AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah
Not a member yet
337 research outputs found
Sort by
Al-Insijām bayna al-‘Urf wa al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah fī Taqlīd Ngarunghal bi Majalengka, Indūnisiyā
Full text linkThe harmonization of shari’a and tradition becomes an important issue, especially in a country with legal pluralism such as Indonesia. This paper discusses the harmonization of Islamic law and tradition in Majalengka, Indonesia. Using a qualitative approach, this paper focuses on ngarunghal tradition, including the pelangkah present. The differences between tradition and shari’a can be a new configuration that can continue to be preserved in Indonesia. The data was obtained from interviews with local figures. The research shows that shari’a accepts the richness of indigenous entities. At the same time, the tradition accepts the principle of Islamic law as an effort to reconstruct the traditions to be in line with shari’a. Abstrak:Harmonisasi hukum Islam dan adat yang merupakan dua entitas hukum berbeda sangat dinantikan, terutama di Indonesia sebagai negara hukum plural yang memiliki keberagaman suku bangsan, adat, dan budaya. Penelitian ini mendeskripsikan harmonisasi hukum Islam dan adat yang terjadi di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kajian hukum Islam, penelitian ini mengungkapkan rangkaian adat ngarunghal, termasuk di dalamnya pemberian pelangkah. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menerima kekayaan entitas adat, dan adat juga menerima prinsip Islam sebagai upaya rekonstruksi adat sejalan dengan ajaran Islam. Hasil harmonisasi dari perbedaan kedua entitas dalam permasalahan tersebut dapat menjadi bentuk kekayaan Islam Indonesia yang dapat terus dilestarikan.
The Government’s Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: The Case of Aceh and South Sulawesi
Full text linkThis study discusses the increase in divorce rates in Indonesia, especially in Aceh and South Sulawesi. This study investigates factors affecting the increase of divorce rates and the role of the government in decreasing the divorce rates. This research is an empirical legal study that used structural functionalism theory and role theory. Data was collected through questionnaires, interviews, and document studies. This study concludes that the factors that influence the increase in divorce rates in Indonesia, especially in Aceh and South Sulawesi, are economy, education, the lack of religious understanding, social media, early marriage, and the lack of empathy on the rights and obligations of husband/wife. As a result, the high divorce rate in Indonesia negatively affects children, families and the nation. The government\u27s efforts to address this reality are by holding out pre-marital courses, preaching marriage sermons to strengthen family and prevent a divorce, holding happy family contests, and designing a marriage guidance module for brides and grooms. These efforts, in the sociology of law context, are the government\u27s function and role in anticipating the increasing divorce rates so the social system stability can be maintained. Abstrak:Penelitian ini membahas upaya pemerintah dalam menurunkan angka perceraian di Indonesia khususnya di Aceh dan Sulawesi Selatan. Studi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian dan dampak yang disebabkannya. Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah kuisioner, wawancara, dan studi dokumen. Data-data tersebut kemudian diolah menggunakan teori fungsionalisme struktural dan teori peran. Temuan dalam penelitian menjelaskan bahwa penyebab meningkatkan perceraian di Aceh dan Sulawesi Selatan adalah ekonomi, pendidikan, kurangnya pemahaman agama, media sosial, pernikahan dini, dan kurangnya empati terhadap kewajiban suami/istri. Tingginya perceraian ini berdampak negatif kepada anak, keluarga, dan bangsa. Upaya pemerintah untuk mengatasi kenyataan ini adalah dengan mengadakan kursus pranikah, khotbah nikah untuk memperkuat keluarga dan mencegah perceraian, mengadakan kontes keluarga bahagia, dan merancang modul panduan pernikahan untuk calon pengantin. Upaya-upaya tersebut, dalam konteks sosiologi hukum, merupakan fungsi dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem sosial
Islamic Court’s Approach to Land Dispute in Inheritance Cases
