JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Not a member yet
466 research outputs found
Sort by
Evaluasi Penerapan Pernyataan standar akuntansi pemerintahan no.07 tentang akuntansi aset tetap pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bolaang mongondow utara
Get PDFDalam PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik untuk pemerintah ataupun masyarakat. Aset Tetap memiliki peranan penting untuk kelancaran operasional perusahaan. Dalam memaksimalkan peranan tersebut dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan Aset Tetap. Dalam keadaan seperti ini, para pengambil keputusan akan sangat memerlukan alat informasi mengenai Aset Tetap yaitu akuntansi aktiva tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan  pengukuran atas penyusutan aset tetap tahun 2020 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan pengukuran yang dilakukan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, dan semua Aset Tetap telah dilampirkan dalam Aplikasi SIMDA-BM
Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon
Get PDFAkuntansi pemerintah daerah dipisahkan menjadi 2 yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dari hasil penelitian menggambarkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon Contribution of Urban Sector Land and Building Tax Revenue to Local Tax Revenue in Tomohon City
Get PDFAbstrak: Kota Tomohon mempunyai banyak potensi alam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.Salah satunya dari segi pajak bumi dan bangunan yang merupakan pendapatan asli daerah. Kota Tomohon juga masih dalam proses pembangunan daerahnya sehingga saat ini merupakan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga program–program pemerintah untuk daerah yang dimekarkan akan membuka sektor–sektor ekonomi baru yang mendukung terjadinya peningkatan penerimaan pajak di kota Tomohon terlebih khusus PBB. Untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon rata-rata cukup baik pada tahun 2016-2019 sedangkan pada tahun 2016 berkontribusi kurang baik dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar  24,03 %. Pemerintah Kota Tomohon khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon harus dapat meningkatkan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan sector perkotaan pada tahun tahun berikutnya dengan membenahi sistem dan prosedur pemungutan PBB Sektor Perkotaan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar PBB Sektor Perkotaan di Kota Tomoho
Analisis Differential Cost dan Opportunity Cost dalam Pengambilan Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus pada UD Mandiri
Get PDFSeiring dengan berkembangnya kewirausahaan oleh situasi ini menuntut setiap bentuk usaha harus mempunyai kebijakan yang matang dalam menjalankan fungsinya mencari laba. Dengan mengambil keputusan yang tepat untuk kelangsungan hidup usahanya analisis differential cost dan opportunity cost merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi berupa biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan laba yang akan didapat jika memilih di antara alternatif yang tersedia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan differential cost dan opportunity cost agar manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal menerima atau menolak pesanan khusus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan pada bulan September 2021, UD Mandiri menerima pesanan khusus dibawah harga jual normal namun harga jual pesanan khusus masih dapat menutupi biaya diferensial, dengan melihat peluang yang ada UD Mandiri akan mendapat laba tambahan dari pemilihan alternatif menerima pesanan khusus.Kata kunci : Differential cost, opportunity cost, menerima atau menolak pesanan khusu
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020
Get PDFReal Estate dan Property merupakan salah satu alternatif investasi yang diminati investor dimana investasi di sektor ini merupakan investasi jangka panjang dan property merupakan aktiva multiguna yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan, oleh karena itu perusahaan real estate dan property mempunyai struktur modal yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen di perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari analisis dengan menggunakan analisa regresi sederhana diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen (DPR) pada perusahaan real estate dan property pada laporan tahunan (annual report) tahun 2016 – 2020
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2017-2020 PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFBagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara merupakan unsur perencanaan bagi penyelenggara pemerintahan daerah yang juga mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dan memiliki seluruh wilayah kerja. Provinsi Sulawesi Utara. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran penting yaitu melakukan analisis terhadap perencanaan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang akan mengarah pada APBD dan belanja daerah sehingga dapat dilakukan pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, dimana semua data, dokumen, dan hasil wawancara disajikan atau dijelaskan secara kualitatif melalui gambar dan kata-kata. Tingkat efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga 2020. Anggaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara 2017 hingga 2020 termasuk dalam kriteria efektif dan sangat efisien. Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Analisis Anggara
