JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
PENGENDALIAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDUNG
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan toko modern di Kota Bandung yang semakin banyak dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Minimarket sebagai salah satu jenis toko modern yang ada di Kota Bandung. Bahkan menurut Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2018 tercatat terdapat 465 jumlah minimarket yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Ricky W. Griffin tentang langkah-langkah pengendalian atau Levels of Control tentang empat langkah dalam pengendalian yaitu: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, dan considering corrective action.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan aspek yang ada dalam Pengendalian Penataan Minimarket di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi mulai dari permasalahan perizinan, hingga ketidaksesuaian tata ruang. Selain itu terdapat pengawasan yang tidak diikuti dengan laporan. Hingga masih lemahnya penindakan terhadap minimarket yang melanggar. Walaupun terdapat Surat Moratorium, namun Surat Moratorium bukanlah solusi atas pelanggaran-pelanggaran minimarket di Kota Bandung. Karena Surat Moratorium hanya menyelesaikan masalah penerbitan izin baru minimarket di Kota Bandung
EFEKTIVITAS PROGRAM MAL GRHA TIYASA SEBAGAI MODEL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BOGOR
Get PDFABSTRACTThe background that underlies the writing of this an indication of the problem that the effectiveness of the Grha Tiyasa Mall program in Bogor by the One Stop Integrated Services and Investment Agency, such as the unstable number of visitors, the types of services that can be done are still limited, and socialization programs for the community that are still lacking. The purpose of this study was to determine and analyze how the effectiveness of the Mal Grha Tiyasa program as a model of public services in Bogor. This study uses a qualitative approach. Furthermore, the theoretical basis used in this study is five principles that influence the program's effectiveness by Riant Nugroho, which consists of the right program, the right implementation, the right target, the right environment, and the proper process. The data analysis technique in this study was carried out through data reduction, data presentation, and data verification as a form of concluding. This study indicates that the Grha Tiyasa Mall program in Bogor has not been effective because the quality of the services provided has not been maximized. The target number of visitors and socialization has not been achieved. The quality of services offered has not been maximized, seen from the lack of facilities and infrastructure supporting the service process and limited services. Some services to the community cannot be carried out in the Grha Tiyasa Mall program. The achievement of the unstable and unattainable target number of visitors was due to the uneven socialization process to all the people of Bogor, resulting in the community being less aware of the Mal Grha Tiyasa program and not participating in the program so that the local government did not expect the response as well as the points that have not been achieved in the program objectives stated in the Regulation of the Mayor of Bogor Number 39 of 2019 concerning Public Service Malls.ABSTRAKLatar belakang yang mendasari penulisan ini adalah adanya indikasi masalah bahwa efektivitas program Mal Grha Tiyasa di Kota Bogor oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu belum optimal, seperti jumlah masyarakat pengunjung yang tidak stabil, jenis pelayanan yang dapat dilakukan masih terbatas, dan sosialisasi program kepada masyarakat yang masih kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas program Mal Grha Tiyasa sebagai model pelayanan publik di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lebih lanjut landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 prinsip yang mempengaruhi efektivitas program oleh Riant Nugroho, yang terdiri dari tepat program, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Mal Grha Tiyasa di Kota Bogor belum efektif, dikarenakan kualitas dari pelayanan yang diberikan belum maksimal serta pencapaian jumlah target pengunjung dan sosialisasi yang tidak tercapai. Kualitas pelayanan yang diberikan belum maksimal terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pada proses pelayanan serta jenis pelayanan yang terbatas sehingga beberapa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan pada program Mal Grha Tiyasa. Pencapaian jumlah target pengunjung yang tidak stabil dan tidak tercapai disebabkan oleh proses sosialisasi yang belum merata kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui adanya program Mal Grha Tiyasa dan kurang berpartisipasi pada program sehingga memberi tanggapan yang belum diharapkan oleh pemerintah daerah. Serta belum tercapainya poin-poin pada tujuan program yang tertera dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Mal Pelayanan Publik.
