Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah
Not a member yet
352 research outputs found
Sort by
How to Increase the Accountability of Cash Waqf Linked Sukuk: Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Approach
Full text linkAbstract. One of the causes of Cash Waqf Linked Sukuk fundraising that has not reached the expected value is the low implementation of accountability. This study aims to analyze the strategy that has the most effect on increasing CWLS accountability with the Maqāṣid Asy-syarī\u27ah approach. The method uses the theme approach and ANP. The results show that the strategies needed include program-related competency development, professional management, accounting and reporting, and technology. Another strategy is information management which is conveyed to the Wakif. The implications contribute to stakeholders in coordinating plans and initial steps to implement this strategy. Abstrak. Salah satu penyebab penggalangan dana Cash Waqf Linked Sukuk belum mencapai nilai yang diharapkan adalah rendahnya implementasi akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang paling berpengaruh meningkatkan akuntabilitas CWLS dengan pendekatan Maqāṣid Asy-syarī‘ah. Metode menggunakan pendekatan tema dan ANP. Hasil menunjukkan strategi yang dibutuhkan meliputi pengembangan kompetensi terkait program, manajemen profesional, akuntansi dan pelaporan, serta teknologi dan strategi pengaturan informasi yang disampaikan kepada wakif. Implikasi penelitian memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan rencana dan langkah awal untuk menerapkan strategi ini
Strategy to Accelerate Halal Certification for MSEs in Indonesia: An Analytic Network Process Approach
Full text linkAbstract. The implementation of halal certification in Indonesia by Micro and Small Enterprises (MSEs) is still low, even though there are mandatory provisions according to Law no. 33 of 2014 and there is a free halal certification program(SEHATI). This study aims to analyze the problems faced by the micro and small business sectors in implementing halal certification and formulate strategies to accelerate the implementation of halal certification. The research used the ANP (Analytic Network Process) framework. The data was obtained from interviews with seven expert respondents representing academics, practitioners, the Indonesian Ulama Council, and regulators. The results showed that the strategy that can be formulated to accelerate halal certification for the MSE sector is to combine three alternative strategies in the rder of priority, starting from simplifying the business process of the halal certification submission system, increasing the capability of MSE entrepreneurs, and finally increasing institutional synergy Abstrak. Penerapan sertifikasi halal di Indonesia oleh Usaha Mikro dan Kecil masih rendah, walaupun sudah ada ketentuan wajib sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dan adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh sektor usaha mikro dan kecil dalam menerapkan sertifikasi halal serta merumuskan strategi akselerasi penerapan sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan kerangka ANP (Analytic Network Process). Data diperoleh berdasarkan wawancara dengan tujuh responden pakar yang mewakili akademisi, praktisi, MUI dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat diformulasikan untukmengakselerasi sertifikasi halal bagi sektor UMK adalah menggabungkan tiga alternatif strategi dengan urutan prioritas di mulai dari penyederhanaan proses bisnis sistem pengajuan sertifikasi halal, peningkatan kapabilitas pengusaha UMK dan terakhir peningkatan sinergi antar lembaga
Arguments of Maslahah and Mafsadat in Modern Islamic Economic Law in Indonesia and Morocco
Full text linkAbstract. This study analyzes the arguments for maslahah (benefit) and mafsadat (harm) in developing modern Islamic economic law in Indonesia and Morocco by exploring the practice of murabahah in banking. As this study shows, the dialogue between maslahah and mafsadat may result in the notion of emergency and needs (hajiyat) in economic activities. Using document studies, this study finds that maslahah has been used as the foundation of Islamic economic practices. These include the establishment of financial institutions, market mechanisms, hisbah institutions, and the prohibition of foreign exchange speculation. Meanwhile, maslahah al ammah is considered in using dinar and dirham in transactions. Abstrak. Penelitian ini menganalisis argumen maslahah (manfaat) dan mafsadat (kerugian) dalam pengembangan hukum ekonomi Islam modern di Indonesia dan Maroko dengan mengeksplorasi praktik murabahah di dunia perbankan. Studi ini menunjukkan bahwa dialog antara maslahah dan mafsadat dapat menghasilkan pengertian darurat (daruriyat) dan kebutuhan (hajiyat) dalam kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa maslahah telah digunakan sebagai landasan praktik ekonomi Islam di Indonesia dan Maroko. Hal ini mencakup pembentukan lembaga keuangan, mekanisme pasar, lembaga hisbah, dan pelarangan spekulasi valuta asing. Sementara itu, maslahah al ammah dipertimbangkan dalam penggunaan dinar dan dirham dalam transaks
