Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)
Not a member yet
1299 research outputs found
Sort by
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN BIAYA OPERASIONAL PADA CV. MENORA KOTA PONTIANAK
No full textAbstrak Penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Biaya Operasional Pada CV Menora Kota Pontianak” Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Biaya Operasional Pada CV Menora Kota Pontianak? 2). Faktor-faktor apa yang menyebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern Biaya Operasional Pada CV Menora Kota Pontianak? Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif, yakni menggambarkan keadaan nyata yang terjadi pada suatu objek dengan memecahkan suatu kasus informasi tentang Sistem Pengendalian Intern Biaya Operasional Pada CV Menora Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan; observasi, kuesioner dan studi dokumenter. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan alat analisis; struktur organisasi, kuesioner internal kontrol, flowchart dan pengujian kepatuhan (compliance test).Berdasaran hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa; Struktur organisasi Sistem Pengendalian Intern Biaya Operasional Pada CV Menora Kota Pontianak dikategorikan cukup efektif, sehingga telah memadai untuk menjamin terselenggaranya internal control yang baik yang ditandai dengan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing unit kerja. Pengendalian intern persediaan dan penjualan kredit rumah susun dikategorikan cukup efektif, karena persediaan maupun penjualan kredit telah mengikuti sistim dan prosedur yang telah ditentukan Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Biaya Operasional Pada CV MenoraDAFTAR PUSTAKAArrens, A. And Loebecke, James K., 2009. Audit An Integrated Approach, 8ed,. Simon Co., New Jersey.Basuki, 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Bodnar dkk. 2006. Accounting Information System 9th Editions. New Jersey. Prentice Hall.Bodnar dan Hapwood. 2006. Sistem Informasi Akuntansi Edisi ke-6. Salemba Empat, Jakarta.Effendy. 2007. Sistem Pengendalian Intern. BPFE, Yogyakarta.Glynn, Mardiasmo, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Penerbit Andi, Yogyakarta.Horgren, dkk, 2006. Akuntansi Biaya, Edisi ke 13, Buku Satu, Penerbi Salemba Empat, Jakarta.Ikatan Akuntan Indonesia, Oktober 2010, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,Jusup, Haryono, 2006. Dasar – Dasar Akuntansi, Jilid 2, Edisi Keenam, Penerbit STIE YPKPN, Yogyakarta.Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Deskriftip, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010Rizka Desantami, skripsi: “Audit Invsetigasi Atas Aktiva Tetap Pada PT.Pelayaran Nasional(PT.PELNI)”, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2008Sukrisno, Agoes, 2006. Piutang, Edisi ke 2, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.Hadibroto, 2006. Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian, Erlangga, Jakarta.Harahap, 2006. Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2, Yogyakarta, STIE YKPN.Mulyadi, 2006. Sistem Pengendalian Intern di Perusahaan Dagang. Jakarta. Edisi 1 Revsi. Salemba Empat_____________, 2007. Auditing Edisi Kelima. Yogyakarta, STIE YKPN._____________, 2008. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.Riyanto, Bambang, 2006. Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta : BFFE.Sumanto. 2007. Metodologi Penelitian, “ Andi Offset, Jakarta.Sugiyono, 2007, Tata Cara Penulisan Skripsi, Alfabeta, Bandung
Analisis Penerapan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri
No full text ABSTRAK Skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri”, ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah tentang Pengakuan dan Pengukura pembiayaan serta bagi hasil mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri.Skripsi ini dilakukan dengan metode Deskriprtif. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode Dokumenter yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui arsip, catatan objek penelitian serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah skripsi ini.Pengakuan dan pengukuran pembiayaan serta perhitungan bagi hasil Mudharabah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang “Akuntansi Mudharabah” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK No. 105 merupakan 6 pasal baru yang disahkan oleh IAI pada September 2007 yang merupakan pengganti dari PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.Pembiayaan Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu Mudharabah Muhtlaqah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pemilik dana (Shahibul Maal) tidak memberikan batasan atas dana investasinya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa. Mudharabah Muqayyadah dimana pemilik dna memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi. Dalam hal ini pengelola dana (Mudharib) hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh Shahibul Maal. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah Special Invesment. Tujuan penyusunan Laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri khususnya yang berkaitan dengan Akuntansi Mudharabah dalam satu periode tertentu kepada semua pihak yang berkepentingan. Pada catatan atas laporan keuangan tentang pembiayaan Mudharabah yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri tidak memaparkan standar akuntansi yang digunakanLaporan keuangan yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri hampir sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 hanya saja pada Catatan Atas Laporan Keuangan tidak dipaparkan PSAK yang digunakan serta pada bagian Ikhtisar Kebijaksanaan Akuntansi belum memuat tentang pengakuan dan pengukuran serta bagi hasil yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri telah disusun secara komperatif untuk dua (2) tahun buku terakhir yaitu 2015 dan 2016 telah diaudit oleh akuntan publik. Kata Kunci: Pengakuan dan Pengukuran, Mudharabah, Ikhtisar Kebijaksanaan
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
No full textABSTRAK PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakkannya. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel apakah positif atau negatif. Data diperoleh dari tanggapan wajib pajak terhadap kuesioner (angket) yang telah disebarkan pada wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini maka wajib pajak di Kecamatan Pontianak Kota dapat dikatakan paham dan patuh terhadap peraturan pelaksanaan PBB. Kata Kunci : Wajib Pajak, PBB, Signifikan
PENGARUH OPINI AUDIT, UKURAN KAP, UMUR PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai dengan 2015. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, ukuran KAP, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Dan variabel dependen yang digunakan adalah audit delay. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Bursa Efek Indonesia dan pemilihan sampel menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit delay sedangkan ukuran KAP, umur perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Kata Kunci : Audit Delay, Opini Audit, Ukuran KAP, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan.
