UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
    141 research outputs found

    The Urgency of Defining Indonesia’s National Critical Infrastructure

    Get PDF
    Abstract: Indonesia has experienced millions of cyber attacks but it has never been able to be handled properly and completely, partly because of weak policies and conventional perspectives in understanding cyber threats. A country's vital infrastructure is related to a country's national interests, so threats to vital infrastructure are tantamount to threatening Indonesia's national interests. The level of use and dependence of a country on information and communication technology is directly proportional to the level of security and defense vulnerability in a country. Communication network connectivity and information technology cause security in this domain to become a separate issue in itself. This study aims to outline the importance of Indonesia to establish a national vital infrastructure in Indonesia in order to prepare Indonesia to face threats in the fifth domain. Determination of national vital infrastructure is urgent because it is closely related to the determination of jurisdiction, national defense and security policies in the cyber domain. This research is a normative study using a comparative approach. The results showed that Indonesia still uses a conventional perspective in seeing the form of threats and determining national vital objects as stipulated in Presidential Regulation No. 63 year 2014. Therefore, in order to face the threats of defense, security as well as national interests of Indonesia in the cyber domain, government needs to evaluate existing policies in accordance with the modern threats, as well as to establish and define Indonesia's vital national infrastructure.Keywords: national interest, security, defense, critical infrastructure, cyber threat.Urgensi Penetapan Infrastruktur Vital Nasional Indonesia Abstrak: Indonesia mengalami jutaan serangan cyber namun tidak pernah dapat ditangani dengan baik dan tuntas, hal ini diantaranya disebabkan karena lemahnya kebijakan dan perspektif konvensional dalam memahami ancaman cyber. Infrastruktur vital suatu Negara sangat terkait dengan kepentingan nasional suatu Negara, sehingga ancaman terhadap infrastruktur ini sama artinya dengan mengancam kepentingan nasional Indonesia. Tingginya penggunaan dan ketergantungan suatu Negara terhadap teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan tingkat kerentanan keamanan dan pertahanan disuatu Negara. Konektifitas jaringan komunikasi dan teknologi informasi menyebabkan keamanan di domain ini menjadi masalah tersendiri yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya Indonesia untuk menetapkan dan mendefinisikan infratruktur vital nasional di Indonesia dalam rangka mempersiapkan Indonesia menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan di domain kelima. Upaya penentuan infrastruktur vital nasional ini penting segera dilakukan karena berkaitan erat dengan upaya penentuan yurisdiksi, kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia di domain. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menggunakan perspektif konvensional dalam melihat bentuk Ancaman dan menentukan objek vital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 63 tahun 2014. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan serta kepentingan nasional indonesia di domain cyber maka pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang ada sesuai bentuk ancaman modern dan menetapkan infrastruktur vital nasional milik Indonesia.Kata kunci: national interest, security, defense, critical infrastructure, cyber threat

    THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM WAGE ESTABLISHMENT BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING MANPOWER

    Get PDF
    This study aims to analyze the procedure of minimum wage establishment based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as well as the implementation of minimum wage establishment based on Law No. 13 of 2003 in Kuningan District. The method used in this study was a descriptive analytical method with an empirical juridical approach. The data were collected through interviews and literature study with data collection tool in the form of field notes. The data were then analyzed by applying qualitative analysis technique. As results, it was revealed that the procedure of minimum wage establishment is based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower in which the establishment of minimum wage is directed towards meeting the decent living needs. The minimum wage is established by the Governor after considering the recommendations provided by Provincial Wage Councils and/or District Heads/Mayors. Meanwhile, the components of and the implementation of the phases of achieving the decent living needs are specified and determined with a Ministerial Decision. Briefly, in general, the implementation of minimum wage establishment which is based on Law No. 13 of 2003 in Kuningan District is quite good since the minimum wage establishment is regulated by the Governor with the consideration that the Governor is more aware of the social, economic and employment conditions in West Java.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta implementasi penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa catatan lapangan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri; serta implementasi penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kabupaten Kuningan secara umum cukup baik sebagaimana penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan bahwa Gubernur lebih mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan di Jawa Barat

    Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023

    Get PDF
    AbstractThe existence of a Sharia Business Unit will be ended in 2023 due to the mandate of the Sharia Banking Act which requires a spin-off. Therefore, the Sharia Business Unit will become an independent Sharia Bank. As part of the parent bank, it is should for the conventional bank to prepare the readiness of  Sharia Business Unit before spin-off so that it can compete in the global era based on the SDGs principle and still maintain the sharia compliance. The method applied is normative juridical, which relates to the prevailing norms and legal principles. The outputs are produced by focusing the objectives on SDGs goals which are correlated with Sharia Banking and Good Corporate Governance principles of Sharia Business Unit with Conventional Bank.Keywords: Coventional Bank, SDGs, Sharia Business Unit, Spin Off Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Pre-Spin Off Unit Bisnis Syariah 2023Abstrak Keberadaan Unit Usaha Syariah akan berakhir pada tahun 2023 berdasarkan amanah Undang-Undang Perbankan Syariah yang mensyaratkan adanya spin-off. Oleh karena itu, Unit Usaha Syariah akan menjadi Bank Umum Syariah yang mandiri. Sebagai bagian dari induk bank, Bank Konvensional seharusnya menyiapkan Unit Usaha Syariah sebelum terjadinya spin-off sehingga Unit Usaha Syariah dapat bersaing di era global berdasarkan prinsip SDGs dan tetap mempertahankan kepatuhan syariah. Metode penelitian ini yakni normatif-yuridis yang berhubungan dengan norma dan prinsip hukum. Hasil yang diperoleh berfokus pada sasaran tujuan SDGs yang berhubungan dengan Perbankan Syariah dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Unit Usaha Syariah dengan Bank Konvensianal.Kata Kunci : Bank Konvensional, SDGs, Unit Usaha Syariah, Spin-of

    The Optimization of Sharia Mutual Fund as an Investment Means to Promote Financial Inclusion in Indonesia

    Get PDF
    Abstract : Sharia mutual fund can be used as an investment alternative for investors, especially for small investors or retailers. The excess of sharia mutual funds that can be reached by all groups shall be a means to promote financial inclusion in Indonesia. Based on data released by the Bank of Indonesia (BI), in 2018, financial inclusion or access to financial institutions of the Indonesian citizens is only 49% (forty-nine percent). Therefore, we need a concrete strategy to promote financial inclusion in Indonesia in which one of the strategies that can be applied is by optimizing sharia mutual funds as an investment means. This study aims to find out the regulation and legal protection of investors in implementing sharia mutual fund investments in the marketplace. The method used was a normative juridical emphasizing on legal research literatures or secondary data. The results showed that sharia mutual funds can be one of the means in promoting financial inclusion program as it can be reached by all groups, especially small investors or retailers. The optimization of sharia mutual funds can be done by utilizing advanced technology in which one of them is the implementation of sharia mutual fund investments through the marketplace. Sharia mutual fund investment in the marketplace has the potential to develop as it can be done easily, quickly, and cheaply. However, the implementation of sharia mutual fund investments in the marketplace still requires strengthening regulations to provide legal certainty and legal protection for its users.Keywords: Investment, Optimization, Sharia Mutual Funds. Optimalisasi Reksadana Syariah sebagai Sarana Investasi dalam Rangka Memajukan Keuangan Inklusif di IndonesiaAbstrak : Reksadana syariah dapat dijadikan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor kecil atau ritel. Kelebihan reksadana syariah yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dapat menjadi sarana dalam rangka memajukan keuangan inklusif di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada tahun 2018 inklusi keuangan atau akses terhadap lembaga keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Oleh karenanya diperlukan strategi dan langkah-langkah konkrit guna memajukan inklusif keuangan di Indonesia yang salah satunya dapat melalui pengoptimalan reksadana syariah sebagai sarana investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum investor dalam pelaksanaan investasi reksadana syariah di marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitik beratkan kepada penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa reksadana syariah dapat menjadi salah satu sarana dalam mendukung program keuangan inklusif dikarenakan dapat dijangkau oleh semua kalangan terutama investor kecil atau ritel. Optimalisasi reksadana syariah dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan penggunaan teknologi secara muktahir, salah satunya yaitu pelaksanaan investasi reksadana syariah melalui marketplace. Investasi reksadana syariah di marketplace sangat berpotensi berkembang dikarenakan investasi reksadananya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Namun pelaksanaan investasi reksadana syariah di marketplace tersebut masih memerlukan penguatan regulasi guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi para penggunanya.Kata kunci: Investasi, Optimalisasi, Reksadana Syaria

    Legal Protection of Women Victims of Sexual Harassment in Indonesia

    Get PDF
    The rise of sexual and non-verbal sexual harassment against women by men makes women not have bargaining in criminal law as a victim, this has implications for the psychology of women feeling humiliated, lacking confidence, trauma and fear, due to the above women who are victims of sexual harassment who are unable to carry out their work or even have mental illness, stress or some who commit suicide. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the protection of women due to acts of sexual harassment by men today and how the legal efforts of victims of sexual harassment against women. The methodology used in this study is normative legal research with primary, secondary and tertiary materials such as laws, journals and books. The researcher concludes:  First; There is a need for regulations governing the protection of women, especially regarding acts of sexual harassment. Second; Preventive and repressive efforts are needed to prevent acts of sexual harassment against women in order to protect women so that women are able to rise up, advance, prosperous, happy, independent and contribute to the Family, Nation and State. Preventive efforts can be carried out through socialization, workshops and training on legal awareness of women's protection while repressive efforts include taking action by the police.Keywords: Women, Sexual Harassment, Legal Protection Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia Abstrak : Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki-laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Hasil penelitian  Pertama; Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan khusunya mengenai tindakan pelecehan seksual. Kedua; Perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju, sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara . Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan oleh aparat kepolisian.Kata Kunci :  Perempuan, Pelecehan Sekual, Perlindungan Huku