Full text linkThis study examines the legal considerations in settling inheritance disputes involving land distribution in Selong Religious (Islamic) Court of West Nusa Tenggara. The data in this study were obtained from interviews and court decision analysis. This study shows that the practice of granting property before the death of the muwārith (testator) can cause inheritance-based land disputes in the future. Disputes usually arose when the land was distributed only to particular heirs, neglecting the others, especially the daughters and their descendants. In deciding the land disputes in inheritance cases, judges evermore considered the legal validity of the land distribution. Besides that, the judges use Islamic legal sources such as the Quran, Hadith, opinions of scholars, and fiqh in their legal considerations. However, the use of these multiple references does not necessarily lead to a diverse outcomes. Abstrak: Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa hibah tanah di Pengadilan Agama Selong, Nusa Tenggara Barat. Data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan analisis putusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat menghibahkan harta sebelum kematian pewaris cenderung menjadi pemicu sengketa tanah berbasis waris di kemudian hari. Sengketa biasanya muncul dari pembagian tanah yang hanya kepada sebagian ahli waris dan merugikan sebagian ahli waris yang lain, terutama bagi anak perempuan dan keturunannya. Dalam memutus sengketa hibah tanah dalam kewarisan, hakim selalu mempertimbangkan keabsahan hukum hibah tanah dalam kasus yang diajukan. Selain itu, hakim juga menggunakan ayat-ayat al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, dan kaidah fikih sebagai pertimbangan hukumnya
Sulūk al-Qāḍī: Muqāranah Bayna Mafhūm al-Māwardī fī Kitāb Adab al-Qāḍī wa Qawā’id Sulūk al-Qaḍa fī Indūnīsiyā
Full text linkThis study compares the Judicial Code of Conduct formulated by the Supreme Court of Indonesia and the classical Islamic jurisprudence using the case of the book of Adab al-Qāḍī by Al-Māwardī. The study uses a comparative legal approach to see how these two concepts discuss the integrity of judges. This study found that the Judicial Code of Conduct in Indonesia comes from Islamic law, which Al-Māwardī also uses. The Judicial Code of Conduct concept in Indonesia is in line with the theory of moral idealism, which views humans as moral beings who serve as guidelines for human attitudes and behavior. This is in line with the idea of the unity of the relationship between law and morality. Not all Code of Judicial Ethics in the book "Adab al-Qāḍī " is relevant in Indonesia. However, it cannot be ignored the importance of this book as one of the references in preparing the Judicial Code of Conduct in Indonesia. Abstrak: Penelitian ini membandingkan Kode Etik Peradilan yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan yurisprudensi Islam klasik yang berdasar kitab Adabu al-Qāḍī karya Al-Māwardī. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum komparatif untuk melihat bagaimana kedua konsep tersebut membahas integritas hakim. Kajian ini menemukan bahwa Kode Etik Peradilan di Indonesia bersumber dari hukum Islam, yang juga digunakan oleh Al-Māwardī. Konsep Kode Etik Peradilan di Indonesia sejalan dengan teori idealisme moral yang memandang manusia sebagai makhluk bermoral yang menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia. Hal ini sejalan dengan gagasan kesatuan hubungan antara hukum dan moralitas. Adapun Kode Etik Peradilan yang terdapat dalam Adab al-Qāḍī tidak semuanya relevan untuk diterapkan di Indonesia. Namun demikian, buku ini tetap penting untuk dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan Kode Etik Peradilan di Indonesia
Fiqh Model of the Companions (Saḥābah) of the Prophet and its Influence on Abu Hanifah\u27s Rational Fiqh and Malik\u27s Traditional Fiqh
No full textThis study examines the influence of the ijtihād methods of the Prophet’s companion on two major schools of thought in Islamic legal tradition. These are the rational thinking of Abu Hanifah, known as ahl al-ra’y, and Malik ibn Anas, known as ahl al-hadīth. This study is a historical enquiry by critically analyzing significant events in the past around the lives of those two figures. Various historical resources are used, tārikh tashrī’ and fiqh (Islamic jurisprudence) literature, etc. This study finds out that there is a positive influence of the Prophet’s companions’ ijtihād methods with the legal thinking of Abu Hanifah and Malik ibn Anas. This implies that the method significantly influences the formulation of Islamic jurisprudence by those two figures. Abstrak:Penelitian ini mengkaji pengaruh metode ijtihad para sahabat nabi terhadap dua mazhab besar dalam tradisi hukum Islam. Metode tersebut yakni pemikiran rasional Abu Hanifah yang dikenal dengan ahl al-ra\u27y dan Malik bin Anas yang dikenal dengan ahl al-hadits. Kajian ini merupakan penyelidikan sejarah dengan menganalisis secara kritis peristiwa-peristiwa penting di masa lalu seputar kehidupan kedua tokoh tersebut. Untuk itu, digunakan berbagai sumber sejarah, literatur tarikh tashri’ dan kitab fikih, dll. Penelitian ini menemukan bahwa ada pengaruh positif metode ijtihad para sahabat nabi dengan pemikiran hukum Abu Hanifah dan Malik ibn Anas. Hal ini menunjukkan bahwa metode berpengaruh secara signifikan terhadap perumusan fikih Islam oleh kedua tokoh tersebut.