ANALYSIS THE CONTRIBUTION OF LAND AND BUILDING TAX AND ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS ON LOCAL REVENUE IN KUBU RAYA REGENCY
No full textABSTRACTThis research have several objectives which are to analyze the contribution of Land and Building Tax (PBB) and Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) to Local Revenue (PAD); to analyze the level of effectiveness of PBB and BPHTB and to investigate the ways that government set the targets of taxes on PBB and BPHTB as well as to find out the factors that might influence the low acceptance of PBB in Kubu Raya Regency.Furthermore, the source of data that used in this study is derived from the primary and secondary data. Primary data comes from interviews which conducted by researchers while secondary data got by studying documents, articles and journals. Not only that, the data which used was taken from 2012 until 2016. Furthermore, the method used in this research is qualitative method with case study approach.The result of this research is known that the contribution of PBB in Kubu Raya Regency is very low because it only reaches 9.43%, while for the contribution of BPHTB in Kubu Raya regency is included in low category which is only got 35.23%. Then, for the effectiveness of PBB, it included in the category of less effective and reached 75.53% while BPHTB got effective category because it reached until 91.95%. The determination of PBB and BPHTB targets in Kubu Raya Regency is done by executive and legislative parties. After that, both of parties will conduct deliberation to get the appropriate target nominal and will be submitted to the province to become APBD. In addition, there are some factors that affect the low acceptance of PBB in Kubu Raya regency, namely: low public awareness to pay taxes; inadequate facilities and infrastructure; there is still no enforcement of strict rules for people who do not pay taxes; require more routine socialization; unidentified tax subjects and soon.Keywords: Contribution, Effectiveness, Target Determination, PBB, BPHTB
analisis penerapan pencatatan keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah seseuai sak emkm
No full textANALISIS PENERAPAN PENCATATAN KEUANGAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SESUAI SAK EMKM (Studi Kasus Diamond Landscaping) RIDWANB1032132046 ABSTRAK Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Penelitian ini meneliti mengenai penerapan SAK EMKM dalam laporan keuangan Diamond Landscaping. Diamond Landscaping merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau jual beli tanaman hias, jasa pembuatan taman, pembuatan relief, penyedia tanah (merah dan kuning), dan penyedia pupuk kandang.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Diamond Landscaping belum menerapkan SAK EMKM didalam penyususnan laporan keuangan serta hanya mencatatat transaksi arus kas masuk dan arus kas keluar secara sederhana. Penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam UMKM ini antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kendala yang di alami UMKM Diamond Landscaping dalam penyusunan keuangan adalah kurangnya pemahaman dalam mengenai penyusunan laporan keuangan, terutama tentan SAK EMKM. Kata Kunci: UMKM, Laporan Keuangan, SAK EMK
PENGARUH IDEALISME, RELATIVISME DAN PENGETAHUAN ETIKA TERHADAP PERSEPSI MHASISWA AKUNTANSI ATAS PERILAKU TIDAK ETIS AKUNTAN (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauh mana pengaruh idealisme, relativisme dan pengetahuan etika terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis akuntan. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa strata satu jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak. Sampel ditentukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah pengauditan 1 , data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner sebanyak minimal 75 kuesioner.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Adapaun tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa : (1) idealisme tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak; (2) relativisme berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak; dan (3) pengetahuan etika berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak.Kata kunci : Idealisme, Relativisme, Pengetahuan Etika, Perilaku Tidak Etis Akuntan
ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERDASARKAN SAK EMKM PADA USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( Studi kasus UMKM Parfum Athaya Pontianak )
No full textDalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang paling banyak dijalani para pengusaha di Indonesia. Parfum Athaya merupakan salah satu UMKM yang berada di Kota Pontianak. Sebagai entitas yang berbentuk UMKM, dalam pencatatan akuntansi tentunya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada penyajian laporan keuangan UMKM Parfum Athaya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat analisis yaitu SAK EMKM dan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan UMKM Parfum Athaya belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sesuai. Jika dilihat dari kelengkapan laporan keuangannya, UMKM Parfum Athaya hanya mencatat arus kas masuk dan keluarnya saja. Hasil akhir dalam penelitian ini ialah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan antara lain laba rugi dan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan yang disusun sudah berdasarkan SAK EMKM dan sesuai dengan siklus akuntansi. Kata Kunci: SAK EMKM, UMKM Parfum Athay