    Implementing the Code of Ethics for Police Officers as Corruption Actors

    Get PDF
    Police is a profession requiring law and code of ethics as a benchmark for any actions and legal consequences. The code of ethics in the State Police of the Republic of Indonesia is applied in corruption along with the applicable law. This study aims to analyze and compare the implementation of the code of ethics of the Police in corruption in Indonesia and Singapore. This study applied a normative juridical approach. The results showed that the code of ethics is internal, administratively binding and implemented in Indonesia and Singapore following the legislations in a coordinated manner. The conclusion of the study is that the implementation of the code of ethics in corruption is carried out without violating the provisions of criminal acts processing by the authorities.Keywords: Indonesia, Police, Code of Ethics, Singapore, Corruption. Pengimplementasian Kode Etik pada Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi AbstrakPolisi merupakan suatu profesi yang membutuhkan hukum dan kode etik sebagai menjadi tolak ukur tindakan dan akibat hukumnya. Kode Etik dalam Polri diterapkan dalam tindak pidana korupsi beriringan dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan membandingkan pengimplementasian kode etik polri dalam tindak pidana korupsi di Indonesia maupun Singapura. Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normative yaitu peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik bersifat internal, mengikat secara administratif dan pengimplementasian di Indonesia dan Singapura mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan secara koordinatif. Simpulan penelitian adalah pengimplementasian kode etik dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan pemprosesan tindak pidana oleh otoritas.Kata Kunci: Indonesia, Kepolisian, Kode Etik, Singapura, Tindak Pidana Korupsi

    LAW ENFORCEMENT MODEL IN COMMUNITY-BASED WASTE MONITORING AND MANAGEMENT AS A REALIZATION OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PRINCIPLES IN WEST SUMATERA, INDONESIA

    Get PDF
    The increasing number of population and industry will have an impact on the number of waste produced, such as plastic waste, paper waste, and packaging products containing toxic materials. This research aims to create a law enforcement model in community-based waste monitoring and management as a realization of the principles of Good Environmental Governance. The research method used was empirical juridical. The results showed that the law enforcement model adapted in community-based waste monitoring and management to realize good environmental governance in West Sumatra Province is started from the monitoring carried out by the community towards the community members littering or do not do waste sorting in which its results will be reported to the Department of Environment. In addition to being based on regional regulations, the law enforcement model is also carried out in the form of social sanctions in which the persons will be being announced on social media for 30 days or participating in various programs conducted by the Department of Environment for 30 days. Hence, community involvement must start from the management, processing, monitoring, and law enforcement. Peningkatan jumlah penduduk dan usaha industri akan memberikan pengaruh terhadap sampah yang akan dihasilkan seperti sampah plastik, kertas, produk kemasan yang mengandung Bahan Beracun Berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah bagimana membuat model penegakan hukum dalam pengawasan dan berbasis masyarakat sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris.  Hasil penelitian ini model penegakan hukum dalam pengawasan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat demi terwujudnya good environmental governance di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap warga yang membuang sampah sembarangan atau yang tidak melakukan pilah sampah, yang hasilnya nanti dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup kota setempat. Model penegakan hukum yang dilakukan selain berdasarkan Peraturan Daerah setempat juga penegakan hukum dalam bentuk sanksi sosial berupa di umumkan dalam media sosial selama 30 hari atau ikut serta dalam program Dinas Lingkungan Hidup setempat selama 30 hari. Keterlibatan masyarakat harus dimulai dari pengelolaan, pengolahan, pengawasan dan penegakan hukumny

