Jurnal Sosioteknologi
Not a member yet
592 research outputs found
Sort by
Komunikasi Antarbudaya (Di Era Budaya Siber)
Get PDFKomunikasi merupakan hal yang ter-penting bagi manusia. Tanpa komunikasi ma-nusia bisa dipastikan akan "tersesat" dalam belantara kehidupan ini karena tidak bisa me-naruh dirinya dalam lingkungan sosial. Per-kembangan komunikasi menurut Rogers (1986) terdiri atas empat fase. Sebelum fase-fase tersebut, manusia melakukan kontak de-ngan sesuatu yang sangat sederhana, seperti dengan gambar dan lukisan di gua-gua. Fase pertama disebut the writing era, ketika komu-nikasi dimulai dengan tulisan yang bisa dibaca. Selanjutnya, dinamakan the printing era. Pada fase ini komunikasi manusia lebih maju de-ngan memanfaatkan teknologi cetak. Fase ke-tiga disebut telecommunication era. Fase ini berimplikasi pada pengertian komunikasi jarak jauh ketika memasuki era teknologi elektro-nika. Fase terakhir disebut interactive com-munication era. Fase ini merupakan era yang paling kontemporer karena telekomunikasi terjadi antara dua media yang berbeda dan difasilitasi dengan keberadaan komputer. Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah (KBBI: 2003). Budaya merupakan sebuah nilai atau praktik sosial yang berlaku dan dipertukarkan dalam hubungan antarmanusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Budaya merupakan nilai-nilai yang muncul akibat interaksi manusia di suatu wilayah atau negara tertentu. Budaya inilah yang menjadi acuan dasar bahkan bisa menjadi rel bagi proses komunikasi antarmanusia yang ada di dalamnya. Sementara itu, cyberspace adalah sekumpulan data, representasi grafik demi grafik, dan hanya bisa diakses melalui komputer. Cyberspace bisa pula bermakna sebagai medium yang digunakan untuk me-ningkatkan hubungan atau relasi ke arah yang lebih baru
Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan
Get PDFDefenisi intelijen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2011 pasal 1 ayat (1): intelijen adalah usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir [terorganisasi] dengan menggunakan metode tertentu menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan". Sejalan dengan defenisi tersebut, menurut Surat Keputusan Kapolri no. Pol: Skep/VI/2006 "Secara umum pengertian inte-lijen adalah usaha dan kegiatan yang dila-kukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir [terorganisasi] untuk men-dapatkan/menghasilkan produk berupa penge-tahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi, kemudian disajikan kepada Kapol-sek/Kanit intelijen sebagai bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan atau tindakan"
Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace.
Get PDFDalam negara demokratis terminologi ruang publik atau “public sphere” merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan ruang publik merupakan persyaratan utama untuk terwujudnya negara demokratis. Ruang publik merupakan keniscayaan dalam demokratisasi, karena ruang publik adalah tempat terjadinya interaksi di antara dua entitas yaitu negara dan masyarakat, secara terbuka dan otonom. Negara demokratis mustahil dapat terwujud apabila ruang publik terkooptasi. Ruang publik adalah wahana tempat terjadinya partisipasi warga yang merupakan inti dari demokrasi. Di ruang pub-liklah terjadi pembelajaran, baik bagi penyelenggara negara maupun warga masyarakat
KAJIAN DAN APLIKASI FORENSIK DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI
Get PDFPsikologi forensik adalah bagian dari sains forensik (forensic science) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik dll. Dalam penggunaan psikologi forensik terdapat beberapa kontroversi tentang begitu banyaknya mazhab dan syarat yang mengikat (qualifier), dimana keberlakuan fakta-fakta tidak mudah diinterpretasikan secara dikotomis (benar-salah, pasti-tidak pasti). Inilah yang kadang-kadang menyebabkan hasil kerja ahli psikologi forensik sulit diterima oleh hakim. Namun peran dari ilmu ini tidak dapat dibantah semakin penting dalam penegakan keadilan, termasuk di Indonesia. Kata kunci: sains forensik, psikologi forensik, penegakan hukum, kontroversi psikologi forensik Forensic psychology is part of forensic science that plays an increasingly important role in the law enforcement process. Yet, in Indonesia, the role of this science is not yet very significant. Forensic psychology tries to uncover evidence relating to why a person commits a crime from the perspective of behavioral science. Contribution of forensic psychology covers a broad area of studies, including conducting studies on the profiles of the perpetrators of the crime, uncovering the basics neuropsychology, genetics, and behavioral development processes, witnesses, lie detection, testing mental sanity, and domestic violence etc. In the use of forensic psychology there is some controversy about so many notions and binding conditions (qualifier), in which validity of facts is not easily interpreted in a dichotomy (true-false, definitely-not sure). This is what sometimes causes the results of forensic psychologists' work are difficult to accept by the judge. However, the important role of this science in enforcing justice, including in Indonesia, is indisputable. Keywords: forensic science, forensic psychology, law enforcement, forensic psychology controvers