Sharia Economy and Politics in Regulating Sharia Economy in Aceh: From Exclusive to Inclusive Policy
No full textAbstract. The Aceh government implements an exclusive zone for the application of Islamic economics through Qanun No. 11/2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) in Aceh which are considered to marginalize non-Sharia f inancial institutions. This paper aims to discuss sharia policies in Aceh on the issue of LKS in Aceh. Data was collected through interviews with the heads of the Islamic Sharia Service, academics, and NGO activists, then analyzed using a public policy approach. The results of the study found that economic policies in the field of LKS in Aceh are exclusive, which is different from the welfare goals of the Acehnese people, which are inclusive. After the issuance of the LKS Qanun, only LKS was allowed to operate in Aceh, while non-sharia financial institutions were prohibited from operating in Aceh. This policy has implications for people\u27s difficulties in accessing inclusive finance, which can have an impact on the welfare of the people of Aceh.Abstrak. Pemerintah Aceh menerapkan zona eklusif penerapan ekonomi syariah melaui Qanun No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh yang dinilai meminggirkan lembaga keuangan non-syariah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kebijakan syariah di Aceh dalam isu LKS di Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pimpinan Dinas Syariat Islam, akademisi, dan aktivis NGO, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kebijakan publik. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan ekonomi dalam bidang LKS di Aceh bersifat eklusif yang berbeda dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Aceh yang bersifat iklusif. Pasca terbitnya Qanun LKS, hanya LKS yang dibolehkan beroperasi di Aceh, sedangkan lembaga keuangan non syariah dilarang beroperasi di Aceh. Kebijakan ini berimplikasi pada kesulitan masyarakat dalam mengakses keuangan yang inklusif, yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh.
The Influence of Knowledge, Service Quality, Trust, and Perceived Value on Sharia Fintech Customer Satisfaction
Full text linkAbstract. The existing fintech in Indonesia is changing the landscape of the global financial sector significantly. Using SEM-PLS analysis, this study aims to determine the effect of knowledge, service quality, trust, and perceived value on customers’ satisfaction of sharia fintech. Using the sharia fintech ALAMI customers, this study finds that knowledge, trust, quality of services, and perceived behavior have a positive significant influence on ALAMI\u27s customer satisfaction. This could be attributed to the easy access provided by fintech.Abstrak. Fintech yang ada di Indonesia mengubah lanskap sektor keuangan global secara signifikan. Dengan menggunakan Analisa SEM-PLS, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kualitas layanan, kepercayaan, dan nilai yang dipersepsikan terhadap kepuasan nasabah fintech syariah. Dengan fokus pada nasabah fintech syariah ALAMI, penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan, kualitas layanan, kepercayaan, dan nilai yang dipersepsikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah fintech syariah ALAMI. Hal ini dapat dikaitkan dengan kemudahan akses yang disediakan oleh fintech
Sharia Integration in Hospital Service: Implementation of Purity and Ikhtilāṭ Aspect
Full text linkPenerapan rumah sakit syariah berimplikasi pada peningkatan pelayanan. Ada dua standar yang harus dipenuhi, yaitu kesucian dan penghindaran ikhtilāṭ. Namun, upaya tersebut membutuhkan biaya yang besar sehingga berdampak pada prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, dan murah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dan keluarganya memperoleh manfaat dari penerapan standar kesucian dan penghindaran ikhtilāṭ. Namun, penerapan standar kesucian belum sepenuhnya memiliki manajemen yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Sementara itu, penerapan standar penghindaran ikhtilāṭ sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan infrastruktur. Namun, pada kondisi tertentu, penerapan standar tersebut terabaikan. Implikasi Penelitian ini menekankan perlunya manajemen dan pedoman yang rinci dalam penerapan standar tersebut.Abstrak:Penerapan rumah sakit syariah berimplikasi pada meningkatnya pelayanan. Ada dua standar yang harus dipenuhi, yaitu standar kesucian dan penghindaran ikhtilāṭ. Namun, upaya ini mebutuhkan biaya besar sehingga mempengaruhi prinsip pelayanan sederhana, cepat, dan murah. Temuan mengindikasikan bahwa pasien dan keluarganya mendapat manfaat dari penerapan standar kesucian dan penghindaran ikhtilāṭ. Implementasi kemurnian standar, bagaimanapun, tidak sepenuhnya memiliki manajemen yang memadai untuk memastikan pemenuhan standar. Sedangkan penerapan standar penghindaran ikhtilāṭ sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan infrastruktur. Namun, dalam kondisi tertentu, penerapan standar tersebut terabaikan. Rekomendasi Penelitian ini menekankan perlunya pengelolaan dan pedoman yang detail dalam penerapan standar tersebut