Al-Islām wa Qadhāyā Kurūnā: Dirāsah Muqāranah Bayna Al-Fatwā fī Mishr wa Indūnīsiyā
Full text linkThis article discusses how Indonesia and Egypt dealt with Covid-19 from the Islamic law perspective. It focuses on fatwas regarding the establishment of religious rites in the Covid-19 periode. The study compares the two experiences in terms of the Islamic jurisprudential methodology and the fatwa issuance procedural systems. It analyzes the Islamic legal comparison between the Indonesian and Egyptian experiences in dealing with the Covid-19. This study found that the fatwa regarding Covid-19 in Egypt is responsive to the virus\u27s rapid transmission. Therefore, Muslims have guidelines in performing worship during the Covid-19 period. The sharia arguments used in formulating the fatwa for the implementation of worship during the Covid-19 period are qiyas, maṣlaḥat, sad al-dharā\u27i and the opinions of the jurists. This methodological argument is used in principle to avoid the danger of spreading Covid-19. Abstrak: Artikel ini membahas bagaimana Indonesia dan Mesir menghadapi Covid-19 dari perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini pada fatwa pelaksanaan ibadah pada masa Covid-19. Studi ini membandingkan dua segi metode yakni fikih Islam dan sistem prosedural penerbitan fatwa. Prosedur penelitian ini menganalisis perbandingan hukum Islam antara pelaksanaan ibadah di Indonesia dan Mesir pada masa pandemi. Studi ini menemukan bahwa fatwa tentang Covid-19 di Mesir tidak responsif sehingga penularan virus yang cepat, sedangkan fatwa umat Islam di Indonesia dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan ibadah selama masa Covid-19. Dalil-dalil syariah yang digunakan untuk merumuskan fatwa pelaksanaan ibadah selama masa Covid-19 adalah qiyās, maṣlaḥat, sad al-dharā\u27i dan pendapat para fukaha. Adapun argumen metodologis ini pada prinsipnya digunakan untuk menghindari bahaya penyebaran Covid-19
Islam, Human Rights, and AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) in Turkey
Full text linkThe article aims to describe the influence of the political strengthening of the Turkish Islamist party, AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, Justice and Development Party) on human rights legislation in Turkey\u27s national legislation. The research was conducted in Turkey in 2019 with a qualitative approach. Data collection techniques are in-depth interviews, literature studies, and focused groups discussion. The findings of the study conclude that although Islamic norms do not formally influence Turkey\u27s human rights legislation, the strengthening of Islamist parties in Turkey “influences” the human rights legislation process in Turkey. An example is the failure of a bill to protect LGBT people proposed by the secular-Kemalist party, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, Republican People\u27s Party) caused by the majority of seats in the Turkish parliament controlled by the AKP. As a result, Turkey\u27s membership in the European Union (EU) has not been accepted because several EU human rights protocols have not been ratified in Turkey\u27s human rights legislation. The study shows that the view of AKP on human rights is not compatible with the universal human rights. Abstrak: Artikel ini menjelaskan pengaruh menguatnya politik partai Islamis Turki AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, Justice and Development Party) terhadap legislasi HAM pada perundang-undangan nasional Turki. Penelitian ini dilakukan di Turki pada 2019 dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, studi literatur, dan Focussed Groups Discussion (FGD). Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa meski legislasi HAM Turki secara formal tidak dipengaruhi oleh norma-norma Islam, tapi menguatnya partai Islamis di Turki “berpengaruh” terhadap proses legislasi HAM di Turki. Sebagai contoh adalah kandasnya rancangan undang-undang yang bertujuan melindungi kelompok LGBT yang diusulkan oleh partai sekular-Kemalis, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, Republican People’s Party). Rancangan itu ditolak oleh mayoritas kursi parlemen Turki yang dikuasai oleh AKP. Akibatnya, hingga saat ini, keanggotaan Turki di Uni Eropa belum diterima karena beberapa protokol HAM Uni Eropa belum diratifikasi dalam legislasi HAM Turki. Studi ini menunjukkan bahwa penafsiran AKP tentang HAM tidak sesuai dengan gagasan universal HAM
