Jurnal HPJI
Not a member yet
175 research outputs found
Sort by
BIAYA PRESERVASI JALAN NASIONAL BERDASARKAN ANALISIS NILAI KERATAAN PERMUKAAN DAN NILAI LENDUTAN PERKERASAN TERHADAP PROGRAM PENDANAAN PROYEK PEMELIHARAAN JALAN
Get PDFAbstract This study provides road maintenance cost based on an analysis of surface flatness value and pavement deflection value toward national road maintenance funding program. Functional conditions are represented by International Roughness Index (IRI) values and structural conditions are represented by deflection and elastic modulus values. The study shows that if the determination of road condition is only based on functional condition, which is generally done without analyzing structural condition, it will give cheaper maintenance cost but less accurate, and the road will not be able to serve well before reaching its design period. The Asam Asam-Kintab is a National road that has good IRI values but does not reflect the same conditions with pavement layers, and vice versa. This study recommends the combination of IRI and deflection values should be used in determining road condition to get a more accurate and effectiveness road maintenance cost. Keywords: road maintenance cost, IRI, deflection, elastic modulus Abstrak Penelitian ini menghasilkan biaya penanganan jalan berdasarkan analisis nilai kerataan permukaan dan lendutan perkerasan terhadap program pendanaan proyek pemeliharaan jalan nasional. Kondisi fungsional diwakili nilai International Roughness Index (IRI) dan kondisi struktural diwakili nilai lendutan dan modulus elastisitas. Hasil penelitian menunjukkan penentuan kondisi jalan yang umumnya dilakukan hanya berdasarkan kondisi fungsional tanpa menganalisis kondisi struktural perkerasan, akan menghasilkan biaya penanganan yang lebih murah namun tidak efektif dan kurang tepat sasaran penanganan, sehingga jalan tidak mampu melayani dengan baik sebelum mencapai umur layanan. Ruas jalan nasional Asam Asam-Kintab memiliki nilai IRI baik, namun tidak mencerminkan kondisi yang sama pada lapisan perkerasan di bawahnya, demikian pula sebaliknya. Penelitian ini merekomendasi penentuan kondisi suatu ruas jalan seyogyanya berdasarkan kombinasi nilai IRI dan nilai lendutan untuk menghasilkan biaya penanganan jalan yang lebih akurat dan efektif. Kata-kata kunci: biaya pemeliharaan jalan, nilai kerataan permukaan, nilai lendutan, modulus elastisita
EMISI KENDARAAN PADA RUAS JALAN PROVINSI DI JAWA BARAT
Get PDFAbstract Total greenhouse gas emissions in Indonesia until 2005 was 295.6 megatonnes of CO2 eq. Of these 68 mega tonnes of CO2 eq, or about 23%, were generated by the transport sector. A total of 91% of transport emissions, or as much as 61.88 megatonnes of CO2 eq, comes from road transport emissions. The provincial road in West Java has a total length of 2185.38 km and are spread in 27 districts/cities. The results of this study indicate that emissions from vehicles in provincial roads in West Java was 2.06 megatonnes of CO2 eq, or approximately 3.3% of the emissions of greenhouse gases from road transport in Indonesia came from the provincial roads in West Java. Keywords: greenhouse gas, vehicle emissions, provincial roads Abstrak Total emisi gas rumah kaca di Indonesia sampai dengan tahun 2005 adalah 295,6 mega ton CO2 eq. Dari jumlah tersebut 68 mega ton CO2 eq, atau sekitar 23%, dihasilkan oleh sektor transportasi. Sebanyak 91% emisi transportasi, atau sebanyak 61,88 mega ton CO2 eq, berasal dari emisi transportasi jalan. Ruas jalan provinsi di Jawa Barat mempunyai panjang total 2.185,38 km dan tersebar di 27 kabupaten/kota. Hasil studi ini menunjukkan bahwa emisi yang berasal dari kendaraan di ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat adalah 2,06 mega ton CO2 eq atau sekitar 3,3% emisi gas rumah kaca akibat transportasi jalan di Indonesia berasal dari ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat. Kata-kata kunci: gas rumah kaca, emisi kendaraan, jalan provins
KETIMPANGAN PRODUKSI ANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG TIAP MODA TRANSPORTASI JALUR UTAMA PANTURA JAWA
Get PDFAbstract Java Island plays an important role in maintaining the smooth and accelerated distribution of freight and passengers to support the improvement of the national economy. An important issue on transportation across the island of Java in three decades is a very significant disparities heaping load of freight and passengers between the traffic lanes the north coast of Java and central and southern lanes. The government needs to implement the share mode target in order to achieve reduction in the logistics travel time from 2.75 hours/100 km (2015) to 1.0 hours/100 km (2019) for balancing the northern and southern regions. There are some actions needed including: (1) the acceleration of the construction of the Trans Java toll road, (2) the widening and improvement of the national road geometric in central and southern regions, (3) the widening and improvement of road geometric and the addition of cross-connecting lines, (4) the revitalization of rail track width of 1,067 mm to 1,450 mm along with rail facilities capable