JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Not a member yet
466 research outputs found
Sort by
Evaluasi Penerapan PP 71 Tahun 2010 Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Study Kasus Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan dan Pengungkapan Elemen - Elemen Laporan Realisasi Anggaran)
Get PDFMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan membuat Laporan Keuangan. Laporan Keuangan bisa dihasilkan apabila anggaran itu dilaksanakan. Oleh sebab itu apabila pencatatan dan pengungkapan di Laporan Realisasi Anggaran telah dilaksanakan dengan baik khususnya elemen-elemen yang ada, secara otomatis Neraca dan Laporan Operasional dapat dikatakan mengikuti apa yang telah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PP 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga dengan demikian keseluruhan proses pengakuan dan pengungkapan atas elemen – elemen dalam Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010
PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD SESUAI PSAK NOMOR 16 PADA PT. MEGASURYA NUSALESTARI MANADO
Get PDFPenelitian ini dilakukan di PT. Megasurya Nusalestari yang merupakan perusahaan dalam bidang properti dan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi perusahaan belum sesuai pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang aset tetap. Cara perolehan aset dengan membeli secara tunai dan dengan membangun sendiri, penyusutan yang digunakan berdasarkan UU PPh dimana hal ini belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dalam penyajian laporan keuangan perusahaan telah mengkuti sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16
EVALUASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado)
Get PDFStandar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah suatu standar, pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, baik pemerintah maupun daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyajikan salah satu laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Rencana PSAP No. 02 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh BKAD Kota Manado apakah sudah sesuai dengan Peraturan No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri no. 64 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD telah melaksanakan pembiayaan Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Sisa Anggaran dalam satu periode pelaporan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, hanya Transaksi Valuta Asing yang tidak diterapkan karena BKAD belum pernah bertransaksi dalam asing . Uang Asing. Hal ini sesuai dengan SAP mengenai isi Laporan Realisasi Anggaran .Kata kunci : Evaluasi, PSAP nomor 02, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 201
Evaluasi Penerapan Prosedur Pembuatan Laporan Manajerial Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi sulawesi Utara
Get PDFDalam rangka menciptakan pengendalian internal yang memadai, terdapat suatu alat yang dapat digunakan sebagai kontrol dan pedoman sistem kerja yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP juga terdapat pelaksanaan pembuatan laporan manajerial yaitu sejenis laporan yang berkaitan dengan suatu urusan tertentu dalam lingkungan suatu organisasi untuk membuat keputusan dan selanjutnya membuat tindakan. tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui kesesuaian penerapan prosedur pembuatan laporan manajerial pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif.. Hasil Penelitian ini menunjukan Pertama penerapan SOP pada penerapan prosedur pembuatan laporan manajerial pada DLHD provinsi sulawesi utara telah efektif dan efisien
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFAbstrak: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, yang menyatakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual penuh. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010.. Kata Kunci : Akuntansi, Basis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintah Abstract: In accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards concerning the application of accrual-based accounting standards to local governments, which states that the application of accrual-based Government Accounting Standards to local governments no later than 2015 fiscal year, every local government is required to be able to report finances properly and correctly in accordance with the provisions laid down. apply. The purpose of this study was to determine the presentation of the Budget Realization Report for the Regional Marine and Fisheries Service of North Sulawesi Province in presenting the budget realization report based on the full accrual-based Government Accounting Standards. The results of data collection were analyzed by descriptive method. Data obtained through field studies. The results showed that the Regional Marine and Fisheries Service of North Sulawesi Province had implemented Government Accounting Standards Government Regulation Number 71 of 2010.  Keywords: Accounting, Accrual Basic, Government Accounting Standards
Analisis Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Merauke
Get PDFAbstrak : Pengambilan keputusan investasi terkait aktiva tetap merupakan hal yang penting untuk dirumuskan dengan tepat didalam perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan investasi aktiva tetap Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Merauke. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Informasi akuntansi manajemen yang digunakan PERUMDA Merauke dalam proses pengambilan keputusan melakukan perbaikan atau mengganti pompa menggunakan informasi akuntansi diferensial. Berdasarkan faktor laba operasional perusahaan maka keputusan untuk mengganti pompa lebih menguntungkan perusahaan karena menghasilkan laba operasional lebih besar dibandingkan dengan keputusan untuk memperbaiki pompa. Sehingga dengan melakukan penggantian pompa dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jika perusahaan harus memperbaiki pompa yang ada. Kata kunci: Pengambilan keputusan investasi, aktiva tetap, informasi akuntansi manajeme
Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo
Get PDFKetentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah Pehitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh 23 perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 menurut perusahaan dengan peraturan yang berlaku telah sesuai. Kesimpulan Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan telah sesuai dengan UU No. 36/2008
Evaluation of The Implementation of the Revenue Accounting System for Permits for Sales of Alcoholic Beverages at the Manado City Investment and One Stop Integrated Service Office
Get PDFThe Manado City Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) is a Regional Work Unit (SKPD) whose main source of income is obtained from certain licensing fees. One of them is the Retribution for the Permit for Selling Alcoholic Drinks (ITPMB). The ITPMB levy is a payment for the service of granting a license to sell alcoholic beverages in a certain place. In the process of income SKPD requires an adequate accounting system to assist in decision making. The study aims to determine how the ITPMB income retribution accounting system. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data obtained through interviews and documentation from the agency.The result of this study indicate that the income accounting system applied at the Manado City Investment and One Stop Integrated Service Office is not adequate, this can be seen from the process of recording ITPMB retribution income which only record the Levies Determination Letter while accounting records in the preparation of financial statements are carried out by other agencies.Keywords: DPMPTSP, Accounting system, Income, Retribution ITPMB
Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Sederhana Karya Jaya
Get PDFMembayar pajak merupakan salah satu kewajiban sebagai warga negara dalam ikut serta membantu pembangunan negara. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi akan dikenakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 serta perusahaan yang memiliki karyawan juga memiliki kewajiban untuk menghitung pajak penghasilan 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 pada PT Sederhana Karya Jaya. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado
Get PDFThe purpose of this study is to analyze how the form of applying the principles of good governance in the principles of accountability, law enforcement, transparency and responsibility for financial management at the Manado DPRD Secretariat. The author uses a qualitative descriptive comparative method and the data obtained through documentation, observation and then documentation and interview. This research shows that the legal principles of transparency and participation have been properly applied in terms of financial management plans and responsibilities. While in the accountability of financial management. Despite the transparency principle participation and the rule of law have been implemented properly. But there are still difficulties in the administrative process. The problem is because every year there are regulations that are changed. Thereore, the Secretariat Office urgently needs the assistance of the Central Government in adjusting the changes to existing regulations.Keywords: Accountability, Transparency, Responsibility, Good Governanc