The Contributions and The Roles of Muslim Tourists to The Development of Halal Tourism in Lombok, Indonesia
Full text linkAbstract. This study investigated Muslim tourist role and contribution in halal tourism development in Lombok. A literature review and semi-structured interviews were conducted to compile theoretical data and tourist responses. Anthropological studies were also done to enrich data and information from official sources. The findings indicated that Muslim tourists in Lombok contribute significantly to economic growth by their expenses in the tourism sector. They visited and purchased local products. Moreover, some facilitation meet the Muslim tourists need, such as Muslim-friendly hotels, halal restaurants and shopping centers that provide halal products. However, Muslim tourists in Lombok are not much different from tourists in general. Their role and contribution are still limited towards the development of halal tourism in Lombok. This data from the Ministry of Tourism of West Nusa Tenggara showed that halal tourism still needs to be improved for sustainability in Lombok to face a world-class halal tourism scale. Abstrak. Penelitian ini menyelidiki peran dan kontribusi wisatawan Muslim dalam pengembangan pariwisata halal di Lombok. Tinjauan literatur dan wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk mengumpulkan data teoritis dan tanggapan wisatawan. Kajian antropologi juga dilakukan untuk memperkaya data dan informasi dari sumber resmi. Temuan menunjukkan bahwa wisatawan Muslim di Lombok berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran mereka di sektor pariwisata. Mereka berkunjung dan membeli produk lokal. Selain itu, beberapa fasilitasi juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, seperti hotel ramah muslim, restoran halal, dan pusat perbelanjaan yang menyediakan produk halal. Meski demikian, wisatawan muslim di Lombok tidak jauh berbeda dengan wisatawan pada umumnya. Peran dan kontribusi mereka masih terbatas terhadap pengembangan wisata halal diLombok. Data Kementerian Pariwisata Nusa Tenggara Barat ini menunjukkan bahwa wisata halal masih perlu ditingkatkan demi keberlangsungan kota Lombok dalam menghadapi wisata halal berskala kelas dunia
Human Resource Management Practices on Employee Commitment: Indonesia Islamic Banking
Full text linkAbstract.This article discusses organizational commitment in the context of Islamic banking. Specifically, we explored whether organizational commitment relates to its human resource management practices. In addition, it will also examine the role of perceived organizational support in this relationship. To achieve this goal, we conducted an online survey at one of the branches of the largest Islamic bank in Indonesia. Data were analyzed using structural equation modeling-partial least squares (SEM-PLS). The results showed that there were problems with human resources management (HRM) practices, perceived organizational support, and organizational commitment from Islamic banks, resulting in high turnover potential. Specifically, HRM practices and perceived organizational support were positively and significantly related to organizational commitment. However, perceived organizational support only mediated the relationship between HRM practices and normative and affective commitment, but not for the relationship between HRM practices and continuance commitment.Abstrak. Artikel ini membahas tentang persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi. Studi ini menggunakan survei online di salah satu cabang bank syariah terkemuka di Indonesia. Data dianalisis menggunakan model persamaan struktural-partial least square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan masalah dengan praktik manajemen sumber daya manusia (SDM), dukungan organisasi yang dirasakan, dan komitmen organisasi dari bank syariah, menghasilkan potensi turnover yang tinggi. Praktek HRM dan dukungan organisasi dirasakan secara positif dan signifikan berhubungan dengan komitmen organisasi. Namun, dukungan organisasi hanya memediasi hubungan antara praktik HRM dan komitmen normatif dan afektif, tetapi bukan hubungan antara praktik HRM dan komitmen berkelanjutan
Disclosure of BMTI: One Size Does Not Fit All?