The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia
Full text linkThis article aims to critically study the shift of Donggo Customs and traditions due to its dialectics with Islamic law. The Donggo customary law is based on the traditional practices and local wisdom of their ancestors that are believed to have noble values and truth. Since the 17th Century, the dialectics signified by the Bima kingdom’s political system changes from the old customs into Islamic law. This has influenced all aspects of the Bima people’s live, including the Donggo community. This is qualitative research, with data from interviews and document studies. This study reveals that the Donggo Community’s customary law, preserved and practiced today, comes from the dialectics between customary law and Islamic law. The practiced traditions include baja sentence, the flogging law, the mbolo weki culture, maja labo dahu and raju ritual. In Islamic law, such traditions are called ‘urf or al-‘ādah, which are living traditions in a society used as legal sources and recognized by Islamic legal scholars. Customary law implemented by the Donggo indigenous people is considered substantially similar to Islamic teachings. So, Donggo customs, corresponding with the Islamic law (‘urf ṣaḥīh), are maintained, while the contradicting ones (‘urf fāsid) are abandoned.Abstrak:Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pergeseran adat dan tradisi Donggo sebagai proses dialektika dengan hukum Islam. Hukum adat Donggo didasarkan pada praktik tradisional dan kearifan lokal nenek moyang mereka, yang diyakini memiliki nilai-nilai luhur dan kebenaran. Sejak abad ke-17, dialektika yang ditandai dengan sistem politik kerajaan Bima berubah dari adat lama menjadi hukum Islam. Hal ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat Bima, termasuk masyarakat Donggo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan data dari wawancara dan studi dokumen. Kajian ini mengungkapkan bahwa hukum adat Masyarakat Donggo yang dilestarikan dan dipraktikkan hingga saat ini, merupakan hasil dari dialektika antara hukum adat dan hukum Islam. Tradisi yang dipraktikkan antara lain hukuman baja, hukum cambuk, budaya weki Mbolo, ritual Maja Labo dahu dan Raju. Dalam hukum Islam, tradisi semacam itu disebut `urf atau al-`adah, yaitu tradisi yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan sumber hukum dan diakui oleh para sarjana hukum Islam. Adat atau hukum adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Donggo secara substansi dianggap mirip dengan ajaran Islam. Jadi, adat Donggo yang sesuai dengan syariat Islam (`urf shahih) tetap dipertahankan, sedangkan yang bertentangan (`urf fasid) ditinggalkan
Traditional Religious Authorities in New Media: Cariustadz.id Platform as An Alternative Cyber Fatwa and Da’wah Media among the Middle-Class Urban Muslims
No full textThis study examines the recent developments of religious authorities among middle-class urban Muslims. It is constructed due to the emergence of new religious authorities in Indonesia after the collapse of the New Order and the response of traditional santri involving the use of new media technology. With a phenomenological approach, the study focuses on the Cariustadz.id platform as a Cyber Fatwa and Islamic preaching media developed by Pusat Studi Qur’an/PSQ (Center for Qur’an Studies) to respond to the trending pengajian (sermon) activities among urban Muslims, the majority of whom are transnational groups including Salafi and Jamaah Tabligh. The Cariustadz.id platform has actively played a part in accommodating their aspirations with various facilities and easy access through an information technology-based application (a new media).As a result, the study argues that the moderate Islam discourse offered by the Cariustadz.id platform is not a mainstream but an alternative to religious activities for middle-class urban Muslims. In addition, Cariustadz.id is a new media used for traditional religious authority to compete with new religious authority in religious fatwa and Islamic discourse in Indonesia. This study is significant to show that Cyber Fatwa and Islamic preaching in the form of new media can be used as a counter narrative for traditional religious authorities in dealing with the proliferation of the so called new religious authorities da’wah movement and Salafi and radical preaching movement in new media.Abstrak:Artikel ini mengkaji perkembangan terkini otoritas keagamaan kalangan kelas menengah Muslim perkotaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya otoritas keagamaan baru di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru dan respons santri tradisional yang melibatkan penggunaan teknologi media baru. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini berfokus pada platform Cariustadz.id sebagai media fatwa siber dan dakwah Islam alternatif yang dikembangkan oleh PSQ (Pusat Studi Qur’an). Platform itu untuk merespons kegiatan pengajian yang sedang tren di kalangan Muslim perkotaan, yang mayoritas pesertanya adalah kelompok transnasional termasuk Salafi dan Jamaah Tabligh. Cariustadz.id berperan aktif dalam menampung aspirasi mereka dengan berbagai fasilitas dan kemudahan akses melalui aplikasi teknologi informasi.Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana Islam mode yang ditawarkan oleh platform Cariustadz.id bukanlah mainstream, melainkan kegiatan keagamaan alternatif bagi Muslim perkotaan kelas menengah. Selain itu, Cariustadz.id merupakan media baru yang digunakan otoritas keagamaan tradisional untuk berkompetisi dengan otoritas keagamaan baru di bidang fatwa keagamaan dan wacana keislaman di Indonesia. Studi ini signifikan menunjukkan bahwa fatwa siber dan dakwah Islam dalam bentuk media baru dapat digunakan sebagai kontranarasi bagi otoritas agama tradisional dalam menghadapi menjamurnya apa yang disebut gerakan dakwah otoritas keagamaan baru dan gerakan dakwah Salafi dan radikal di media baru
The Relationship Model of Sharia and Financial Authorities
Full text linkPolitical economy and religious policies affect the relationship between sharia and financial authorities. Countries that make Islam as the official religion put Sharia authorities within the scope of the state. Malaysia is one of the countries that put Sharia authorities in the structure of state authority, although it is subject to independency. In the meantime, Indonesia combines the two models of relationship: 1) granting broader independence to sharia authority (the Indonesian Ulema Council) and 2) forming sharia board to deal with sharia finance, among others. The comparison of Indonesian, Malaysian, and the Middle Eastern countries’ system shows that the independence and the effectiveness of sharia economic fatwa application are found to attract each other. This, in turn, influences the supervision of Islamic financial institutions. AbstrakPolitik ekonomi dan kebijakan agama memengaruhi hubungan antara otoritas syariah dan otoritas keuangan. Negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi menempatkan otoritas syariah dalam ruang lingkup negara. Malaysia adalah salah satu negara yang menempatkan otoritas Syariah dalam struktur otoritas negara, meskipun tetap independen. Sementara itu, Indonesia menggabungkan dua model hubungan: 1) memberikan independensi yang lebih luas kepada otoritas syariah (Majelis Ulama Indonesia) dan 2) membentuk dewan syariah untuk menangani hal yang berkaitan dengan keuangan syariah. Perbandingan sistem Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa independensi dan efektivitas penerapan fatwa ekonomi syariah terbukti saling berhubungan satu sama lain. Ini, pada gilirannya, memengaruhi pengawasan lembaga keuangan Islam