Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)
Not a member yet
1299 research outputs found
Sort by
ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PUSKESMAS DARA JUANTI SINTANG
No full textABSTRACT ANALYSIS THE APPLICATION OF PSAP NO. 13 ABOUT THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ON SERVICE AGENCY IN PUSKESMAS DARA JUANTI SINTANGMAZAYA PUTRI ANTIWIB1031141030To answer the problem about the preparation of financial statements by the unity of BLU then Finance Minister issued a regulation of the Minister of finance Number 217/PMK.05/2015 is about Governmental accounting standards Statement No. 13 about the presentation Public Service Agency Financial Report. In the regulation of the Minister of finance, unity of BLU are required using the PSAP No. 13 in the preparation of the financial statements of the year 2016. Then the accounting standards used in the preparation the financial statements of clinics Dara Juanti Sintang is Government accounting standards Statement No. 13 is about the presentation of the financial statements of the Agency's public service.This research was conducted by using the qualitative descriptive method. The method of the data collection in this research through the research library, observation, and interviews. The results of the research conducted concluded that the presentation of financial statements of clinics Dara Juanti Sintang already correspond to the PSAP No. 13, and Dara Juanti Clinics are able to apply the PSAP No. 13 in the presentation of reports on the realization of the budget, the report of the budget Changes Balance, the Operational Reports, balance sheet, cash flow statement, the report about changes in the equity, and the notes of financial statements.Keywords: Public Service Agency, financial statements, PSAP No. 13 DAFTAR PUSTAKA Aji, Ida Bagus Made Cahya Restu. (2017). “Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.Akuntansi Organisasi Nirlaba. 2013. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.Ash-Shiddiq, Muhammad Saleh. (2016). “Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.Astari, Shahsha Inka. (2018). “Analisis Penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada Masjid Asshabirin Pontianak)”. Skripsi. Universitas Tanjungpura. Pontianak.Belkaoui, Ahmed, Riyahi. 2000. Teori Akuntansi. Penerbit Salemba Empat. Edisi pertama jilid 1. Jakarta.Firdaus A. Dunia. (2013). Pengantar Akuntansi. Edisi ke empat. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Firdaus, Moch. Prasetyawan. (2014). “Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Dan Kendala Penerapannya Pada Laporan Keuangan Pemkab Bojonegoro (Studi Kasus Pada BPKKD Kab. Bojonegoro)”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Malang.Furqan, Andi Chairil. (2012). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah (Berbasis Akrual). (diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)Hendrawan, Ronny. (2011). “Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus di RSUD Kota Semarang)”. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.Herdiansyah, Haris. (2013). Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: sebagai instrumen penggalian data kualitatif. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.Husein, Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2014. “Standar Akuntansi keuangan Per Efektif 1 Januari 2015. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.Irsad, Jamil. (2017). “Penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Masjid Besar Nikmatullah Sungai Pinyuh”. Skripsi. Universitas Tanjungpura. Pontianak.Jamsos Indonesia. 2016. Mengubah Status Puskesmas Menjadi BLUD (diakses pada tanggal 22 April 2018).Kawenas, Riani Isye., dkk. (2018). “Analisis Penerapan PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado”. Tesis. Universitas Sam Ratulangi.Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2015. “Pernyataan Nomor 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum”. Jakarta. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.Nurlela, Siti, & Mutmainah. (2014). “Implementasi PSAK No. 45 Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum”. Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01. Universitas Islam Batik. Surakarta.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.Peraturan Pemerintah, 2005, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.Pradita, Erva Adar. (2015). “Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus di RSUD Saras Husada Purworejo)”. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.Pratama, A. (2017). “Analisis Penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Masjid Al-Muhtadin Universitas Tanjungpura”. Skripsi. Universitas Tanjungpura. Pontianak.Puskesmas Dara Juanti. 2017. “Profil Puskesmas Dara juanti”. Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Kesehatan.Puskesmas Dara Juanti Sintang. 2017. “Laporan Keuangan Tahun 2017”. Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Kesehatan.Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.Undang-Undang, 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Widianto, Karmijono Ponjo., dkk. (2015). “Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Pada Program Kesehatan Jiwa Masyarakat Puskesmas Di Kabupaten Sleman”. Jurnal. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
No full textABSTRAK PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakkannya. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel apakah positif atau negatif. Data diperoleh dari tanggapan wajib pajak terhadap kuesioner (angket) yang telah disebarkan pada wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini maka wajib pajak di Kecamatan Pontianak Kota dapat dikatakan paham dan patuh terhadap peraturan pelaksanaan PBB. Kata Kunci : Wajib Pajak, PBB, Signifikan.
