Rechtidee
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
LEGITIMASI CRYPTOCURRENCY (MATA UANG DIGITAL) SEBAGAI ASET KORPORASI
Get PDFCryptocurrency sudah banyak diminati oleh kalangan masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat dijadikan salah satu alternatif investasi selain investasi abstrak lainnya seperti saham. Para pemilik usaha tentunya harus mulai memikirkan bahwa ketika perusahaannya fokus kepada kegiatan usaha yang berbasis e-commerce, maka perusahaan memikirkan bahwa aset Cryptocurrency ini baik dari aspek ekonomi maupun hukum, untuk ditentukan sebagai aset perusahaan. Rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu Bagaimana legitimasi dari pemanfaatan mata uang digital (Cryptocurrency) Perseroan Terbatas sebagai aset Perusahaan. Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan regulasi terkait mata uang digital (Cryptocurrency) Perseroan Terbatas sebagai aset Perusahaan. Pada saat ini mata uang digital masih diakui sebagai aset komoditas dalam aspek yuridis. Cryptocurrency belum dapat diakui oleh pemerintah sebagai mata uang selayaknya seperti rupiah dikarenakan adanya peraturan perundang – undangan yang melarangnya tersebut. Legitimasi bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan ialah Kultur untuk menjadikan aset kripto sebagai aset penting dalam perusahaan harus ditingkatkan, hal ini dapat dimulai dengan membenahi sarana prasarana terkait digitalisasi seperti internet, gawai dan sejenisnya. Tindakan pemerintah juga tidak hanya berhenti menjadikan Cryptocurrrency (mata uang digital) sebagai aset komoditas saja akan tetapi dibutuhkan adanya aturan khusus bahwa mata uang digital dijadikan sebagai alat pembayaran sebagaimana mata uang rupiah seperti dalam wacana Bank Indonesia yaitu merancang Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC)
KONDISI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS : TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Get PDFSustainable development or commonly called Sustainable Development Goals (SDGs) is a goal achieved by many countries, including Indonesia. One of the goals of the SDGs is to create jobs for all parties without exception. Then the principle used in the SDGs is "no one leaves". This is a challenge for the Indonesian state to create jobs for all, including people with disabilities. However, the data shows that the workforce for people with disabilities is still low. The purpose of this research is to analyze the implementation of the right to work for persons with disabilities in Indonesia.The research method used in this research is normative juridical. The type of data used is secondary data which consists of primary legal material, namely the 1945 Constitution and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and uses the Law Effectiveness Theory from Soerjono Soekanto.The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of the right to work for persons with disabilities has increased quite well from 2016 to 2020, but it is still not optimal and effective due to several factors, including legal factors, law enforcement, society and culture
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN WISATA ALAM
Get PDFPengaturan terkait kegiatan wisata alam masih belum terlaksana secara efektif, hal tersebut dibuktikan dengan berbagai masalah yang ada pada kawasan objek wisata alam masih terus bermunculan dan belum mendapatkan solusi yang kongkret. Negara yang seharusnya mengambil peran penting baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam praktik pengelolaan juga masih dianggap lalai dari tanggung jawabnya. Penelitian ini akan membahas secara khusus bagaimana interpretasi asas tanggung jawab negara dalam pengaturan terkait kegiatan wisata alam di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat? Bagaimana efektifitas pengaturan kegiatan wisata alam di Indonesia saat ini? Bagaimana analisis hukum mengenai kegiatan wisata alam di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas segala betuk perilaku dan/atau kegiatan manusia yang berdampak pada lingkungan hidup. Keadaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berbeda dengan harapan yang termuat dalam “Pasal 4 UU no. 10 Tahun 2009”, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif
EFEKTIFITAS EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
No full textPersoalan dan tantangan dalam penegakam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan semakin meningkatnya presentase kejahatan tersebut. Dengan perkembangan zaman dan kemudahan dalam berpindah antar negara pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana sering kali memilih untuk melarikan diri keluar negeri beserta asset-aset hasil korupsi yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku dengan cara memulangkannya agar dapat diadili dengan hukum Indonesia maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme Ekstradisi, sedangkan untuk mengembalikan asset-aset hasil dari korupsi maka menggunakan mekanisme Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Mekanisme-mekanisme tersebut menjadi sangat penting karena bagaimanapun dalam prinsip hukum internasional setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, sehingga jika ingin masuk didalamnya dalam rangka pengekan hukum maka melalui mekanisme tersebut menjadi pilihan yang tepat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan
PRINSIP INDEPENDENSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN KURATOR DALAM PENGURUSAN KEPAILITAN
No full textFilosofi adanya lembaga kepailitan merupakan bentuk dari prinsip keadilan karena kepailitan adalah proses dan prosedur untuk membagikan atau mendistribusikan aset debitor secara adil dan merata kepada para kreditornya atas ketidakmampuan debitor dalam melaksanakan kewajibannya. Profesi kurator muncul sebagai bagian dari lembaga kepailitan yang mempunyai tanggung jawab cukup berat yang belum ada batasan dari tanggung jawab tersebut. Untuk itu perlu dibahas untuk diketahui tanggung jawab kurator itu.Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini mempunyai isu hukum yaitu prinsip dan konsep tanggung jawab kurator kepailitan juga membahas tanggung jawab kurator terhadap resiko kerugian dalam pengurusan dan pembersan harta pailit.Hasil penelitian ini yaitu bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Kedua tanggung jawab kurator terbagi atas 2 yaitu tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dan tanggung jawab pribadi kurator sehingga kurator harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap harta pailit dengan batasan-batasan tanggung jawabnya berdasarkan Undang Undang Kepailitan
