Rechtidee
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Transplantasi Hukum Pada Bank Syariah Di Indonesia
Get PDFPengaruh global memiliki peran penting terhadap terbentuknya bank syariah di Indonesia yang dimulai dengan terbentuknya bank-bank islam. Pemikiran pembentukan hukum yang berbasis ekonomi syariah muncul pada tahun 1992. Pemerintah mendirikan Bank Muamalat sebagia suatu pentuk tuntutan akan bank syariah yang membebaskan diri dari ppraktik riba. Penerimaan akan hukum asing masuk ke Indonesia pun mengalami tahapa-tahapan. Disinilah transplantasi hukum terjadi, pengadopsian system ekonomi Islam pada bank syariah digunakan di Indonesia yang bukan merupakan negara islama. Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menguatkan diterimanya Hukum Ekonomi Islam sebagai hukum negara.Dalam perkembangannya bank syariah menunjukkan peningkatan dengan catatan terjadi peningkatan asset, pangsa pasar dan jumlah untuk kerja. Kata Kunci : Transpalansi, hukum, bank syaria
TRANSAKSI LINDUNG NILAI (HEDGING) DALAM PRAKTIK PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL
Get PDFKrisis ekonomi dan moneter disebabkan oleh depresiasi nilai tukar yang tajam, sehingga mengakibatkan pelaku usaha dan pemerintah mengalami kesulitan dalam membayar utang luar negeri. Oleh karena itu diperlukan upaya pendalaman pasar melalui mekanisme hedging (lindung nilai) sebagai upaya mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar. Otoritas moneter telah menerbitkan serangkaian aturan tentang lindung nilai (hedging) guna memberikan rambu bagi perbankan untuk memfasilitasi transaksi lindung nilai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat transaksi lindung nilai, mengkaji kedudukan transaksi lindung nilai dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta melihat implikasi dari transaksi lindung nilai ini terhadap pembaruan hukum kontrak nasional. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dianalisa secara yuridis kualitatif. Transaksi lindung nilai (hedging) merupakan teknik untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Transaksi lindung nilai merupakan perjanjian yang berkembang dalam praktik perbankan dan dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Perkembangan objke transaksi lindung nilai dan diberlakukannya hedgin syariah berimplikasi terhadap perlunya pembaruan hukum kontrak nasional. Kata Kunci : lindung nilai, transaksi perbankan, pembaruan hukum kontra
Nilai Lokal Krik Salamat sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum
Get PDFPerpaduan nilai kearifan Lokal dan dan Pancasila sebagai acuan pembangunan hukum yang krakter, mengingat begitu besar dan majemuknya negara Indonesia. Tiap-tiap daerah mempunyai budaya dan agama yang terefleksikan pada kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang terbentuk dari aspirasi masyarakat (botton up) akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moralitas berkeadilan. Pembangunan hukum merupakan alat untuk melakukan perubahan sosial, yang mengedepankan nilai lokal yang dilaksanakan secara demokrasi dengan mekanisme permusyawaratan dengan asas rasionalitas dan keadilan sosial, asas berkelanjutan, serta asas persamaan hak. Nilai Kerik Salamat masyarakat Sumbawa, memandang bahwa kekuasaan itu datang dari Tuhan yang harus dipertangungjawabkan secara transparan, kepada Tuhan dan manusia.Kata Kunci: Nilai Lokal, Asas hukum, Pembangunan Hukum
Anti-Corruption Mechanisms
Get PDFFenomena korupsi merupakan fenomena lama yang ada di dalam setiap masyarakat dan sistem politik sepanjang sejarah yang mengatur kehidupan yang bukan hanya menyangkut satu orang maupun satu negara saja, melain- kan telah menjadi penyakit serius bagi seluruh Negara, baik negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Cara yang paling efektif untuk memerangi korupsi di tingkat nasional dilakukan melalui upaya penguatan peranan legislatif dalam mengawasi eksekutif dan meningkatkan hukuman bagi kejahatan dan praktik korupsi; melakukan ratifikasi konvensi internasi- onal dan aksesi badan-badan internasional yang konsen pada