UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
141 research outputs found
Sort by
SANCTIONS TOWARDS THE TREASURERS OF GOVERNMENT AMIL ZAKAT AGENCY IN PAGARALAM CITY, INDONESIA
Get PDFThis study aims to identify and analyze the imposition of sanctions on the government treasurers of Amil Zakat Agency in Pagaralam City, Indonesia. Law No. 20 of 2011 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, theory of zakat, agreement between the Treasurer and the Amil Zakat Agency as well as Regulation of the Finance and Development Supervisory Agency were employed in this study. This study applied a normative juridical approach that is a legal systematic approach identifying the core of law. The objects of this study include; a. Legal Subject; b. Rights and obligations; and c. Legal events in legislations. The collected data were then analyzed qualitatively. The results indicated that there was embezzlement of funds carried out by the government treasurers of Amil Zakat Agency on zakat funds which should be used for people who need financial assistance and which should be used to empower low-socio economic community groups.Tujuan dari penulisan ini agar mengetahui dan mengidentifikasi serta menganalisis tentang pemberian sanksi terhadap bedahara Badan Amil Zakat Pemerintah di Kota Pagaralam, Indonesia. Pendekatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pendekatan teori mengenai zakat, perjanjian antara Bendahara Gaji dengan Badan Amil Zakat serta Pengaturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Kasus ini. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif yakni sistematika hukum yaitu mengindentifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum. Objek penelitiannya meliputi : a. Subjek Hukum; b. Hak dan Kewajiban; c. Peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pendekatan teori mengenai zakat, perjanjian antara Bendahara Gaji dengan Badan Amil Zakat serta Pengaturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah terhadap dana zakat yaitu Badan Amil Zakat yang seharusnya dana zakat tersebut dipergunakan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, yang dapat diberdayakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat dikatakan kurang mampu dalam pendapatan/penghasilan yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat.Kata Kunci: Pemberian Sanksi; Korupsi; Dana Zakat, Bendahara Pemerintah, Badan Amil Zaka
THE ANALYSIS OF STANDARD AGREEMENT IN CREDIT TRANSACTIONS THROUGH FINANCIAL TECHNOLOGY VIEWED FROM LAW NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION
Get PDFThe rapid development of technology including its use in financial sector has made the process of financial inclusion and literacy easier, especially for a country where its community does not have a high financial understanding. Unfortunately, the practice of Financial Technology (Fintech) which should have put forward Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is considered unfavorable for the community. Hence, this study intends to investigate several issues regarding financial technology (fintech) which include the implementation of standard agreement in credit transactions through fintech, the barriers that often occur in credit transactions through fintech, and the settlement of consumer protection disputes related to credit transactions through fintech. This study applied a normative juridical method with a mixed approach, namely statute approach and conceptual approach. The results revealed that standard agreements made unilaterally by creditors often contain standard clauses leading to customers’ losses. In one hand, a weak regulation causes fintech users to get less legal umbrella. On the other hand, the creditors are legally innocent because they get the customers’ agreement in the standard agreement. Therefore, it can be concluded that there is a need to strengthen regulations relating to consumer service and protection against fintech transactions which include technology, operational security, human resources, and risk management. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab beberapa persoalan mengenai bagaimanakah pelaksanaan perjanjian baku dalam transaksi kredit melaui fintech, hambatan apa yang kerap terjadi dalam transaksi kredit melalu fintech dan bagaimanakah penyelesaian sengketa perlindungan konsumen terkait transaksi kredit melalui fintech. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan campuran antara statute approach dan conceptual approach dianggap selaras dengan tujuan dari kajian ini yaitu menjawab beberapa persoalan mengenai bagaimanakah pelaksanaan perjanjian baku dalam transaksi kredit melaui fintech, hambatan apa yang kerap terjadi dalam transaksi kredit melalu fintech dan bagaimanakah penyelesaian sengketa perlindungan konsumen terkait transaksi kredit melalui fintech. Hasil dari penelitian ini Teknologi semakin berkembang dari tahun ke tahun, termasuk pemanfaatanya di bidang finansial. Hal ini membuat proses inklusi dan literasi finansial menjadi lebih mudah, terutama untuk suatu negara yang belum tinggi pemahaman masyarakatnya terhadap finansial. Sayangnya Financial Technology (fintech) yang semestinya mengedepankan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belakangan ini justru dianggap sebaliknya. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh kreditur kerap mengandung klausula-klausula baku yang mengarah pada kerugian yang menanti nasabah, terlebih dengan iming-iming instan yang disajikan penyedia jasa kredit melalui fintech dengan mengedepankan slogan cepat dan mudah. Regulasi yang belum matang menyebabkan pengguna fintech kurang mendapat payung hukum, disisi lain pihak kreditur secara hukum tidak bersalah karena mendapat persetujuan nasabah dari perjanjian baku. Simpulan penelitian perlu adanya penguatan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan konsumen terhadap transaksi fintech mencakup pada teknologi, keamanan operasional, sumber daya manusia, serta pengelolaan dan manajemen resiko
THE EFFECTIVENESS OF PRISON SENTENCES ON NARCOTICS ADDICTS
Get PDFNarcotics are substances or drugs that can cause a decrease or change of consciousness, loss of pain and can cause dependence. The dangerous potential of narcotics then becomes the reason of the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the effectiveness of prison sentences in guiding narcotics addicts and to identify alternative sanctions, other than prison sentences, which are more effective in guiding narcotics addicts. This study applied a normative juridical method. The results revealed that narcotics addicts or narcotics abusers have special characteristics because their status as both offenders and victims. Until now, the sanctions that are commonly sentenced to narcotics addicts by judges are prison sentences. This sanction is given in the hope that narcotics addicts could recover from their addictions while in prison. Yet, the lack of facilities and experts at the correctional institution cause many problems, ranging from prisonization to labeling ex-prisoners. As a result, narcotics addicts who are expected to recover themselves from their addictions through guidance have even more difficult to return to the community. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Potensi berbahaya dari narkotika kemudian menjadi penyebab diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Efektifkah pidana penjara dalam membina pecandu Narkotika agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Adakah alternatif lain selain penjara dalam membina para penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian yaitu bahwa Pecandu Narkotika merupakan salah satu pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki karakteristik istimewa, karena statusnya sebagai pelaku sekaligus korban. Sampai saat ini sanksi yang lazim diputus oleh hakim kepada pecandu narkotika adalah pidana penjara. Putusan ini dijatuhkan dengan harapan bahwa selama menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana pecandu narkotika bisa sembuh dari kecanduannya, namun minimnya fasilitas dan tenaga ahli di lembaga pemasyarakatan menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari prisonisasi narapidana, sampai dengan pelabelan (labelling) mantan narapidana. Akibatnya pecandu narkotika yang setelah menjalani pembinaan, yang seharusnya sembuh dari kecanduannya justru semakin kesulitan kembali ke masyarakat
The Urgency of Law Establishment Regarding Block-Chain Technology in Indonesia Based on the Perspective of Dignified Justice (Keadilan Bermartabat)
Get PDFAbstractBlock-chain technology has been utilized in various countries in the world, specifically in Indonesia. Block-chain brings positive impact on the development of businesses in Indonesia, but it also has negative impacts if the government of Indonesia doesn’t keep an eye on it. The Positive impacts are that block-chain can improve the efficiency of time and transactions fee. But on the other hand, block-chain gives opportunity to the beginning of cybercrime, for example data theft, client’s financial data. The formulation of problems are: 1. What is the urgency of the establishment of law concerning block-chain technology utilization in Indonesia based on the perspective of dignified justice; 2. What kind of legal protection should be established concerning consumer and business founder protection on the utilization block-chain technology. This research method is a normative empirical method conducted the way of analyzing norms, the laws and regulation on regarding the topic and with profound interviews with experts/officials who has decent knowledge in this specific area. The purpose of this research is to analyze the consumer and founder protection related on the usage of block-chain and to give an input to the ministry on the urgency of the formation of the law on blockchain in Indonesia. The results of this study are that the blockchain technology has been used in various businesses, such as financial / banking sector, agriculture, etc. Blockchain technology can change the paradigm in the financial sector from a centralized system to a decentralized system and to improve system security. Blockchain must be monitored because the blockchain