Jurnal Sejarah Lontar
Not a member yet
43 research outputs found
Sort by
PEMBENTUKAN KABINET SJAHRIR I DAN JALAN PERJUANGAN DIPLOMASI RI
Get PDFTahun-tahun pertama perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI tidak saja diliputi perseteruan antara bangsa Indonesia dengan Belanda yang berupaya menjajah kembali Indonesia, namun memiliki dinamika internalnya sendiri. Dinamika ini dapat dilihat sebagai arah menuju pendewasaan negara yang baru lahir, yang juga memberikan pengalaman yang sangat berharga sehingga mampu berdiri sebagai nation state yang mandiri. Kemandirian inilah yang mewarnai cita- cita dinamika internal tersebut. Keinginan agar negara Indonesia tidak sekedar berdiri secara de facto namun juga secara de jure, mengharuskan para pemimpin nasional menghadapi jalur diplomasi. Pengakuan de jure tidak saja berkaitan dengan sikap Belanda, tetapi juga sikap dunia internasional. Dalam konteks memperjuangkan pengakuan internasional melalui jalur perundingan inilah maka dilakukan perubahan susunan pemerintahan RI dari sistem presidentil ke parlementer, dan ini salah satu dinamika internal paling awal dari republik yang saat itu baru berdiri
STRUKTUR BIROKRASI KERAJAAN PAJAJARAN ABAD X – XI
No full textStruktur birokrasi Kerajaan Pajajaran yang keberadaannya diperkirakan antara abad VII hingga XV, dipengaruhi bentuk struktur kerajaan yang bernapaskan Hindu. Pengaruh yang dibawa dari India ini, tercermin pada nomenklatura yang terdapat pada stuktur birokrasi yang terungkap pada berbagai naskah kuno yang berkenaan dengan keberadaan kerajaan ini. Posisi sentral raja yang dianggap sebagai titisan dewa mengingatkan kita pada konsep dewa-raja yang pernah diungkap dalam tulisan oleh von Heine-Gelderen, sebagai salah satu karakteristik kekuasaan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang mengalami indianisasi. Konsepsi keharmonisan makro-mikro kosmos yang tersirat dalam konsepsi kekuasaan, terlihat pula pada susunan bangunan pusat kerajaan Pajajaran yang terakhir terletak di Pakuan Pajajaran (Bogor), di mana kediaman raja terletak di pusat dan dikelilingi bangunan-bangunan lain yang dihuni para bawahan raja. Susunan bangunan demikian mengingatkan pada konsep meru sesuai dengan yang terdapat pada konsepsi dewa-raja yang dibawa arus indianisasi di Asia Tenggara. Terungkap pula pada tulisan ini bahwa ciri berikutnya dari birokrasi kerajaan Pajajaran adalah susunan para pembantu raja yang secara garis besar dapat dibagi berdasarkan fungsinya dan pembagian wilayah-wilayah bawahan. Mengenai pembagian para penguasa wilayah bawahan, menurut Michael Munoz sebenarnya mencerminkan ciri politik lokal yang masih melekat pada birokrasi kerajaan Pajajaran yang telah mengalami pengaruh eksternal melalui indianisasi
POLITIK PEMBANGUNAN ORDE BARU
Get PDFTransformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada awal 1980-an, dari perekonomian non-industrial ke perekonomian industrial, ternyata gagal menghasilkan sumber pembiayaan pembangunan. Sebagai akibat, pemerintah melakukan reorientasi pada akhir 1980-an dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Pada kalangan birokrasi pemerintahan, reorientasi ini kemudian menjelma menjadi suatu pemahaman yang mementingkan pemasukan uang bagi setiap daerah (Pendapatan Asli Daerah—PAD). Artikel telaah pustaka ini memaparkan argumen bahwa ketika sektor industri yang semula diandalkan sebagai sumber PAD tidak dapat memenuhi harapan, langkah yang diambil pemerintah, terutama di tingkat daerah (kabupaten dan kota), pada umumnya menjadi sangat pragmatis, yakni mengkomersialisasikan semua aset, seperti tanah dan lokasi atau ruang yang memiliki nilai tinggi bagi kepentingan orang banyak. Kebijakan seperti ini sering kali mengesampingkan hak-hak publik atas ruang atau lokasi strategis serta mengesampingkan dampak sosial ekonomi dari bisnis yang mengeksplotasi nilai ruang dan lokasi tersebut