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELA NEGARA DI PERBATASAN : STUDI KASUS DI PROVINSI PAPUA
Get PDFSejak dimulainya proses integrasi ke wilayah NKRI pada tahun 1963 hingga kini, Papua tidak pernah luput dari konflik vertikal dan horizontal, yang implikasinya antara lain merefleksikan ancaman disintegrasi bangsa yang cukup serius. Berbagai upaya pemerintah di semua aspek kehidupan telah dilaksanakan, namun belum berhasil. Penelitian CDBR (Center for Defence Boundary Research) Unhan (Universitas Pertahanan Indonesia) ini fokus pada implementasi kebijakan bela negara sebagai bagian penting dari kebijakan Kementerian Pertahanan RI, khususnya mengevakuasi cara implementasi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memantapkan nasionalisme Indonesia bagi semua pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan terhadap pemecahan berbagai masalah di Papua. Grounded Theory yang digunakan sebagai metode penelitian ini berdasar pada deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, metode ini menghasilkan tiga isu atau tema yaitu: (1) politik NKRI vs politik abolisi; (2) pemberdayaan masyarakat; dan (3) keamanan dan pengamanan perbatasan; Ketiga tema tersebut mencerminkan dua hal: pertama merupakan fenomena yang lebih bernuansa sosial-budaya masyarakat Papua sehingga dibutuhkan pendekatan teori antropologi sosial budaya, kedua karena masalah pokok yang diteliti adalah masalah pertahanan, khususnya implementasi kebijakan bela negara, rujukan keilmuan yang lebih tepat adalah pertahanan. Berdasarkan temuan di atas, diperlukan proses sintesis antara ilmu pertahanan yang bernuansa sosial-budaya dan antropologi sosial budaya. Proses analisis dan sintesis di atas melahirkan sebuah teori baru yang disebut "antropologi pertahanan". Artinya, teori tersebut sekaligus menunjukkan cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua. Keywords: Implementasi kebijakan bela negara; masyarakat perbatasan Papua; antropologi pertahanan. Since the beginning of its integration into the Republic of Indonesia in 1963 until now, Papua has never been free from vertical and horizontal conflicts, the implications of which reflect serious threats of disintegration. Various efforts of the Government in all aspects of life have been implemented, but to no avail. CDBR (Center for Defense Boundary Research) of Unhan (Indonesian University of Defense) focuses on the implementation of the state defense policy as an important part of the policy of the Ministry of Defence, in particular in evacuating the method of implementation used. The goal is to strengthen Indonesian nationalism among all parties involved in order to provide support for solving various problems in Papua. Grounded Theory used as a research method is based on a qualitative descriptive analytical approach. Based on the research findings, this method produces three issues or Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan: Studi Kasus di Propinsi Papua Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013 417 themes, namely: (1) Indonesian homeland politics versus political abolition, (2) society empowerment, and (3) border safety and security. The three themes reflect two things: the first is a phenomenon that has more socio-cultural nuance of the Papuans and thus needs an approach of socio-cultural anthropological theory; the second is that as the subject matter studied is a matter of defense, in particular the implementation of the state defense policy, the more appropriate scientific references are those of defense. Based on the findings, a synthetical process between the science of defense with socio-cultural nuance and socio-cultural anthropology is needed. The analytical and synthetical process above results in a new theory called "Defense Anthropology". It means that the theory also shows the most appropriate way to implement the policy to defend the state in Papua. Keywords: Implementation of policies to defend the state; Papuan communities in the borders; defense anthropology
KOMUNIKASI FORENSIK : KEAHLIAN YANG ASING DALAM PENGADILAN
