LEX CRIMEN
Not a member yet
1741 research outputs found
Sort by
PENERAPAN AJARAN STRAFUITSLUITINGSGRONDEN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Get PDFTujuandilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat – syarat ajaran strafuitsluitingsgronden dalam hukum pidana dan bagaimana penerapan ajaran srafuitsluitingsgronden dalam kasus tindak pidana pembunuhan, yang dengan mertode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa ajaran strafuitsluitinsgronden adalah alasan atau dasar penghapus pidana yang merupakan hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pidana (KUHP) seperti pasal 338 KUHP sebagai kasus pembunuhan, tidak dihukum, dengan syarat  1. Orangnya tidak dapat dipersalahkan; 2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Seperti seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti kesalahannya tetapi dibebaskan dari tuntutan hukuman karena ada hal-hal yang merupakan alasan untuk menghapuskan kesalahan. 2, Penerapan ajaran strafuitsluitingsgronden dalam kasus tindak pidana pembunuhan yaitu bahwa walaupun unsur unsur pasal 338 KUHP telah terbukti, tetapi hakim pengadilan harus memutus vryspraak atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.â€Kata kunci: strafuitsluitingsgrondenl; tindak pidana; pembunuha
KETENTUAN PIDANA AKIBAT MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG DAN TERBATAS
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi apabila pemerintah telah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: Ketentuan Pidana, Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia Atau Asing, Kawasan Udara Terlarang dan Terbatas
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINDARAN PAJAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pajak terhadap penghindaran pajak tax avoidance dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghindaran pajak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penghindaran Pajak atau tax avoidance adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari undang-undang dan atau tujuan pembuat undang undang (the intention of parlemment) dengan modus operandinya merekayasa pajak guna menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau memenuhi kewajiban pajak dengan jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus penghindaran pajak dituntut dengan hukuman denda, hukuman penjara dan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan ijin usaha atau pengumuman keputusan hakim menyangkut reputasi perusahaan.Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Penghindaran Pajak
MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PRAKTIK MONOPOLI YANG MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA PADA PASAR YANG BERSANGKUTAN)
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup pengaturan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana perjanjian yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi: perjanjian yang dilarang (10 bagian dan 13 Pasal, dari Pasal 4 sampai Pasal 16), kegiatan yang dilarang (4 bagian dan 8 Pasal, dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24), dan posisi dominan (4 bagian dan 5 Pasal, dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29). 2. Analisis terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016 menunjukan bahwa perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup: unsur pelaku usaha, perjanjian, mengenai harga atau potongan harga, barang, memuat persyaratan tidak akan membeli barang, dan tidak akan membeli barang dari pelaku usaha pesaing
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME BERBENTUK PHISING DI INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana cyber crime berbentuk phising di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyber crime berbentuk phising yang ada di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana cyber crime berbentuk phising pada mulanya menggunakan KUHP akan tetapi dibutuhkan pengaturan yang lebih tepat mengenai kejahatan dunia maya yakni menurut UU ITE yang terdiri atas pidana pokok antara lain pidana penjara dan/atau pidana denda dengan menggabungkan sistem alternatif dan kumulatif. 2. Perlindungan bagi korban tindak pidana cyber crime berbentuk phising dalam UU ITE hanya mengatur mengenai penyelesaian perkara bagi pelaku dengan pemberian pidana Sedangkan, yang terdapat dalam UUPSK, diberikan perlindungan berupa pemberian Restitusi atau ganti kerugian bagi korban tindak pidana oleh pelaku/pihak ketiga dengan memperhatikan syarat agar permohonan dapat diterima ataupun ditolak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Akibat hukum pemberian ganti rugi yang tidak menyebabkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah yang dalam hal ini merupakan penerima ganti Kerugian bagi penerima ganti rugi dikarenakan tidak layak dan tidak adilnya biaya penggantian kerugian. Selain itu proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali tidak melampirkan adanya berita acara musyawarah kesepakatan harga penggantian yang ditanda tangani oleh penerima ganti rugi, sehingga proses pengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. 2. Perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi sangatlah penting untuk menjamin terpenuhinya hak dari para penerima ganti rugi yang terkena dampak pengadaan tanah. Adanya sengketa yang terjadi di masyarakat menunjukan belum maksimalnya perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pelecehan seksual menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran. umumnya tindak pidana asusila berhubungan dengan kelamin tetapi tidak lepas juga dari pelecehan non-verbal yang belum diatur secara tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) mengenai pelecehan seksual. 2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut Pasal 289 KUHP hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsurunsur pasal yakni bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
SANKSI HUKUM TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUH FILM DI INTERNET SECARA ILEGAL
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi Hukum tentang Hak Cipta terhadap pengunduh Film di Internet secara Ilegal dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi tindakan secra Ilegal para Pengunduh, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Aturan hukum hak cipta terhadap pengunduhan film gratis di internet yaitu tidak dibenarkan dan melanggar UU Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Dalam aturan hak cipta meskipun menganut prinsip deklaratif yang berarti bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta seharusnya dilakukan oleh pencipta
PERLINDUNGAN PARA PIHAK TERHADAP AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah unsur-unsur yang berpotensi menyebabkan pembatalan terhadap perjanjian jual beli hak milik atas tanah dan apakah dengan dibatalkannya perjanjian jual beli hak milik atas tanah para pihak mendapatkan perlindungan hukum, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Unsur-unsur yang berpotensi menyebabkan pembatalan terhadap Perjanjian Jual beli hak milik atas tanah yaitu: a. a.    Harga jual beli yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli hak milik atas tanah tidak dilunasi oleh pihak pembeli sampai jangka waktu yangtelah diperjanjikan; b. Dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak milik atas tanah (akta jual beli tanah dihadapan PPAT) belum selesaisampai jangka waktu yang telah diperjanjikan; 2. Perlindungan hukum bagi para pihak dengan dibatalkannya perjanjian jualbeli yaitu Perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan kepadasi penjual biasanya adalah berupa persyaratan yang biasanya dimintakansendiri oleh penjual itu sendiri. Berbeda dengan perlindungan terhadappenjual perlindungan terhadap pembeli biasanya selain dilakukan dengan persyaratan juga diikuti dengan permintaaan pemberian kuasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang tidak dapat ditarik kembali. Tujuannya adalah apabila pihak penjual tidak memenuhinya maka pihak pembeli dapat menuntut dan memintakan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian jual beli. Persyaratan yang biasanya dimintakan olehpembeli untuk perlindungannya adalah dengan memintakan supaya sertifikatatau tanda hak milik atas tanah tersebut di titipkan kepada pihak ketiga yangbiasanya adalah Notaris atau pihak lain yang ditunjuk dan disepakati bersamaoleh penjual dan pembeli. Selain itu perlindungan lain adalah denganperjanjian pemberian kuasa oleh pihak penjual kepada pihak pembeli yangtidak dapat ditarik kembali apabila semua persyaratan telah terpenuhi untukmelakukan jual beli, maka pihak pembeli dapat melakukan pemindahan hakwalaupun pihak penjual tidak hadir dalam penandatanganan akta jual belinya.Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan apabila telah terjadi sengketa adalah pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli tersebut secara aktif melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan perjanjian jual beli hak milik atas tanah, sehingga diharapkan nantinya mendapat putusan yang seadil-adilnya. Kata kunci: jual beli tanah
KAJIAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana positif di Indonesia terhadap pemalsuan surat, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan pemalsuan surat dalam positif di Indonesia yang digunakan sebagai keperluan tertentu telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 s/d 276. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan†surat ayat (1), tetapi juga, “sengaja mempergunakan†surat palsu ayat (2) 2. Berkaitan dengan penerapan pemalsuan surat menjadi suatu konsentrasi permasalahan yang sangat sensitif karena menyangkut dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP belum terpenuhi semuanya, ini terbukti masih banyak hak-hak dari setiap orang yang terabaikan oleh beberpa pihak yang membuat surat, sehingga menimbulkan kerugian