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberuang pada tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) penggunaan alokasi dana desa (ADD). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitaspengelolaan alokasi dana desa pada kecamatan seberuang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dapat dilihat dengan tingkat persentase mencapai 85,1%. Dalam perencanaan perangkat desa melakukan musyawarah untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa pengajuan pendanaan alokasi dana desa disertai dengan RAB dan bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh sekretaris desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukan kedalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan alokasi dana desa mengenai dana yang digunakan dari berbagai tahap. Dalam pertanggungjawaban perangkat desamempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Des
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.106 ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT.BANK KALBAR SYARIAH PONTIANAK
No full textABSTRAK Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah mulai diminati oleh pengguna jasa keuangan. PT. Bank Kalbar Syariah merupakan salah satu bank yang memberikan jasa pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah musyarakah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Kalbar Syariah Pontianak dengan PSAK No. 106. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh yaitu data-data berupa wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No.106 di PT. Bank Kalbar Syariah Pontianak yang meliputi pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, pengakuan keuntungan, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kemudian pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK No. 106, karena tidak adanya pos investasi musyarakah di penyajian laporan keuangan, sehingga akan berdampak pada pembaca laporan keuangan yang tidak mengetahui berapa investasi musyarakah di PT. Bank Kalbar Syariah Pontianak. Untuk pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah juga telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kata Kunci : Pembiayaan Musyarakah, PSAK No. 106
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH SESUAI DENGAN PSAK 102 PADA KJS BMT NURUL ISLAM SINGKAWANG
No full textABSTRAKPerkembangan industri perbankan di Indonesia diikuti dengan bermunculannya bank syariat yang menawarkan produk berbeda dengan produk perbankan konvensional, antara lain produk murabahah yang merupakan produk andalan dari bank syariat sehingga proporsinya paling mendominasi di antara produk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah serta mengetahui perlakuan akuntansi Murabahah pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang dan kesesuaiannya dengan PSAK 102. Masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi Murabahah pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang dan kesesuaiannya dengan PSAK 102.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh berupa data sekunder, serta wawancara dengan manajemen BMT. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasiHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, BMT Nurul Islam Singkawang masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. Sebaiknya KJS BMT Nurul Islam Singkawang melengkapi dalam hal pengungkapan akuntansi murabahah, yaitu menjelaskan pengungkapan dari sisi pembeli dan penjual, serta menerapkan murabahah berdasarkan tanpa pesanan sesuai dengan PSAK No. 102. Kata kunci: pembiayaan murabahah, pencatatan dan pengungkapan akuntansi murabahah, PSAK 10
ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG PENGELOLAAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PADA BMI ASHABUL YAMIN KABUPATEN KUBU RAYA
No full textABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan penyusunan laporan keuangan pada lembaga amil zakat yaitu BMI Ashabul Yamin yang sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMI Ashabul Yamin belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Pada pengungkapan BMI Ashabul Yamin tidak mengungkapan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu perlu dilakukan pembuatan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak disajikan karena BMI Ashabul Yamin tidak memiliki aset kelolaan.Kata kunci: Lembaga Amil Zakat, PSAK 109, Akuntansi ZakatDAFTAR PUSTAKAAnshori, Ghofur Abdul. (2006). Hukum dan Pemberdayaan Zakat. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Pilar Media.Fatmasari D., Galuh. (2017). “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAZ Provinsi Kalimantan Barat”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura.Harahap, Sofyan Syafri. (2004). Akuntansi Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,infaq/sedekah. Jakarta.Indrayani R., Yuningsih et al. (2012). “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lazis Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman.Istutik. (2013). "Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang". Akuntansi Aktual, STIE Malangkucecwara, Vol. 2 No., hlm: 19-24.Juanda Gustian et al. (2006). Pelaporan Zakat Pengurangan Penghasilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Kristin, A., dan K. U. Umah. (2011). "Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)". IAIN Walisongo Semarang, Vol., No., hlm: 68-97.Kurnia, Hidayat et al. (2008). Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.Mursyidi. (2006). Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.Nurhayati, S., dan Wasilah. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.Qardawi, Yusuf. (2005). Tentang Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dn Filsafat Zakat 34-38. Jakarta: PT Pustaka Literal AntarNusa.Setiawan, Deddy. (2017). “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Yayasan Dompet Ummat Provinsi Kalimantan Barat”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura.Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Zakat. Indonesia.Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia. (2017). Menu, Program, dan Produk BMI. Pontianak: Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia.Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia. (2017). BMI: Save The Generation. Pontianak: Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia
Analisis Efektivitas Sistem Prosedur Piutang pada PUD BPR Bank Pasar Pontianak
No full textABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh PUD BPR Bank Pasar Pontianak di dalam melakukan penagihan piutang terhadap nasabah Bank Pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan prosedur piutang pada PUD BPR Bank Pasar Pontianak dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat di dalam melakukan penagihan piutang.Penelitian ini dilakukan di PUD BPR Bank Pasar Pontianak dengan menggunakan data primer berupa wawancara serta observasi dan data sekunder berupa dokumen atau catatan terkait. adapun teknik analisis data menggunakan flowchart, struktur organisasi, dan kuesioner pengendalian internal (internal control quesioner).Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem prosedur piutang pada PUD BPR Bank Pasar Pontianak sudah berjalan dengan efektif. Faktor yang menghambat dalam melakukan penagihan piutang yaitu dikarenakan usaha yang tidak lancar, penghasilan menurun, bencana alam, biaya tak terduga, ketatnya persaingan bisnis di bidang usaha yang sama, dan penyalahgunaan kredit yang diterima oleh debitur yang digunakan untuk konsumtif.Kata kunci: Sistem Akuntansi, Prosedur, Piutang, Sistem Pengendalian Internal. DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno (2012). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik, Edisi 4, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan (2011). Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 11, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. Baridwan, Z (2009). Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE. Darudiato (2007). “Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi PT. Maju Bersama. Jurnal sistem informasi. Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat. Hery (2014). Analisis Kinerja Manajemen. Jakarta: Grasindo Hery (2011). Auditing 1 Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana. Harahap, Sofyan Syafri (2011), Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers. Hartati, Dian (2009). “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT SFI Medan”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. Hidayati (2017). “Analisis Kualitas Penerapan SIA, Pemanfaatan dan Kepercayaan Terhadap Teknologi Informasi pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Melawi”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Hilton, Ronald W (2009). Managerial Accounting Creating Value In A Dynamic Business Environment, Eight Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.Hansen, Don R, Maryanne M. Mowen (2007). Managerial Accounting, Eight Edition. USA: Rob Dewey. Hall, J. A (2007). Accounting Information System. Jakarta: Salemba Empat. Kasmir (2010). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kieso E.D, Weygandt J.J, Wartfield D.T. (2008). Akuntansi Intermediate, Edisi 12. Jakarta: Erlangga. Krismiaji (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mulyadi (2008). Auditing, Buku 2, Cetakan Kelima. Jakarta : Salemba Empat. Mulyadi (2010). sistem akuntansi, catatan kelima. Jakarta: Salemba empat. Mulyadi (2013). Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat. Munawir (2007). Analisis Laporan Keuangan, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty. Nurjannah (2012). “Analisis Tingkat Perputaran Piutang pada PT Adira Finance Makassar”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. Puspitawati, Lilis & Anggadini, Sri Dewi (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Puspitawati, Lilis & Anggadini, Sri Dewi (2014). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu.Riyanto, B (2010). Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi 4. Yogyakarta: BPFE. Reeve, James M, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Yusuf dan Chaerul D. Djaman (2013). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. Syakur, Ahmad Syafi’i (2015). Intermediate Accounting. Jakarta: AV Publisher. Sugiyono (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sekaran, Uma (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Empat, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uma (2011). Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Supramono, Gatot (2009). Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta. Sulaeman (2012). “Analisis Prosedur Pengendalian Intern piutang Usaha pada Astra Credit Companies Cabang Makassar”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. Setiawan, Iwan (2010). Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting), Buku Satu. Bandung: Refika Aditama. Tuanakotta, Theodorus M (2013). Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing). Jakarta: Salemba Empat.Winarno, W.W (2006). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 02 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
No full textPenelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2015. Dalam proses pengumpulan data menggunakan data primer yang terdiri dari wawancara dengan pihak terkait dan data skunder yang diperoleh dari data-data yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran. Secara keseluruhan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Ketapang. Kata Kunci : Laporan Keuangan, PSAP No.71 Tahun 2010, LRA, PEMDA Ketapang
Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2016)
No full textABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara komite audit terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan jumlah pertemuan komite audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016. Metode pengumpulan data dengan menggunakan purposive sampling dan menghasilkan 27 perusahaan yang memenuhi syarat penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 54 dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 24. Hasil Penelitian ini mengindikasikan bahwa Independensi komite audit dan kompetensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian ukuran komite audit dan Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap manajemen laba. Kata kunci : komite audit, manajemen laba.