gerakan anti-korupsi; upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam negeri. Sementara itu di tingkat internasional, cara untuk melakukan perang terhadap korupsi dilakukan melalui upaya pengembangan penerapan serangkaian langkah-langkah peningkatan transparansi dalam setiap tran- saksi; menyediakan bantuan bagi negara-negara berkembang yang konsen pada gerakan anti korupsi baik secara individu maupun kelompok; memberi- kan bantuan dan dukungan bagi setiap upaya internasional untuk memerangi korupsi; mengembangkan indeks untuk mengukur tingkat rata-rata korupsi di berbagai negara di dunia.Kata kunci : mekanisme, perang, korupsi
Kajian Perspektif Hukum Terhadap Hak Atas Wilayah Serta Lingkungan Yang Sehat dan Bersih Bagi Masyarakat Pesisir
Get PDFDegradasi lingkungan sumber daya pesisir di Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan.. Kerusakan ekosistem terutama pada mangrove, terumbu karang dan estuaria (muara sungai) banyak ditimbulkan oleh kegiatan destruktif di wilayah pesisir. Wilayah pesisir juga menjadi bagian dari sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, apabila tidak dilindungi akan mengancam hilangnya hak atas lingkungan bagi masyarakat pesisir sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia atas lingkungan hidup Semua kerusakan lingkungan pesisir tersebut adalah hasil interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir yang berlebihan dan tidak memperhatikan kaedah-kaedah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Pelanggaran hak atas lingkungan tersebut dapat dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban masyarakat pesisir yang akan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci : Hak. Lingkungan, Masyarakat, Pesisir
Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat
Get PDFProfesi advokat tentu bukan semata-mata untuk mencari kekayaan secara materiil atas jasa hukumnya. Hal itu disebabkan karena setiap advokat yang menjalankan profesinya, diwajibkan untuk berpedoman kepada kode etik advokat. Perilaku seorang advokat yang menaati kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang Advokat, dan Kliennya. Oleh karena itu, integritas seorang advokat harus diperjuangkan, agar layak disebut sebagai officium nobile. Integritas seorang advokat dipandang harus sejajar dengan kebebasan yang didapatkan, kemandiriannya, dan rasa tanggungjawab. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah dapat memberikan masukan terhadap integritas advokat, yang bebas seta mandiri yang tidak telepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selain itu kesimpulan yang didapatkan adalah, advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat, dan berperilaku atas kode etik advokat. Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya, terutama tidak adanya Wadah Tunggal Organisasi Advokat yang diatur secara tegas dan jelas. Kata Kunci : Integritas, Advokat, Kebebasan, Kode Etik
Peranan ASEAN Patent Examination Cooperation Dalam Permohonan Paten Di ASEAN
Get PDFAbstrak ASPEC (ASEAN Patent Examination Cooperation) merupakan program kerjasama paten regional yang pertama yang beranggotakan kantor-kantor paten negara di ASEAN dimana Inventor atau Pemohon paten yang ingin mengajukan permohonan secara regional di ASEAN akan memperoleh beberapa keuntungan dikarenakan lebih hemat waktu dan biaya. Dalam hal ini, Pemeriksa paten secara tidak mengikat (non binding) dapat menggunakan hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kantor paten lainnya sebagai referensi dalam mengambil keputusan terhadap permohonan paten yang se-famili yang sedang diperiksanya. Dengan demikian, keputusan terha- dap suatu permohonan paten akan lebih cepat sehingga eksploitasi untuk mengambil manfaat ekonomi bagi Inventor atau Pemohon akan lebih cepat dan efektif. Kata-kata kunci: ASPEC, Pemeriksaan permohonan paten, non binding
Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan dan Praktik di Pengadilan
