Rechtidee
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia
Get PDFPemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit, baik dari sisi filosofis, teoritis, maupun yuridis. Oleh karena itu integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh satu lembaga peradilan menjadi suatu kebutuhan konstitusional yang mendesak dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi atas dianutnya teori hirarki norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kata kunci: pengujian peraturan perundang-undangan, integrasi kewenangan, hirarki norma hukum
Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Anak yang Melakukan Pekerjaan Terburuk di Kabupaten Bangkalan
No full textUrgensi Akta Notaris Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi Penilaiannya di Bursa Saham
Get PDFJurnal ini bertujuan untuk mengkaji apakah Akta Notaris memiliki urgensi yang utama dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, terutama yang dapat berimplikasi terhadap bursa saham. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (Normative Legal Research) berdasar Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akta Autentik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta dibantu dengan bahan-bahan hukum lain yang diuraikan, dideskripsikan dan dianalis keterkaitan satu sama lain. Dari hasil penelitian ini, terjawab bahwa Akta Notaris merupakan Akta yang penting untuk di buat dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, karena kedua belah pihak memiliki tanggung jawab hukum terhadap masyarakat luas (public) khususnya yang menjadi investor di bursa saham, terhadap transparansi, kompetensi, dan prospek bisnis yang baik. Alasan lain adalah karena dari peraturan-peraturan yang ada tidak ada yang secara eksplisit menentukan bentuk hubungan kerja antara para pihak. Kata kunci: Akta Notaris, Perikatan, Kepastian Hukum
Bentuk Kegiatan Diversi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk menggali, menganalisis dan menemukan urgensi dan pola bentuk kegiatan diversi anak pada tingkat pennyidikan yang mencerminkan politik hukum UU SPPA. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbadingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan diversi di Indonesia dapat dipertimbangkan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi anak misalnya fasilitas bagi anak untuk 4 (empat) jenis aktifitas yaitu olahraga, rekreasi, assistance programs dan kesenian. Di Indonesia, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan dinas sosial dan LSM. Selanjutnya kegiatan yang diberikan pada anak disesuakan dengan karakteristik daerah dan menyesuaikan bakat dan minat anak.
Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
Get PDFHubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas bukanlah berdasarkan pengalihan Hak Penguasaan Negara, tetapi merupakan hubungan kontraktual yang memungkinkan pihak swasta dapat turut serta di dalam usaha pertambangan Migas. Dalam kontrak pertambangan Migas, posisi hukum pemerintah bersifat “monodualis”, di satu sisi pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan sekaligus pemegang KP, namun di sisi lain pemerintah (dalam hal ini melalui SKK Migas) juga berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam kontrak pertambangan Migas yang kedudukannya “setara” dengan kontraktor. Akibatnya, pemerintah baik sebagai regulator maupun pemegang KP tidak bisa mengendalikan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas.Kata kunci: hubungan kontraktual; pemerintah; kontraktor swasta; pertambangan Migas
Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Praktik Asuransi Syariah
No full textPerkembangan industri asuransi syariah dari tahun ke tahun memperlihatkan grafik meningkat. Sebagai bagian dari sektor jasa keuangan , asuransi syariah menunjukkan perkembangan dan kontribusi positif dalam aktivitas ekonomi Indonesia, walaupun pertumbuhannya belum optimal. Pertumbuhan ini akan terus meningkat apabila isu-isu strategis dapat diantisipasi. Salah satu isu strategis lambatnya pertumbuhan industri asuransi syariah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang menguasasi asuransi syariah, yang berdampak terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, khususnya berkaitan dengan akad yang digunakan dan kontribusi sebagai dana tabarru yang berbeda dengan premi. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini merupakan ekspektasi masyarakat dan menjadi salah satu faktor pendorong tumbuh kembangnya industry asuransi syariah. Polis standar yang berisi kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah menjadi sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dengan cara mengelaborasi prinsip-prinsip syariah dalam polis untuk diimplementasikan. Perbedaan mekanisme yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional dapat diwujudkan melalui polis standar, dengan mengacu pada pedoman standar polis yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
Diversi Terhadap Recidive Anak
Get PDFAbstractSince the date of July 30, 2014 the Law No. 11 of 2012. One of the things that set new Law No. 11 of 2012 is Diversio. In the implementation, although Diversion is intended to protect children from stigmatization and pressure of the judicial process, but has not been fully implemented because of the Law No. 11 of 2012 are the terms and conditions of the diversion that one of them is the child who did the crime of repetition is not allowed to finish through the process of Diversion. Child in conflict with the law that could damage the system community, especially people of Indonesia and due to the mischief, a child has to deal with the law and go to prison children. Therefore, implementation of the concept of diversion is done with the intention to avoid children from the negative implications of the criminal justice system that is, avoiding the child will enter the criminal justice system and eliminate child labeled criminals against children who have already become victims
Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman
No full textIndonesia memiliki keanekaragaman kekayaan varietas tanaman lokal yang berlimpah, namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati terutama varietas tanaman lokal. Perjanjian Benefit Sharing memiliki makna kesepakatan bersama dalam pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi varietas tanaman lokal oleh pihak lain.Benefit sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia. Dan masyarakat lokal diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada.Kata Kunci : Perjanjian, Benefit Sharing, Perlindungan Hukum dan Varietas Tanaman Lokal
Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura
Get PDFMaraknya tindakan main hakim di beberapa daerah mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan sistem peradilan pidana di Indonenesia. Demikian juga di Madura masyarakat menghakimi pencuri yang mencoba atau mencuri sapi. Nampaknya telah terjadi perubahan paradigma dalam masyarakat, yang dahulu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Respon masyarakat di luar pelaku main hakim sendiri menujukkan kepuasannya jika pelaku pencurian dihakimi massa. Penelitian ini akan menganalisis tindakan main hakim sendiri dari 2 aspek yaitu, aspek masyarakat akan dianalisis dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Sedangkan dari kepolisian akan dianalisis dari aspek kelembagaan berdasarkan teori Chambliss and Saidman.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan fakta. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Berdasarkan hasil dan pembahasan, rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah perlu penyuluhan dan penyadaran dari masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang melawan hukum. Untuk kepolisian perlu ada konsolidari dan komitmen yang tinggi untuk bisa melakukan penegakan hukum karena non-enfocerment atau pembiaran tidak dapat dibenarkan dari aspek teori maupun aspek praktik yang melanggar hak tersangka dan merupakan hambatan bagi tersangka dalam upaya memperoleh keadilan.
Studi Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 di Madura
Get PDFBanyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi TKI. Dalam ketentuan UU No 39 Tahun 2004 pasal 81 ayat (1) membenarkan kebijakan moratorium yang diambil oleh pemerintah. Kenyataannya pemberlakuan moratorium di beberapa negara ternyata semakin meningkatkan jumlah TKI ilegal dan menambah pengangguran di daerah kantong TKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan kebijakan moratorium baik secara teori maunpun aturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif . Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari studi dokumen. Sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan pendapat ahli hukum. Analisa data dilakukan dengan content analisis.Kata kunci : moratorium, perlindungan, pengiriman TK