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 Dalam Pengelolaan Keuangan Majid Miftahul Jannah Kecamatan Sario Kota Manado
No full textAbstrak: Interpretasi Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan entitas nonlaba yang berguna untuk membuat penyesuaian baik penyesuaian deskripsi untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan dan untuk laporan keuangan itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Miftahul Jannah dengan ISAK 35. Penelitian dilakukan di Masjid Miftahul Jannah Kecamatan Sario Kota Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penyajian laporan keuangan antara Masjid Miftahul Jannah dan standar dari ISAK 35 seperti klasifikasi asset, jenis laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dsb. Kesimpulannya, laporan keuangan Masjid Miftahul Jannah belum sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan dari ISAK 35.Kata kunci: Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35, Laporan Keuangan, NonlabaÂ
Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Rangka Meningkatkan Keunggulan Daya Saing Pada PT. Internasional Budikarya di Manado
Get PDFSistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebijakan manajemen dalam perusahaan dan pengendalian aktivitas perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Objek penelitian adalah PT. Internasional Budikarya di Manado perusahaan Optik Internasional yang bergerak dibidang kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan mata dan penyedia produk kacamata dan juga memenuhi kebutuhan dalam kelainan refraksi maupun fashion semata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi keadaan sistem pengendalian manajemen pada perusahaan untuk meningkatkan keunggulan daya saing pada PT. Internasional Budi Karya di Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sistem pengendalian manajemen pada PT. Internasional Budikarya di Manado pada dasarnya sudah baik sehingga dapat meningkatkan keunggulan daya saing yang menjadikan perusahaan memenangkan persaingan pasar dari perusahaan lainnya
Evaluasi Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon
Get PDFAbstrak: Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja danmenyampaikan pelaporan adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Kabupaten/Kota. Produk akhir dari SAKIP ialah LAKIP, yang adalah Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untukmengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, manfaatdari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1tahun anggaran. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Akuntabilitas Kinerjayang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah optimal.Hasil Penelitian yang diperoleh lalu dilakukan analisis untuk mengetahui Laporan Kinerja yangterdapat dalam LAKIP BPKPD apakah sudah sesuai dangan format penyusunan LAKIP yang diaturdalam PerMENPAN dan RB 53 Tahun 2014.Kata kunci : LAKIP, Akuntabilitas, KinerjaAbstract: Government agencies that are obliged to implement a performance accountability systemand reporting reporting are agencies from the Central Government, Regional Government,Regency/City. The final product of SAKIP is LAKIP, which is a Performance Accountability Report forGovernment Agencies. The Government Agency Performance Report (LAKIP) is deemed necessary todetermine the agency's ability in the vision, mission, and goals of the organization, the benefits ofLAKIP can be used as evaluation material for the relevant government agency for 1 fiscal year. Thisstudy aims to determine whether the Performance Accountability Report in the Tomohon CityFinancial and Regional Revenue Management Agency is optimal. The results of the research obtainedwere then analyzed to determine whether the Performance Report contained in the BPKPD LAKIPwas in accordance with the format with the preparation of the LAKIP regulated in PerMENPAN andRB 53 of 2014.Keyword : LAKIP, Accountability, Perfomanc
EVALUASI PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO
Get PDFAbstrak: Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan langkah dari proses penagihan pajak penghasilan yaitu dengan menerbitkan surat teguran dan ketika surat teguran tersebut diabaikan oleh wajib pajak kemudian akan diterbitkan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak melalui surat teguran dan surat paksa Tahun 2019 dan 2020 di KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Manado terbilang sudah sesuai dengan peraturan UU PPSP No.19 Tahun 2000 karena melampaui target, namun belum maksimal dalam membantu penerimaan Negara karena masih banyak wajib pajak yang tidak tertagih tunggakan pajaknya pada surat paksa, karena petugas pajak hanya fokus terhadap wajib pajak dengan tunggakan besar dan apabila target petugas pajak sudah terpenuhi maka tidak dilakukan lagi penagihan pajak dengan surat paksa. Padahal jika semua tertagih mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak diwilayah kantor DJP Suluttenggomalut maupun nasional