system contained data privacy, financial privacy to prevent the criminal acts. The conclusion is that the supervision of the blockchain system is carried out by forming special regulations on the blockchain or adding new norms which are based on the dignified justice about blockchain in Bank Indonesia Regulations or Financial Services Authority Regulations related to financial technology.Keywords: Blockchain, Consumers Protection, Money Laundering, Renewal Law, Justice Dignity (Keadilan Bermartabat)Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Teknologi Blockchain di Indonesia berdasarkan Keadilan BermartabatAbstrakTeknologi blockchain telah banyak dimanfaatkan di berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia. Penggunaan blockchain membawa dampak positif bagi pengembangan dunia bisnis di Indonesia, namun juga memiliki dampak negatif jika tidak diawasi oleh baik oleh Pemerintah Indonesia. Dampak positif penggunaan blockchain dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya lalu lintas transaksi keuangan. Namun disatu sisi, blockchain menimbulkan dampak negatif yakni membuka peluang munculnya kejahatan dunia maya (cybercrime) misalnya pencurian data privasi, data keuangan nasabah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Apakah yang menjadi urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait manfaat teknologi blockchain di Indonesia berdasarkan perspektif keadilan yang bermartabat; 2. Apa jenis perlindungan hukum yang perlu dibangun tentang perlindungan konsumer dan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi block chain. Metode yang digunakan ialah normatif empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis norma, peraturan perundang-undangan terhadap topik yang diangkat dan dengan metode wawancara yang mendalam kepada narasumber/pejabat yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan konsumen & pelaku usaha terkait penggunaan blockchain dan untuk memberi masukan bagi Kementerian terkait tentang urgensi pembentukan peraturan penggunaan blockchain di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah teknologi blockchain telah dipergunakan di pelbagai usaha, baik di sektor keuangan/perbankan, pertanian dan lain sebagainya. Teknologi blockchain dapat merubah paradigma di sektor keuangan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi dan untuk meningkatkan keamanan sistem. Blockchain wajib diawasi karena di dalam sistem blockchain terdapat privasi data, privasi keuangan dan agar tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Kesimpulannya adalah pengawasan sistem blockchain dilaksanakan dengan membentuk peraturan khusus tentang blockchain atau menambahkan norma baru yang berprinsipkan keadilan bermartabat tentang blockchain dalam Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait teknologi finansial. Kata Kunci: Blockchain, Perlindungan Konsumen, Pencucian Uang, Pembaharuan Hukum, Keadilan Bermartaba
INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES
Get PDFThis study intends to find out the legitimacy of interfaith marriages according to positive law in Indonesia and private international law, especially marriages held abroad between Indonesian citizens or with a foreign national. The method used in this study was a normative juridical through a legislation approach. Basically, marriages held in Indonesia must follow the provisions of Article 2 jo. Article 56 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The results of the analysis revealed that interfaith marriages cannot be held either in Indonesia or abroad since they conflict with the principles of private international law and positive law in Indonesia. Tulisan ini disusun untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan hukum perdata internasional khususnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri di antara mereka warga negara Indonesia atau dengan seorang warga negara asing. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang undangan, perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil kajian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan baik di dalam maupun di luar negeri karena bertentangan dengan asas asas hukum perdata internasional dan hukum positif Indonesia
CREDIT BANKING IN BUSINESS LAW PERSPECTIVE
Get PDFThe purpose of this study is to encourage an increase in community prosperity, especially in banking legal aspects that can be seen by several things including credit agreements made by banking institutions and customers. In addition, the existence of business risk management has made banking institutions safeguard the health level of the bank so that people continue to believe in the existence of banking institutions. The method in this study uses qualitative analysis which will be given conclusions in accordance with the identification of problems. The results of this study conclude that credit is given to banking institutions in the perspective of business law by using credit agreements as risk mitigation so that non-performing loans will occur which will lead to a decline in bank soundness and the implementation of banking risk