of carrying larger and more secure loads, (5) the development of infrastructure networks and integrated services; and (6) increasing awareness of local government together with the police in controlling the right of way of national roads from local socio-economic activities. Keywords: transport production, mode share, travel time, intermodal Abstrak Pulau Jawa memegang peranan penting dalam mempertahankan kelancaran dan percepatan distribusi angkutan barang dan penumpang untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional. Persoalan penting pada lintas transportasi Pulau Jawa dalam 3 dasawarsa adalah terjadinya kesenjangan yang amat signifikan penumpukan beban angkutan barang dan penumpang antara jalur lintas Pantai Utara Jawa dan lintas tengah maupun lintas selatan. Pemerintah perlu merealisasikan target mode share agar tercapai penurunan waktu tempuh angkutan barang dari 2,75 jam/100 km (2015) menjadi 1,0 jam/100 km (2019) untuk mewujudkan keseimbangan wilayah utara dan selatan. Oleh karenanya perlu dilakukan: (1) percepatan pembangunan jalan tol Trans Jawa; (2) pelebaran dan perbaikan geometrik jalan nasional lintas tengah dan lintas selatan; (3) pelebaran dan perbaikan geometrik jalan serta penambahan jalur penghubung lintas; (4) revitalisasi jalan rel dari lebar 1.067 mm menjadi 1.450 mm beserta sarana kereta api yang mampu mengangkut beban barang yang lebih besar dan aman; (5) pembangunan jaringan prasarana dan pelayanan terpadu; dan (6) peningkatan kepedulian Pemerintah Daerah beserta polisi dalam mengendalikan gangguan fungsi jalan nasional dari kegiatan sosial ekonomi lokal pada ruang manfaat jalan nasional. Kata-kata kunci: produksi angkutan, mode share, waktu tempuh, antarmod
DAYA SAING ANGKUTAN BARANG INTERMODA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH
Get PDFAbstract The ideal goods transport system requires a combination of mode mix in the form of intermodal transportation with warehousing and delivery systems, as well as a transparent market mechanism. The efficiency of freight transport services will, then, be obtained. This study uses 3 case studies to show that even though integration is technically very profitable commercially and economically, conducive government policies are still needed to encourage the private sector to invest and innovate. Keywords: intermodal, freight transport efficiency, government policy, innovation Abstrak Sistem transportasi barang yang ideal memerlukan kombinasi bauran moda (mode mix) dalam bentuk angkutan intermoda dengan sistem pergudangan dan pengantaran, serta mekanisme pasar yang transparan. Dengan demikian diperoleh efisiensi layanan angkutan barang. Kajian ini mempergunakan 3 studi kasus untuk memperlihatkan bahwa meskipun secara teknis integrasi sangat menguntungkan secara komersial dan ekonomi, kebijakan pemerintah yang kondusif tetap diperlukan untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi dan inovasi. Kata-kata kunci: intermoda, efisiensi angkutan barang, kebijakan pemerintah, inovas
PENGARUH PENAMBAHAN POLYURETHANE TERHADAP STABILITAS CAMPURAN BERASPAL BERPORI
Get PDFAbstract Water runoff to the asphalt pavement, especially in parking lot, is a common phenomenon during the rainy season. This problem needs to be solved by developing porous asphalt pavement able to drain water and meets the Marshall stability criteria. This study used polymer called Polyurethane which was expected to improve the Marshall stability value of the porous asphalt mixture. The results showed that the asphalt mixtures using polyurethane polymer meet the specification of the Indonesian National Standard SNI 03-1737-1989 and the Australian Road Standard. Keywords: porous asphalt pavement, polyurethane polymer, Marshall stability Abstrak Permasalahan limpasan air pemukaan pada perkerasan beraspal, khususnya pada fasilitas parkir, merupakan fenomena yang biasa terjadi di musim hujan. Persoalan ini membutuhkan suatu penyelesaian dengan mengembangkan perkerasan beraspal berpori yang mampu mengalirkan air dan pada saat yang sama memenuhi kriteria stabilitas Marshall. Penelitian ini menggunakan bahan polimer yang disebut Polyurethane yang diharapkan mampu meningkatkan nilai stabilitas Marshall campuran beraspal berpori. Hasil studi ini menunjukkan bahwa campuran beraspal yang menggunakan polimer Polyurethane memenuhi spesifikasi Standar Nasional Indonesia SNI 03-1737-1989 dan Australian Road Standard. Kata-kata kunci: perkerasan beraspal berpori, polimer polyurethane, stabilitas Marshal
PERAN FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
