Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah
Not a member yet
352 research outputs found
Sort by
The Potential of Bait al-M l wa Tamwil (BMT) in Developing The Border Area of Indonesia - Malaysia
Get PDFThis research aims at investigating the potential of Bait al-Māl wa Tamwil (BMT) in the development of border areas of Indonesia-Malaysia by prioritizing the welfare approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with respondents from academics, practitioners, and regulators. The Analytic Network Process (ANP) method and Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR) network are used to review the interview results. The results reveal that BMT is able to help the development of the border areas. Moreover, the aspects of benefit and opportunity in exploiting BMT is more significant than the cost and risk aspects. There are three alternative strategies to be implemented in order to maximize the benefits and opportunities and also minimize the costs and risks, namely the capital of third parties, linkage programs, and special regulations. Penelitian ini mengkaji potensi Bait al-Māl wa Tamwil (BMT) dalam pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan memprioritaskan pada pendekatan kesejahteraan. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden yang berasal dari akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Metode Analytic Network Process (ANP) and Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR) network digunakan dalam analisis hasil wawancara. Dalam studi ini ditemukan bahwa BMT berpotensi untuk dapat membantu pembangunan di wilayah perbatasan, Selain itu, aspek manfaat dan peluang dari pemanfaatan BMT lebih signifikan daripada kerugian dan resikonya. Ada tiga strategi alternative yang dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan manfaat dan peluang dari BMT dan juga meminimalisir kerugian dan resikonya, yaitu modal pihak ketiga, keterkaitan antar-program, dan peraturan-peraturan khusus terkait
Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem
Get PDFt. Halal market has emerged as a sector of new development and creating market potential in the global economy. Sharia Financial Institutions (SFI) has an important role as an intermediation between unit deficits and surpluses in the economy with sharia principles. As the development of halal products and industries make SFI have an important role in encouraging the growth, literacy and potential of the halal industry. This paper presents the ideas and roles of SFI in encouraging the potential of halal industry in Indonesia. Using qualitative descriptive approach, this paper finds out that there is still unbalance between the availability of products, demands, markets and the structure of halal industrial institutions. The halal certification efforts are still focused on food, medicines, and sharia financial institutions. Products related to tourism industries and information media remain untouched. Pasar produk halal muncul sebagai sektor pembangunan baru dan telah menciptakan pasar potensial dalam ekonomi global. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peranan penting untuk menjembatani antara unit defist dan surplus dalam praktek ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai potensi, prospek dan literasi terkait dengan industri halal di Indonesia; dan peran LKS dalam mendorong tumbuhnya ekosistem dan industri halal. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, kajian ini menemukan bahwa potensi yang besar pada industri halal masih perlu dikembangkan dan didukung oleh pemangku kepentingan terkait. Masih ada ketidakseimbangan antara produk, permintaan, pasar dan stuktur kelembagaan dalam industri halal. Terkait dengan jaminan halal, upaya sertifikasi halal masih difokuskan pada produk-produk makanan, obatobatan dan LKS, sementara produk terkait dengan industri pariwisata dan media informasi masih belum tersentuh
Tax Incentives For Indonesian Philanthropy: The Balance of Effectiveness of Pull Factor and The Role of The State
Get PDFThis study aims to evaluate the tax policy on philanthropy in Indonesia. The data are analyzed using mixed approach. The findings of this study indicate that the lack of dynamics in current tax policy is not in harmony with the rapid development of increasingly varied philanthropic activities. Therefore, the donors and recipients face uncertainty related to taxation on philanthropy including tax treatment and tax incentives that can be obtained from the government. Applicable tax policies have not been able to provide incentives for various types of taxes. In other words, the policy of tax incentives on philanthropy activities has not been a pull factor fo rthe community to be more actively involved in philanthropy activities. Regulatory improvement is necessar y, including accommodation of incentives for all types of taxes on philanthropy in Indonesia. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kebijakan pajak filantropi di Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan campuran. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya dinamika dalam kebijakan perpajakan saat ini tidak selaras dengan perkembangan pesat kegiatan filantropi yang semakin bervariasi. Oleh karena itu, para donor dan penerima menerbitkan publikasi terkait perpajakan filantropi termasuk perlakuan pajak dan insentif pajak yang diperoleh dari pemerintah. Kebijakan pajak yang berlaku belum dapat memberikan insentif untuk berbagai jenis pajak. Dengan kata lain, kebijakan insentif pajak pada kegiatan filantropi belum menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan filantropi. Selain itu, masalah yang terkait dengan administrasi pajak masih ditemukan dalam implementasinya. Perbaikan regulasi diperlukan, termasuk insentif untuk semua jenis pajak untuk filantropi di Indonesia.