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan e-Commerce di Kota Pontianak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Transaksi e-Commerce
No full textABSTRAKPerkembangan teknologi informasi saat ini khususnya internet telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik atau sering disebut juga e-Commerce. Dalam transaksi e-Commerce terdapat potensi pajak yang dapat disetorkan kepada Negara. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak yang melakukan kegiatan e-Commerce di Kota Pontianak terhadap kepatuhan wajib pajak atas transaksi e-Commerce. Data diperoleh dari kuesioner (angket) dari pelaku usaha e-Commerce di Kota Pontianak. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas transaksi e-Commerce.Kata kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan e-Commerce.DAFTAR PUSTAKAArum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap), Universitas Diponegoro Semarang. Azwar, S. 2016. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka pelajar Bungin, B. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana. Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis Haula dan Irianto, Slamet Edi. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia. Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ginting, Andri Christian. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wilayah KPP Pratama Kota Malang”. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan membayar Pajak. Universitas Stikubank. Haryo, S.K. 2003. Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan perorangan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dalam kaitan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Banjarmasin. Tesis. Universitas Diponegorohttp://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pajak-e-commerce-online-retail (diakses pada tanggal 4 Desember 2015)https://id.wikipedia.org/wiki/PajakHuda, A. 2015. Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (studi empiris pada wajib pajak UMKM makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Jom FEKOM. Vol. 2 No.2. Oktober.2015Jansen, B.J. 2006. An Examination Of Searcher’s Perceptions Of Nonsponsored And Sponsored Links During E-commerce Web Searching. Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 57(14):1949–1961. Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Lubis, Irwansyah 2010. Review Pajak: Orang Pribadi & Orang Asing. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: AndiMujiati dan M. Abdul Aris. 2011. Perpajakan Kontemporer. Yogyakarta: Muhammadiyah University PressMuliari, Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Udayana. Mulyono, Djoko. 2010. Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset Muslim, Afdilla. 2007. Pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan, pengalaman dan penghasilan wp di kpp padang. Skripsi. FE Unand. Najib, D.F. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Notohatmodjo, Soehakso B. 2014. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Kutuarjo: Politeknik Sawunggalih Aji Nurmantu, Safri. 2007. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Permatasari, Inggrid dan Laksito, H. 2013. Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No.2, 1-10 Permatasari, Shinta Devy. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Pratama, Margareth Ros. 2012, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta. . Putri, Ayu Dwi Etikasari. 2015. Pengaruh Pemahaman, Tarif dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa Resmi, Siti. 2016, Perpajakan:Teori dan Kasus Buku I. Jakarta: Salemba Empat. Ritonga, Pandapotan. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Keungan Publik Sekaran, U. 2009. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Simanjutak, T.H dan Mukhlis, I. 2012. Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses. Sri, V.S dan Aji, S. 2003. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Supardi, Julian. 2009. Rancang Bangun Collaborative System Pemasaran Hotel Secara on-line Dengan Pendekatan Mediator based. Jurnal Sistem Informasi Fasilkom Unsri Vol 1 No 2 Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik. Vol 4,1, Hal.105-121. Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tngkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok). Skripsi. Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tjahjono dan Husein. 2005. Perpajakan UPP AMP YKPN. Yogyakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan. Vanniania. 2015. Tak Ada Objek Baru Dalam E-Commerce (diakses dari http://www.pemeriksaanpajak.com/2015/10/05/tak-ada-objek-pajak-baru-dalam-e-commerce/ pada tanggal 3 Februari 2016 09.00 WIB) Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. Wirdasari, Dian. 2009. jurnal tekhnologi e-commerce dalam proses bisnis.