analisis penerapan pencatatan keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah seseuai sak emkm
No full textANALISIS PENERAPAN PENCATATAN KEUANGAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SESUAI SAK EMKM (Studi Kasus Diamond Landscaping) RIDWANB1032132046 ABSTRAK Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Penelitian ini meneliti mengenai penerapan SAK EMKM dalam laporan keuangan Diamond Landscaping. Diamond Landscaping merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau jual beli tanaman hias, jasa pembuatan taman, pembuatan relief, penyedia tanah (merah dan kuning), dan penyedia pupuk kandang.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Diamond Landscaping belum menerapkan SAK EMKM didalam penyususnan laporan keuangan serta hanya mencatatat transaksi arus kas masuk dan arus kas keluar secara sederhana. Penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam UMKM ini antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kendala yang di alami UMKM Diamond Landscaping dalam penyusunan keuangan adalah kurangnya pemahaman dalam mengenai penyusunan laporan keuangan, terutama tentan SAK EMKM. Kata Kunci: UMKM, Laporan Keuangan, SAK EMK
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Kantor Camat Pontianak Timur
No full textANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) PADA KANTOR CAMAT PONTIANAK TIMUR
Oleh:
Ummi Fatmawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Tanjungpura Pontianak
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan pada Kantor Camat Pontianak Timur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karena setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dikaji oleh peneliti disini merupakan permasalahan yang bersifat sosial, dinamis dan subjektif. Sehingga dengan menerapkan metode penelitian tersebut, peneliti berharap dapat membantu untuk memahami permasalahan yang diteliti lebih lanjut. Adapun metode ini berguna untuk menganalisis data serta menjawab rumusan masalah yaitu dengan melihat implementasi Standar Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pontianak Timur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah pada Kantor Camat Pontianak Timur belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, seharusnya Pemerintah pada Kantor Camat Pontianak Timur memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah harus memiliki laporan arus kas dan melakukan pemisahan antara jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas,dimana semua transaksi atau kejadian keuangan dibukukan pada buku kas umum yang disediakan.
Saran pada Kantor Camat Pontianak Timur untuk membuat Laporan Arus Kas, melakukan pencatatan transaksi pemisahan antara jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, serta menyusun laporan keuangan yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Kata Kunci : Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Bahtiar et al 2009, Akuntansi Pemerintah Jakarta: PT INDEKS.
Bastian, Indra 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga. Yogyakarta.
Bahtiar, Arif, Iskandar, Muchlis. 2002. Akuntansi Pemerintah. Salemba Empat. Jakarta.
Ezra Paula Mentu, Jullie J. Sondakh (2016). Jurnal. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut.
Fitria Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, Steven Tangkuman (2014). Jurnal. Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, Stanly Winylson Alexander (2015). Jurnal. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung.
Imelda Suriyatni, Rizky Eka Putra dan Ravika Permata Hati (2016). Jurnal. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Atas Pajak Reklame Di DinasPendapatan Daerah Kota Batam.
Muhammad Gade. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Sektor Public. Salemba empat. Jakarta.
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
1. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
Sinaga, Jamason. 2005. Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan. http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.Pdf. Diakses tanggal 18 Januari 2018.
Sabeni, Arifin, Imam Ghozali. 2002. Pokok – Pokok Akuntansi Pemerintah. Edisi ke-4. BPFE. Yogyakarata.
Selvina Sitorus,Lintje Kalangi, Stanley Kho Walandouw (2015). Jurnal. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Pp. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
Wijaya, Henryanto. 2008. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) Untun Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel. Jurnal Akuntansi/ Tahun X II No.3