Public Willingness to Pay for Halal Certified Beef
Get PDFThis research aims at analyzing the scale of public willingness to pay for halal-certified beef and the influence of age, income, awareness, perception, and religiosity on their willingness. This study employs a purposive sampling method to obtain 100 respondents. Descriptive statistical analysis is used along with contingent valuated method and logit regression. The result shows that 77 of the respondents are willing to pay more for halal-certified beef, while the other 23 are not. The average value of WTP obtained is 7% of the ordinary meat price. The result of logit regression analysis shows that awareness variable has a significant effect on willingness to pay halal certified beef, while the income, age, perception, and religiosity do not have a significant effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran kesediaan membayar masyarakat serta menganalisis pengaruh usia, pendapatan, awareness, persepsi dan religiusitas terhadap kesediaannya membayar dagingsapi bersertifikat halal. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan metode purposive sampling dan responden yang berjumlah 100. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, contingent valuated method, dan regresi logit. Hasil yang diperoleh menjukkan bahwa 77 responden bersedia membayar lebih daging sapi bersertifikat halal, sementara 23 lainnya tidak. Rataan nilai WTP yang diperoleh adalah 7% dari harga daging sapi biasa. Hasil dari analisis regresi logit menunjukkan bahwa variabel awareness berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar daging sapi bersertifikat halal. Sementara usia, pendapatan, persepsi, dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan
Islamic Mutual Funds Promotional Activities: Normal Approximation of Binomial Distribution and Type I Error
Get PDFThe paper applies the normal approximation procedure to a binomial probability distribution. A sample of 392 respondents is surveyed whether they agree or not agree that promotional activities determined the level of awareness of the benefits of Islamic mutual funds. The paper hypothesizes the population mean µ of success effects of promotional activities at 68%, and attempts to reduce Type I error—the probability of rejecting the null hypothesis when it is true. This study reveals that 0.68% of respondents agreed that promotional activities determined the level of awareness of the benefits of Islamic mutual funds. Studi ini menerapkan prosedur perkiraan normal untuk distribusi probabilitas binomial. Survey dilakukan terhadap sampel yang terdiri dari 392 responden untuk mengetahui apakah mereka setuju atau tidak setuju bahwa kegiatan promosi menentukan tingkat kesadaran akan manfaat reksa dana syariah. Hipotesis yang diuji adalah rata-rata populasi µ keberhasilan kegiatan promosi sebnyak 68% dan berupaya untuk mengurangi kesalahan Tipe 1—kemungkinan untuk menolak hipotesis null. Studi ini menemukan bahwa 0.68% dari responded menyetujui bahwa aktifitas promosi menentukan tingkat kesadaran akan manfaat reksadana
Islamic Social Reporting (ISR) Analysis in Indonesia and Malaysia
Get PDFThe purposes of this study are to examine the effect of company size, profitability, the board of commissioners, proportion of independent commissioners, and frequency of meetings on the level of Islamic Social Reporting (ISR) in Indonesia and Malaysia and to test whether there are difference ISR systems in Indonesia and Malaysia. The sample of this study is ten companies that issued Sukuk at Indonesia Sharia Stocks Index and eight companies on Malaysia Stock Exchange in 2013 2017. Multiple regression and different tests are used in this research as analysis techniques. The results show that the size of the company affects the level of ISR positively in Indonesia, but not in Malaysia. Profitability, board size, and the proportion of independent commissioners do not affect ISR levels in both countries. T he frequency of board of commissioner meetings affect ISR levels in Indonesia and Malaysia positively, and there is difference ISR system in the two countries. This research implies that there is a need for regulations considering ISR disclosure in Indonesia to improve the quality of ISR disclosure to the stakeholders.Abstrak:Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan frekuensi rapat terhadap tingkat ISR (Islamic Social Reporting) di Indonesia dan Malaysia, dan untuk menguji apakah ada perbedaan ISR di Indonesia dan Malaysia. Sampel penelitian ini adalah 10 perusahaan yang menerbitkan Sukuk di Indeks Saham Syariah Indonesia dan 8 perusahaan di Bursa Saham Malaysia pada tahun 2013-2017. Dalam analisis, penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda (regresi berganda) dan uji beda (uji beda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran atau besarnya perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat ISR di Indonesia namun tidak terbukti di Malaysia. Sementara itu, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat ISR di Indonesia dan Malaysia. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat ISR di Indonesia dan Malaysia; dan ada perbedaan tingkat ISR di Indonesia dan Malaysia. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya adanya regulasi tentang pengaturan ISR di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyajian ISR kepada pemangku kepentingan
Society, Law and Economy: Contextualizing Ibn Khaldun\u27s Thought
No full textEconomy and the law are the two inseparable things. There is always a relationship between the two. This writing explores the role of Ibn Khaldun (1332-1406 AD) in paving the way for creating foundations of socio-economic study. According to him, the role of law in economic activity can be seen from two sides, in two equal interests, namely: a. Law is seen from the dimensions of economic activity; and b. Law is seen from the dimension of the state over its authority. Departing from the economic goals, in fact to obtain the maximum profit, the law is merely seen as a useful external factor and can be utilized to secure the economic activities and objectives to be achieved. The essence of Ibn Khaldun’s thought is still relevant to the modern time. Departing from his ideas and comparing them to the western and modern ones, one may conclude that Ibn Khaldun’s philosophical analyses could be contextualized. Abstrak: Ekonomi dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selalu ada hubungan antara keduanya. Tulisan ini membahas peran Ibnu Khaldun (1332-1406 M) dalam membuka jalan bagi terbentuknya fondasi studi sosiologis. Menurutnya, peran hukum dalam kegiatan ekonomi secara umum dapat dilihat dari dua sisi, dalam dua hal yang sama, yaitu: a. visi undang-undang dilihat dari dimensi kegiatan ekonomi; dan b. hukum dilihat dari dimensi negara atas kekuasaannya. Berangkat dari tujuan ekonomi, bahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, hukum hanya dipandang sebagai faktor eksternal yang berguna dan dapat dimanfaatkan untuk terjaminnya kegiatan ekonomi dan tujuan yang akan dicapai. Penelitian ini membuktikan bahwa esensi pemikiran Ibnu Khaldun masih relevan dengan masa modern. Berangkat dari ide-idenya dan membandingkannya dengan analisis arus pemikiran Barat, dapat disimpulkan bahwa filosofis Ibnu Khaldun sangat mungkin diperbarui kembali serta dikontekstualisasikan
Non-Performing Finance in Sharia Financial Institutions in Indonesia: A Case Study of BPRS Adeco (Aceh Development Corporation)
Get PDFHigh level of Non-Performing Finance (NPF) has become one of the risks faced by intermediary financial institutions, including Islamic banks. Indonesia’s Financial Authority found that NPF ratio of Islamic banks is relatively higher (4,12%) that one of the conventional banks (OJK, 2017). Literature indicates the influence of the bank’s internal and external factors on high NPF. This study aims to analyze the factors that influence the high level of NPF and its settlement and strategies to reduce the level of NPF in Sharia Rural Banking (BPRS/Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Taking BPRS Adeco (Aceh Development Corporate) located in Langsa City District, Aceh, as a case study, this research takes a qualitative approach. Through a survey to 26 BPRS Adeco employees and semi-structured interviews with four employees, this study found three factors leading to an increase in the NPF ratio, namely weak bank’s financing risk management, changing economic conditions and regulations, and the conditions of customers who are vulnerable to socio-economic change. Tingkat Non-Performing Finance (NPF) yang tinggi telah menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan perantara, termasuk bank syariah. Otoritas Keuangan Indonesia menemukan bahwa rasio NPF bank syariah relatif lebih tinggi (4,12%) dibandingkan bank konvensional (OJK, 2017). Studi terdahulu menunjukkan pengaruh faktor internal dan