JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Not a member yet
466 research outputs found
Sort by
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SABATAI BARU
Get PDFPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan juga beberapa elemen masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru masih sangat kurang dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa sebagai pengelola dana desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat desa juga dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa tidak di informasikan serta disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat desa
Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato: Indonesia
Get PDFAbstrak-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang memiliki tugas dalam pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Satuan kerja perangkat daerah diberikan alokasi dana dalam pelaksanaan tugas pokok. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan belanja barang apakah sesuai dengan Permendagro. 64 Tahun 2013 penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato telah menerapkan pencatatan dan pelaporan khususnya pada belanja barang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara
Get PDFThe goal of this study is to learn the application of transparency and accountability in the process of managing the Village Fund Allocation (ADD) in Kupa-Kupa Selatan Village based on the Minister of Home Affairs Regulation Nomor 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach, where researchers go directly to the field to observe and understand the condition of the object and examine the problems experienced, as well as gather verbal or written data that is descriptive. From the results of this study, it can be concluded that the level of transparency and accountability of the Kupa-Kupa Selatan Village Government is still relatively low because there isn't enough room human resources in presenting accountability reports so that this affects the level of transparency and accountability which is the principle of Permendagri Nomor 20 of 2018 concerning Village Financial Management. To ensure the creation of good governance, especially in increasing transparency and accountability, it is necessary to have solid cooperation and synergy with the village, district, and community governments. The process of training/debriefing, mentoring, control and community participation are the main keys to the creation of good governance
Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penggajian Karyawan Pada PT. Pegadaian Cabang Girian: Indonesia
Get PDFAbstrak : Sistem informasi akuntansi penggajian diperlukan dalam sistem perusahaan untuk membantu mengambil keputusan dan pelaksanaan penggajian karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Pegadaian Cabang Girian telah menerapkan sistem informasi akuntansi terhadap penggajian karyawan dengan baik. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penggajian yang ada dalam perusahaan yang meliputi aktivitas dalam sistem penggajian, fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem dan sistem pengendalian intern. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pemisahan tugas pada unsur struktur organisasi perusahaan.
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penggajia
EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA
Get PDFPengeluaran kas memiliki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem dan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi apakah Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan berdasarkan Permendagri No. 77 tahun 2020 Pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukan Prosedur Uang Persediaan pada Dinas Badan Perencanaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), (LPJ-UP), (SPM-UP) dan (SP2D-UP sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pengeluaran kas.
 
Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Pemerintah Kota Tomohon Untuk Cagar Budaya Gereja Tua Sion Tomohon: EvaluationThe Management of Tomohon City Goverenment Funding for the Cultural Heritage of the Old Sion Chruch
Get PDFAbstrak: Pengelolaan pendanaan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Pemerintah Kota Tomohon terhadap Cagar Budaya Gereja Tua Sion.Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengelolaan pendanaan Pemerintah Kota Tomohon dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan perencanaan pendanaan, pelaksanaan pendanaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaTomohon dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi perencanaanpendanaan, pelaksanaan pendanaan dan laporan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon Untuk Cagar Budaya Gereja Tua Sion telah berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban
Abstract: Management of funding in the form of protection, development, and utilization of the Tomohon City Government for the Cultural Heritage of the Tua Sion Church. The purpose of this research is to evaluate the funding management of the Tomohon City Government based on Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and funding planning, implementation of funding and accountability of the Tomohon City Government based on Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. The data analysis method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that in terms of funding planning, implementation of funding and accountability reports of the Tomohon City Education and Culture Office for the Cultural Heritage of the Tua Zion Church are based on Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation and Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Financial Management Area.
Keyword : Planning, Implementation, and Accountabilit
Evaluasi Penerapan Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 pada UPTD PPD Minahasa Utara: Evaluation of the Implementation of Procedures for Granting Reduction and Examption from Motor Vehicle Taxe and Motorized VehicleOwnership Fees based on North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020 at UPTD PPD North Minahasa
Get PDFAbstrak: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang kena insentif pajak daerah yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan tatacara pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah telah sesuai dengan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 serta hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPTD PPD Minahasa Utara dapat diketahui bahwa tatacara pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bulan Juli sampai dengan bulan Desember mengalami peningkatan setelah penerapan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020, Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober sedangkan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan di bulan November dan bulan Desember.
Kata kunci: Keringanan Pajak, Pembebasan Denda Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur.