Get PDFAbstract Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mandates provincial road stabilization targets of 75% and district/city roads of 65%. However, in 2016 the provincial road stability only amounted to 69.81%, while the district / city roads only amounted to 58.85%. Through Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Grants Program is expected to increase the capability of local government in the management and maintenance of provincial and district roads; including encouragement to Local Government to increase the allocation for road maintenance by providing grant funds of up to 40%. The results of the PRIM program in NTB province stability of roads is maintained and up from 62% (2012) to 72% (2016). On the other hand, in order to improve the governance of road operators and public involvement in road monitoring, the program involves Forum Lalu Lintas Angkatan Jalan (FLLAJ) as community representatives. FLLAJ is tasked to receive various complaints and enter from the community related to PRIM program and follow up the form of input to the Regional Device Work Unit (SKPD). By involving the community directly will be very helpful in terms of monitoring activities. The community also has a sense of ownership of the road infrastructure in the region. Keywords: FLLAJ, Local Road, Society, PRIM Abstrak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan target kemantapan jalan provinsi sebesar 75% dan jalan kabupaten/kota sebesar 65%. Namun pada tahun 2016 kemantapan jalan provinsi hanya sebesar 69,81% sedangkan jalan kabupaten/kota hanya sebesar 58,85%. Melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi, yaitu Provincial Road Improvements and Maintenance (PRIM) diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten; termasuk dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi untuk pemeliharaan jalan dengan memberikan dana hibah sebesar maksimal 40%. Hasil dari program PRIM di provinsi NTB, kemantapan jalan mampu terjaga dan naik dari 62% (2012) menjadi 72% (2016). Di sisi lain, untuk dapat meningkatkan tata kelola penyelenggara jalan serta keterlibatan publik dalam pengawasan jalan, program ini melibatkan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) sebagai perwakilan masyarakat. FLLAJ bertugas untuk menerima berbagai macam keluhan dan masukan dari masyarakat terkait program PRIM serta melakukan tindak lanjut berupa masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan terlibatnya masyarakat secara langsung akan sangat membantu dalam hal pengawasan kegiatan. Masyarakat juga menjadi mempunyai rasa kepemilikan terhadap infrastruktur jalan di daerahnya. Kata-kata kunci: FLLAJ, Jalan Daerah, Masyarakat, PRI
PERBANDINGAN SISTEM PERINGKAT DALAM UPAYA PENERAPAN PEMBANGUNAN JALAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
Get PDFAbstract The commitment of Indonesia to sustainable development needs to be supported by firm steps. One of the steps is to implement the concept of sustainable roads. The policy of the Ministry of Public Works related in the road sector has been in line with the international principle of sustainable development. However, to ensure the sustainability of road construction required appropriate assessment techniques. This paper aims to identify a sustainable road ranking system and to identify the criteria which can be used as the benchmark for sustainable road rankings. The study shows that the ranking procedure begins with collecting required documents and criteria for sustainable road undertaken voluntarily and these criteria are grouped on the aspects of social, economic, and environmental. The three literature sources show that road rating system vary and the variation is the goal of establishing a rating system and the condition of each country. Certification of sustainable road rankings developed by Greenroads and INVEST show some voluntary assessment requirements and requirements which should be fulfilled. The achievement of sustainable road development can also be done without establishing certification and requirements as performed by the I-LAST. Keywords: ranking system, development, principles, sustainable way Abstrak Komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan langkah-langkah kongkrit. Salah satu langkah kongkrit adalah penyelenggaraan jalan berkelanjutan. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum terkait bidang jalan telah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan secara internasional. Tetapi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jalan diperlukan teknik penilaian yang tepat. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi sistem pemeringkatan jalan berkelanjutan dan mengidentifikasi kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur pemeringkatan jalan berkelanjutan. Hasil studi ini menunujukkan bahwa prosedur pemeringkatan dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan dan kriteria jalan berkelanjutan yang dilakukan dengan sukarela dan kriteria tersebut dikelompokkan pada aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga literatur yang dikaji menunjukkan bahwa teknik pemeringkatan jalan berkelanjutan bervariasi dan variasi tersebut merupakan tujuan pembentukan sistem pemeringkatan dan kondisi masing-masing negara. Sertifikasi peringkat jalan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Greenroads dan INVEST menunjukkan bahwa beberapa persyaratan dan penilaian sukarela jalan berkelanjutan yang harus dilengkapi. Selain itu, pencapaian pembangunan jalan berkelanjutan dapat pula dilakukan tanpa menetapkan persyaratan dan sertifikasi jalan berkelanjutan, seperti yang dilakukan oleh I-LAST. Kata-kata kunci: sistem peringkat, pembangunan, prinsip, jalan berkelanjuta