management from the perspective of current business law the bank's prudential principle by establishing management operational standards so that banks avoid business risks. The conclusion of this study is that banking institutions must implement procedures in accordance with the standards of each bank so that there will be no legal problems or other business risks. In addition, the application of the precautionary principle must always be applied considering one banking principle is the principle of caution. Tujuan penelitian ini adalah mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat terutama dalam aspek hukum perbankan yang dapat terlihat dengan adanya beberapa hal diantaranya adalah perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga perbankan dan nasabah. Selain itu adanya manajemen risiko bisnis menjadikan lembaga perbankan lebih menjaga tingkat kesehatan bank agar masyarakat tetap percaya akan adanya lembaga perbankan. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang akan diberikan kesimpulan yang sesuai dengan identifikasi permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai kredit diberikan kepada lembaga perbankan dalam perspektif hukum bisnis dengan menggunakan perjanjian kredit sebagai mitigasi risiko agar tidak terjadi kredit bermasalah yang akan mengakibatkan tingkat kesehatan bank menurun dan serta penerapan manajemen risiko bisnis lembaga perbankan ditinjau dari perspektif hukum bisnis saat ini dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dengan membuat standar operasional manajemen sehingga bank terhindar dari risiko bisnis. Simpulan dari penelitian ini adalah lembaga perbankan harus menerapkan prosedur sesuai dengan standar dari masing-masing bank sehingga tidak akan terjadi masalah hukum atau risiko bisnis lainnya selain itu penerapan prinsip kehati-hatian harus selalu diterapkan mengingat salah satu azas perbankan adalah adanya Azas kehati-hatian
THE COMPARISON BETWEEN THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NETHERLANDS COUNCIL FOR THE JUDICIARY
Get PDFThe purpose of this study is to analyze the position and authority of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and its comparison to the Netherlands Council for the Judiciary. This comparative study applied a normative juridical method. The data used in this study were secondary data. The collected data were then analyzed qualitatively. The results showed that Judicial Commission has an important position in judicial system in Indonesia so as structurally, its position is aligned with the Supreme Court and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Yet, functionally, its role is auxiliary to the judicial power institutions. Although the function of the Judicial Commission is related to judicial power, but the Judicial Commission is not an agent of judicial power, rather, it is an agency enforcing code of ethics of judges. Besides, the Judicial Commission is also not involved in the organization, personnel, administration and financial matters of judges. This condition is different from the Judicial Commission in European countries, such as the Netherlands. The Judicial Commission in the Netherlands (The Netherlands Council for the Judiciary) has an authority in the area of technical policy and policy making in the field of justice. The Netherlands Council for the Judiciary and other Judicial Commission in European countries generally have the authority in managing organization, budget and administration as well as in conducting promotions, transfers, and recruitments as well as imposing sanctions on judges. Thus, the Supreme Court only focuses on carrying out judicial functions and does not deal with administrative and judicial organization matters. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia serta perbandingannya dengan Komisi Yudisial Belanda. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan cara perbandingan (komparatif). Data yang digunakan adalah data sekunder sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwa kedudukan Komisi Yudisial sangat penting, sehinggasecara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian secara fungsionalperannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethics) dari hakim. Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia, administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisial yang ada di negara Eropa misalnya Belanda. Komisi Yudisial di Belanda (Netherland Council for Judiciary) memiliki kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Komisi Yudisial Belanda dan di Eropa pada umumnya mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi, rekruitmen dan memberikan sanksi terhadap hakim. Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadil
THE AXIOLOGY OF PANCASILA IN THE RECONSTRUCTION OF LEGAL CULTURE IN INDONESIA
