LEX CRIMEN
Not a member yet
1741 research outputs found
Sort by
KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH GENERASI Z MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum mengenai Cyberbullying dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap kasus Cyberbullying menurut pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan cyberbullying yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat cyberbullying karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan cyberbullying merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Dalam penyelesaian kasus cyberbullying dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Mengenai peraturan tentang tindak pidana cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan kemajuan teknologi maka diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, mengalami lagi perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cyberbullying merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian yang lebih mendalam baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat.
Kata Kunci : pidana cyberbullying, generasi z
 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan terkait pertanggungjawaban pidana pada pelaku promosi judi online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Promosi judi online merupakan upaya untuk memasarkan atau mempromosikan layanan perjudian yang disediakan melalui platform online, bisa meliputi berbagai metode promosi seperti iklan di internet, media sosial, situs website dan lainnya. Mempromosikan judi online melalui media sosial telah menjadi yang paling strategis dan efektif dalam menarik minat masyarakat. Bandar judi online dengan strategi pemasarannya yang cerdik dapat menarik perhatian dengan menunjukkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, mengakibatkan banyak masyarakat tergoda untuk mencoba keberuntungan mereka. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa promosi judi online di Indonesia dilarang oleh beberapa Undang-undang, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), Pasal 303 KUHP, Pasal 303 Bis, Pasal 426 KUHP Baru, Pasal 427 KUHP Baru.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pelaku, promosi judi onlin
PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI MENURUT UNDANG – UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI DESA BATU KECAMATAN LIKUPANG SELATAN)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui jaminan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengkaji dan mengetahui sanksi terhadap kepala desa yang melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dengan menggunakan metode yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ketegasan kepada Badan Publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan dan menjamin kepastian hukum terhadap hak masyarakat sebagai pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pengaturannya yaitu informasi yang tersedia untuk umum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik, seperti informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib segera diumumkan, dan informasi yang wajib tersedia kapan saja bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan beberapa pengecualian yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Penerapan sanksi terhadap kepala Desa sebagai Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.
Kata Kunci : penyalahgunaan wewenang kepala desa, transparansi informasi, keterbukaan informasi publi
TANGGUNG JAWAB PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemandu lalu lintas udara pada penerbagangan pesawat dan tanggung jawab pemandu lalu lintas penebangan terhadap kecelakaan pesawat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peran penting fungsi pemandu lalu lintas udara sangatlah penting, Air Traffic Control (ATC) merupakan salah satu unit yang menenkan dalam pengoperasian bandar udara. Tetapi dalam menjalankan tugasnya, pihak ATC harus dibantu oleh badan meteorologi dan geofisika sebagai suatu unit pendukung untuk mengetahui keadaan cuaca daerah yang akan dilalui oleh pesawat udara, bahakan sebelum melakukan penerbangan catatan laporan pilot harus diserahkan kepada petugas ATC, sehingga setiap pergerakan atau posisi pesawat dapat dipantau dan dikontrol oleh petugas ATC. Dan 2. Bentuk tanggung jawab ATC terhadap kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kesalahan ATC itu sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pidana, administrasi, perdata. Dalam pasal 240 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa bandar udara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandara, termasuk ke dalamnnya ATC. Secara khusus belum ada pengaturan mengenai tanggung jawab ATC di Indonesia. Namun dalam hal tuntutan mengenai ganti rugi dapat diterapkan pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satunya yaitu pasal 1365- 1367 KUHPerdata.
Kata Kunci : Tanggungjawab, Pemandu, Penerbangan, Pesawa
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KAMPANYE HITAM PADA PEMILIHAN UMUM MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KONTEKS PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PEMILIHAN UMUM
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria mengenai kampanye hitam di media sosial dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam pada pemilihan umum melalui media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kriteria dalam kampanye hitam meliputi, penyebaran informasi palsu dan fitnah, pencemaran nama baik, penggunaan anonimitas dan pasukan siber, serangan yang tidak relevan dan menghasut atau mengadu domba. Kampanye hitam sangatlah merugikan peserta kandidat politik dan juga masyarakat, namun kampanye hitam ada dampak menguntungkan bagi masyarakat, karena apabila berita yang disebarkan tersebut mempunyai bukti yang kuat maka peserta kandidat poitik itu akan dicoret dan dihapus dalam daftar calon tetap (DCT). Kampanye hitam di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi dilarang oleh peraturan perundangundangan. Misalnya, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kampanye hitam (black campaign) maka akan mendapatkan sanksi dengan aturan yang berlaku, Bawaslu berperan aktif dalam penegakan hukum tersebut. Ketika yang melakukannya adalah peserta, penyelenggara, dan tim kampanye maka Bawaslu akan menanganinya bersama Gakkumdu. Namun ketika yang melakukannya adalah masyarakat biasa, bukan bagian
Kata Kunci : kampanye hitam, media sosia
KAJIAN HUKUM PENGAKUAN NEGARA PALESTINA DAN IMPLIKASINYA PADA HUBUNGAN INTERNASIONAL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan negara Palestina dan implikasinya pada hubungan internasional, ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Bahwa konflik antara Palestina dan Israel tetap menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan di tingkat internasional. Berbagai upaya mediasi dan negosiasi belum mampu mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan damai, dan konflik tersebut tetap mempengaruhi stabilitas di wilayah Timur Tengah, 2. Bahwa solusi jangka panjang yang memadai untuk konflik Palestina-Israel memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk lembaga-lembaga internasional dan negara-negara di seluruh dunia. Pendekatan yang inklusif, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, mungkin merupakan langkah penting menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pengakuan Negara Palestina, Implikasi, Hubungan Internasiona
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Get PDFbagamaina perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua angkat dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang tua angkat yang melakukan kekerasan fisik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Masyarakat dan orangtua harus lebih menaati peraturan hukum perlindungan yang ada karena peraturan yang berlaku tersebut tidak memandang siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua kandung, tiri, angkat, maupun dalam silsilah kekeluargaan harus menaati setiap aturan yang sudah ada. 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Melakukan Kekerasan Fisik bisa berupa pidana penjara, denda, atau pidana lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan sanksi adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi anak dari tindak kekerasan. Sanksi tersebut harus disertai dengan program rehabilitasi dan pendidikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta dengan pendekatan yang mendukung pemulihan anak korban kekerasan.