    The Application of Barcodes on Deed of Land Made by Land Deed Officials

    Get PDF
    Land officials’ services related to the preparation and manufacture of deed blanks for Land Deed Officials (PPAT) has been developed by no longer using special blanks for deed and replacing it with the application of barcodes on deed of land. It aims to replace the registration number issued by land officials and to apply various technologies to a deed of land to develop various aspects in order to realize an efficient legal certainty. Besides, it also aims to provide an overview that can be used as a reference in legal problem solving where the legislation shall provide stronger legal certainty to deed of land. This study applied a legal normative and conceptual research design. The results showed that there is a form of cultural lag as an ongoing issue when new regulation is applied, namely the application of barcodes as a substitution to registration numbers. Finally, it can be concluded that the application of barcodes in the making of deeds in Land Deed Officials still encounters problems, particularly in terms of proof consequences.Keywords: deed of land, barcode, land deed officials Penerapan Kode Baris pada Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  Abstrak :Peningkatan pelayanan kantor pertanahan terkait penyiapan dan pembuatan blanko akta untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah dikembangkan dengan tidak lagi menggunakan blanko khusus untuk Akta  PPAT dengan mengganti sistem pembuatan blanko oleh PPAT itu sendiri dengan penerapan kode baris pada akta tanah, bertujuan untuk mengganti nomor registrasi yang dibuat oleh kantor pertanahan dan mengaplikasikan beragam teknologi kedalam sebuah akta tanah untuk mengembangkan beragam aspek demi mewujudkan sebuah kepastian hukum dengan efisien, diantaranya dapat ditemukannya bentuk-bentuk kekuatan dan legalitas PPAT melalui perbuatan-perbuatan hukumnya, serta bertujuan untuk memberikan gambaran yang dapat dijadikan rujukan legal problem solving dimana seharusnya ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang semakin kuat terhadap akta tanah. Metode penelitian menggunakan legal normative research dan conceptual research sehingga secara konsisten mengurai hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk cultural lag sebagai masalah yang berkelanjutan ketika diberlakukannya aturan baru yaitu penerapan kode baris sebagai pengganti nomor registrasi akta, khususnya dibidang pembuktian dalam upaya menggapai sebuah kepastian hukum. Akhirnya tulisan ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi kode baris pada pembuatan akta dalam pelayanan kantor pertanahan yang diperankan oleh pejabat yang ditunjuk masih menyisakan problematika dalam penerapannya, khususnya konsekuensi dalam pembuktian.Kata kunci: akta tanah, kode baris, ppa

    THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL CIVIL SERVANT INVESTIGATOR IN LAW ENFORCEMENT IN KUNINGAN DISTRICT, INDONESIA

    Get PDF
    This research aims to analyze the regulation of Civil Servant Investigator based on Regional Regulation No. 6 of 2005 and the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit. This descriptive-analytical research applied a normative juridical approach. The results showed that based on Regional Regulation No. 6 of 2005, Regional Civil Servant Investigator has the duties of conducting investigation on violations of Regional Regulations in which each Regional Civil Servant Investigator must be equipped with an investigation warrant signed by the supervisor of the Regional Civil Servant Investigator in conducting the investigation. Besides, Regional Civil Servant Investigator also has the duties of providing coaching which includes general, technical, and operational coaching for Civil Servant Investigator. Further, regarding the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit, the Regional Civil Servant Investigator generally has carried out its duties in conducting investigation and inspection towards illegal buildings, places of business and business activities; conducting investigation and inspection towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions; and preparing material to be submitted to the National Police regarding follow up actions towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions. Thus, it can be concluded that, in general, Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit has been implemented well.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan yang ditanda tangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; serta pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi: pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pembinaan operasional. Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan secara umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah telah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin; melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati; dan menyiapkan bahan koordinasi kepada Keolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik

    THE POSITION AND AUTHORITY OF THE ELECTION SUPERVISORY BOARD IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

    Get PDF
    The institutional arrangement of election organizers through the strengthening of the Election Supervisory Board is regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. One of these arrangements is related to the strengthening of the position and authority of the Election Supervisory Board in handling election violations. This study aims to find out the position of the Election Supervisory Board in Indonesian administration system and to analyze the authority of the Election Supervisory Board in handling election violations. The method used in this study was a normative juridical method by employing library research. The collected data were then analyzed qualitatively. The results showed that the position of the Election Supervisory Board in Indonesian administration system is one of the state election organizers in which its position is equal to the General Election Commission and the Honorary Council of Election Committee. Meanwhile, the authorities of the Election Supervisory Board include; receiving and following up on reports relating to alleged violations in the implementation of legislations governing general election; examining, analyzing and deciding on violations in general election administration; examining, analyzing and deciding on violations of money politics; and receiving, examining, mediating or adjudicating, and deciding upon the resolution of election process disputes. Based on these authorities, the Election Supervisory Board as an institution is a super-body general election organizer in handling election violations. Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penataan tersebut salah satunya berkaitan dengan penguatan kedudukan dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indoensia, dan untuk mengetahui serta menganalisis wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian studi kepustakaan dan analisisnya  menggunakan  deskriptif  analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan merupakan salah satu lembaga negara penyelenggara pemilu, di samping Komisi Pemilihan Umun dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum di antaranya“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”Berdasarkan wewenang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum secara kelembagaan merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang superbody dalam penanganan pelanggaran pemilu

    136

    full texts

    141

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