Full text linkAbstract. Micro, small, and medium-sized businesses are defined differently indifferent parts of the world because of their disparities in economic development.However, the accounting requirements for those three are the same. This study examines the differences in the disclosure of micro, small, and medium Baitul Maal Wat Tamwil Institutions (BMTI). A total of 206 annual reports of BMTIs in Indonesia were divided based on the size of BMTI and then measured in terms of the extent and quality of disclosure by using 60 items under four dimensions of disclosure: general, financial, social, and Shariah compliance. This study used descriptive statistics analysis as well as one-way analysis of variance (ANOVA). The result showed that the micro BMTIs should be grouped into small-scale enterprises while the medium BMTIs are classified into one broad category. Therefore, regulators should establish size-based reporting standards into two classified entities to foster the growth of BMTIs from micro to small, and medium to big sizes. Abstrak. Usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan secara berbeda diberbagai belahan dunia karena adanya perbedaan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, tidak ada persyaratan akuntansi yang berbeda untuk tiga ukuran. Penelitian ini mengkaji perbedaan pengungkapan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMTI) mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 206 laporan tahunan BMTI di Indonesia dibagi berdasarkan besar kecilnya BMTI, diukur luasnya dan kualitas pengungkapannya dengan menggunakan 60 item yang termasuk dalam empat dimensi: pengungkapan kepatuhan umum, keuangan, sosial dan syariah. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif serta analisis varian satu arah (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMTI mikro dikelompokkan ke dalam usaha skala kecil sedangkan BMTI menengah dikelompokkan ke dalam satu kategori besar. Oleh karena itu. regulator perlu menetapkan standar pelaporan berdasarkan ukuran menjadi dua klasifikas usaha dan untuk mendorong pertumbuhan BMTI dari ukuran mikro ke kecil dan menengah ke besar
The Rulings on Capital Return Guarantees in Mudhârabah (Profit Sharing) Contracts: A Comparative Study Between The AAOIFI Sharia Standards and The DSN-MUI Fatwas
No full textAbstract. This study aims to identify and analyze the legal constructions of capital guarantees in the AAOIFI Sharia Standards and the DSN-MUI Fatwas. This is normative legal research with a specific comparative approach. This research shows that the rulings of the AAOIFI Sharia Standards are more reassuring and prioritize the principle of ihtiyāth (precaution). Meanwhile, the legal provision of the DSN-MUI fatwas, allowing the capital manager to guarantee a return on business capital, is a commitment in the form of tabarru from the fund manager. T he commitment should be fulfilled since it is a wa’ad mulzim (binding promise). T his legal provision of the DSN-MUI Fatwas is a form of innovative ijtihad that seems different from the opinions of most scholars used as the legal basis of the AAOIFI. However, the DSN-MUI’s fatwa is supported by various arguments and is more applicative. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum jaminan modal dalam Standar Syariah AAOIFI dan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Standar Syariah AAOIFI lebih tepat dan mengedepankan prinsip ihtiyāth (kehati-hatian). Sedangkan ketentuan hukum fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan pengelola modal dengan jaminan pengembalian modal adalah komitmen dalam bentuk tabarru dalam pengelolaan dana. Komitmen tersebut harus dipenuhi karena merupakan wa’ad mulzim (janji mengikat). Ketentuan hukum Fatwa DSN MUI ini merupakan bentuk ijtihad inovatif yang nampaknya berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama yang dijadikan landasan hukum AAOIFI. Namun, fatwa DSN-MUI didukung oleh berbagai argumentasi dan lebih aplikatif