Kata Kunci : anak korban kekerasan fisik, orang tua angka
PENGOPERASIAN DRONE YANG MELINTASI BATAS NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukum internasional terkait pengoperasian drone dan untuk mengetahui tentang penerapan hukum internasional terhadap pengoperasian drone bila terjadi penyalahgunaan ke negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum internasional tentang pengoperasian drone berfokus pada keamanan, privasi, dan kedaulatan wilayah udara suatu negara. Meskipun teknologi drone telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, Hukum Internasional belum memiliki kepastian yang cukup untuk mengatur penggunaannya secara efektif. Oleh karena itu, negara-negara dan komunitas internasional harus terus berkontribusi dalam pengembangan prinsip-prinsip baru atau interpretasi yang lebih luas dari prinsip-prinsip eksisting untuk mengatasi tantangan teknologi ini. 2. Penerapan hukum internasional dalam pengoperasian drone telah menjadi tantangan yang semakin meningkat di era teknologi modern. Organisasi Internasional seperti Uni Negera-Negera (ONU) dan Organisasi Persemakmuran Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan standar dan pedoman untuk penggunaan drone yang aman dan bertanggung jawab. Negara-negara juga mulai menerapkan regulasi domestik yang lebih tegas terkait izin operasional, keamanan pribadi, dan perlindungan privasi. Penerapan hukum ini bertujuan untuk menghindari konflik, melindungi hak privasi individu, dan memastikan bahwa penggunaan drone tidak mengancam keamanan nasional atau mengganggu aktivitas penerbangan komersial.
Kata Kunci : drone yang melintasi batas negara lai
PERAN NAGORI DALAM PENEGAKAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nagori dalam penegakan dan pelestarian hukum adat di Kabupaten Simalungun dari perspektif hukum ketatanegaraan. Nagori, sebagai unit pemerintahan tradisional, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga dan menerapkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai landasan utama dalam menganalisis Nagori berperan penegakan serta pelestarian hukum adat dan kekuatan hukumnya di Kabupaten Simalungun.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nagori memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat adat melalui penegakan hukum adat yang adil dan konsisten. Selain itu, nagori berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan budaya lokal, yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Simalungun. Dari perspektif hukum ketatanegaraan, peran nagori ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakui dan melindungi keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. menyimpulkan bahwa penguatan peran nagori dalam penegakan dan pelestarian hukum adat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan budaya dan nilai-nilai lokal di tengah modernisasi dan globalisasi. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya kebijakan yang mendukung keberlangsungan hukum adat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di nagori untuk menjalankan fungsinya secara efektif.
Kata Kunci : Nagori Dalam Penegakan Dan Pelestarian Hukum Ada
TANGGUNG JAWAB ORANGTUA YANG KAWIN DIBAWAH UMUR TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum mengenai Tanggung jawab orangtua yang kawin dibawah umur terhadap anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, disimpulkan : 1. Orangtua yang kawin dibawah umur tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab terhadap anak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Terdapat beberapa kendala bagi orangtua yang kawin dibawah umur belum bisa sepenuhnya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak mereka dikarenakan mereka masih memiliki emosi yang tidak dapat dikontrol, finansial yang rendah, lingkungan sekitar yang dimiliki, serta waktu bagi orangtua yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan anak mereka. 2. Penerapan sanksi terhadap orangtua yang kawin dibawah umur dalam melakukan tindak pidana penelantaran anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dalam pasalnya 76 B Tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan untuk ancaman pidanya di sebutkan dalam pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000.00 (seratus juta Rupiah).
Kata Kunci : Tanggung jawab, orangtua, kawin dibawah umur, anak