PEREKONOMIAN KESULTANAN PALEMBANG
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk melihat perekonomian Kesultanan Palembang dari abad XVII hingga awal abad XIX dengan permasalahan “bagaimanakah perekonomian Kesultanan Palembang abad XVII hingga awal abad XIX?â€. Kurun waktu di atas menempakan Palembang sebagai salah satu kesultanan penting di Nusantara. Kesultanan ini banyak menghasilkan komoditi yang sangat laku di pasaran dunia yaitu lada dan timah, disamping produk alam lainnya. Sultan dan kaum bangsawan menjadi pelaku sentral dalam perekonomian tersebut. Kondisi menguntungkan ini (penghasil lada dan timah) membawa Palembang menjadi incaran Belanda dan Inggris. Belanda mengikat Palembang dengan berbagai kontrak, sedangkan Inggris terlibat aktif dalam “perdagangan gelapâ€
GERAKAN RATU ADIL DALAM PERISTIWA LAMPUNG 1989?
No full textPada tahun 1989 pemerintah Orde Baru menghancurkan perkampungan di Lampung yang dibangun oleh elompok pengajian yang dipimpin Warsidi. Menurut sejarawan Indonesia terkemuka bahwa kelompok pengajian Warsidi adalah sebuah gerakan Ratu Adil. Tulisan ini merupakan bentuk kritikan terhadap anilisa Sartono. Melalui metode wawancara naratif terhadap orang-orang yang mengalami, menyaksikan dan mengetahui kelompok pengajian Warsidi ini diperoleh kesimpulan bahwa mereka bukanlah sebuah gerakan Ratu Adil
PENYEBAB KERUSAKAN DAN PELAPUKAN BESERTA PENANGANANNYA
Get PDFBangunan Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan yang dilindungi dan menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Sebagai negara pemilik asli warisan tersebut, Indonesia berkewajiban menjaga dan melestarikannya. Sebagai bangunan yang berbahan dasar batu andesit dan berada di lokasi terbuka, Candi Borobudur menjadi rentan terhadap pengaruh luar yang dapat merusak baik secara fisis maupun kimiawi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisa berupa faktor biotis dan faktor abiotis. Berbagai cara telah dilakukan guna menjaga kelestarian Candi Borobudur, dari restorasi sampai dengan pembersihan-pembersihan baik di lingkungan candi maupun di permukaan tembok batu dari berbagai gangguan seperti lumut, ganggang, dan juga air
KONTEKS INTERNASIONAL PASCA- PERANG DUNIA II DAN LANGKAH AWAL PERJUANGAN DIPLOMASI RI
Get PDFThe international situation, immediately at the end of WW II, became the crucial consideration of the Indonesian’s republic to chosed diplomatic way as one of its strategy to defend its newly independence proclamation. The same situation was exactly putting the British force, the main body of Allied forces commisioned in Indonesia, in a big dilemma. She was trapped between her task to disarmed surrendered Japanese troops and repatriated the APWI in Indonesia, and her agreement to support the Dutch effort reemerge its claimed possesion of the Indonesian archipelago at the expense of her main task as Allied forces. Nevertheless, the dilemma experienced by the British and the opportunity opened to gain international acknowledgement of Indonesian’s newly republic sovereignity, paved for Indonesian leaders the way to diplomatic arena, to face her enemy through the international community mediation
