adat oleh komunitas Kulawi-Marena berdasarkan sistem hukum adat Katuvua. Lebih lanjut, artikel ini menunjukkan bahwa praktik ini adalah wujud inovasi kelembagaan akar rumput yang mencerminkan “sodality” menurut pengertian yang pernah dirumuskan Prof. Tjondronegoro yang dalam hal ini untuk konteks masyarakat di luar Jawa. Inovasi akar rumput tata kelola hutan berdasarkan hukum adat semacam ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi upaya penyelesaian konflik agraria di sekitar kawasan konservasi.The Kulawi-Marena community is one of the communities with customary law units located in Sigi Regency, Central Sulawesi.They have inhabited the area around the forests of the Lore Lindu National Park (TNLL) long before Indonesia became a country. The Katuvua customary law system is a mechanism for effective natural resource management in preserving forests and ensuring social order, rather than the governance applied by national park managers. The writing of this article is based on research conducted by the author with the Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI) with the support of FAO funds in 2018. Qualitative methods were used in the data collection process through Participatory Rural Appraisal (PRA), in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD). This article describes the customary forest management practices by the Kulawi-Marena community based on the Katuvua customary law system. Furthermore, this article shows that this practice is a form of grassroots institutional innovation that reflects "sodality" according to the understanding that has been formulated by Prof. Tjondronegoro which in this case is for the context of people outside Java. This kind of grassroots innovation in forest management based on customary law can be used as a lesson for efforts to resolve agrarian conflicts around conservation areas
Strategy for Agricultural Development of Pineapple Horticulture through Rural Youth Empowerment
Full text linkNanas (Ananas comosus (L.) Merr.) merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian Indonesia. Salah satu daerah penghasil nanas terbesar di Indonesia adalah Subang, Jawa Barat. Selain memiliki potensi yang besar, pertanian nanas di Subang juga menghadapi berbagai permasalahan antara lain menurunnya produktivitas dan regenerasi petani. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan hortikultura buah nanas berbasis pemberdayaan pemuda desa. Perumusan strategi dilakukan melalui evaluasi terhadap program aksi pendampingan petani nanas oleh Dompet Dhuafa selama 2016-2018 dan survey mengenai persepsi pemuda desa dengan teknik purposif. Perumusan strategi penelitian menggunakan metode Logical Framework Approach (LFA). Hasil evaluasi program pada kasus petani nanas binaan Dompet Dhuafa menunjukkan nilai indeks kinerja sebesar 63.29 dari skala 1-100. Nilai ini menempatkan program Dompet Dhuafa sebagai program yang berada pada tingkat berkembang. Berdasarkan hasil survei persepsi pemuda Desa Cirangkong, 78% pemuda Desa Cirangkong tidak bekerja sebagai petani, tetapi 72% menyatakan keinginan kuat untuk dapat bekerja di pertanian nanas. Dalam rangka menjawab persoalan produktivitas dan regenerasi, penelitian ini merumuskan tujuh alternatif strategi program, yakni: pemberdayaan pemuda desa, penguatan kelembagaan petani, perluasan pasar, pembangunan industri pengolahan nanas, penguatan kapasitas petani, penguatan permodalan, dan penyediaan bibit unggul nanas. Berdasarkan pilihan prioritas strategi, maka basis utama rencana program aksi yang dituangkan dalam Matrik Perencanaan Program (MPP) adalah meningkatkan pemberdayaan petani muda desa untuk pengembangan hortikultura nanas.Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) is one of Indonesia\u27s leading agricultural commodities. Among the biggest pineapple producing areas in Indonesia is Subang, West Java. Besides having great potential, Subang pineapple farming still faces various problems, including decreased productivity and farmer regeneration. This study aims to formulate a strategy for pineapple fruit horticultural development based on empowering rural youth. The formulation of development strategy was carried out through the evaluation of the 2016-2018 Dompet Dhuafa’s pineapple farmer mentoring action program and a survey on the perceptions of village youth using a purposive technique. Meanwhile, the formulation of research strategy used the Logical Framework Approach (LFA) method. The evaluation results of pineapple farmers mentoring action program assisted by Dompet Dhuafa show that the performance index value is 63.29 on a scale of 1-100. This value puts the Dompet Dhuafa program as the program at a developing level. Based on the results of the youth perception survey in Cirangkong Village, 78% of Cirangkong Village youth do not work as farmers, but 72% expressed a strong desire to work in pineapple farming. To address the problems of productivity and regeneration, this study formulates seven alternative program strategies, namely: empowering rural youth, strengthening farmer institutions, expanding markets,developing pineapple processing industry, strengthening farmer capacity, strengthening capital, and providing superior pineapple seeds. Based on the choice of strategic priority, the main basis for the action program plan as outlined in the Logical Framework Matrix (LFM) is to increase the empowerment of young village farmers for the development of pineapple horticulture
Transformational Style of Leader in Community-based Tourism (Study Case on Ranggon Hills Group, Gunung Sari Village)
Full text linkKemiskinan dan digital divide menjadi permasalahan utama dalam pembentukan usaha bisnis wisata di pedesaan, padahal kelompok wisata ini harus berkembang secara mandiri. Tokoh pemimpin menjadi sosok sentral dalam pembentukan dan pengelolaan kelompok wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peran pemimpin melalui pendekatan gaya transformasional dalam (1) meningkatkan kapasitas kelompok pariwisata berbasis komunitas, (2) penanganan masalah kemiskinan, dan (3) penanganan masalah digital divide. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan 13 informan yang representatif yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan proses triangulasi melalui wawancara mendalam kepada pemimpin dan anggota, serta analisis isi percakapan WhatsApp group pengelola. Pada penelitian ini dilakukan juga proses pengamatan perilaku pemimpin utama dan pemimpin pelaksana serta anggota ketika kegiatan bekerja berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kolaborasi dua pemimpin, yaitu pemimpin utama dan pemimpin pelaksana, dalam mengembangkan kelompok wisata berbasis community-based tourism. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan pendekatan gaya transformasional yang memuat empat komponen seperti idealized influence, motivational inspiration, stimulasi intelektual, individual consideration secara serentak dalam pengelolaan dan pengembangan kapasitas individu dan kelompok di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.Proverty and digital divide were the main problems of forming tourism bussines in rural areas, whereas this tourism group had to be able to develop independently. The group leader became central figure in forming and organizing tourism group. The aim of this research was to learn how the role leader through transformational style perspective to (1) increase the capacity group of community-based tourism, (2) address the problem of poverty, and (3) overcome the problem of digital divide. Method used in this research was qualitative research method with 13 representative informants which were chosen purposively and conducting triangulation step through in-depth interview against leaders and members as well as analyzing the WhatsApp conversation toward group organizer. In this research, it was also carried out an activity observation of main leadership and executor as well as members when the work activity was ongoing. The research shows that there are 2 leaders, the main leader and the executive leader, who collaborated in developing tourism group based on community-based tourism. This research was done through transformational style perspective with 4 load aspects such as idealized influence, motivational inspiration, intellectual stimulation, and individual consideration in managing and developing both individual and organizational capacity in Gunung Sari Village, Pamijahan’s sub district, Bogor district area