Get PDFBeberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban adalah apakah jika tidak ada undang-undang yang dibuat untuk melindungi hewan maka manusia boleh sesukanya membunuh hewan itu. Dari sudut pandang lain mungkin orang akan bertanya apakah seseorang dapat dihukum penjara “hanya” karena membunuh seekor kucing. Bukankah sudah lazim orang membunuh sapi, kambing atau ayam untuk dimakan dagingnya. Jika pun ada hewan yang dibunuh sementara kita bukan pemiliknya apakah kita dirugikan. Bagaimana kalau yang dibunuh hewan liar tanpa pemilik.Sebaliknya,apakah manusia bebas untuk berbuat apa saja terhadap hewan untuk diambil manfaatnya seperti dagingnya untuk dimakan atau kulitnya untuk pakaian atau untuk percobaan di laboratorium termasuk membunuhnya sekedar untuk kesenangan berburu. Apakah hewan memiliki hak sehingga ia harus dibiarkan bebas dan manusia tidak boleh mengganggunya. Seandainya hewan memiliki hak lalu siapa yang akan mempertahankan haknya bila dilanggar oleh manusia. Bukankah hewan tidak mampu berbicara apalagi menjadi penggugat di pengadilan untuk mempertahankan haknya.Sampai dengan sekarang hak hewan masih terus menjadi perdebatan dan perdebatan itu akan terus berlangsung karena antara pendukung dan penolak hak hewan memiliki argumentasi sendiri yang rasional dan kuat. Terlepas pendapat mana yang benar tetapi semua orang akan setuju bahwa hewan tidak boleh diperlakukan dengan kejam dan semena-mena tanpa tujuan yang jelas. Kata kunci: hak hewan, kebebasan, keamana
Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Get PDFAbstrakUU Kewarganegaraan Lama (1958) menganut asas ius sanguinis hanya dari garis ayah (patriarchal of view) dan tidak memberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk menentukan kewarganegaraan anak. Sebali- knya, UUK baru (2006) lebih memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan, menjunjung tinggi kesetaraan gender, memberikan kemudahan mendapatkan kewarganegaraan bagi seorang yang telah lahir dan tinggal di Indonesia cukup lama, memberikan perlindungan para ibu terhadap anak-anaknya dari perkawinan campuran serta berbagai masalah kewarganegaraan yang timbul akibat perkawinan campuran. Penelitian ini tentang Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya UU No12/2006 tentang Kewarganegaraan Di Kota Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran positif atas perubahan UU Kewarganegaraan. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran adalah perbedaan bentuk keluarga (tinggal bersama atau terpisah); serta faktor pekerjaan suami. Faktor yang menjadi kendala keluarga perkaw- inan campuran menyikapi penentuan kewarganegaraan adalah kendala teknis, kendala psikis,dan kendala yuridis.Kata kunci: perilaku, perkawinan campuran, UU Kewarganegaraan 200
Faktor Dominan Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pertunangan Relevansinya dengan Agama Kristen (Di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)
Get PDFAbstrakDalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, tujuannya tidaklah melegalkan hubungan suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Terlepas dari itu semua, ternyata di Desa Sitiarjo, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, ada fenomena yang menarik, yaitu pada masa pertunangan masyarakat desa tersebut sudah mem- bolehkan pasangan tinggal serumah. Permasalahan yang dikaji dalam pene- litian ini adalah apakah faktor dominan penyebab terjadinya penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan relevansinya dengan agama Kristen di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten Malang dan apakah upaya yang telah dan akan dilaku- kan oleh pemuka agama Kristen dan pemangku kepentingan untuk mengu- rangi angka kehamilan sebelum perkawinan. Penelitian ini merupakan pene- litian yuridis antropologis, yaitu penelitian hukum yang dikaitkan dengan budaya masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan terjadinya penyimpangan adalah adanya diskriminasi dalam perto- batan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kehamilan sebelum perkawinan adalah pemberian hadiah bagi pasangan yang belum hamil saat nikah.Kata Kunci : pertunangan, penyimpangan, sosio religius, hukum adat