KEHANCURAN GOLONGAN KOMUNIS DI INDONESIA
Get PDFKomunisme pernah menjadi aliran politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tiga peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dikaitkan dengannya, yakni Peristiwa 1926, 1948 dan 1965. Namun pokok bahasan tulisan ini adalah pada proses kehancuran mereka pada tahun 1966. Pemerintah Orde Baru berhasil menguburnya hingga sekarang, meskipun sudah tidak berkuasa lagi sejak 21 Mei 1998
STRUKTUR BIROKRASI KERAJAAN PAJAJARAN ABAD X – XI
Get PDFStruktur birokrasi Kerajaan Pajajaran yang keberadaannya diperkirakan antara abad VII hingga XV, dipengaruhi bentuk struktur kerajaan yang bernapaskan Hindu. Pengaruh yang dibawa dari India ini, tercermin pada nomenklatura yang terdapat pada stuktur birokrasi yang terungkap pada berbagai naskah kuno yang berkenaan dengan keberadaan kerajaan ini. Posisi sentral raja yang dianggap sebagai titisan dewa mengingatkan kita pada konsep dewa-raja yang pernah diungkap dalam tulisan oleh von Heine-Gelderen, sebagai salah satu karakteristik kekuasaan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang mengalami indianisasi. Konsepsi keharmonisan makro-mikro kosmos yang tersirat dalam konsepsi kekuasaan, terlihat pula pada susunan bangunan pusat kerajaan Pajajaran yang terakhir terletak di Pakuan Pajajaran (Bogor), di mana kediaman raja terletak di pusat dan dikelilingi bangunan-bangunan lain yang dihuni para bawahan raja. Susunan bangunan demikian mengingatkan pada konsep meru sesuai dengan yang terdapat pada konsepsi dewa-raja yang dibawa arus indianisasi di Asia Tenggara. Terungkap pula pada tulisan ini bahwa ciri berikutnya dari birokrasi kerajaan Pajajaran adalah susunan para pembantu raja yang secara garis besar dapat dibagi berdasarkan fungsinya dan pembagian wilayah-wilayah bawahan. Mengenai pembagian para penguasa wilayah bawahan, menurut Michael Munoz sebenarnya mencerminkan ciri politik lokal yang masih melekat pada birokrasi kerajaan Pajajaran yang telah mengalami pengaruh eksternal melalui indianisasi
PERANG CUMBOK DAN GERAKAN TENTARA PERJUANGAN RAKYAT (TPR) DI ACEH (DESEMBER 1945 MARET 1946)
Get PDFKomunisme pernah menjadi aliran politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tiga peristiwa tulisan ini mendeskripsikan bagaimana Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 kembali mempertajam polarisasi elit Aceh yang telah berlangsung lama yaitu antara golongan ulama dan uleebalang. Kelompok ulama terutama yang tergabung dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) mendukung kemerdekaan Republik Indonesia sedangkan uleebalang terutama yang merasa diuntungkan pada masa kolonial Belanda mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda. Kelompok Ulama dan Uleebalang terlibat persaingan untuk mendapatkan senjata dari Jepang yang telah menyerah kepada sekutu. Sekelompok uleebalang di Pidie mendirikan Markas Uleebalang yang sepak terjangnya yang provokatif dianggap anti-Republik.Konflik ulama-uleebalang mencapai klimaksnya pada awal Januari 1946 dengan peristiwa yang di Aceh dikenal sebagai Perang Cumbok. Perang Cumbok berakhir dengan kekalahan di pihak uleebalang. Banyak uleebalang yang terbunuh dalam Perang Cumbok. Tidak berhenti pada pembersihan uleebalang yang terlibat dalam Markas Uleebalang saja, kemudian terjadi pula pembersihan terhadap uleebalang yang tidak terlibat dalam Markas Uleebalang dan bahkan kepada uleebalang yang sebenarnya dikenal pro-Republik oleh organisasi yang dibentuk oleh kelompok pro-ulama PUSA yaitu Tentara Perjuangan Rakyat (TPR