LEX CRIMEN
Not a member yet
1741 research outputs found
Sort by
BUDAYA HUKUM YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dapat mempengaruhi terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif dan apa pengaruh budaya hukum dalam penanaman modal di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau investor itu sendiri, di samping aparatur pelaksana penanaman modal. Budaya hukum yang mempengaruhi terbentuknya iklim penanaman modal yang kondusif misalnya budaya kerja yang mewujudkan efisiensi waktu dan budaya kerja yang mewujudkan efisiensi biaya. 2. Pelaksanaan penanaman modal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum yang sudah terbangun dengan baik tentunya akan dapat mendukung pelaksanaan penanaman modal. Begitu pula sebaliknya, budaya hukum yang belum terbangun dengan baik tentu akan dapat menghambat pelaksanaan penanaman modal. Namun pada kenyataannya budaya hukum masyarakat Indonesia dalam penanaman modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk dapat memberikan kepastian hukum yaitu stability, predictability dan fairness.Kata kunci: penanaman modal
CAKUPAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiadan bagaimana cakupan dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Dari segi hukum material, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat†tersebut merupakan extra ordinary crimes, atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa; dan dari sudut hukum formal, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana untuk menyidik, menuntut dan memeriksa perkara-perkara sedemikian di depan pengadilan. 2. Kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida, dan dalam hal-hal tertentu dapat mencakup kejahatan genosida. Kejahatan genosida disebut tersendiri terutama karena dari sejarah, kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam Genocide Convention, 1948.Kata kunci: Cakupan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pengadilan Hak Asasi Manusi
PENERAPAN METODE EKSTRADISI DOUBLE CRIMINALITY PRINCIPLES DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN OBAT TERLARANG
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui bagaimana penerapan prinsip ekstradishi dalam kejahatan transnasional dan bagaimana penerapan metode ekstradisi Double Criminality Principles dalam penyelesaian kasus penyelunduan Narkotika dan Obat Terlarang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan ekstradisi dalam kejahatan transnasional dilakukan dengan menggunakan prinsip hukum perjanjian internasional tentang ekstradisi dalam kejahatan transnasional yang dituangkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) kedalam United Nations Model Treaty on Extradition 1990, yang menjadi landasan dalam membuat perjanjian internasional yang mengatur tentang ekstradisi baik perjanjian bilateral maupun multilateral. Dan penggunaan kaidah hukum tentang ektradisi yang bersumber dari hukum nasional yaitu: peraturan perundang-undangan nasional, Perjanjian Internasional yang diratifikasi hukum nasional, peraturan pidana nasional, kebiasaan nasional, dan pendapat para ahli. 2. Penerapan metode ektradisi double criminality principles dalam penyelesaian kasus penyelundupan obat terlarang dilakukan dengan perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral yang dituangkan kedalam suatu pasal dari perjanjian ekstradisi yang dibuat, yang secara bersama-sama mengatur bahwa kejahatan penyelundupan obat terlarang merupakan kejahatan bagi negara-negara yang melakukan perjanjian ekstradisi.Kata kunci: Penerapan Metode Ekstradisi Double Criminality Principles, Penyelesaian Kasus, Penyelundupan Obat Terlaran
PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan bagaimana tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 Â tentang Penanganan Konflik Sosial, seperti upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban untuk melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya Pemulihan Pascakonflik meliputi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diantaranya melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan serta pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik dan pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian dan perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik 2. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban merupakan salah satu bagian dari penghentian konflik yang dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban diantaranya meliputi penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat, pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dan pelindungan terhadap kelompok rentan.Kata kunci: konflik sosial
KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bagaimana pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, seperti wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP. 2. Pengawasan intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti setiap Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci:Â Ketentuan Pidana, Penerimaan Negara Bukan Paja
TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN DIAGNOSIS PADA PASIEN COVID SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANANNYA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung gugat Rumah Sakit atas kelalaian diagnosis pada pasien covid dan bagaimana pertanggungjawaban hukum tenaga medis sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit atas kelalaian diagnosis pada pasien covid serta Standar Operasional Prosedur Penanganannya, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Gugatan yang diajukan pasien untuk dapat meminta pertanggung jawaban rumah sakit juga tertera dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum (Vicarious Liability) apabila kerugian yang ditimbulkan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokternya 2. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter. Hubungan ini secara khusus disebut sebagai transaksi terapeutik. Persetujuan dalam transaksi tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, dan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan atau yang dikenal dengan informed consent
IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFIMPLEMENTASI ASAS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONI
SISTEM PEMIDANAAN DAN KRITERIA PEMBERATAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan bagaimana dasar pembenaran dari pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut: adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup: pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok. Pemberatan sanksi pengenaan tindakan (maatregel) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat 7). 2.  Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.Kata kunci:  Sistem pemidanaan; pemberatan sanksi; tindak pidana; pemerkosaan
DELIK TIDAK MENAATI PETUNJUK POLISI UNTUK MENCEGAH KEMACETAN DI JALAN UMUM SAAT ADA PESTA ATAU ARAK-ARAKAN MENURUT PASAL 511 KUHP DAN PASAL 282 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik dalam Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 juncto Pasal 104 UU LLAJ dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 juncto Pasal 104 UU LLAJ. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik dalam Pasal 511 KUHP yaitu mengancamkan pidana terhadap perbuatan tidak menaati (mematuhi) perintah atau petunjuk polisi saat ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya, dalam rangka pencegahan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas di jalan umum; sedangkan  Pasal 282 juncto Pasal 104 UU LLAJ mengancamkan pidana terhdap perbuatan tidak mematuhi perintah polisi saat keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang cakupannya lebih luas dari pada hanya saat ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 juncto Pasal 104 UU LLAJ kedua-keduanya dapat diterapkan terhadap perbuatan perbuatan tidak mematuhi/tidak menaati perintah/petunjuk polisi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.Kata kunci: Delik. Jalan Umum; Arak-Arakan, Lalu Linta
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Get PDFTujuan penelitian ini untuk mengetahu bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai hak milik atas tanah bagi warga Negara Indonesia dan bagaimana penerbitan sertifikat hak milik atas tanah bagi warga Negara Indonesia, dengan Metode penelitian normatif, disimpulkan : 1. Hak milik atas tanah bagi warga Negara Indonesia, diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 2. Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah bagi warga Negara Indonesia, untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. diserahkan kepada pihak sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri