AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah
Not a member yet
337 research outputs found
Sort by
The Implementation of Shari’a in Aceh: Between the Ideal and Factual Achievements
Full text linkAceh becomes the only region in Indonesia, where Islamic law is formally implemented. This paper aims at discussing the implementation of shari’a in Aceh, to compare between its ideal and factual achievements. Employing a qualitative socio-legal approach, data is obtained from interviews with the chairperson of Ulama’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Ulama), head of Shari’a Office (Dinas Syariah), scholars, and community leaders. Apart from that, an observation was undertaken to record the process of whipping punishment. This study finds out that shari’a implementation in Aceh has been sufficiently supported by shari’a institutions (MPU and Shari’a Office), religious figures, community, and available punishment execution for the violators. However, some aspects need to be improved, especially those that are related to the role of other law enforcers such as police, prosecutors, and judges; and sustainable socialization. AbstrakAceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal. Penelitian ini mengkaji penerapan syariah di Aceh dengan membandingkan antara yang ideal sebagaimana diharapkan dan yang faktual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sosio-legal, data diperoleh melalui wawancara dengan Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan hukuman cambuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi syariah di Aceh sudah didukung dengan institusi syariah (MPU dan Dinas Syariah), dan tokoh agama, masyarakat. Adanya eksekusi bagi pelanggar hukum menguatkan pelaksanaa syariah di daerah itu. Akan tetapi, ada pula aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu peran penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan juga keberlangsungan sosialisasi kepada masyarakat
The Interrelation between Islamic Law and Regional Regulations in Jember (Examining the Maqāṣid al-Sharī‘at-based Reasoning in Istinbāṭ al-Ahkām)
Full text linkThis study reviews the dichotomous concept of secular and shari’a laws. Such concept has led to new discourses: first, shari’a can influence national (modern) law without mentioning the Islamic framework in the formulation process. Second, the shari’a can stand on its own for particular religious groups who believe in its truth and place it in a higher position than the secular law. Third, the substance of shari’a and modern laws is integrable. This study uses an anthropological-sociological approach with Maqāṣid al-Sharī‘at framework. As a result, the study shows both national and regional legal products, on the one hand, are considered as the shari’a law as long as they are beneficial to and protect all people. On the other hand, the shari’a, which substantially reflects equality and fairness, can be claimed as modern law. AbstrakStudi ini mengkaji konsep dikotomis hukum sekuler dan shari’a. Konsep tersebut melahirkan wacana-wacana baru: pertama, shari’a dapat mempengaruhi hukum nasional (modern) tanpa menyebutkan kerangka Islam dalam proses perumusannya. Kedua, shari’a dapat berdiri sendiri bagi kelompok agama tertentu yang meyakini kebenarannya dan menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi dari hukum sekuler. Ketiga, substansi shari’a dan hukum modern terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis-sosiologis dengan kerangka Maqāṣid al-Sharī‘at. Studi ini menyimpulkan bahwa produk hukum nasional dan daerah di satu sisi dianggap sebagai hukum shari’a selama bermanfaat dan melindungi semua orang. Di sisi lain, shari’a yang secara substansial mencerminkan kesetaraan dan keadilan dapat diklaim sebagai hukum modern.
دراسة فتوى مجلس العلماء الإندونيسي عن التحصين والتطعيم: تحليل ومناقشة
No full textيتناول هذا البحث مناقشة الفتوى الذي أصدره مجلس العلماء الإندونيسي عن التحصين والتطعيم لكل من السنة 2016 و 2018 كموضوع البحث. يكون هذا البحث بحثا كيفيا، باستخدام دراسات مكتبية استقراء تحليليا كمنهج البحث، يحاول البحث إحضار المناقشة عن مضمون ومحتويات الفتوى مع التحليل عن مدى صحة وإباحة التحصين والتطعيم، ولا سيما التطعيم الممتزج والمختلط بالمواد المحرمة بدعوى الضرورة، إلى غيرها من مدى صلاحية استخدام دليل الضرورة الشرعية لإباحة التطعيم (MR Vaccination) في غياب البدائل الشرعية المناسبة. تدل نتيجة البحث على أنه من قضايا الفقه المعاصر، وأن استخدام دليل الضرورة في قضية إباحة التطعيم (MR Vaccination) ما زال قابلا للنقاش ومحتاجا إلى أدلة مؤيدة أخرى لأجل تحقيق المصلحة المرجوة. AbstrakArtikel ini mendiskusikan secara kualitatif fatwa tentang imunisasi dan vaksinasi yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), masing-masing tahun 2016 dan 2018 sebagai data primer kajian. Perdebatan tidak hanya terbatas tentang sejauh mana kehalalan dan kebolehan imunisasi dan vaksinasi, terutama Vaksinasi MR yang mengandung zat haram dengan alasan kebutuhan yang dibenarkan secara syariat, artikel ini juga mendiskusikan pandangan hukum tentang sejauh mana kelayakan penggunaan hujjah atau dalil “darurat” yang dibolehkan syariat itu dipakai, selagi belum ditemukan vaksin halal guna menghadapi suatu penyakit yang belum tentu dan atau belum pasti terjadi. Dengan menjadikan content fatwa sebagai pisau analisis, artikel ini berkesimpulan bahwa fatwa tentang Vaksinasi MR ini yang termasuk ke dalam persoalan fikih kontemporer, yang sekalipun penggunaan hujjah atau dalil “darurat” dibolehkan syariat, namun tetap masih terbuka untuk diperdebatkan, sehingga tetap membutuhkan dalil pendukung lain guna menguatkan alasan mewujudkan kemaslahatan yang diharapkan di masa mendatang
Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia
Full text linkThis study aims to compare the regulations of the Pre-Marriage Course and its implementation in Indonesia and Malaysia. Furthermore, this research seeks answers and a meeting point between the theory of maslahah and human rights in looking at the Pre-Marriage Course. This is a qualitative inquiry relying on a comprehensive literature study. The result indicates that the is no contradiction between the Pre-Marriage Course and the notion of mashalah and human rights. However, improvements and adjustment are still needed, which include sufficient infrastructures; professional organization; the commitment of future brides and grooms; as well as adequate financial supports. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan Kursus Pra-Nikah dan penerapannya di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini juga berupaya mencari jawaban dan menemukan titik temu antara teori maslahah dengan Hak Asasi Manusia dalam melihat Kursus Pra-Nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada kajian literatur secara komprehensif. Dari kajian tersebut, ditemukan bahwa tidak ada pertentangan antara aturan dan praktik Kursus Pra-Nikah baik dengan teori maslahah maupun Hak Asasi Mansuia. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disesuaikan yaitu kecukupan infrastruktur, pelaksanaan yang profesional, komitmen dari calon pengantin, dan kecukupan dukungan finansial
أحكام موانع النفقة الزوجية في أقوال المذاهب الفقهية مقارَنة بِقانون الأحوال الشخصية الليبي
No full textتهدف هذه الدراسة إلى توضيح أحكام موانع النفقة الزوجية في أقوال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنة ومذهب الجعفرية ومذهب الإباضية ومقارنتها بقانون الأحوال الشخصية الليبي رقم 10 لسنة 1984 ميلادي وتعديلاته، تحث اسم الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما، وقد خصص اختيار هذا القانون لذهابِهِ في تعديله الأول إلى عدم الحديث عن أحكام موانع النفقة الزوجية واكتفي بالحكم في مسألة واحدة منها وهي حق النفقة للمطلقة البائن، بشرط أن لا تختل عقلياً، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإلغائه أحكام النشوز واعتبارها كأن لم تكن، وهي من موانع النفقة، وبقي هذا القانون على حالهِ إلى أن جاء في تعديلهِ الأخير رقم 14 أكتوبر 2015 ميلادي، بحذف مادة أحكام النشوز من الأساس واكتفى بالذكر أنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيها فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون. Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menjelaskan hukum yang menghalangi hak istri atas nafkah dari suami berdasarkan empat mazhab fikih Ahlussunnah wal jama’ah, Ja\u27fari, dan Ibadhi, yang dibandingkan dengan Hukum Keluarga Islam Libya No. 10 tahun 1984 dan perubahannya, yaitu Peraturan Khusus tentang Perkawinan, Perceraian, dan Dampaknya. Peraturan ini dipilih karena amandemen pertama tidak menyebutkan ketentuan yang menghalangi hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami. Ketentuan yang disebutkan hanya tentang hak pasca cerai dalam hal perceraian ba\u27in dengan syarat istri memiliki kondisi mental yang sehat. Ketentuan mengenai nushuz dihilangkan meski konsekuensinya menghalangi hak atas nafkah. Dengan demikian, undang-undang tersebut tetap sama hingga amandemen terakhir diberlakukan pada 14 Oktober 2015. Dengan dicabutnya ketentuan nushuz, maka undang-undang tersebut mengikuti ketentuan empat mazhab fikih
Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia
No full textThis paper seeks to discuss the notion of identity politics in the context of Islamic identity in Indonesia. In this context, the discourse of identity politics is correlated with the concept of structural and cultural Islam, represented by the Indonesian people. In some cases, the politics of identity is often associated with intolerance and social inclusivity. The Jakarta governor election is an example when one of the candidates was a Christian Chinese and accused of committing religious blasphemy in his speech. This study concludes that both structural and cultural Islam reflect the variety of Islamic expressions, which all deserve appreciation due to the roles they have played in the development of the Muslim society. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk beragama di Indonesia, meskipun kebebasan itu terikat untuk tidak mengusik agama lainnya. Ketentuan ini diadopsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberi perlindungan bagi warga negara untuk memeluk agama tanpa harus mendapat gangguan atau ancaman dari pihak manapun. Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965 merupakan sikap negara hukum Indonesia yang tidak membiarkan pihak manapun merongrong agama resmi yang diakui negara. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah inklusivitas sosial umat muslim yang dianggap kurang terhadap kaum minoritas. Hal ini terlihat dari sikap Muslim yang melakukan beberapa aksi protes akibat perilaku penistaan agama yang dilakukan mantan gubernur Jakarta. Dengan demikian, muncul klaim dari agama lain bahwa kaum muslim sedang melakukan politik identitas yang berdampak adanya sikap intoleransi terhadap kaum minoritas
Analysis of Corporate Governance on Islamic Bank in Indonesia
No full textThis research demonstrates conceptual corporate governance (CG) which has relationship with regulations and Islamic teaching. Then, to investigate CG in Islamic Bank in Indonesia and to review law aspects and Islamic values related to rules of corporate CG in Islamic Bank in Indonesia. The study used qualitative approach using study literature and interview to analyze the implementation of corporate governance in Islamic bank in Indonesia. This study found that Islamic Banks which issued the rules of CG were not following philosophy of Islamic principles and not following strongly Islamic law and positive law. Hence, there were several fraud cases on Islamic banks inIndonesia. Islamic corporate governance in Indonesia still not find the implementation like in Malaysia. Rules of CG through regulation for Islamic bank is involving futher researher to examine the right policy. The regulation of corporate governance regulations for Islamic bank still need to be refined and turned into Islamic corporate governance standard in accordance with Islamic principles and national laws which required by Islamic bank
Muhajirin Amsar Contribution on Legal Hadîts Interpretation
Full text linkMuhajirin Amsar is a native Betawi scholars. Muhajirin Amsar explained hadîts by ignoring other scholars opinion in terms of grammar, so that the reader can immediately understand the content of the hadîts. He also did not provide his own opinion after the scholars opinion, it seems he more likely put the reader to choose freely due to the problem as the issue of khilâfiyyah.DOI: 10.15408/ajis.v15i1.284
Domains of Judgment upon the Expert’s Opinion in Contemporary Financial Transactions Murabaha to Purchase Orderer, and Contracting Companies as Examples
No full textAbstrak: Penelitian ini membahas masalah kontemporer yang penting berjudul “ seputar penerapan hukum berdasarkan pendapat ahli dalam transaksi keuangan kontemporer “. Di sini para peneliti memulai dengan menjelaskan definisi “Ahli”, mengungkap jenis jenis nya, lalu menjelaskan persyaratannya untuk kemudian disimpulkan sejauh mana kekuatan opini dan pendapat para ahli itu bisa digunakan. Kemudian para peneliti membahas beberapa bidang yang menjadi acuan perkataan para ahli dalam penerapan dua transaksi keuangan kontemporer bernama ; Murabahah Pesanan pembeli dan perusahaan kontruksi.Kami telah sampai kepada beberapa kesimpulan dimana hal hal terpenting nya adalah sebagai berikut; bahwa kompensasi kerusakan barang dalam akad Murabahah pesanan pembeli dirujuk ke perkataan para ahli dalam dua kasus: Kasus pertama, ketika kompensasi kerusakan finansial yang disebabkan oleh lembaga keuangan, seperti : pengembalian barang dagangan yang rusak. Kasus Kedua, ketika kompensasi kerusakan finansial disebabkan oleh pemesan barang, seperti : mundurnya si pemesan dari pembelian barang pesanannya.Adapun dalam hal perusahaan kontruksi, maka boleh merujuk kepada perkataan para ahli dalam dua kasus juga; Kasus pertama: menjalankan perkataan Ahli dalam kompensasi kerusakan finansial yang disababkan oleh perusahaan kontruksi, seperti : kompensasi atas tidak terpenuhi nya kontrak. Kasus ke dua : kompensasi kerusakan finansial yang disebabkan oleh mitra / klien, seperti : kompensasi akibat tidak profesional nya kontraktor yang bersangkutan dalam menjalankan kontrak nya.Kata kunci : Kompensasi kerusakan, transaksi keuangan, Murabahah pesanan pembeli, perusahaan kontruksi Abstract: This research discusses an important contemporary issue, namely, the domains of making judgments upon expert’s opinion in contemporary financial transactions. Both researchers start by presenting the concept of the expert, revealing its types, clarifying its terms, and determining the extent of its power. The researchers then discuss the domains of referring to expert’s opinions relevant to two questions of contemporary financial transactions, namely: Murabaha to purchase orderer and contracting companies. This paper draws a number of findings, the most important of which are: Expert\u27s opinion can be referred to in indemnity for damages in Murabaha to the purchase orderer in two cases: indemnity for financial damages caused by the financial institution, such as: returning defective merchandise. The second case is: indemnity for financial damages caused by the purchase orderer, such as: the buyer\u27s abstention from buying the items ordered for purchase.In contracting companies, expert’s opinion is referred to in two cases as well: first: indemnity for financial damages caused by contracting companies, such as: compensation for not completing the contract. The second case is: compensation for financial damages caused by the client, such as: compensation for not enabling the contractor to complete the contract.
Measuring Human Rights and Islamicity of Indonesian Anti-Terrorism Law
No full textThis study focuses on the problem of the extent to which human rights and islamicity (Islamic law norms) are accommodated within Indonesian anti-terrorism law (Law No. 5 of 2018). The study uses a qualitative approach with a documentary study in data collection. The result shows that Law No. 5 of 2018 has threatened human rights in some issues. This is indicated by certain matters including arrest, detention, capital punishment, interception, and revocation of citizenship. Meanwhile, the islamicity of Law No. 5 of 2018 is open to interpretation and reinterpretation. The study of measuring human rights and islamicity of Law No. 5 of 2018 has a significant contribution to the substantive implementation of Islamic criminal law in the context of Indonesianness, as well as modernity, which also means the implementation of Islamic law and human rights at once