KAPASITAS ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA UNGGULAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Get PDF Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kurangnya pengembangan pada dua pariwisata unggulan, yaitu objek wisata Cipanas Galunggung dan Pantai Karangtawulan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya merupakan organisasi publik yang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai organisasi public dituntut untuk memiliki kelengkapan organisasi guna mencapai tujuannya dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan itu, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Teori yang digunakan adalah teori Douglas Horton, dkk mengenai lima dimensi kapasitas organisasi, yaitu anggota staf, infrastruktur, teknologi, dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, dan jaringan/hubungan dengan organisasi lain. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kapasitas yang dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya belum memadai, utamanya pada kapasitas anggota staf dan infrastruktur, teknologi, dan keuangan. Belum memadainya dua kapasitas tersebut, berdampak pada kondisi kapasitas manajemen program dan proses serta kapasitas jaringan/hubungan dengan organisasi lain. Sedangkan, untuk kapasitas kepemimpinan strategis sudah memadai namun itu pun masih perlu peningkatan pada aspek-aspek kepemimpinan di dalamnya
KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN DUGAAN MALADMINISTRASI DI JAWA BARAT TAHUN 2017-2018
Get PDFPenelitian ini menjelaskan tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan dugaan maladministrasi di Jawa Barat tahun 2017-2018. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum tercapainya target penyelesaian laporan dugaaan maladministrasi dan salah satu tujuan organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di segala bidang, membantu menciptakan dan meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan upaya pemberantasan serta pencegahan praktek maladministasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam kinerja organisasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Teori yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006) dijadikan acuan dalam penelitian ini, dimana kinerja organisasi dapat diukur melalui lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum optimal. Belum optimalnya pecapaian target kinerja tersebut disebabkan karena adanya beberapa hambatan seperti dari sumber daya manusia, sistem manajemen, aturan dan adanya keterbatasan kewenangan.Saran dari penelitian ini diantaranya terkait dengan produktivitas kinerja organisasi perlunya peningkatan kembali kualitas dari Asisten Ombudsman peningkatan sistem pengawasan dalam melakukan penanganan laporan dugaan maladministrasi. Dibuatnya skala prioritas terkait dengan penyelesaian laporan seperti dari segi waktu penanganan sebagai bentuk kepastian penyelenggara layanan. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pengawasan pelayanan publik
PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG
Get PDFABSTRACTThis study contains an explanation of the author's research on training and its influence on employee performance in the Management Transportation and Parking Sector of the Bandung City Transportation Agency in overcoming congestion. This was motivated by the performance of the Bandung City Transportation Agency in overcoming congestion which continued to increase but did not reach the target set in the previous Strategic Plan, especially since 2016- 2018. This is caused by many things, one of which is related to Human Resources (HR) under one of the priorities of the Transportation Agency in overcoming congestion. Currently, to improve the ability of employees to overcome congestion, the Transportation and Parking Management Sector of the Bandung City Transportation Agency sends its employees to conduct special training related to their work. The research method used is a descriptive quantitative method with nonexperimental research design which aims to determine the level of the relationship between the independent variables, namely training using the theory of Robert L. Mathis and John H. Jackson and the dependent variable, namely employee performance by making the theory put forward by Mahmudi as a reference. Respondents in this study were 44 employees of the Transportation Management and Parking Sector of the Bandung City Transportation Agency. This study were also supported by interviews and observations of employees. The result of this research is that training has an effect of 22.2%, the category level of the relationship is quite high, while the rest is influenced by other variables which are not examined. From these results, the authors conclude that overall the training variables have shown their influence on employee performance variables even though some indicators fall into the bad category. ABSTRAKPenelitian ini berisi tentang pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan. Dilatarbelakangi oleh kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan yang terus mengalami kenaikan namun tidak mencapai target yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis sebelumnya terutama sejak tahun 2016-2018. Hal itu disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan salah satu prioritas Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan. Saat ini untuk meningkatkan kemampuan pegawainya dalam mengatasi kemacetan, Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mengirimkan pegawai-pegawainya untuk melakukan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian non-eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel bebas yaitu pelatihan dengan menggunakan teori dari Robert L. Mathis dan John H. Jackson dan variabel terikat yaitu kinerja pegawai dengan menjadikan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi sebagai acuan. Responden dalam penelitian ini adalah 44 pegawai Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung termasuk di dalamnya 3 Kepala Seksi dan 1 Kepala Bidang. Penelitian didukung juga dengan wawancara dan observasi pada pegawai. Hasil dari penelitian ini adalah pelatihan berpengaruh sebesar 22.2% kategori tingkat hubungan cukup tinggi sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel pelatihan sudah memperlihatkan pengaruhnya terhadap variabel kinerja pegawai walaupun ada beberapa indikator yang masuk ke dalam kategori tidak baik
TINDAKAN KOREKTIF DALAM PENANGANAN MALADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Get PDFPenelitian ini menjelaskan tentang Tindakan Korektif Dalam Penanganan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tahapan tindakan korektif dalam penanganan Maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang dikemukakan oleh (Sharonina, 2010) dijadikan sebagai acuan, dimana tindakan korektif di Ombudsman terbagi kedalam tiga tahap, yaitu : Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Pemeriksaan Laporan dan Monitoring Laporan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan korektif di Ombudsman Perwakilan Jawa Barat sudah sesuai dengan ke 5 tahapan teori tersebut. Namun demikian permasalahan masih belum efektifnya tindakan korektif disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut. Konsep baru yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tindakan korektif Ombudsman Perwakilan Jawa Barat juga terdapat kebutuhan. Dimana tindakan korektif dalam dilaksanakan sesuai tahapannya dengan baik ketika kebutuhan dapat terpenuhi
EVALUASI PROGRAM ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) DI KOTA BANDUNG
Get PDFSkripsi ini berjudul “Evaluasi Program ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Bandung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran program ATCS (Area Traffic Control System), dimana sebagai upaya dalam penanganan manajemen lalu lintas di Kota Bandung agar diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas yang tertib, nyaman dan aman. Namun, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan dan tidak mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung. Skripsi ini membahas mengenai evaluasi program melalui 4 dimensi evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2002). Terdapat empat dimensi yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses dan evaluasi produk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data sebagai bahan kajian diperoleh melalui observasi lapangan, studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Bandung belum meliputi empat proses dimensi evaluasi program dari Stufflebeam yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Aspek kebutuhan dalam perangkat program ATCS tidak semua persimpangan terkoordinasi dengan baik. Sehingga berdampak pada tujuan dalam menciptakan optimasi kinerja jaringan jalan pun masih belum tercapai. Pada aspek aset dimana petugas Aparatur Sipil Negara yang menangani program ini masih kurang, juga tidak adanya peluang untuk mendapatkan bantuan program dari instansi lain. Evaluasi masukan, dimana tidak ada kejelasan rencana kerja dan standar operasional prosedur. Seksi Manajemen Transportasi memiliki tugas yang banyak selain program ATCS, sehingga petugas tidak fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana program ATCS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH SOREANG)
Get PDFPenelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)”. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli, yang terdiri dari isi atau konten kebijakan, implementator kebijakan dan kelompok target serta lingkungan kebijakan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok target dan dunia usaha
KOLABORASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI DESA WISATA KUBU GADANG