Abstract: Motor Vehicle Tax and Motorized Vehicle Title Transfer Fee are regional taxes that are subject to regional tax incentives, in this case what is meant by North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020. This study aims to evaluate the application of the procedures for granting relief and exemption from fines for Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motor Vehicles whether they are in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020 as well as the proceeds from Motor Vehicle Tax and Motorized Vehicle Title Transfer Fees. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Based on the results of research conducted at the UPTD PPD Minahasa Utara, it can be seen that the procedures for granting relief and exemption from fines for Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motorized Vehicles are in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020, Motor Vehicle Tax Revenue from July to December has increased after the implementation of North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020, Receipt of Transfer of Motor Vehicle Title Fees has decreased from July to October, while Receipt of Transfer Fees for Motorized Vehicles has increased in November and December.
Keyword: Procedures, Tax Relief, Exemption From Tax Fines, Tax Relief, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Governor Regulation
Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah NO.5 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chsan Basoeirie Ternate: Analysis of the Implementation of Inventory Accounting Based on Statement of Government Accounting Standards NO.5 at Ternate Regional General Hospital
Get PDFABSTRAKMARWIA PELESIR, Analisis Penerpan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah NO.5 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate.(di bawa bimbinan Lidia M. Mawikere dan Peter M. Kapojos)Akuntansi persediaan menurut PSAP 05 adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan persediaan di RSUD Dr. Chasan Basoeirie belum sesuai dengan PSAP NO.5 RSUD tidak melakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun kedepan, karna RSUD memilki patokan anggaran perbulan yang sudah di anggarkan. RSUD Dr. Chasan Basoeirie tidak merinci seluru persediaan sesuai estimasi anggaran perbulanya sehingga RSUD tidak melakukan perencanaan anggaran di tahun berikutnya karna estimasi anggaran yang di anggarkan di rasa cukup memunuhi permintaan pasien di rumah sakit perbulannya. RSUD Dr. Chasan Basoeirie Ternate tidak melakukan pencatatan sebesar biaya pemakaian melainkan RSUD mencatat persediaan sesuai estimasi anggaran yang di anggarkan setiap bulannya. RSUD Dr Chasan "pencatatan persediaan tidak di lakukan di akhir periode namun hanya di catat ketika barang itu tiba dan di bayarkan”. Terkait obat-obat dalam kondisi kadaluwarsa atau rusak di masukan ke dalam stok obat tidak terpakai, dan untuk persediaan ATK (alat tulis kantor) ketika rusak tidak di lakukan pencatatan hanya di lakukan pengecekan dan di pindahkan ke dalam gudang.Kata Kunci : Penerapan, Persediaan, PSAP NO.5
EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA RAMBUNAN KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA: Evaluation of Village Asset Management in Rambunan Village, Sonder District, Minahasa Regency
Get PDFMenurut Permendagri No.1 Tahun 2016, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan aset desa yang difokuskan pada proses pengadaan, penatausahaan dan pengunaan serta pelaporan atas aset desa yang ada di Desa Rambunan.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakuan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pengadaan, penatausahaan dan pengunaan serta pelaporan atas aset desa yang berasal dari APBDes di Desa Rambunan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi atas penererapan aturan perlu dilakukan dikarekan belum adanya Laporan Aset Desa yang lengkap dan proses perencanaan belum melibatkan semua unsur masyarakat
Analisis Penerapan Biaya Diferensial dan Opportunity Cost Dalam Pengambilan Keputusan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada Pabrik Tempe Rumahan Kleak: Analysis of the Application of Differential Costs and Opportunity Costs in Making Decisions to Accept or Refuse Special Orders at the Kleak Home Tempe Factory
Get PDFDalam pengelolaan perusahaan manajemen diperhadapkan dengan berbagai jenis masalah untuk menetapkan suatu keputusan. Karena itu manajemen harus mempunyai satu landasan informasi yang dapat membantu setiap manajemen dalam pengambilan suatu keputusan dan juga untuk mengurangi resiko ketidakpastian yang akan dihadapi perusahaan sehingga manajemen bisa menentukan pilihan yang tepat dan baik yang bisa memberikan keuntungan atau laba yang diharapkan oleh perusahaan. Informasi penting yang diperlukan yang bisa menjadi suatu dasar dalam pengambilan keputusan adalah informasi Differential Cost dan juga Opportunity Cost. Tujuan dilakukan pnelitian ini yaitu untuk menganalisis biaya diferensial dan opportunity cost dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada Pabrik Tempe Rumahan Kleak. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikannya pada data-data yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Biaya diferensial dan opportunity cost sangat bermanfaat bagi Pabrik Tempe Rumahan Kleak dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis biaya diferensial Pabrik Tempe Rumahan Kleak dalam menerapkan menerima pesanan khusus adalah keputusan yang sangat tepat. Dalam menerima pesanan khusus Pabrik Tempe Rumahan Kleak memperoleh laba lebih besar dibandingkan dengan tanpa pesanan khusus dengan selisih biaya sebesar Rp 1.281.420