Get PDFForensik secara umum diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli (expert witness) dari disiplin ilmu tertentu. Komunikasi forensik dalam tulisan ini merupakan bagian dari definisi forensik dalam kaitannya dengan penggunaan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu komunikasi. Forensik komunikasi digunakan sebagai aplikasi kepakaran atau keahlian pada kasus-kasus atau permasalahan dalam litigasi di pengadilan. Ilmu dan riset komunikasi diaplikasikan dalam forensik dengan mengambil peran konsultan bagi jaksa, pengacara, dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur sebelum dan atau sepanjang peradilan berlangsung, misalnya dalam hal memberikan nasihat atau pertimbangan tentang publikasi kasus tersebut di media massa dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama persidangan. Komunikasi forensik juga berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana populasi secara umum menginterpretasikan pesan dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan oleh pembaca, misalnya dalam kasus label peringatan pada produk yang tidak diartikan sama oleh masyarakat umum. Kata kunci: forensic, komunikasi, pengadilan, kasus Forensic evidence is generally associated with the presence of a witness or expert of a particular discipline. Forensic communication in this paper follows the definition of forensic in relation with the use of scientific techniques methods of the communication discipline. Forensic communication is used as an application of expertise or skill on cases or issues in litigation in courts. Communication science and research are applied in Forensics in the form of consultancy provided for judges, lawyers, and the courts on a variety of strategies or procedures prior to and or during trial, for example, by giving advice or judgement about the publication of the cases in the mass media and the use of information and communication technology during the trial. Forensic Communication also plays a role in providing expertise on how the general public interpret messages and what message tendency is perceived by the readers, for example in the case of a warning label on products that are not similarly interpreted by the general public. Key words: forensic, communication, courts, cases
ORIENTASI PENGEMBANGAN ILMU DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Get PDFSetiap muslim wajib mencari dan mengembangkan ilmu. Ilmu yang dikembangkan pada prinsipnya adalah ilmu yang bermafaat bagi kehidupan manusia yang meliputi ilmu tanziliyah dan ilmu kauniyah. Kedua ilmu tersebut bersumber dari Allah swt. Dilihat dari fungsinya ilmu tanziliyah sebagai pedoman hidup (manhaj al-hayah), sedangkan ilmu kauniyah berfungsi sebagai sarana kehidupan (wasail al-hayah). Manusia yang beriman dan senantiasa mengembangkan serta mengamalkan kedua ilmu tersebut berpotensi besar untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah swt (QS. 58:11), selama ilmu itu diorientasikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kata Kunci: ilmu, islam, studi Every Muslim is oblidged to seek for and expand his or her knowledge. Basically, the knowledge expanded is knowledge that is useful for the humankind, which includes the studies in tanziliyah and kauniyah. Both tanziliyah and kauniyah are sourced from Allah SWT. As viewed from the function, tanziliyah is used as the guidance of life (manhaj al-hayah), while kauniyah is used as a means of life (wasail al-hayah). People who are faithful and develop and implement both studies are most likely to be raised to a higher level by Allah SWT (QS. 58:11) as long as the development and implementation are oriented according to the Islamic values and teachings. Keywords: knowledge, islam, stud
STUDI ANALISIS TIPIKAL INFRASTRUKTUR KEAMANAN LAUT DI PUSAT DAN DAERAH
Get PDFLuasnya perairan Indonesia tidak menutup kemungkinan akan timbulnya berbagai masalah bahkan ancaman bagi keutuhan NKRI, seperti illegal fishing, illegal logging, illegal mining, illegal migrant, human trafficking, dan penyelundupan. Oleh karena itu, keamanan laut menjadi unsur yang sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Keamanan laut tidak lepas dari infrastruktur yang dimiliki setiap instansi pemerintah termasuk salah satunya Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Kata Kunci: Keamanan Laut, Infrastruktur, Bakorkamla The breadth of the waters of Indonesia did not rule out the possibility of causing a variety of problems even a threat to the integrity of the Republic as illegal fishing, illegal logging, illegal mining, illegal migrants, human trafficking and smuggling. Therefore, the security of the sea becomes a very important element for maintaining the integrity of the Republic. Maritime security can not be separated from the infrastructure owned by any government agency, including Bakorkamla (Maritime Security Coordinating Board). Keywords: Maritime Security, Infrastructure, Bakorkaml