eksternal bank terhadap NPF tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya level NPF dan solusinya, serta strategi untuk mengurangi tingkat NPF di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS / Bank Kredensial Syariah). Penelitian ini menjadikan BPRS Adeco (Perusahaan Pembangunan Aceh) yang berlokasi di Kabupaten Kota Langsa, Aceh sebagai kasus, dengan menggunakan kualitatif. Melalui survei terhadap 26 BPRS Karyawan Adeco dan wawancara semi-terstruktur dengan empat karyawan, penelitian ini menemukan tiga faktor yang menyebabkan peningkatan rasio NPF, yaitu lemahnya manajemen resiko bank, perubahan kondisi dan regulasi ekonomi, dan kondisi konsumen yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi
The Impact of Macroeconomic Indicator on Islamic Insurance Demand in Indonesia
Get PDFThis research aimed to determine the development of the Islamic insurance industry in Indonesia and analyze the influence of macroeconomic indicators on Islamic insurance demand in Indonesia. Ordinary Least Square (OLS) was used in this research with monthly time series data from January 2014 to December 2016. The results of this research indicated that the variables of money supply, interest rate, GDP per capita, and education had a positive (significant) effect on the Islamic insurance demand in Indonesia. Moreover, the inflation variable and dependency ratio had a negative (significant) effect on the Islamic insurance demand in Indonesia.Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan industri asuransi Islam di Indonesia dan menganalisis pengaruh indikator makroekonomi terhadap permintaan akan asuransi Islam. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan rangkaian data bulanan dari Januari 2014 hingga Desember 2016. Penelitian menunjukkan bahwa variabel penawaran uang, tingkat suku bunga, PDB per kapita, dan pendidikan berdampak positif (signifikan) terhadap permintaan akan asuransi Islam di Indonesia. Selain itu, variabel inflasi dan rasio ketergantungan berdampak negatif (signifikan) terhadap permintaan tersebut
Disharmonization of Wakalah Contract in Law Number 34 of 2014 and DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/II/2018
Get PDFBPKH, as a Hajj financial management institution in Indonesia, plays an essential role in evolving the Hajj Fund. With the biggest potential of the Muslim population in the world, Indonesia can administrate hajj finances in a larger scope by investing them on business lines, which are in accordance with sharia principles. However, the wakalah contract, as the foundation of agreement between the prospective pilgrims and the BPKH institution, is interpreted differently by Law Number 34 of 2014 and the DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/ II/2018. As a consequence, the difference causes disharmony between the two laws. The different interpretations of these regulations have led to some legal consequences. These are related to the determination of the responsible parties in the case of the failure in investment, which involve the government or BPKH as the hajj fund administrators. This paper is based on a qualitative inquiry, using regulations as the primary sources, supported by non-legal materials. Content analysis with normative juridical themes is used to analyze the legal system and principles. BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji di Indonesia memiliki peranan penting dalam mengembangkan Dana Haji. Dengan potensi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia dapat mengelola keuangan haji dalam ruang lingkup yang lebih besar dengan menginvestasikan keuangan haji pada lini usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun akad wakalah sebagai dasar yang digunakan antara para calon jamaah haji kepada lembaga BPKH diinterpretasikan berbeda antara Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dengan Fatwa DSN-MUI No. 122/ DSN-MUI/II/2018 sehingga menimbulkan disharmonisasi pada kedua perundang-undangan tersebut. Perbedaan interpretasi peran wakil pada kedua perudang-undangan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa perbedaan penerima tanggung jawab yang melibatkan pemerintah maupun BPKH selaku pengelola keuangan haji apabila mengalami kegagalan investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan, buku terkait, dan bahan non hukum. Teknik yang digunakan adalah content analysis dengan tema penelitian yuridis normatif yang menganalisis asas-asas dan sistematika hukum