LEX CRIMEN
Not a member yet
1741 research outputs found
Sort by
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
Get PDFTujuan Dilakukannya Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak pendidikan yang diberikan pada pengungsi anak berdasarkan perspektif konvensi Hak-Hak Anak Internasional serta Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak pendidikan bagi anak pengungsi berdasarkan hukum nasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif[1]empiris sebagai tambahan. Perlindungan anak jika diartikan yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan seperti, rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah, ekploitasi, serta penelantaraan, agar dapat menjamin kelangsungan hidup setiap anak melalui perkembangan secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial bagi setiap anak. Isu perlindungan salah satunya perlindungan hukum sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuam[1]pertemuan Internasional. Undang-Undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Pasal 3 Menjelaskan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kata Kunci : Pemenuhan, Hak, Pendidikan, Anak, Pengungsi, Hukum Internasiona
KEKERASAN DALAM BERPACARAN (DATING VIOLENCE) TERHADAP REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam berpacaran terhadap remaja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Korban tindak kekerasan dalam berpacaran mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seperti rehabilitasi, konseling, ganti rugi dan bantuan hukum. 2. Aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku kekerasan dalam pacaran, dilihat berdasarkan usia korban. Bila korban dibawah umur (<18 tahun) maka dikenakan pasal 76C, 76D, dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Bila korban berusia diatas 18 tahun maka dikenai pasal 351 KUHP, 352 KUHP, dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan apabila korban mengalami kekerasan seksual maka akan dikenakan pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika pelakunya seorang yang berusia diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya namun jika seorang anak berusia dibawah 18 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu: Sanksi Tindakan dan Sanksi Pidana.
Kata Kunci : Anak, Kekerasan, Pacaran, Remaj
Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dan bagaimana penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu menunjukkan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan tindak pidana dan barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan peraturan perundang-undangan di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda dan perlu diketahui tindak pidana yang bertentangan dengan bidang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan. 2. Penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana dan meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana termasuk melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana juga melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti.
Kata kunci: Penyidikan tindak pidana, Desain tata letak sirkuit terpadu
Penyerahan Berkas Perkara Oleh Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana
Get PDFPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahuai peranan penyidik dalam melakukan perampungan berita acara pidana berdasarkan Undang-undang acara pidana. Dan untuk mengetahui tanggapan penyidik terhadap berkas pemeriksaan perkara pidana dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Jenis Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ”metode penelitian hukum Normatif”, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi.Kata kunci : Penyerahan Berkas Perkara, Penyidik,Peradilan Pidan
KEBIJAKAN NEGARA DALAM RANGKA PENGURANGAN PEKERJA ANAK MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana prinsip[1]prinsip dasar pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia serta mempelajari dan memahami bagaimana kebijakan Negara dalam rangka mengurangi tingkat pekerja anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia yaitu bentuk pelanggaran hak-hak anak dan hambatan yang besar untuk pekerjaan yang layak berkelanjutan untuk pengembangan dan noda kemanusiaan. Berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak-hak anak yang juga dijamin perlindungan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2. Upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak adalah demgan memberikan tindakan nyata yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah yang didasarkan oleh hukum dalam rangka pengurangan pekerja anak di Indonesia.
Kata Kunci : Kebijakan dan Hak Asasi Manusi
PENGHAPUSAN LARANGAN SUAMI-ISTRI YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA SESUAI DENGAN PUTUSAN MK NO 13/PUU-XV/20171
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang larangan pasutri yang sama-sama bekerja dalam satu perusahaan dan guna mengetahui/memahami tentang penghapusan larangan pasutri yang sama-sama bekerja dalam satu perusahaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017. Penelitian dilakukan dengan pendekatan pendekatan hukum normatif/studi hukum doktrinal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pada dasarnya, bahasa "kecuali telah diatur dalam kontrak kerja sama" dimaksudkan untuk mengajukan pilihan kepada pengusaha dan pekerja untuk memutuskan. Pada intinya, pelarangan hubungan asmara dalam satu kantor mempunyai maksud untuk menjaga keprofesionalitasan dalam bekerja. Larangan memiliki pasangan yang sama-sama kerja dalam satu perusahaan dimaksudkan untuk menghindari potensi konflik kepentingan antar pasangan dan tidak profesional dalam pekerjannya. 2. Dari Putusan MK No. 13/PUU- XV/2017 jelas hukum Pasal 153 ayat 1 huruf f Peraturan Ketenagakerjaan saat ini tidak substansial, dengan alasan bahwa Klausul "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, pedoman organisasi, atau peraturan kerja bersama" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Keputusan tersebut juga memiliki kebebasan dasar yang memberikan jaminan ideal terhadap hak-hak sakral penduduk, terutama hak-hak yang dibenarkan secara moral untuk berkeluarga dan pilihan untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Kata Kunci : Suami-Istri Yang Bekerja Pada Perusahaan Yang Sam
Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan Kedudukan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai menyeimbang internal terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menajalankan tugas dan wewenang pengawasan internal dan kewenangan memberikan atau tidak memberikan izin kepada penyidik terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan. Terbentuknya Dewan Pengawas yang diharapkan dapat menjadi penunjang KPK justru ada kecenderungan mendegradasi kekuatan KPK, melemahkan komisi Pemberantasan Korupsi, menghambat serta membatasi ruang gerak KPK utamanya dalam hal melakukan penyadapan yang harus melalui mekanisme izin Dewan Pengawas terlebih dahulu sehingga menghambat efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, dibuktikan dengan data dari Indonesian Corruption Watch Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak 2016 hingga pertengahan Tahun 2020 mengalami fluktasi (naik turun), begitu pun para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dengan akumulasi kerugian keuangan negara pada tahun 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 trilliun.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi
PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara oleh pesawat udara asing dan untuk mengetahui hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yang dengan metode penelitian yuridis normatif. disimpulkan 1.Penegakan Hukum dalam Mengatur Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara oleh Pesawat Udara Asing dalam hukum internasioal adalah dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan telah diperjelas dalam Konvensi Chicago 1944 tentang international civil aviation yang menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara telah diatur dalam Undang[1]Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam Pasal 401 Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengaman Wilyah Udara Republik Indonesia. 2.Hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilyah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yaitu adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan, terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di wilayah udara Indonesia dan kurangnya radar yang dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia. Kata Kunci:Penegakan Hukum; Kedaulatan; Wilayah Udara; Pesawat Udara Asin
EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar perlindungan saksi dan korban serta mempelajari dan memahami bagaimana tindak pidana terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Rasa aman, Keadilan, Tidak diskriminasi dan Kepastian hukum. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korba
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Dalam Sistem Pemerintahan Kota Bitung
Get PDFPerencanaan menjadi suatu agenda penting dalam mewujdkan hal yang dicita[1]citakan. Hal ini berlaku dalam pembagunan khususnya dalam ekosistem kepemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan menjadi tolak ukur atau barometer kemajuan suatu daerah. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA, segala bentuk rencana tata kelola pemerintahan daerah diatur sedemikian rupa, sesuai kebutuhan daerah tersebut. Adapun kedudukan, fungsi, serta tugas pokok BAPPEDA menjadi mandat yang dipeoleh dari nomenklatur yang telah ada, dalam hal ini undang-undang terkait. BAPPEDA sebagai phak yang berkaitan langsung dengan urusan perencanan pembagunan di daerah, emnjadi motor perencanaan pembangunan itu sendiri. Kata Kunci : BAPPEDA, Kedudukan, Tugas Dan Fungs