Get PDFPancasila is the result of a consensus with the founding fathers of the nation. Pancasila as a view of life and an ideology of the Unitary State of the Republic of Indonesia provides direction and goal to create an equitable and prosperous community. This study aims to analyze how the Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. The method used in this study was normative juridical. The results showed that Pancasila is listed in the Preamble of the 1945 Constitution as a state constitution that needs to be actualized in daily life. Consequently, the values of Pancasila as a result of the crystallization of the nation’s culture that is multiculturalism must be reflected in the mindset, creativity, taste and behavior of Indonesian people. In the field of law, the values of Pancasila must be reflected in law enforcement with a sense of social justice for all Indonesian people. Hence, the legal culture characterized by the values of Pancasila needs to be actualized in order to realize national legal awareness in an effort to develop laws that protect and provide a sense of justice for all Indonesian people.Pancasila adalah hasil konsensus bersama para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa memberikan arah dan tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam NKRI. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Aksiologi Pancasila dalam Rekonstruksi Budaya Hukum Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai konsitusi Negara yang perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memberikan konsekuensi, bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai hasil kristalisasi budaya bangsa yang bersifat multikulturalisme harus tercermin dalam pola pikir, cipta rasa dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Dalam bidang hukum, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam penegakan hukum yang berwatak rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga budaya hukum yang berkarakter nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan demi terwujudya kesadaran hukum nasional dalam upaya membangun hukum yang mengayomi dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut
Get PDFAbstract : The present study aims to analyze the arrangement and implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut. This descriptive-analytical study applied an empirical juridical approach. The results showed that the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut was based on the legislations, especially Article 64 of Law No. 13 of 2003, Article 65 Paragraph 3 of Law No. 13 of 2003, Presidential Regulation No. 70 of 2012, Article 1320 of the Civil Code, and Article 1338 of the Civil Code. Thus, in general, the implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut is in accordance with the legislations.Keywords: Agreement, Water, Regional Companies. Implementasi Perjanjian Pemasangan Pipa Air Minum antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan CV. Tenjo LautAbstrak : Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci: Perjanjian, Air Minum, Perusahaan Daerah
The Participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): The Legal and Globalization Perspectives
Get PDFAbstract : The purpose of this research is to find out and analyse the participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) viewed from the legal and globalization perspectives. The method used in this research was a normative juridical by employing secondary data sources which were analysed qualitatively. The results showed that there are 4 (four) RFMOs bordering Indonesian waters, namely IOCT, CCSBT, WPPC, and Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Currently, Indonesia has participated as a member of RFMOs with the reasons, firstly, to participate in conserving fish resources and secondly, if Indonesia is not a member of RFMOs, the fishery products can be embargoed and categorized as IUU fishing. In relation to law and globalization, developed countries have implemented their hegemony to dominate the high seas through legal instruments, namely international treaties and organizations. On the other hand, the participation of Indonesia in RFMO is merely to facilitate the citizens to be able to access fish resources in the high seas.Keywords: Indonesia, RFMOs, law, globalization. Keikutsertaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): Perspektif Hukum dan Globalisasi Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keikutsertaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organizatios (RFMOs) ditinjau dari perspektif hukum dan globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu terdapat 4 (empat) RFMOs yang berbatasan dengan perairan Indonesia yaitu, IOCT, CCSBT, WPPC, Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Saat ini Indonesia telah ikut serta menjadi anggota RFMOs dengan alasan, pertama, ikut melakukan konservasi sumber daya ikan dan kedua, jika tidak menjadi anggota RFMOs maka hasil tangkapan dapat diembargo dan dikategorikan sebagai IUU fishing. Dikaitkan dengan hukum dan globalisasi, negara maju telah menerapkan hegemoninya untuk menguasai laut lepas melalui instrumen hukum yaitu perjanjian internasional dan organisasi internasional. Di sisi lain keikutsertaan Indonesia dalam RFMO untuk memfasilitasi warga negaranya agar dapat mengakses sumberdaya ikan di laut lepas.Kata Kunci: Indonesia, RFMOs, hukum, globalisasi