Get PDFABSTRACTThis study describes the collaborative development of tourism in the Kubu Gadang Tourism Village. This research is motivated by problems in tourism development in Kubu Gadang Tourism Village, especially in the collaboration aspect. One of them is in collaborative communication, where sectoral ego and community participation are still fluctuating. The results of this study indicate that the collaboration of tourism development in Kubu Gadang Tourism Village has been going well. Of the six determinants of successful collaboration proposed by Paul W. Mattessich and Barbara R. Monsey, only one factor has not worked well. In contrast, the other five factors have worked well. Factors that have not gone well are the collaboration resource factor. Namely, the source of funds that are still very lacking and the members who have the skills are not evenly distributed. Some suggestions from this study are that the collaboration group members should be able to compromise to make a meeting schedule that fits the schedule of all members to maximize the attendance of all collaboration members in each meeting so that no information is missed. It is recommended that the Tourism Development Collaboration Group in the Kubu Gadang Tourism Village add a division that focuses on the business or business development. It is recommended that the Tourism Development Collaborative Group in Kubu Gadang Tourism Village conduct training on time management. To avoid wasting time and delays in receiving the next guests. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang terutama pada aspek kolaborasi. Salah satunya pada komunikasi kolaborasi yang masih terdapat ego sektoral dan partisipasi masyarakat yang masih mengalami fluktuasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang sudah berjalan dengan baik. dari enam faktor penentu keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey, hanya satu faktor yang belum dapat berjalan dengan baik, sedangkan lima faktor lainnya sudah berjalan dengan baik. Faktor yang belum berjalan dengan baik adalah faktor sumber daya kolaborasi yaitu sumber dana yang masih sangat kurang dan juga anggota yang memiliki keterampilan itu belum merata.Beberapa saran dari penelitian ini adalah Anggota kelompok kolaborasi sebaiknya bisa melakukan kompromi untuk membuat jadwal pertemuan yang sesuai dengan jadwal seluruh anggota untuk memaksimalkan kehadirian seluruh anggota kolaborasi dalam setiap pertemuan agar tidak ada informasi yang terlewat. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan penambahan divisi yang berfokus kepada pengembangan usaha atau bisnis. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan pelatihan tentang manajemen waktu. Agar tidak terjadi pemborosan waktu dan keterlambatan dalam menerima tamu-tamu selanjutnya
Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam Mengembangkan Sentra Industri Kreatif Payung Geulis di Kota Tasikmalaya
Get PDFAbstract. The background of this research is the lack of development of the creative industrial centre of payung geulis as a characteristic icon of Tasikmalaya City. The number of payung geulis craftsmen tended to decline in the last few years. Then, the realization tourism village of payung geulis as a tourism destination in Tasikmalaya City has not been achieved. Based on the results of preliminary observations, the problem is related to the organizational capacity of the Diskoperindag as a public organization that has the authority and plays a role in the development of the creative industrial centre of payung geulis. In conducting this research, the authors used the organizational capacity theory about five dimensions of organizational capacity; human resources, infrastructure, technology and financial resources, strategic leadership, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documents. And to validate the data, the author uses triangulation of sources. The study results show that the organizational capacity of Diskoperindag to developing creative industrial centres of payung geulis is inadequate because it is not fully following the organizational capacity theory by the five dimensions. Only one dimension is adequate, namely the strategic leadership dimension. Meanwhile, the dimensions of human resources, infrastructure, technology and financial resources, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders are inadequate. Abstrak. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah kurang berkembangnya sentra industri kreatif payung geulis sebagai ikon ciri khas Kota Tasikmalaya. Jjumlah pengrajin payung geulis cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir serta belum tercapainya arah dari pengembangan sentra industri kreatif payung geulis yaitu terwujudnya kampung wisata payung geulis sebagai destinasi pariwisata di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan tersebut berkaitan dengan kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) sebagai organisasi publik yang berwenang dalam pengembangan sentra industri kreatif payung geulis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kapasitas organisasi dari Douglas Horton dkk, dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Serta untuk memvalidasi data penulis menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kapasitas organisasi Diskoperindag dalam mengembangkan sentra industri kreatif payung geulis belum memadai, karena belum sepenuhnya sesuai dengan teori kapasitas organisasi dari Horton, dkk. Dari lima dimensi, hanya dimensi kepemimpinan strategis yang sudah memadai. Sedangkan dimensi sumber daya manusia, dimensi infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, dimensi manajemen program dan proses serta dimensi jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain belum memadai.