DEMOKRATISASI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Get PDFBerdasarkan landasan filosofis tujuan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu tercapainya nilai demokrasi yang berkelanjutan yakni proses partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Pemilihan kepala daerah serentak yang telah terlaksana pada bulan Desember 2020 memunculkan lagi fenomena calon tunggal. Salah satu diantaranya kabupaten/kota yang melaksankan pilkada dengan calon tunggal adalah Kabupaten Boyolali yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini membahas Apakah pilkada serentak dengan menghadirkan pasangan calon tunggal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang demokratis; Bagaimanakah partisipasi pemilih di Kabupaten Boyolali yang hanya terdapat calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder, penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data dari kajian kepustakaan dan literatur hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hadirnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah 2020 di Kabupaten Boyolali merupakan bentuk demokrasi empirik dan berkembang secara dinamis dan hukum harus mengikuti setiap perkembangan sosial masyarakat yang ada di daerah masing-masing
PERGESERAN NORMA HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL
Get PDFAbstractIn patrilineal system, the familial line is descended from the male side of the family, whereas the female could not be regarded as the heir to the family. This study aims to analyze the change of the norms in patrilineal inheritance system, using legal normative research mainly from literature studies. The result of this study shows that there is a change towards the recognition of the rights of widows and female descendants in terms of inheritance. It is mainly caused by some aspects, such as religions, lifestyles, which weaken the communal attachment, and the increase of women’s roles within the family. However, the changes of the norms is not broadly applied for the whole patrilineal indigenous people, but only within certain groups, in line with the persuasive force of jurisprudence which is acknowledged in Indonesia.Keywords: Adat Law, Inheritance Customary Law, Patrilineal Inheritance Customary LawAbstrakSistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sistem kekerabatan patrilineal murni menjadikan anak laki-laki sebagai anak waris dari pihak bapak, sedangkan anak perempuan tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada terdapat perubahan sosial budaya serta pandangan atas kedudukan laki-laki dan perempuan dalam dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Penelitian dalam rangka membuat artikel ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran corak/norma hukum waris adat patrilineal sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengutamakan penelusuran data literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi pergeseran norma hukum waris adat dalam masyarakat patrilineal yang mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan janda sebagai pihak yang berhak atas harta warisan suaminya. Pergeseran tersebut didasarkan pada beberapa aspek seperti pengaruh agama, perkembangan gaya hidup yang mengakibatkan menurunnya ikatan komunal, dan peningkatan peran perempuan di dalam keluarga patrilineal. Pergeseran norma hukum waris adat patrilineal tersebut tidak terjadi secara menyeluruh untuk semua kalangan masyarakat adat patrilineal, akan tetapi hanya terjadi di beberapa kelompok/kalangan tertentu saja tergantung pada perkembangan budaya serta kebutuhan dari kalangan yang bersangkutan sesuai dengan prinsip persuasive force of precedent yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Adat Patrilineal
PIDANA PERINGATAN DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN ANAK
No full textUndang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmemuat sanksi baru yang tidak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya salah satunya yakni pidana peringatan. Namun demikian setelah 7 tahun berlakunya undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana yang mengaturdengan jelas mengenai pelaksanaan pidana peringatan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Hal ini mengakibatkan tujuan dicantumkan pidana peringatan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diketahui secara pasti. Padahal secara umum tujuan diundangkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengatur secara komprehensif perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini akan mencari hakikat dari pidana peringatan dihubungkan dengan perlindungan anak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
No full textThe problem of street children is a form of violation of children's rights. Fulfillment of children's rights is a top priority that must be fulfilled in relation to guarantees of legal protection and fulfillment of children's rights as stated in the Convention on the Rights of the Child. This study uses a normative legal method with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Sources of data used are primary and secondary legal materials, data collection techniques using interviews. The results of this study indicate that the legal basis for the protection of street children can refer to the law on child protection and local regulations of the City of Mojokerto regarding the protection of street children and the welfare of the elderly. However, the implementation is not optimal because the legal protection provided to street children is still repressive. Even though legal protection is repressive in nature, the provision of criminal sanctions and imprisonment still requires preventive legal protection efforts. Preventive legal protection can be carried out by collaborating with the young Majapahit movement community to provide preventive legal protection efforts through: mental-spiritual guidance, skills training, sex education, and educational funding assistance.Keywords: Street Children, Economic Exploitation, Legal Protection
PERLINDUNGAN HUKUM DAN ETIKA BAGI PENGGUNA FINTECH PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Get PDFThe rapid growth of illegal online loan services is also caused by the potential of the Indonesian people themselves to become a large enough market for online loan services. There are still many Indonesians who are not bankable, so many turn to illegal online loan services that are easier and faster. Currently, there are 105 illegal Fintechs that have been brought under control by the Investment Alert Task Force since 2018-2020. In terms of fintech dispute resolution, there is no dispute resolution agency that effectively resolves disputes. This is because the location of the parties is unclear, besides that the fintech lending administrator in the standard electronic contract clause does not specify a court. This research is a normative juridical research using the Systematic Literature Review Method which refers to Kitchenham (2019) with research stages using planning, implementation and reporting. The first stage begins with formulating the main objectives of this research. This is to identify what problems arise from the Peer to peer Lending industry. On November 13, 2020, OJK issued a draft regulation on P2P, which is planned to replace POJK 77, to provide legal certainty to the P2P business model and protect the public interest. Several provisions in the draft were adopted from OJK regulations that exist in other business sectors that are strictly regulated such as insurance, securities, and finance. The protection of peer to peer fintech lending business ethics has been stated in the AFPI 2020 special Code of Conduct Number 002/SK/COC/INT/V/2020. However, the rules of business ethics that have been made still have weaknesses which will have an impact on consumers' losses